Ancaman tersebut menjadi salah satu sikap tegas hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APTRI di Jakarta, Senin (25/5/2026) yang menilai kondisi petani tebu semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi dan rendahnya pendapatan petani.

Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan, alasan utama tuntutan kenaikan HPP gula adalah meningkatnya biaya produksi yang harus ditanggung petani dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, HPP gula sebesar Rp14.500 per kilogram yang berlaku sejak musim giling 2024 sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi riil di lapangan karena biaya usaha tani tebu terus mengalami kenaikan setiap tahun.

“Biaya produksi terus naik, mulai dari upah tenaga kerja, transportasi, sewa lahan hingga pupuk. Sementara HPP gula sudah tiga musim giling tidak mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat margin keuntungan petani semakin menipis,” tegas Soemitro.

Ia menjelaskan, persoalan pupuk menjadi salah satu beban terbesar yang dihadapi petani tebu saat ini. Alokasi pupuk subsidi yang diterima petani tebu dinilai sangat rendah dan jauh dari kebutuhan ideal tanaman tebu.

Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi untuk mencukupi kebutuhan produksi. Padahal harga pupuk nonsubsidi mencapai tiga kali lipat lebih mahal dibanding pupuk subsidi.

“Tanaman tebu membutuhkan pupuk dalam jumlah besar, terutama pupuk ZA. Tetapi kuota pupuk subsidi yang diterima petani sangat minim. Akhirnya petani harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang sangat mahal sehingga biaya produksi melonjak,” ujarnya.

Selain tingginya biaya produksi, APTRI juga menyoroti anjloknya harga tetes tebu atau molasses yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan petani dan pabrik gula.

Sekretaris Jenderal DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan, harga tetes tebu dalam dua tahun terakhir turun drastis akibat surplus produksi dan masuknya etanol impor.

Menurutnya, pada tahun 2024 harga tetes tebu masih berada di kisaran Rp2.500 per kilogram, namun pada 2025 turun tajam menjadi sekitar Rp1.000 hingga Rp1.400 per kilogram.

“Rendahnya harga tetes tebu membuat pendapatan petani semakin tertekan. Karena itu kenaikan HPP gula menjadi sangat penting agar petani tetap bisa bertahan dan semangat menanam tebu,” kata Khabsyin.

APTRI juga mendesak pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai merugikan petani, termasuk membatasi impor gula dan menindak tegas rembesan gula rafinasi yang mempengaruhi harga gula domestik.

Selain menuntut kenaikan HPP gula, Rakernas APTRI juga meminta pemerintah menghapus Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) gula agar harga gula petani lebih mengikuti mekanisme pasar.

Petani tebu juga meminta kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), penambahan kuota pupuk subsidi, revitalisasi irigasi pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga pengaktifan kembali Dewan Gula Indonesia (DGI).

“Kalau tuntutan petani tidak direspons serius, maka petani tebu siap turun ke jalan menggelar aksi besar ke Istana Negara dan kantor Bapanas,” tandasnya.

Ali Bustomi

The post Tuntut Kenaikan HPP Gula Jadi Rp16.875 per Kg, Petani Tebu Ancam Demo ke Istana dan Kantor Bapanas appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen menegaskan bahwa penetapan HPP gula seharusnya didasarkan pada Biaya Pokok Produksi (BPP) petani, bukan mengacu pada harga gula dunia maupun biaya prosesing di pabrik gula.

Menurutnya, biaya produksi petani terus meningkat setiap tahun, mulai dari upah tenaga kerja, biaya transportasi, sewa lahan hingga mahalnya pupuk nonsubsidi yang harganya bisa mencapai tiga kali lipat dibanding pupuk subsidi.

“HPP gula petani yang saat ini sebesar Rp14.500 per kilogram sudah berlaku sejak musim giling 2024 dan hingga kini memasuki musim giling ketiga tanpa kenaikan. Karena itu kami mengusulkan HPP gula petani tahun 2026 naik menjadi Rp16.875 per kilogram agar petani masih memperoleh keuntungan yang layak,” ujar Soemitro.

Selain itu, APTRI juga mengusulkan agar Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) gula di tingkat konsumen dihapus. Menurut APTRI, keberadaan HAP/HET membuat harga lelang gula petani cenderung mentok di kisaran HPP, bahkan sempat berada di bawah HPP sehingga margin keuntungan lebih banyak dinikmati pedagang.

Sekretaris Jenderal DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan, petani tebu juga meminta pemerintah memperhatikan anjloknya harga tetes tebu atau molasses akibat surplus produksi dan masuknya etanol impor.

Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir produksi tetes tebu nasional mengalami surplus hingga sekitar 50 persen. Kondisi pasar dunia yang juga surplus membuat harga tetes tebu turun drastis.

“Pada tahun 2024 harga tetes tebu masih berkisar Rp2.500 per kilogram, namun pada 2025 turun menjadi hanya Rp1.000 hingga Rp1.400 per kilogram. Salah satu penyebabnya adalah bebasnya impor etanol tanpa izin dan tanpa bea masuk,” katanya.

Karena itu APTRI mengusulkan agar pemerintah melalui Pertamina menyerap kelebihan produksi tetes tebu dalam negeri untuk diolah menjadi bioetanol guna mendukung program energi E10 dan E20.

Menurut Khabsyin, langkah tersebut akan membantu menciptakan insentif tambahan bagi petani tebu sekaligus mendukung swasembada energi nasional.

