Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat meninjau dapur aspal milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan program pemeliharaan rutin jalan, Rabu (10/6/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan material, peralatan, dan sumber daya manusia dalam mendukung percepatan penanganan kerusakan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Kudus.

Menurut Sam’ani, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, sektor infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.

“Jalan memiliki umur layanan sehingga perlu dilakukan perawatan secara berkala. Yang kami lakukan saat ini adalah pemeliharaan rutin agar kondisi jalan tetap baik, aman, dan nyaman digunakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penanganan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama pada ruas jalan dengan tingkat lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang tinggi serta menjadi jalur strategis penghubung antarwilayah.

“Kami memprioritaskan ruas jalan yang mobilitasnya tinggi dan menjadi akses penting bagi masyarakat. Dengan pemeliharaan rutin, kerusakan bisa ditangani lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih berat dan membutuhkan biaya lebih besar,” tambahnya.

Untuk mempercepat respons di lapangan, Dinas PUPR Kudus telah membentuk empat tim pemeliharaan jalan yang siap bergerak menangani kerusakan sesuai kebutuhan.

Selain itu, masyarakat juga didorong aktif melaporkan kondisi jalan rusak melalui layanan Wadul K1K2 agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, empat tim sudah disiagakan untuk melakukan pemeliharaan jalan secara responsif,” kata Sam’ani.

Harga Aspal Naik Tajam, Target Perbaikan Jalan Terpaksa Dikurangi

Di balik upaya percepatan perbaikan jalan tersebut, Pemkab Kudus menghadapi tantangan besar berupa kenaikan harga aspal yang sangat signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Kepala Dinas PUPR Kudus Harry Wibowo mengungkapkan bahwa fluktuasi nilai dolar berdampak langsung pada harga material konstruksi, khususnya aspal yang menjadi komponen utama pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Pada Maret 2026 lalu, harga aspal curah masih berada di kisaran Rp9.800 per kilogram. Namun saat ini, harganya melonjak hingga mencapai Rp16.500 per kilogram atau naik sekitar 68 persen.

Kenaikan tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian dalam perencanaan pekerjaan infrastruktur.

“Tentunya kami sudah mengajukan perubahan indeks Satuan Standar Harga (SSH) ke BPPKAD untuk menyesuaikan kondisi harga material saat ini,” ujar Harry.

Dampak paling nyata dari kenaikan harga aspal adalah berkurangnya panjang ruas jalan yang dapat diperbaiki dengan anggaran yang tersedia. Dengan nilai anggaran yang tetap, volume pekerjaan otomatis harus disesuaikan.

“Kurang lebih total panjang ruas jalan yang akan diperbaiki berkurang sekitar 25 persen,” jelasnya.

Optimistis Jaga Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Meski menghadapi tekanan kenaikan biaya material, Pemkab Kudus memastikan program pemeliharaan jalan tetap berjalan. Pemerintah memilih fokus pada ruas-ruas strategis yang memiliki dampak besar terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta konektivitas antarwilayah.

Langkah ini dinilai penting agar aktivitas ekonomi tidak terganggu dan masyarakat tetap mendapatkan akses jalan yang aman serta nyaman.

Sam’ani juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat apabila ditemukan kerusakan pada ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten.

“Tujuan kami sama, yakni memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Karena itu koordinasi akan terus dilakukan agar penanganan jalan bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Harga Aspal Melonjak, Bupati Sam’ani Pastikan Jalan Kabupaten Kudus Tetap Terawat appeared first on SuaraBaru.id.

Jembatan Kesambi 1 merupakan akses vital bagi mobilitas warga, termasuk jalur ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu, pemulihan konstruksi jembatan menjadi prioritas utama Pemkab Kudus.

Bupati Sam’ani memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai standar teknis dan mengutamakan keselamatan. Ia menegaskan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas.

“Dinas PUPR kami perintahkan untuk menuntaskan perbaikan dalam 11 hari, namun kualitas dan spesifikasi teknis tetap harus dijaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Kudus dan masyarakat setempat yang ikut mendukung proses penanganan darurat.

