Kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut For Essential Services Reform (IESR) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menyoroti terkait pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mendorong transisi energi.

Analis Sistem Informasi Geografis IESR, Sodi Zakiy M mengungkapkan, hingga saat ini masih dilakukan kajian untuk meningkatkan pengembangan energi baru dan terbarukan guna mendorong transisi energi.

Ia menyebut, sejak tahun 2021 pihaknya telah melakukan studi renewable energi. Menurutnya, ada beberapa sumber daya yang dikajinya, seperti surya, mikrohidro, juga angin, yang mana pemanfaatannya belum optimal.

Dikatakan, Jawa Tengah termasuk Provinsi yang memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan. Apalagi, tantangan kebutuhan energi setiap tahun yang terus meningkat karena potensi yang sangat besar. Sehingga harapan akan pengelolaan, implementasi sangat dibutuhkan.

Sementara untuk kondisi perkembangan sektor energi di Provinsi Jawa Tengah, ia menyebut, bahwa sistem kelistrikan terhubung dalam interkoneksi dengan Jawa-Bali, dengan pasokan listrik stabil.

“Terdapat pusat-pusat pembangkit besar seperti PLTA, panas bumi, PLTG, serta pemanfaatan biomassa dari pertanian rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa kawasan industri di Kendal, Semarang, dan Solo Raya menjadi pusat pertumbuhan konsumsi energi.

Sodi Zakiy mengungkapkan, IESR merupakan lembaga riset dan advokasi independen yang menjadi penggerak transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Kami memperjuangkan percepatan pemanfaatan energi terbarukan dan transformasi ekonomi hijau demi mencapai net zero emission pada 2050 sejalan dengan semangat persetujuan Paris,” ungkapnya.

Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan sosial, sambungnya, IESR hadir untuk memastikan perubahan yang bukan hanya teknis, namun juga adil dan berpihak pada masa depan semua.

Rifky Arya, perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah menyampaikan, terkait sektor industri dan pengembangan energi ini membutuhkan masukan-masukan untuk menjadi upaya perbaikan dan pengembangan.

Menurut Rifky, semua masukan akan menjadi bahan sebagai upaya perbaikan secara sistematis. “Kami berharap Jawa Tengah yang strategis ini memiliki potensi beragam untuk mendukung transisi energi di Indonesia,” sebutnya.

“Terkait energi nasional, kita menunggu ada kebijakan dari pemerintahan. Program prioritas Gubernur Jawa Tengah cukup banyak, seperti pengolahan limbah untuk pangan, energi biomassa, dan program pariwisata berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara di level bawah lingkungan masyarakat, juga terdapat program desa mandiri energi untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan energi terbarukan.

Ia menambahkan, bahwa program eco pesantren berbasis PLTS Atap menjadi langkah strategis Jawa Tengah dalam transisi energi bersih sekaligus edukasi lingkungan.

Pada tahun 2025 ini pihaknya melakukan pemasangan di empat lokasi, dua diantaranya di Kabupaten Batang dan Pekalongan.

Ning S

The post IESR: Pengembangan EBT Dorong Transisi Energi appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian juga pernyataan presiden di KTT BRICS yang menekankan bahwa Indonesia bisa mencapai 100% energi terbarukan dalam 10 tahun.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai ambisi presiden, walaupun hari ini terlihat sumir, perlu didukung dengan perencanaan dan implementasi di luar mekanisme formal seperti RUPTL untuk meningkatkan penetrasi PLTS.

IESR bekerja sama dengan Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merekomendasikan Peta Jalan Rantai Pasok Industri Fotovoltaik Terintegrasi di Indonesia. Kajian ini memuat lima peta jalan dan strategi untuk meningkatkan permintaan, produksi, penyelarasan kerangka kebijakan, pegembangan teknologi kunci, serta penciptaan lapangan kerja.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menekankan, permintaan teknologi fotovoltaik global akan terus meningkat seiring target NZE di banyak negara. Inovasi teknologi sel surya meningkatkan efisiensi dan keandalan, sehingga menurunkan biaya teknologi. Selain itu, tingginya permintaan PLTS global membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi alternatif rantai pasok yang selama ini didominasi China.