Selain persoalan harga gula dan tetes tebu, Rakernas APTRI juga meminta pemerintah mengatur neraca komoditas gula dan molasses secara adil dan transparan. APTRI juga menyoroti maraknya kebocoran gula rafinasi di sejumlah daerah yang diduga akibat kelebihan impor raw sugar.

“Impor raw sugar untuk gula rafinasi perlu dibatasi dan pelaku rembesan gula rafinasi harus diberi sanksi tegas,” tegasnya.

APTRI bahkan menilai Indonesia tidak perlu melakukan impor gula konsumsi karena produksi gula dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Persoalan pupuk subsidi juga menjadi perhatian serius. APTRI menyebut kuota pupuk subsidi untuk tanaman tebu saat ini jauh dari kebutuhan riil petani.

Petani tebu, lanjut Khabsyin, membutuhkan sedikitnya 1 hingga 1,5 ton pupuk per hektare dengan komposisi dominan pupuk ZA. Namun kuota pupuk subsidi yang diterima petani saat ini dinilai sangat minim sehingga petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga tiga hingga empat kali lebih mahal.

“Pemerintah ingin swasembada gula, tetapi pupuk subsidi justru sulit diperoleh petani. Karena itu kami mengusulkan kuota pupuk subsidi diberikan berdasarkan luas tanaman tebu yang terdata di pabrik gula, bukan dibatasi per orang,” ujarnya.

Dalam rekomendasinya, APTRI juga meminta evaluasi program bongkar ratoon agar lebih tepat sasaran, termasuk pembibitan yang dilakukan secara berjenjang dan bukan melalui kontraktor.

Di sisi lain, APTRI meminta pemerintah mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani tebu. Selama ini, petani mengeluhkan pembatasan plafon kredit dan jangka waktu pinjaman yang dinilai memberatkan.

Selain itu, APTRI juga mengusulkan revitalisasi saluran irigasi pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan teknologi pertanian untuk menghadapi perubahan iklim ekstrem seperti La Nina yang menyebabkan ribuan hektare tebu gagal ditebang akibat tingginya curah hujan.

Rakernas APTRI juga mendorong pemerintah menghidupkan kembali Dewan Gula Indonesia (DGI) sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan pergulaan nasional secara komprehensif dari hulu hingga hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani tebu.

Tak hanya itu, APTRI meminta pemerintah memberikan keberpihakan kepada petani tebu agar dapat mengakses lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik negara dengan biaya sewa yang lebih terjangkau.

Ali Bustomi

The post Rakernas APTRI Usulkan Kenaikan HPP Gula Jadi Rp16.875 per Kg, Minta Impor Dibatasi appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono, menyampaikan komitmen tersebut usai menerima audiensi pengurus DPN APTRI di Gedung DPR, Kamis (21/8/2025). Pertemuan juga dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Wakil Ketua Panggah Santoso dan Yohan, serta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

“Komisi IV sepakat dengan aspirasi petani agar pemerintah segera membeli gula yang tidak laku terjual. Ini penting untuk menyelamatkan petani,” ujar Riyono.

Selain persoalan gula, Komisi IV juga menyoroti anjloknya harga tetes tebu akibat terbitnya Permendag No.16 Tahun 2025 yang membebaskan impor etanol tanpa pengendalian. “Aturan tersebut harus direvisi karena sangat merugikan petani tebu,” tegasnya.

Dana Rp1,5 Triliun untuk Beli Gula Petani

Sekjen DPN APTRI, M Nur Khabsyin, menuturkan hasil audiensi menghasilkan kepastian pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara untuk pembelian gula petani tebu rakyat.

“Komisi IV maupun Bapanas langsung menghubungi pihak Danantara, dan dipastikan besok pagi ada penandatanganan pencairan pembelian gula senilai Rp1,5 triliun,” ungkap Khabsyin.

Dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR RI, DPN APTRI menyampaikan enam tuntutan utama yakni Konsistensi larangan impor gula. Pemerintah diminta menepati komitmen tidak melakukan impor pada 2025. Faktanya, awal tahun tetap dibuka impor 200 ribu ton gula.

Pengawasan ketat gula rafinasi agar tidak bocor ke pasar konsumsi, Pembelian 100 ribu ton gula petani yang menumpuk di gudang pabrik melalui BUMN, Revisi Permendag No.16/2025 terkait bebasnya impor etanol tanpa syarat yang menjatuhkan harga tetes tebu dari Rp2.500–Rp3.000/kg (2024) menjadi Rp1.000–Rp1.400/kg (2025), Jaminan tersedia pupuk tepat waktu agar petani dapat menekan biaya produksi serta Bantuan sarana alat angkut langsir tebu dari lahan basah (karena saat ini sering hujan) yang dikelola koperasi petani tebu rakyat di tiap pabrik gula.

Khabsyin menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan, dampaknya bisa fatal bagi industri gula nasional.

“Program swasembada gula bisa gagal, pabrik gula berhenti beroperasi, terjadi PHK massal, hingga lumpuhnya ekosistem ekonomi berbasis tebu. Petani sudah berjuang keras, tetapi tanpa keberpihakan pemerintah, industri gula nasional bisa runtuh,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Tuntutan APTRI, Desak Pemerintah Segera Beli 100 Ribu Ton Gula Petani appeared first on SuaraBaru.id.