“Terima kasih kepada Polres Kudus dan warga yang membantu kelancaran pekerjaan ini. Kecepatan perbaikan sangat penting agar aktivitas ekonomi, sosial, hingga akses wisata kembali normal dan aman dilalui,” ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa percepatan diperkuat dengan pertimbangan cuaca. Curah hujan yang terus meningkat dikhawatirkan memicu banjir lanjutan yang berpotensi memperparah kerusakan.

“Ini demi rasa aman masyarakat, apalagi menjelang masa mudik. Jangan sampai jembatan kembali terdampak banjir dan tidak bisa dilalui,” tegasnya.

Penguatan Struktur hingga Pengecoran

Saat ini, tim Dinas PUPR tengah menyelesaikan tahap penguatan struktur jembatan. Proses yang telah dilakukan meliputi pengupasan area yang mengalami retak, Pendongkrakan untuk mengembalikan posisi jembatan agar rata, Persiapan pemasangan bantalan karet untuk meningkatkan elastisitas konstruksi

Tahapan berikutnya adalah pengecoran menggunakan siklop, kemudian diperkuat lapisan beton tambahan agar struktur lebih tahan terhadap tekanan arus sungai.

Jembatan Kesambi 1 ambles pada bagian abutmen atau penyangga ujung jembatan di sisi barat pada Kamis, 4 Desember 2025. Abutmen yang berfungsi menahan tanah timbunan dan menyambungkan akses jalan dengan struktur jembatan itu tergerus air dan tumpukan sampah saat debit sungai meningkat akibat hujan deras.

Kerusakan membuat arus lalu lintas warga terganggu dan memaksa pengguna jalan mengambil jalur memutar melalui jembatan lain di sekitar wilayah tersebut.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Instruksikan Perbaikan Kilat Jembatan Kesambi 1 yang Tergerus Arus appeared first on SuaraBaru.id.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Wakil Bupati Kudus, Kapolsek, Camat, Danramil, Direktur Bank Jateng, Kasat Lantas, serta tokoh masyarakat dari Kecamatan Bae dan sekitarnya.

Peresmian dilakukan dengan ritual pemecahan kendi berisi air bunga oleh Bupati Sam’ani Intakoris dan Wabup Bellinda Birton.

“Alhamdulillah, jembatan Karangsambung kini sudah bisa dilewati dua arah. Lebih lebar, lebih baik. Terima kasih kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dan Kementerian PUPR yang telah mendukung penuh pembangunan ini,” ujar Bupati Sam’ani.

Jembatan Karangsambung diharapkan menjadi titik penting dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan distribusi barang, terutama antara Kecamatan Bae dan Kecamatan Gebog. Bupati juga menambahkan, keberadaan jembatan ini membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar.

“Ini bukan hanya jembatan penghubung, tapi juga pengungkit ekonomi. Warga bisa membuka usaha kecil seperti kedai kopi atau warung di sekitar jembatan,” kata Sam’ani.

Ia menekankan pentingnya jembatan ini bagi aktivitas harian masyarakat, mulai dari pelajar hingga pekerja, karena akses yang lebih aman dan nyaman akan membuat mobilitas lebih efisien.

Proyek Infrastruktur Lanjutan Disiapkan

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti di sini. Beberapa proyek yang diajukan meliputi Jembatan Merah di Desa Klaling, Jembatan Glagah yang berbatasan dengan Kabupaten Pati, serta peningkatan akses Jalan Jenderal Sudirman.

“Detailnya nanti akan dijelaskan oleh pihak PU. Kami berharap semua berjalan lancar,” tambahnya.

Sementara itu, PPK 3.1 BP2JN Wilayah Jateng dan DIY, Iwan Soesanto, menyebut pembangunan jembatan sudah mencapai 99 persen dan akan dilakukan serah terima akhir pada 1 Agustus mendatang.

“Meski sudah dibuka untuk umum, jembatan ini masih dalam masa pemeliharaan. Kami minta masyarakat untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga saluran air agar tidak tergenang karena air dapat merusak aspal.

Dengan rampungnya pembangunan dan dibukanya Jembatan Karangsambung secara penuh, masyarakat kini memiliki akses baru yang lebih representatif dan vital. Infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus.