“Negara-negara Asia, Eropa, Afrika, Amerika Latin kini mencari alternatif rantai pasok dengan mempertimbangkan efisiensi logistik sebagai faktor utama. Indonesia yang berada di jantung Asia Tenggara dengan akses ke Asia dan Pasifik, memiliki peluang besar untuk memosisikan diri sebagai pusat produksi PLTS di kawasan. Selain meningkatkan daya saing, pengembangan industri PLTS domestik, ekspor teknologi ini dapat menjadi sumber pendapatan baru menggantikan batu bara yang mulai memasuki masa senjanya,” ungkap Fabby, Selasa (5/8/2025).

Fabby juga menyoroti Indonesia mempunyai mineral kritis yang melimpah untuk industri PLTS. Ia mendorong agar Satgas Hilirisasi menjadikan pengembangan mineral untuk teknologi energi bersih sebagai prioritas strategis dalam mendukung transisi energi.

Sementara itu Alvin Putra Sisdwinugraha, Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR mengungkapkan, situasi ini kontras dengan melimpahnya cadangan pasir kuarsa sebagai bahan baku polisilikon. Lebih dari 17 miliar ton pasir kuarsa tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

The post IESR: Indonesia Serius Bangun Industri Surya Terpadu appeared first on SuaraBaru.id.

Laporan ini mengusulkan strategi mobilitas berkelanjutan terpadu berdasar pada tiga pendekatan utama Avoid – Shift – Improve (ASI), yaitu mengurangi kebutuhan mobilitas (Avoid), mengalihkan ke moda transportasi rendah emisi (Shift) dan meningkatkan teknologi dan efisiensi (Improve).

Pendekatan terpadu dinilai mampu menekan emisi sektor transportasi hingga 76 persen, dari 561 juta ton setara karbon dioksida menjadi 117 juta ton setara karbon dioksida pada 2060. Sebagai catatan, 24 persen emisi tersisa berasal dari transportasi barang yang belum dilakukan intervensi khusus dalam kajian ini.

Strategi Shift, dengan meningkatkan pangsa transportasi umum hingga 40 persen, berkontribusi paling besar dengan potensi pengurangan emisi sebesar 101 juta ton. Sementara itu, strategi Improve melalui adopsi kendaraan listrik, hingga 66 juta mobil dan 143 juta motor listrik diproyeksikan menurunkan emisi hingga 210 juta ton pada tahun yang sama.

Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR menjelaskan pentingnya implementasi pendekatan Avoid – Shift – Improve (ASI) secara konsisten dan bersamaan. Fabby menjelaskan, pada tahun 2024, emisi dari sektor transportasi menyumbang 202 juta ton setara karbon dioksida atau sekitar 25 persen dari total emisi sektor energi nasional. Tanpa upaya serius, emisi ini bisa meningkat hampir tiga kali lipat pada 2060.

“Dari hasil pemodelan kami, pada tahun 2050 jarak tempuh per kapita diperkirakan melonjak hingga dua kali lipat. Tanpa strategi dekarbonisasi sektor transportasi, lonjakan ini akan memperburuk kemacetan, kenaikan impor bahan bakar minyak, dan polusi udara yang memperparah krisis kesehatan dan beban fiskal,” kata Fabby, baru-baru ini.

Jika tidak segera diatasi, maka Presiden Prabowo harus melupakan cita-cita pertumbuhan ekonomi 8 persen di akhir 2029 dan mengubur impian Indonesia Emas 2045 karena biaya ekonomi yang semakin besar dari sistem transportasi saat ini. Oleh karena itu, dekarbonisasi sektor transportasi sangat mendesak untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Laporan ISMO 2025 mengidentifikasi 80 persen emisi dari sektor transportasi berasal dari sub sektor transportasi jalan. Kondisi ini dipicu oleh tingginya mobilitas dengan mobil penumpang pribadi, angkutan barang, dan sepeda motor. Akibatnya, emisi dari transportasi jalan didominasi oleh mobil (35%), diikuti angkutan barang (30%), sepeda motor (28%), dan bus (6%).

