Regulasi baru ini menandai penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan dibuka oleh Hendro Pandowo, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa peraturan tersebut menjadi instrumen penting untuk membangun tata kelola yang lebih akuntabel.

“Peraturan ini berhubungan dengan mekanisme pengawasan untuk kita semua agar mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Semua bisa melaporkan dan bisa dilaporkan, sehingga kita bisa bekerja dengan baik dan menghindari pelanggaran,” ujarnya.

Permenkum Nomor 4 Tahun 2026 yang terbit pada 4 Januari 2026 ini menggantikan Permenkumham Nomor 57 Tahun 2016. Substansinya diperluas, dari delapan menjadi sembilan bab, dengan sejumlah penambahan krusial: pengaturan Unit Layanan Pengaduan (ULP), pemanfaatan Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU), perlindungan pelapor dan terlapor, pemberian penghargaan, hingga mekanisme pencabutan atau penarikan kembali laporan.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI, Hantor Situmorang, menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk memperjelas prosedur sekaligus memperkuat akuntabilitas penanganan laporan.

“Melalui Permenkum ini, pengelolaan pengaduan tidak lagi bersifat manual dan terfragmentasi. Seluruh proses terdokumentasi dan terpantau melalui SIPIDU, sehingga penanganan laporan menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur,” kata Hantor.

Ia menambahkan, penguatan unsur laporan juga menjadi perhatian utama. Identitas pelapor minimal harus mencantumkan nomor kontak atau email valid. Identitas terlapor wajib jelas, termasuk nama dan unit organisasi. Substansi laporan harus disertai kronologi serta bukti pendukung, baik berupa dokumen, foto, maupun rekaman.

“Pengaturan ini untuk memastikan setiap laporan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.Di sisi lain, perlindungan terhadap pelapor dan terlapor tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Permenkum 4/2026 memang menegaskan perlindungan dua arah. Menteri wajib menjaga kerahasiaan identitas, memberikan rasa aman dalam proses pemeriksaan, serta menjamin perlakuan yang setara. Pelapor yang terbukti membantu mengungkap pelanggaran bahkan dapat memperoleh penghargaan, termasuk piagam dan peluang pengembangan karier sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan ini juga mengatur mekanisme pencabutan laporan dalam jangka waktu tiga bulan sejak disampaikan dengan alasan tertulis. Namun, penarikan kembali laporan tidak otomatis menghentikan proses hukum yang telah berjalan.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, mengikuti kegiatan secara virtual di Ruang Pandawa, didampingi Kepala Divisi P3H Delmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto, JF Analis SDM, serta tim Unit Layanan Pengaduan.

Dengan implementasi Permenkum Nomor 4 Tahun 2026, Kementerian Hukum menegaskan arah pengawasan yang lebih modern dan responsif. Pengaduan diposisikan bukan sekadar kanal pelaporan, melainkan instrumen kontrol internal untuk memperkuat integritas institusi.

Ning S

The post Kemenkum Perkuat Sistem Pengaduan, Kanwil Jateng Siap Implementasikan Permenkum 4/2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan melibatkan 30 orang relawan, sebanyak 100 bibit pohon ditanam pada aksi penanaman pohon yang dilaksanakan di lokasi sekitar Curug Lawe Sicepit, Gunungsari pada Sabtu (9/3/2024).

Lokasi penanaman ini dipilih pada area yang rawan longsor sebagai bagian dari upaya untuk menanggulangi bencana longsor yang sering terjadi di area tersebut.

Menurut M. N. H. Fadli Zaka, Officer Lingkungan mengatakan, bibit pohon yang digunakan dalam aksi tanam ini merupakan hasil pembibitan oleh Rumah Bibit Handarbeni yang merupakan kelompok sadar wisata wilayah Gunungsari, salah satu mitra binaan dari PT PLN Indonesia Power UBP Semarang.

Adapun pohon yang ditanam antara lain pohon lerak, beringin, puspa, nogosari, wuru kopi dan lainnya di area 100 m2.

Selain melakukan pembibitan dan konservasi tanaman keras, Pokdarwis Gunungsari juga melakukan konservasi kopi yang ditanam di wilayah dengan ketinggian 500-1500 Mdpl.

“Kopi yang dihasilkan berupa kopi arabica dan kopi robusta. Selain dampak ekologi yang ditimbulkan dari pelestarian lingkungan, kegiatan masyarakat ini juga menimbulkan dampak ekonomi berupa pemberdayaan masyarakat,” ungkap Fadli.

Pada kesempatan tersebut, PT PLN Indonesia Power UBP Semarang juga memberikan pendampingan pembangunan PLTMH dengan memanfaatkan aliran air dari Curug Lawe Sicepit, untuk mendukung supply energi guna pemberdayaan ekonomi masyarakat di Curug Lawe, Sicepit.

Ning S

The post Aksi Nyata Implementasikan ESG, PLN IP UBP Semarang Tanam Pohon di Area Curug Lawe Sicepit appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A. Yuspahruddin saat membuka kegiatan sosialisasi dan survei lapangan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) oleh tim dari Inspektorat Jenderal, Rabu (24/8/2022).

Hadir pada kegiatan pembukaan Kadiv Administrasi, Jusman, Kadiv Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar, para Pejabat Administrasi Kanwil dan Kepala UPT Se Eks Karesidenan Semarang.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil mengajak seluruh jajaran di Jawa Tengah agar benar-benar mengisi survei PMPI yang diadakan oleh Itjen.

PMPI ini untuk menilai secara mandiri terkait budaya integritas pada setiap satuan kerja. Menurut Kakanwil, yang bisa menilai integritas dari satuan kerja masing-masing adalah para pegawai itu sendiri.

“Untuk itu semua harus mengisi PMPI. PMPI ini untuk menilai diri sendiri pada area kerja kita, berintegritas atau tidak. Mari kita isi survei ini dengan baik sesuai kondisi yang sebenarnya,” ajak Yuspahruddin kepada para Kepala UPT Eks Karesidenan Semarang, baik secara langsung maupun virtual.

Kakanwil mengimbau untuk menginternalisasikan poin 1 Kode Etik ASN, karena nilai integritas termuat di dalamnya.

“Saya mengajak semuanya untuk membaca dengan baik poin 1 pada kode Etik ASN yaitu bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi,” terangnya.

Mewakili tim Inspektorat Jenderal, Ficki Faizal menyampaikan terima kasih atas antusiasme yang tinggi dari jajaran Kemenkumham Jateng terkait sosialisasi PMPI ini.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari peran para Pimpinan Tinggi Kanwil Jateng dalam membina dan memimpin jajarannya di Jawa Tengah.

“Kami melihat antusiasme tinggi terhadap pelaksanaan PMPI ini. Tercatat 600an survei terlaksana usai dilakukan sosialisasi. Kami percaya antusiasme yang tinggi ini tidak terlepas dari hasil pembinaan Pimti dalam memimpin Jawa Tengah,” katanya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi terkait pengisian survei PMPI pada laman web Itjen Kemenkumham, dan survei lapangan di UPT Karesidenan Semarang dan Surakarta.

Ning Suparningsih

The post Buka Sosialisasi PMPI, Kakanwil Ajak Jajaran Implementasikan Kode Etik ASN appeared first on SuaraBaru.id.