DIKISAHKAN Kerajaan Prambanan, rakyatnya hidup tenteram dan damai, namun suatu ketika kerajaan ini diserang oleh negeri Pengging, yang sekaligus menjajahnya. Sehingga ketenteraman Kerajaan Prambanan menjadi terusik, karena saat itu para tentara Kerajaan Prambanan tidak mampu menghadapi tentara Kerajaan Pengging, dan Pengging mampu menjajah Kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso.

Bandung Bondowoso, seorang yang memimpin dengan kejam, sampai dia mengeluarkan maklumat, ”Siapapun yang tidak menuruti perintahku, akan dijatuhi hukuman berat”. Kemudian Bandung Bondowoso selalu mengamati gerak-gerik putri Raja Prambanan yang cantik, bernama Roro Jongrang, dan serta merta Bandung ingin memperistrinya.

Namun Roro Jonggrang memberi persyaratan, jika Bandung mampu membuat 1000 Candi dalam waktu semalam. Sebenarnya Bandung Bondowoso dengan dibantu seluruh pengikutnya, mampu membuat 1000 Candi tersebut, namun ada beberapa candi yang kurang lengkap, sehingga dia belum memenuhi syarat untuk menikahi Roro Jonggrang.
Narasi diatas adalah sebagai cerita rakyat, yang “dipercaya” oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang.

Senyampang dengan narasi diatas, jika kita kaitkan dengan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), yang tergolong singkat, yang saat ini durasi waktu yang dibutuhkan hampir 3 tahun, namun belum menampakkan hasil yang maksimal sebagai kota. Di sini
penulis akan mencoba untuk merunut secara ilmiah akademik, bagaimana terbentuknya sebuah kota.

Secara sederhana, kota disebut dengan “City”, dan masyarakatnya disebut “Citizen”, sehingga dari definisi tersebut maka, kota itu yang penting tidak hanya fisiknya saja, namun adanya aktivitas kota, yang menjadi komunitas kota. Maka oleh Louis Wirth (seorang sosiolog perkotaan dari AS), mengatakan “City is, a relative Large, Dense, The permanent Settlement of Social Heterogenous

Individuals, yang dapat diartikan kota adalah wilayah yang sangat luas, padat akan permukiman yang permanen dan dihuni oleh masyarakat yang sangat heterogen.
Sehingga dari pendapat Louis, bahwa perkotaan adalah sebuah wadah, dimana disana terdapat banyak warga kota yang sangat beragam, serta terbentuknya permukiman- permukiman penduduk.

Sedangkan oleh Lewis Mumford (sosiolog dan sejarawan AS), yang pernah mengemukakan klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya, yaitu, ”City is, Point maximum concentration for the power and culture of a community” .
Jika diartikan secara operasional, kota adalah sebuah wadah sebagai pusat kekuatan (power), serta pusat budaya bagi masyarakat kota.

Jika kedua pendapat tersebut diakumulasikan, berarti kota bukan hanya sekedar bangunan-bangunan fisiknya saja, namun tetap ada dimensi manusia sebagai penghuni dan aktivitas-aktivitasnya, serta warga masyarakat tersebut menjadi subyek atas aktivitas yang ada. Kemudian kota memiliki tempat sebagai pusat kekuatan atau kekuasaan, serta sebagai pusat kebudayaan.

Ibu Kota Nusantara (IKN)

IKN dicita-citakan sebagai pengganti Kota Jakarta, yang akhirnya Ibu Kota Negara RI dipindah ke Kalimantan Timur. Hal ini telah tercantum ke dalam sebuah Undang-Undang, yaitu UU No: 3, tahun 2022, yang berisi tentang pengaturan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, yang telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022, dan telah dirubah menjadi UU no: 21 tahun 2023, yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023.

Bahwa IKN ini, secara politik telah sah, hal ini karena terbitnya UU tadi, dimana dalam pembuatan UU tersebut, melibatkan banyak stakeholders, utamanya melibatkan DPR RI. Apapun kondisinya IKN adalah produk kebijakan politik nasional, hal ini tidak bisa diingkari. Oleh karena itu semua elemen, baik pemerintah di berbagai tingkatannya, serta masyarakat luas harus mampu men-treatment, sampai IKN berfungi dengan baik, yang setara dengan kota lainnya. Jika dilihat saat ini, produk fasilitas IKN, masih dalam tahap pengerjaan, sehingga jika dikaitkan dengan cerita rakyat (Bandung Bondowoso), masih kurang jauh.