Ilham R F Surya, Analis Kebijakan Lingkungan, IESR menyatakan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pengguna jalan di 2023, mayoritas pengguna motor memilih moda kendaraan tersebut karena dianggap lebih cepat dan andal. Sementara 42 persen pengguna mobil memilih moda tersebut karena mementingkan kenyamanan. Studi lain juga menunjukkan bahwa ketika penghasilan seseorang meningkat di atas 4 juta rupiah per bulan, penggunaan sepeda motor dan transportasi umum justru menurun, sedangkan penggunaan mobil pribadi meningkat.

The post Wujudkan Strategi Transportasi Rendah Emisi dan Berkelanjutan untuk Indonesia Maju 2045 appeared first on SuaraBaru.id.

Event ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui DPMPTSP dan Institute for Essential Services Reform (IESR).

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyebut, dunia sedang mengalami revolusi energi yang tidak dapat dihindari. Transisi ini didorong oleh tiga faktor utama, yakni komitmen iklim global melalui Paris Agreement, volatilitas harga energi fosil, dan kemajuan teknologi yang membuat energi terbarukan semakin kompetitif.

“Data International Energy Agency menunjukkan bahwa investasi global dalam energi bersih telah mencapai rekor tertinggi sebersar $2,1 triliun pada tahun 2024, yang naik 11% dari 2023 dan dua kali lipat dari 2022,” kata Fabby dalam sambutannya.

IEA memperkirakan investasi energi tahun ini akan mencapai $3,5 triliun, dimana investasi energi bersih akan mencapai $2,2 triliun, sedikit naik dari tahun lalu, dan mencapai 2 kali lipat dari dari investasi energi fossil. Ini berarti pemilik uang mencari proyek-proyek energi bersih di seluruh dunia untuk diinvestasikan.

Lanskap investasi hijau juga mengalami perubahan fundamental. Untuk dapat menangkap “investasi” hijau global, perlu memahami dinamika-dinamika,
Pertama, clean energy investment kini tumbuh dua, tiga kali lebih cepat dibanding investasi energi fosil. Investor global sebagian besar memfokuskan pendanaan pada aset-aset hijau atau yang berdimensi ESG dan meninggalkan proyek-proyek energi fossil yang kotor.

Kedua, trend investasi menunjukkan pergeseran geografis. Jika sebelumnya investasi energi terbarukan terkonsentrasi di Eropa dan Amerika Utara, kini emerging economies di Asia-Pacific mulai dilirik sebagai destinasi investasi. Walaupun demikian masih terdapat kesenjangan investasi di negara maju + China dengan negara-negara besar yang ekonominya bertumbuh (EMDE), seperti Indonesia.

Ketiga, pembiayaan inovatif seperti surat utang hijau (green bonds/sukuk), sustainability-linked loans (pinjaman yang terikat dengan keberlanjutan), voluntary carbon credits, dan platform pendanaan terdesentralisasi semakin menumbuhkan akses pada modal di negara berkembang.

Keempat, nature positive finance dan strategi transisi yang berkeadilan mulai muncul sebagai tema yang penting dimana integrasi keragaman hayati dan keadilan sosial menjadi pertimbangan dalam keputusan investasi.

Kelima, kolaborasi antar pihak public & private finance institution semakin marak. Saat ini lebh dari 500 bank pembangunan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan lembaga filantropi, non-profit, sektor swasta untuk memobilisasi pendanaan hijau.

The post IESR Bersama DPMPTSP Gelar Event Tahunan, Menggali Potensi Investasi Energi Terbarukan dan Industri Hijau di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pernyataan kepemimpinannya, Malaysia menekankan pentingnya penguatan ASEAN Power Grid (APG) dan skema pendanaannya, dan pengembangan keahlian untuk pekerjaan ramah lingkungan (green jobs).