Ali Bustomi

The post Diawali Ritual Pecah Kendi, Jembatan Karangsambung Kudus Resmi Dibuka appeared first on SuaraBaru.id.

Meski mengalami defisit sebesar Rp 208,7 miliar, sektor infrastruktur dan program prioritas visi misi kepala daerah tetap menjadi fokus utama.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran, pendapatan daerah dalam APBD-P 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,420 triliun, sedangkan total belanja daerah mencapai Rp 2,629 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjalankan visi dan misi kepala daerah yang telah dicanangkan sejak awal masa jabatan.

“Alhamdulillah, Ranperda tentang perubahan sudah disetujui. Kami akan fokus memfasilitasi pembangunan infrastruktur serta menjalankan visi dan misi kepala daerah. Evaluasi penyerapan anggaran sebelumnya juga menjadi perhatian kami,” ujar Sam’ani.

Ketua DPRD Kudus, Masan, juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, khususnya pada sektor-sektor vital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Sekarang ini banyak jalan rusak. Kita akomodir dalam APBD-P ini. Harapannya, realisasi anggaran bisa cepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Walk Out Wakil Ketua DPRD

Rapat paripurna pengesahan APBD-P 2025 juga diwarnai aksi walk out oleh Anis Hidayat, Wakil Ketua DPRD Kudus dari Partai Golkar. Ia menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap pengesahan APBD-P, dengan alasan tetap pada sikap sebelumnya yang telah menolak KUA-PPAS RAPBD-P 2025.

“Saya sebelumnya menolak KUA-PPAS. Jadi, dengan konsisten, saya juga tidak menyetujui pengesahan APBD-P Kudus 2025 ini,” tegas Anis sebelum meninggalkan ruang sidang.

Meski demikian, Bupati Sam’ani dan Ketua DPRD Masan sama-sama menghormati sikap politik Anis. Masan menegaskan bahwa secara aturan, persetujuan APBD-P tetap sah karena telah mendapat dukungan mayoritas anggota dewan.

“Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi itu ada dua, yaitu musyawarah mufakat atau voting. Kalau mayoritas menyetujui, maka tetap sah,” tandasnya.

Pengesahan APBD-P 2025 ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur, utamanya jalan-jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat Kudus.

Ali Bustomi

The post APBD-P Kudus 2025 Defisit Rp 208,7 Miliar, Infrastruktur dan Visi Misi Bupati Tetap Jadi Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sam’ani usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kudus yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), salah satunya adalah Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kudus 2025-2030, pada Rabu (11/6).

“Belum kami hitung secara detail karena semuanya masih dalam tahap perencanaan. Ada wacana pembangunan rumah sakit, perbaikan infrastruktur jalan, dan program lainnya,” ujarnya.

Rumah Sakit Internasional dan Jalan Lingkar Masuk Usulan Awal

Meskipun belum ada keputusan resmi, dalam pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Ranperda RPJMD beberapa waktu lalu, sempat mencuat usulan pembangunan Rumah Sakit Internasional di Kudus sebagai salah satu proyek unggulan. Usulan ini datang langsung dari Bupati Sam’ani.

Sedangkan dari DPRD mengusulkan pembangunan jalan lingkar Kudus sebagai penunjang akses menuju rumah sakit internasional tersebut, yang diharapkan dapat menjadi ikon pelayanan kesehatan unggulan di wilayah Pantura.

Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa semua program strategis tersebut masih akan dikaji lebih lanjut berdasarkan kemampuan fiskal daerah.

“RPJMD ini masih bersifat makro. Nantinya, implementasinya akan dijabarkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang lebih konkret dan menyesuaikan kondisi keuangan,” tambah Sam’ani.

Fraksi DPRD Soroti Pemerataan

Menanggapi penyusunan RPJMD Kudus 2025–2030, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Antono, menyebut bahwa dokumen ini sangat krusial karena menjadi dasar arah pembangunan lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data, pembangunan berkelanjutan, serta penyesuaian dengan kondisi fiskal daerah.