Banyak bangunan yang dibutuhkan dalam lingkungan perkotaan masih kurang, apalagi IKN akan ditransformasikan kedalam sebuah kota yang Teknologis dan berskala Internasional.

Oleh Amos Rapoport, bahwa kota adalah tempat dimana masyarakat tinggal, dan fungsi perkotaan minimum yang terperinci, yang meliputi sebuah pasar, sebuah pusat administratif, atau pemerintahan, sebuah pusat militer, sebuah pusat keagamaan, atau sebuah pusat intelektual bersama dengan kelembagaan yang sama.

Sebagai pusat intelektual, bisa didirikan sebuah Kampus Internasional, dimana fungsi kampus adalah sebagai wahana yang akan memproduksi intelektual-intelektual muda, sehingga harapannya IKN dapat menjadi pusat kultur dan budaya baru.
Masih dari Rapoport, bahwa kota dapat sebagai pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas.

Sehingga konsep wilayah perekonomian, bisa direncanakan pada ring ke-2 atau ring ke-3 dari pusat Pemerintahan. Karena jika IKN tanpa ada kehidupan masyarakatnya, maka akan terasa kering. Jangan sampai IKN hanya menjadi wilayah yang ter-protect oleh aktivitas kenegaraan saja.

Sebagai Ibu Kota Negara, maka IKN selayaknya dibangun secara bertahap, dan direncanakan dengan cermat, bagi bangunan-bangunan yang sudah selesai, secepatnya dioperasionalkan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas pada persoalan “Trust” masyarakat terhadap pemerintah.

Kemudian untuk tenaga kerja, perlu dipilih SDM yang masih fresh, dan dapat dimungkinkan ada rekruitmen baru, yang akan mengisi seluruh departemen-departemen, jika perlu dicarikan tenaga lokal.

Tjoek Suroso Hadi, Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Planologi, Unissula Semarang

The post Bandung Bondowoso “nya” IKN appeared first on SuaraBaru.id.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, mengatakan, sejumlah tokoh yang mendengungkan penolakan IKN ke Kalimantan tidak berdasar. Pasalnya hanya kekhawatiran belaka.

Padahal kata dia, tidak sulit bagi mereka mendapatkan data dan dokumen tentang IKN.  Buktinya, banyak tokoh yang mendapatkan data-data dan dokumen eksklusif tentang rencana besar pemindahan ibu kota ke luar Jawa tersebut.

“Jangan tanpa data karena malas memburu data, kemudian beropini dan banyak berlindung dari kata ‘Saya duga, saya khawatir’ soal IKN di Kalimantan. Masyarakat awam jadi terpengaruh hal-hal yang tak berdasar datanya,” kata dia, Sabtu (12/2/2022).

Andrinof sekaligus Pendiri Tim Visi Indonesia 2033 juga mengkritik sejumlah tokoh atau ilmuan yang berlasan belum mendapatkan naskah akademik, sehingga menyalahkan berbagai aspek dalam perencanaan IKN tersebut. Sehingga kemudian beropini yang tak dilandasi dengan data yang cukup dan kesimpulan keliru.

“Saya katakan manja (ilmuan) itu, karena mereka ingin data-data penting harus sampai ke tangannya. Berlindung pada kata “Mana naskah akademiknya?”; “Apakah sudah dipikirkan masalah ini dan itu?”. Kan rancau. Saya tekankan tidak sulit, tak sesulit mendapatkan data dan dokumen di masa Orde Baru,” jelasnya.

Lebih Dekat dengan Borneo

Bagi mereka yang menolak pemindahan IKN ke Borneo sebutan nama lain Kalimantan lanjut Andrinof, karena tak kenal lebih dekat dengan pulau yang memiliki luas 743.330 km² itu. Padahal menurutnya, Kalimantan sangat layak menjadi ibu kota baru dengan segudang potensi yang dimiliknya.