Sementara itu, dalam dokumen ASEAN 2045: Our Shared Vision, isu iklim dan keberlanjutan diangkat secara khusus dalam Tujuan Strategis 2 tentang Komunitas Berkelanjutan. Tujuan Strategi ini memuat 10 objektif utama, mulai dari transisi energi berkeadilan, pengelolaan sumber daya alam, pembiayaan hijau, hingga transformasi sektor mobilitas dan pariwisata.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bahwa ASEAN telah mengidentifikasi kebutuhan untuk mempercepat transisi energi dan menyiapkan tenaga kerja terampil yang dapat mendukung proses tersebut. ASEAN juga menyadari adanya dinamika geopolitik yang mempengaruhi kawasan. Namun demikian, hasil KTT ASEAN ke-46 belum memperlihatkan adanya terobosan signifikan untuk memastikan bahwa transisi energi berjalan secara inklusif dan adil bagi seluruh anggota negara ASEAN.

Tidak hanya itu, ASEAN juga belum secara tegas memanfaatkan momentum ini untuk mendorong transformasi energi yang mampu menempatkan kawasan sebagai pusat manufaktur dan perdagangan teknologi energi terbarukan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyebut, ASEAN mempunyai peluang untuk membentuk ASEAN Just Energy Transition Partnership (ASEAN-JETP) untuk membuka pendanaan hingga USD 130 miliar per tahun hingga 2030. ASEAN-JETP ini terinspirasi dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang telah ada di Indonesia (komitmen USD 20 miliar pada 2022), Vietnam (USD 15,5 miliar pada 2022), dan Afrika Selatan.

“ASEAN-JETP regional dapat berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan bersama untuk menggalang pinjaman lunak, hibah, dan modal swasta guna mendukung percepatan pensiun dini PLTU batu bara dan pengembangan energi bersih,” jelas Fabby, Selasa (3/5/2025).

Dengan masukan dari mitra kolaborasi IESR di Asia Tenggara yaitu Southeast Asia Energy Transition Think Tank Collaborative Network, IESR merekomendasikan inisiatif Transformasi Energi ASEAN (ASEAN Energy Transformation Initiative/AETI). Inisiatif ini secara khusus menyasar peta jalan regional yang ambisius untuk mempercepat transisi menuju sistem berbasis energi bersih dan lebih berkelanjutan.

Beberapa prioritas utamanya menjadikan ASEAN sebagai pusat manufaktur dan perdagangan teknologi bersih. Usulan lainnya mencakup percepatan integrasi kelistrikan lintas batas melalui ASEAN Power Grid, serta penguatan industri manufaktur dan perdagangan energi bersih melalui strategi zonasi industri dan tata kelola mineral kritis.

The post KTT ASEAN Ke-46, Perlunya Pendekatan Transformatif dalam Transisi Energi dan Iklim appeared first on SuaraBaru.id.

Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui rilisnya menyambut positif inisiatif ini, dan melihat sebagai langkah progresif untuk mendorong kemandirian energi berbasis sumber daya lokal sekaligus mempercepat transisi menuju sistem energi bersih dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Bali Net Zero Emission 2045, yang diluncurkan oleh Gubernur Koster dan IESR pada Juli 2023.

Bali memiliki potensi energi surya yang sangat besar, mencapai 22 GW berdasar analisis IESR, dengan potensi PLTS Atap mencapai 3,3 – 10,9 GW. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas, kurang dari 1% dari potensi yang ada. Di sisi lain, ketergantungan Bali pada pasokan listrik berbasis fosil, termasuk ketergantungan kabel laut Jawa – Bali sebesar 400 MW, menunjukkan kerentanan sistem energi yang ada saat ini.

PLTS Atap dinilai sebagai solusi cepat, fleksibel, dan cocok dengan kondisi geografis serta struktur sosial-ekonomi Bali yang tersebar untuk meningkatkan keamanan pasokan energi di Bali.