“Yang paling penting adalah pelibatan seluruh stakeholder serta konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya,” tegas Antono.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PAN-NasDem, Rochim Sutopo, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Ia berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada pusat kota.

“Perlu dilakukan analisis risiko secara menyeluruh karena target pembangunan cukup ambisius. Pemkab harus siap menghadapi berbagai kendala agar indikator keberhasilan bisa tercapai,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Belum Tetapkan Proyek Strategis Daerah, Menunggu Kepastian Anggaran appeared first on SuaraBaru.id.

Efektivitas kolam seluas 5 hektare dengan daya tampung 200.000 meter kubik ini terbukti mampu meredam hingga 80 persen dampak banjir tahunan yang kerap melanda Kecamatan Jati dan Kota Kudus. Keberhasilan ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kudus mengajukan pembangunan kolam retensi tambahan di empat lokasi strategis yang kerap terdampak banjir.

“Kami telah mengusulkan pembangunan kolam retensi di empat titik rawan banjir kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kudus terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, Rabu (14/5/2025).

Empat titik yang diajukan tersebut meliputi wilayah Kecamatan Mejobo, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Kaliwungu, dan Desa Blimbing. Menurut Sam’ani, wilayah-wilayah itu termasuk dalam kawasan yang dulunya merupakan rawa-rawa dan kini berisiko tinggi terdampak genangan air saat musim hujan. Beberapa desa lain yang juga tergolong rawan antara lain Pasuruan, Gulang, Karangrowo, Kirig, dan Banget.

Pengajuan proyek kolam retensi ini dilakukan melalui aplikasi Si Pura, platform pengusulan infrastruktur daerah yang akan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian PUPR, Bappenas, serta Kementerian Keuangan.

Keberadaan kolam retensi di Jati Wetan juga dilengkapi lima unit pompa air berkapasitas masing-masing 5.000 liter per detik. Pompa ini memungkinkan air langsung dialirkan ke Sungai Wulan tanpa perlu menunggu debit sungai menurun, sehingga proses pembuangan air dapat berlangsung kapan pun diperlukan.

Upaya ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kudus dalam mengantisipasi banjir dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya di tengah perubahan iklim yang makin ekstrem.

Sementara, Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kudus Hj Umi Bariroh menegaskan pembangunan kolam retensi di wilayah Kecamatan Mejobo dinilai sangat penting. Hal ini lantaran persoalan banjir di wilayah Kecamatan Mejobo sampai saat ini belum kunjung bisa diselesaikan.

“Melihat efektifitas kolam retensi yang ada di Kecamatan Jati, maka kami berharap agar Pemkab juga memprioritaskan pembangunan kolam retensi di wilayah Kecamatan Mejobo,”ujarnya.

Ali Bustomi

The post Sukses Tekan Banjir, Kudus Usulkan Pembangunan Empat Kolam Retensi Baru ke Kementerian PUPR appeared first on SuaraBaru.id.

“Perlu sinergi seluruh elemen agar visi Kudus Sehat, Sejahtera, Harmoni, dan Takwa dapat diwujudkan bersama, termasuk dalam pelaksanaan setiap program kerja,” ujar Bupati Sam’ani.

Untuk mendukung program pembangunan secara optimal, Bupati menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah mendorong digitalisasi di berbagai sektor layanan publik, termasuk sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah.

“Kami akan memperluas penerapan digitalisasi supaya seluruh pembayaran, pungutan, dan retribusi dilakukan secara daring. Ini sebagai upaya menekan potensi pelanggaran,” tegasnya.

Bupati juga menekankan bahwa efisiensi anggaran bukanlah kendala dalam menjalankan program pemerintahan. Sebaliknya, efisiensi dinilai sebagai langkah untuk mengevaluasi pengeluaran yang tidak mendesak sehingga anggaran dapat dialokasikan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

“Efisiensi justru menjadi alat evaluasi. Kami dapat mengidentifikasi pengeluaran yang tidak mendesak dan menyusun skala prioritas dengan lebih matang,” paparnya.

Sejumlah sektor prioritas turut disorot, antara lain pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur seperti perbaikan jalan rusak dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Selain itu, sektor ketahanan pangan juga menjadi fokus utama seiring dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Tengah.