“Sudah jelas lokasinya yang sangat strategis di tengah Indonesia dan di tengah Asia Pasifik. Ekonomi Kalimantan bisa berpindah dari ekonomi yang mengeksploitasi sumberdaya alam ke ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekonomi pariwisata,” papar dia.

“Untuk sektor pariwisata, misalnya, kalau daerah itu beralih dari ekonomi tambang ke ekonomi pariwisata, kota-kota yang dilalui sungai-sungai besar di Kalimantan bisa seperti Shanghai, Bangkok, Melbourne, atau kota-kota waterfront city di Eropa. Itu adalah ekonomi yang sehat dan sekaligus penghasil devisa. Ekonomi beralih dari merusak alam menjadi merawat alam, karena pariwisata menimbulkan kesadaran akan lingkungan,” jelasnya.

Sosok yang juga penggagas pemindahan ibu kota itu menerangkan, jelas keliru besar membayangkan dari jauh bahwa Kalimantan hanyalah sisa-sisa hutan yang rusak. Makanya dengan ibu kota pindah, akan membawa Kalimantan bertransformasi secara sosial dan ekonomi, karena Kalimantan sangatlah menjanjikan bagi kejayaan masa depan Indonesia.

“Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri. Tak kenal maka tak sayang. Borneo itu kejayaan masa depan Indonesia,” terang dia.

Andrinof menyebut, tak heran dengan rencana besar Indonesia membuat negara tetangga Malaysia sudah pasang ancang-ancang untuk menyambut dengan rencana-rencana investasi. Peluang investasi tidak hanya di sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. Kalimantan sangat potensial untuk industri maritim, industri berbahan baku mineral hingga industri bahan dari karet.

“Energi untuk menggerakkan mesin maupun lampu penerangan juga berlimpah. Batubara, asalkan tidak terus dieksploitasi besar-besaran untuk dijual ke luar negeri seperti sekarang, maka usia depositnya bisa lebih dari 100 tahun untuk keperluan sendiri. Belum lagi sumber pembangkit hidro di Kaltara yang potensinya lebih dari 6000 MW,” ungkapnya.

Dia menambahkan, jika IKN direalisasikan dengan benar, maka kota-kota yang sudah ada di sekitarnya akan berbenah. Kalimantan pastilah akan menjadi mesin baru untuk perjalanan panjang Indonesia. Meningat Bumi Kalimantan bakal menjadi tumpuan baru Indonesia ke depan.

“Asal kita semua berkomitmen melakukan transformasi ekonomi, Indonesia akan mengalami lompatan justru dari Kalimantan. Lompatan melalui paradigma pembangunan yang diubah dan diinovasikan melalui data-data,” harap dia.

Pakar Desentralisasi, Sutoro Eko mengkritik jika ada tokoh yang menyebut pemindahan IKN membebani negara dan generasi masa depan, proyek bancakan elite, dan tak urung akan jadi proyek mangkrak.

Ketimbang untuk ongkos proyek IKN, kata mereka, lebih baik duit 500 T untuk ongkos program anti-kemiskinan atau untuk memperbaiki Jakarta.

“Tidak benar. Pendapat macam itu representasi kuasa entitas Jakarta yang telah terbentuk selama 400 tahun melalui kolonialisasi, globalisasi, sentralisasi, kapitalisasi, birokratisasi, dan teknokratisasi,” kata dia.

Menurutnya, ketimbang Jakarta mengatur pemerintah, lebih baik pemerintah meninggalkan Jakarta. Jawa dan Jakarta adalah masa lalu. Pemindahan IKN adalah tonggak politik sekaligus buldozer perubahan untuk membuat ulang ‘negara baru’ yang berwajah ‘Indonesia Centris’.

“Ia adalah solusi untuk menembus ketimpangan yang sudah ratusan tahun diciptakan oleh Jakarta sebagai ‘negara lama’,” kata dia.

Hery Priyono

The post IKN Pindah, Mantan Kepala Bappenas: Kalimantan Jadi Mesin Baru Perjalanan Panjang Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.