Gubernur Bali, I Wayan Koster menyampaikan pengarahan percepatan pemanfaatan PLTS Atap khususnya di bangunan pemerintah, fasilitas publik, dan sektor bisnis di Bali pada Kamis (15/5/2025). Hal ini merupakan satu dari 3 arah kebijakan Gubernur untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. “Semua kantor pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus pakai PLTS Atap. Juga semua hotel, vila, sekolah-sekolah, kampus, dan pasar,” ujar Wayan Koster.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan menegaskan, percepatan ini akan berkontribusi pada peningkatan bauran energi terbarukan di Bali dan komitmen aksi untuk Bali NZE 2045.

“Jika percepatan pemanfaatan PLTS Atap dilakukan secara masif, maka bauran energi terbarukan akan meningkat secara signifikan. Dengan demikian, target Bali NZE 2045 bukan sekadar wacana, tetapi menjadi tujuan yang benar-benar dapat dicapai,” kata Ida Bagus Setiawan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyatakan, pembangunan pembangkit tersebar dalam jumlah besar seperti PLTS Atap yang dilengkapi dengan battery energy storage system (BESS) merupakan cara yang cepat dan termurah untuk meningkatkan sumber pasokan energi listrik di pulau Bali dalam meningkatkan keamanan pasokan energi, mengurangi risiko gagal pasok listrik dari Jawa akibat terganggunya kabel interkoneksi yang saat ini memasok 25 hingga 30 persen listrik di Bali.

“PLTS Atap dan BESS juga dapat menjadi solusi untuk mengelola laju permintaan listrik yang tinggi pasca pandemi, dan mengurangi tekanan kepada PLN untuk menambah pasokan baru untuk memenuhi kecukupan pasokan listrik,” kata Fabby.

The post IESR Dukung Program Unggulan Gubernur “Bali Mandiri Energi” Melalui Percepatan Pemanfaatan PLTS Atap appeared first on SuaraBaru.id.

Central Java Youth Sustainability Forum tahun ini adalah: “Memberdayakan Pemuda untuk Masa Depan Berkelanjutan: Mendorong Aksi Iklim di Jawa Tengah,” sangatlah relevan dan mendesak.

Kegiatan yang berlangsung di Legacy Hall Semarang ini dihadiri Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jateng, dan Direktur Eksekutif IESR serta diikuti oleh mahasiswa dan para pemuda, generasi yang akan memimpin masa depan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan, Nelson Mandela, tokoh pergerakan anti apartheid dari Afrika Selatan, yang kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan pernah berkata: “The youth of today are the leaders of tomorrow.”

Kutipan ini berarti ‘Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,’ bukan sekadar rangkaian kata indah. Dan saat ini, tantangan terbesar sekaligus peluang termulia yang ada di hadapan kita adalah membangun masa depan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi triple planetary crisis: krisis iklim, krisis kepunahan keanekaragaman hayati, dan krisis polusi, yang dampaknya semakin nyata kita rasakan.

“Jawa Tengah, Provinsi kita yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan potensi manusia, tidak luput dari ancaman perubahan iklim. Kita menyaksikan sendiri bagaimana kenaikan muka air laut menggerus pesisir utara, bagaimana pola cuaca ekstrem mengganggu panen para petani kita, dan bagaimana kita masih berjuang untuk bertransisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” ungkap Fabby, Sabtu (3/5/2025).

Fabby menyebut, bahwa tantangan ini nyata. Mulai dari kebutuhan adaptasi di wilayah pesisir seperti Demak dan Pekalongan yang rentan terhadap banjir rob, hingga upaya mitigasi dengan mengurangi emisi dari sektor industri dan transportasi di kota- kota besar seperti Semarang dan Surakarta.

Dikatakan, transisi energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju energi terbarukan seperti surya, angin, atau panas bumi adalah sebuah keniscayaan, namun juga sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan dukungan semua pihak.