“Kami terus dorong swasembada pangan. Bahkan sudah ada bantuan combine harvester dari pemerintah pusat yang akan kami salurkan kepada kelompok tani,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, menyatakan komitmennya untuk mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah. Salah satu caranya adalah melibatkan anak-anak muda sebagai tenaga kerja di Koperasi Desa Merah Putih, program inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

“Saya ingin anak muda turut aktif membangun Kudus. Salah satunya melalui peran mereka di Koperasi Desa Merah Putih,” ungkap Bellinda.

Musrenbang RPJMD ini diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring), serta dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala OPD, dan perwakilan masyarakat dari berbagai sektor.

Ali Bustomi

The post Lewat Digitalisasi, Bupati Kudus Siap Basmi Kebocoran dan Tingkatkan PAD appeared first on SuaraBaru.id.

Tri Erna Sulistyawati menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 sebagai catatan evaluasi untuk bupati terkait pelaksanaan APBD tahun lalu. Catatan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan APBD di tahun-tahun mendatang.

Salah satu poin kritis yang disoroti adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2023 yang mencapai Rp 281 miliar. Angka ini terdiri dari SiLPA yang terikat sebesar Rp 127,161 miliar dan SiLPA tidak terikat sebesar Rp 153,887 miliar.

Menurut Erna, keberadaan SiLPA tersebut menunjukkan bahwa sejumlah program kerja yang direncanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tidak berjalan optimal. Besarnya SiLPA yang terkumpul mengindikasikan rendahnya serapan anggaran yang direncanakan. Hal ini mempengaruhi realisasi program-program yang telah direncanakan.

“Kami mendorong penggunaan SiLPA besar dari APBD 2023 untuk APBD Perubahan 2024. DPRD telah meminta kepada Pj bupati untuk segera menyampaikan draft Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2024 agar dapat segera dibahas. Karena waktu pembahasan APBD Perubahan 2024 terbatas, kami ingin agar pembahasan dapat dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.

Erna menambahkan bahwa kepala daerah telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pada APBD Perubahan 2024, dengan memanfaatkan SiLPA APBD 2023 dan berbagai sumber pendanaan lainnya. DPRD Kudus juga telah mengusulkan beberapa program prioritas termasuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum (LPJU), persiapan rehab stadion, serta penanganan sampah.

DPRD juga menggarisbawahi masih banyaknya sekolah yang rusak di Kabupaten Kudus yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini tidak dapat tercapai tanpa peningkatan sarana prasarana yang mendukung.

Erna juga menyoroti kondisi LPJU yang belum merata di sembilan kecamatan. Dia menekankan perlunya Dinas terkait untuk segera memasang tambahan LPJU di ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sementara koordinasi diperlukan untuk ruas jalan yang berada di kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.

Pihak DPRD juga mendorong kepala daerah untuk memprioritaskan program penanganan sampah, perbaikan infrastruktur jalan, dan rehab stadion pada APBD Perubahan 2024. Penanganan sampah dianggap sebagai hal yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti, sementara perbaikan Stadion Wergu Wetan perlu dilakukan agar layak untuk digunakan dalam kompetisi Liga 2 oleh klub Persiku.

“Kami menganggap pentingnya pembahasan APBD Perubahan 2024 karena banyak program yang dapat terhambat jika tidak segera dibahas, termasuk pemanfaatan SiLPA APBD 2023. Eksekutif telah menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan APBD 2024. Selanjutnya, kami akan fokus pada pembahasan APBD Perubahan 2024 dan persiapan untuk APBD 2025,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kudus, H. Masan, melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi TPA Tanjungrejo yang dikeluhkan masyarakat karena overload. Dia mendesak kepala daerah untuk berkoordinasi dengan OPD yang memiliki alat berat untuk membantu menata sampah di TPA.

