Seluruh perwakilan dari federasi serikat pekerja di bawah naungan KSPSI Kudus secara bulat memberikan dukungan penuh kepada Andreas untuk melanjutkan kepemimpinan dalam organisasi buruh terbesar di Kudus tersebut.

Selain menetapkan ketua, Konfercab juga membentuk struktur kepengurusan baru. Posisi Sekretaris DPC KSPSI Kudus dipercayakan kepada M. Makmun, sementara Arifiana ditunjuk sebagai Bendahara.

Struktur kepengurusan baru yang terbentuk juga langsung disahkan dan dikukuhkan oleh DPD KSPSI Jawa Tengah yang hadir dalam Konfercab tersebut.

Fokus Perjuangan Hak Pekerja 

Dalam sambutannya usai konferensi, Andreas menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menyebut Konfercab sebagai momentum penting untuk memperkuat solidaritas pekerja di Kudus.

“Konfercab ini menjadi langkah awal dalam memperkuat organisasi dan memastikan keberlanjutan perjuangan pekerja di Kudus,” ujarnya.

Andreas menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada isu-isu strategis, termasuk memperkuat posisi pekerja dalam hubungan industrial dengan perusahaan. Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui pendekatan bipartit antara pekerja dan pengusaha.

Selain itu, DPC KSPSI Kudus juga menyoroti janji-janji pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait prioritas bagi industri padat karya, seperti tekstil dan rokok.

“Kami masih menunggu realisasi dari janji pemerintah terkait prioritas industri padat karya. Ini sangat penting bagi sektor pekerja di Kudus,” tegasnya.

KSPSI Kudus, yang mayoritas anggotanya berasal dari sektor rokok, makanan, dan minuman, juga terus menyuarakan penolakan terhadap beberapa poin dalam UU Kesehatan dan regulasi turunannya, yang dinilai merugikan sektor tersebut.

Perpecahan Nasional KSPSI

Di tengah dinamika internal di tingkat pusat, Andreas menegaskan bahwa KSPSI Kudus tetap solid dan bersatu. DPC KSPSI Kudus saat ini berafiliasi kepada DPP KSPSI di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat.

Ia menjelaskan bahwa perpecahan di tingkat nasional membuat KSPSI terpecah menjadi empat kubu, yang semuanya diakui secara legal oleh pemerintah. Meski demikian, KSPSI Kudus tetap satu komando di bawah payung Jumhur Hidayat.

Sebelumnya, sempat muncul surat penolakan dari DPD KSPSI Jateng versi Yorris Raweyai yang menyatakan bahwa Konfercab oleh DPC KSPSI Kudus tidak sah. Namun Andreas menegaskan bahwa secara organisasi dan dukungan internal, DPC KSPSI Kudus tetap sah dan solid.

“Di Kudus, semua federasi serikat pekerja sepakat menginduk ke satu konfederasi, yakni KSPSI pimpinan Jumhur Hidayat. Soal afiliasi masing-masing federasi, kami berikan kebebasan,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Andreas Hua Kembali Terpilih sebagai Ketua KSPSI Kudus 2025–2030 secara Aklamasi appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Samani hadir bersama Kapolres Kudus, Dandim 0722/Kudus, serta unsur pimpinan serikat buruh. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi kepentingan buruh.

“Kami ingin memastikan bahwa semua pekerja, termasuk yang rentan seperti tukang becak, ojek, hingga pedagang kaki lima, mendapatkan perlindungan. Tahun ini, kami menargetkan 26.000 pekerja rentan akan menerima bantuan melalui APBD,” ungkap Samani.

Pemkab Kudus, lanjutnya, juga telah menyiapkan sejumlah program peningkatan keterampilan, termasuk pelatihan kerja bagi buruh yang ingin menambah penghasilan dari rumah atau bersiap menghadapi masa purna kerja. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam acara yang berlangsung di kantor KSPSI Kudus itu, Bupati turut mengapresiasi kegiatan jalan kaki sambil memungut sampah yang digagas oleh serikat buruh sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Sementara itu, Ketua KSPSI Kudus, Andreas Hua, mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja di Kabupaten Kudus saat ini mencapai lebih dari 96.000 orang, dengan mayoritas terserap di sektor industri rokok.

“Sebanyak 77.000 lebih buruh bekerja di sektor rokok, sisanya tersebar di perusahaan besar seperti Pura dan Polytron. Artinya, sekitar 80 persen buruh Kudus bergantung pada industri ini,” jelasnya.

Andreas menyebutkan, Kudus relatif aman dari gelombang PHK massal seperti yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Bahkan, beberapa perusahaan masih mengalami kekurangan tenaga kerja hingga membuka cabang di luar daerah seperti Jepang dan Sukoharjo.

Namun, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan dan pengawasan terhadap praktik pemagangan yang tidak ideal, karena sebagian peserta magang hanya menerima 75 persen dari gaji pekerja tetap.

“Pemerintah pusat harus lebih tanggap terhadap isu ini. Kami juga menekankan pentingnya dialog antara serikat pekerja dan manajemen, terutama saat membahas UMK dan THR. Tidak boleh ada keputusan sepihak,” tegas Andreas.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Beri Kado Hari Buruh: Jaminan Sosial hingga Pelatihan untuk Buruh appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam agenda tersebut, para anggota Komisi XI DPR RI hadir bersama jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perwakilan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Momen ini dimanfaatkan oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, untuk menyampaikan aspirasi peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemkab Kudus.

Sam’ani berharap alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Kudus dapat meningkat signifikan dari sekitar Rp 200 miliar menjadi Rp 1 triliun. Menurutnya, permintaan ini didasari oleh kontribusi besar Kudus terhadap pendapatan negara dari sektor cukai, yang mencapai Rp 43 triliun sepanjang tahun 2024.

“Ini adalah berkah bagi Kudus karena kami dapat menyampaikan langsung aspirasi terkait DBHCHT. Dengan besarnya kontribusi daerah, kami berharap alokasi dana juga bisa ditingkatkan,” jelas Sam’ani.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 204 pabrik rokok di Kabupaten Kudus yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Dengan potensi ekonomi sebesar itu, pihaknya optimistis bahwa permohonan ini layak untuk dipertimbangkan.

“Semoga bisa dikaji dan dianalisis kelayakannya oleh Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI,” tambahnya.

Menanggapi permohonan tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi masyarakat Kudus. Sebagai mantan Bupati Kudus dua periode, ia memahami betul kondisi daerah dan akan mendorong komunikasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan.

“Kudus memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor cukai, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian serius,” ujar Musthofa.

Ia menyebut, target penerimaan cukai dari Kudus tahun 2025 dipatok sebesar Rp 48 triliun, namun alokasi DBHCHT yang diterima daerah masih sekitar Rp 200 miliar.

“Kami akan dorong komunikasi lintas pihak agar aspirasi ini bisa terealisasi. Pemkab juga saya minta aktif menjalin sinergi,” ungkapnya.

Musthofa berharap, usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti demi mendukung kesejahteraan masyarakat Kudus.

“Apa pun yang dibutuhkan daerah, kami siap memberikan dukungan penuh,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan masukan dari Pemkab Kudus kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditinjau lebih lanjut.

“Kami akan sampaikan usulan ini agar dapat dikaji terlebih dahulu,” ucap Askolani.

Terkait kemungkinan realisasi permohonan tersebut, Askolani belum dapat memberikan kepastian. “Semua masih harus melalui proses evaluasi dan pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Ajukan DBHCHT Rp 1 Triliun, Komisi XI DPR RI Siap Kawal appeared first on SuaraBaru.id.