“Kita melihat bagaimana inisiatif-inisiatif kecil di tingkat komunitas mulai bermunculan. Mungkin ada kelompok pemuda di lereng Merapi yang mulai mengembangkan pertanian organik tahan iklim, atau startup di Semarang yang menciptakan solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi, komunitas petani Banyumas memanfaatkan PLTS dan pompa tenaga surya untuk irigasi pertanian, atau komunitas di Karimunjawa yang giat mengkampanyekan pariwisata berkelanjutan. Ini adalah bukti nyata bahwa aksi bisa dimulai dari mana saja, oleh siapa saja, termasuk oleh kalian,” jelasnya.

The post Fabby Tumiwa: Transisi Energi Membuka Pintu bagi Inovasi Teknologi Hijau, Ciptakan Lapangan Kerja appeared first on SuaraBaru.id.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, pada tahun 2025 ini Jawa Tengah mentarget energi terbarukan di Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 21,32 persen.

Namun menurut Fabby, angka tersebut susah dicapai adanya beberapa kendala, diantaranya refocusing anggaran untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Fabby, dengan adanya proyek MBG akan ada dampaknya terutama di daerah-daerah. “Jadi anggaran yang ada harus dioptimalkan. Pemerintah juga harus lebih inovatif dengan mendorong masyarakat dan swasta dalam pengembangan EBT,” kata Fabby di Semarang, Kamis (6/2/2025).

Fabby mengatakan, pada tahun 2021-2023, anggaran dana untuk EBT juga cukup terbatas, karena berbagai recofusing anggaran, seperti adanya pandemi Covid-19.

“Pada tahun 2024, anggaran pemerintah daerah Jawa Tengah yang difokuskan untuk pengembangan EBT seperti program desa mandiri energi batal dilaksanakan karena anggaran dipotong untuk kebutuhan Pilkada, juga menahan investasi di sektor EBT.

Menurut Fabby, proyek EBT di Jawa Tengah ini bukan gagal, akan tetapi hanya tertunda. “Proyek EBT di Jateng kesulitan berkembang lantaran berbagai proyek EBT yang diharapkan menjadi sektor terbesar penyumbang EBT dibatasi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap,” sebutnya.

Fabby mengatakan, pada tahun 2025 ada aturan baru yang lebih ramah untuk pengembangan PLTS atap dengan sistem kuota, dimana kuota di sektor PLTS atap seluruh Indonesia mencapai 900 megawatt.

Pihaknya menilai faktor-faktor eksternal yang membuat Pemprov Jateng sulit untuk merealisasikan target rencana umum daerah untuk energi terbarukan.

Pihaknya juga telah meminta kelonggaran aturan PLTS atap agar bisa dimanfaatkan oleh Pemrov Jateng untuk sektor industri dengan menggunakan EBT.

Menurut Fabby, dengan cara tersebut bisa mengatasi keterbatasan anggaran, sehingga perlu memaksimalkan dana CSR perusahaan swasta.

Ning S

The post IESR Sebut Pemprov Jateng Bakal Kesulitan dalam Pemenuhan EBT appeared first on SuaraBaru.id.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan baru telah menetapkan target-target yang ambisius, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, swasembada energi, transisi penuh ke 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade ke depan, dan pengakhiran operasional PLTU batubara pada 2040.

Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui rilisnya memuji ambisi tersebut dan mendorong reformasi substansial dalam perencanaan, konstruksi, dan pengoperasian sistem tenaga listrik.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengungkapkan, pengakhiran operasional PLTU batubara pada tahun 2040 dan mencapai 100 persen energi terbarukan merupakan hal yang menantang namun mungkin dilakukan. Ia menekankan bahwa, sebagai langkah pertama, pemerintah harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan dengan cepat dalam lima tahun ke depan hingga mencapai 60 hingga 80 GW, dengan lebih dari separuhnya berasal dari tenaga surya, sebelum menghentikan PLTU batubara sebesar 5 hingga 8 GW secara nasional pada akhir tahun 2030. PLTS mendominasi kapasitas baru untuk penyebaran energi terbarukan karena sumber dayanya yang melimpah dan biaya modal yang paling rendah. Teknologi ini dapat dikembangkan relatif lebih cepat dibandingkan dengan teknologi energi terbarukan lainnya.