Masan juga mendorong pemprov untuk mempertimbangkan pembelian alat berat untuk TPA dalam APBD Perubahan 2024 sebagai upaya konkrit dalam penanganan sampah. Dia menegaskan perlunya strategi yang lebih terperinci dalam penanganan sampah, termasuk pengurangan produksi sampah, pemilahan, dan pemrosesan di tempat-tempat pembuangan sementara (TPS)

Ads- Ali Bustomi

The post DPRD Kudus: SiLPA APBD 2023 Menunjukkan Kinerja OPD Tidak Optimal appeared first on SuaraBaru.id.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kudus dengan agenda penyampaian laporan komisi atas dan dilanjutkan pengesahan Keputusan DPRD atas Rekomendasi LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Gedung DPRD Kudus, Rabu (17/4).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, H Masan tersebut dihadiri langsung oleh Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie, seluruh para Ketua dan anggota DPRD Kudus, pejabat Forkopimda serta para pimpinan OPD.

Mengawali sidang, dilakukan penyampaian laporan dari komisi-komisi atas hasil pembahasan LKPJ yang sudah dilakukan. Dalam laporannya, Komisi A yang diwakili juru bicaranya Ahmad Khoiril Badawi menyoroti sejumlah persoalan diantaranya adalah tentang penegakan Perda yang dinilai belum maksimal.

Selain itu, Komisi A juga mendesak agar Pemkab Kudus menyelesaikan proses seleksi perangkat desa dengan segera melantik para Perangkat Desa terpilih. Pun dengan pembinaan desa juga harus diintensifkan.

Di bidang persandian, Komisi A juga mendesak adanya digitalisasi dalam proses surat menyurat. Salah satunya adalah dengan pengoptimalan aplikasi Srikandi dn penggunaan tandatangan elektronik.

Sementara, Komisi B yang diwakili juru bicaranya Sutejo memberi catatan khusus pada kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM. Bahkan, Komisi B mendesak agar Bupati mengevaluasi Kepala Disnaker Perinkop UKM karena kinerjanya yang dinilai kurang baik.

Sementara di bidang lain, Komisi B juga memberikan catatan atas persoalan pertanian yakni terkait minimnya petani muda. Di bidang investasi, Pemkab juga diminta selektif dalam memberikan IMB dengan cara memperhatikan persoalan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan.

“Pemberian IM harus lebih selektif untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial, mapun lingkungan,”tandasnya.

Di bidang kebudayaan dan pariwisata, Komisi B melihat ada banyak potensi yang belum dikembangkan secara maksimal. Harus ada optimalisasi dan inovasi bagi pengembangan bidang tersebut.

Untuk Komisi C, catatan diberikan pada persoalan perbaikan infrastruktur yang harus ditingkatkan. Optimalisasi anggaran harus dilakukan agar infrastruktur yang ada di Kudus bisa lebih baik.

“Harus ada optimalisasi dalam penyerapan anggaran di bidang infrastruktur,”kata Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo.

Sedangkan Komisi D, catatan diberikan terutama di bidang Pendidikan. Perbaikan sekolah rusak harus menjadi prioritas demi terselenggaranya pelaksanaan Pendidikan yang berkualitas.

Ketua DPRD Kudus H Masan menyampaikan laporan Komisi tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kudus tentang rekomendasi atas LKPJ Pemerintahan Kabupaten Kudus 2023. Diharapkan, rekomendasi tersebut bisa ditindaklanjuti demi keberlangsungan pemerintahan yang lebih baik.

Sementara, Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie menyampaikan catatan dan saran dari anggota dewan terkait Inovasi dan Program Kerja pada 2023 Pemerintah Kabupaten Kudus akan dibahas dan menjadi bahan evaluasi.

Setelah seluruh dewan menyampaikan masukan, Rancangan Keputusan DPRD Kudus tentang Rekomendasi atas LKPJ Pemkab Kudus Tahun Anggaran 2023 ditetapkan. Hasan mengapresiasi masukan anggota dewan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Tahun 2023.

“Masukan, catatan dan rekomendasi itu pasti berasal dari pengamatan, pengawasan di lapangan, maupun interaksi dengan masyarakat. Dan ini tentu akan menjadi bahan bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 ini dan persiapan tahun 2025.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Berikan Sejumlah Rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun 2023 appeared first on SuaraBaru.id.