Tenaga surya dan angin merupakan sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten yang sering disebut sebagai hambatan utama untuk diintegrasikan ke dalam sistem tenaga listrik. IESR berpendapat bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan pengelolaan beban, memperkuat dan memodernisasi jaringan listrik, membangun lebih banyak sistem penyimpanan energi, dan meningkatkan fleksibilitas jaringan listrik. Inisiatif ini akan memastikan pasokan energi ramah lingkungan yang stabil, menjaga keandalan sistem, dan meningkatkan ketahanan energi.

IESR mencontohkan bahwa banyak negara di dunia tetap menempatkan energi terbarukan sebagai energi yang andal, termasuk Inggris. Inggris bahkan menetapkan ambisi untuk mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan pada 2035, salah satunya dengan memodernisasi infrastruktur jaringan listrik untuk mengakomodasi energi dari sumber terbarukan.

Erina Mursanti, Manajer Green Energy Transition Indonesia IESR menyebut, Inggris telah berinovasi dengan menerapkan konsep layanan jaringan listrik melalui penyimpanan baterai, fleksibilitas dalam merespon permintaan listrik, dan pembangunan jaringan interkoneksi untuk mendukung penetrasi energi terbarukan secara masif.

“Pemerintah Indonesia berencana membangun jaringan listrik hijau yang akan menghubungkan sistem kelistrikan di seluruh Indonesia mulai 2029. Rencana ini juga mencakup pengembangan jaringan pintar (smart grid) dan pengoperasian pembangkit listrik yang fleksibel untuk mendukung integrasi energi terbarukan seperti angin dan surya. Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan Inggris untuk mendapatkan dukungan finansial dan peningkatan kapasitas,” ujar Erina, Kamis (12/12/2024).

Pemerintah Inggris, melalui proyek Green Energy Transition Indonesia (GETI) yang bekerja sama dengan IESR, mendorong Indonesia untuk mempercepat transisi energinya. Peningkatan penggunaan energi terbarukan dengan cepat pada tahun 2030 akan membuat listrik terbarukan menjadi lebih kompetitif, mendorong pengembangan hidrogen hijau, membuka potensi permintaan, dan memajukan dekarbonisasi industri, yang akan berkontribusi secara signifikan terhadap target net zero emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060.

Proyek GETI berfokus pada dua hasil utama. Pertama, proyek ini bertujuan untuk menerjemahkan Jalur Bersih, Inklusif, dan Sejahtera (Clean, Inclusive, and Prosperous Pathway, CIPP) Indonesia ke dalam aksi nyata dengan memobilisasi dukungan untuk mempercepat reformasi kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan. Kedua, membentuk Indonesia Green Hydrogen Accelerator, yang meletakkan dasar bagi pasar hidrogen hijau yang selaras dengan Strategi Hidrogen Nasional Indonesia 2023.

Erina juga menekankan bahwa integrasi kebijakan dalam mendorong penetrasi energi terbarukan sangat penting untuk membangun ekosistem hidrogen hijau di Indonesia.

The post Kedutaan Besar Inggris di Jakarta-IESR FGD Tingkatkan Fleksibilitas Sistem Tenaga Listrik untuk Transisi Energi Cepat appeared first on SuaraBaru.id.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, seharusnya kegagalan mencapai target bauran energi terbarukan dalam lima tahun terakhir menjadi bahan evaluasi untuk menemukan strategi yang tepat, bukan justru menurunkan target. Selain itu, kondisi ini disayangkan karena energi terbarukan akan menjadi sumber energi yang murah dan bersih.

Harga panel surya terus mengalami tren penurunan sebesar 89 persen pada rentang 2010 sampai 2019, harga turbin angin turun sebesar 59 persen, dan harga penyimpanan baterai (battery storage) mengalami penurunan sebanyak 89 persen. Tren akan terus berlanjut dan mengokohkan energi terbarukan sebagai sumber energi paling murah.

Wira A Swadana, Manajer Program Ekonomi Hijau, IESR, mengungkapkan, mempertahankan dominasi batubara dalam sistem energi di Indonesia justru akan membawa Indonesia pada kerentanan ekonomi terhadap penurunan permintaan batubara ekspor Indonesia.

“Negara yang menjadi tujuan ekspor batubara Indonesia saat ini telah mempunyai target netral karbon atau net zero emission-nya. Contohnya Tiongkok yang menargetkan NZE 2060 dan berkomitmen menurunkan konsumsi batubaranya hingga 75 persen pada 2050. Begitu pula dengan India yang menargetkan menurunkan bauran batubaranya hingga 50 persen pada 2031. Apabila semua negara memenuhi komitmen iklimnya, maka permintaan batubara Indonesia diproyeksikan menurun secara berkala hingga lebih dari 90 persen di 2050 dibandingkan dengan 2020,” ujar Wira pada Forum Energi Daerah yang bertajuk “Catatan Daerah untuk Pemutakhiran Kebijakan Energi Nasional” yang diselenggarakan oleh IESR pada Kamis (27/6/2024).

IESR mendorong setidaknya ada dua strategi untuk mencapai target bauran energi terbarukan yang selaras dengan upaya pembatasan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Pertama, menciptakan undang-undang pendukung ekosistem transisi energi. Kedua, memperbaiki kerangka kerja keuangan berkelanjutan PLN untuk mendorong lebih banyak sumber pembiayaan.

Wira mengungkapkan, seperti halnya model bisnis PLN yang harus berubah dalam menghadapi tren transisi energi ini, demikian pula dengan daerah-daerah yang harus mengubah sistem energinya secara komprehensif.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu mempunyai pemahaman komprehensif terkait transisi energi yang menyangkut seluruh elemen sistem energi. Sistem energi ini termasuk ketenagalistrikan, transportasi, dan sektor terkait lainnya misalnya industri. Selain melihat sisi teknis dalam transisi energi, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi. Misalnya, daerah penghasil batubara yang akan terdampak secara ekonomi akibat berkurangnya penggunaan batubara baik dalam negeri dan juga untuk ekspor. Sehingga kebijakan energi nasional perlu mendapatkan masukan-masukan komprehensif yang mampu mengakomodir tantangan-tantangan yang muncul akibat dari transisi energi,” ungkap Wira.

Di sisi lain, Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan pembaharuan PP KEN dilakukan atas dasar pertimbangan makro ekonomi di mana sebelumnya dirancang berdasarkan pertumbuhan ekonomi 7-8 persen yang dianggap tidak relevan dengan kondisi terkini.

Djoko menyampaikan pada draf RPP KEN, bauran energi terbarukan sampai 2030 ditargetkan sebesar 19-22 persen, akan naik pada 2040 menjadi 36-40 persen dan meningkat pada 2060 menjadi 70-72 persen. Pada tahun 2060, tingkat emisi karbon sektor energi diharapkan sebesar 129 juta ton setara karbon dioksida yang akan dapat diserap oleh sektor kehutanan dan sektor lainnya. Saat ini, RPP KEN telah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui surat nomor PPE.PP.03.03-1186 dan tengah menunggu pengesahan dari presiden.

Kajian IESR, deep decarbonization of Indonesia’s energy system menunjukkan bahwa secara teknis dan ekonomis murni, Indonesia bisa menyuplai kebutuhan energi dengan 100 persen energi terbarukan bahkan di 2050 dengan biaya sistem energi yang kompetitif. Kebutuhan investasi dan biaya sistem memang akan meningkat untuk membantu integrasi energi terbarukan menuju 2030, namun antara 2030-2050 akan jadi lebih murah akibat makin turunnya biaya teknologi energi terbarukan. Dikhawatirkan proses integrasi energi terbarukan yang lebih lambat di KEN justru membuat Indonesia tidak dapat manfaat maksimal dari potensi energi terbarukan Indonesia yang melimpah.

Ning S

The post Penurunan Target Energi Terbarukan KEN Berisiko Hambat Tumbuhnya Ekonomi Rendah Karbon appeared first on SuaraBaru.id.