Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) USM, Helen Intania S SH MH mengungkapkan, kebijakan itu menjadi salah satu upaya untuk mencegah kekerasan seksual di kampus.

”Di Satgas PPKS sering melibatkan mahasiswa, untuk membuat konten-konten pencegahan kekerasan seksual. Mereka upload di medianya masing-masing seperti tiktok, instagram, dan kita juga melibatkan UKM di USM,” ungkap Helen dalam keterangannya di Semarang, belum lama ini.

BACA JUGA: Manfaatkan Kecanggihan Teknologi untuk Pengembang Potensi Diri

Menurutnya, Satgas PPKS USM juga aktif memberikan edukasi untuk menambah pengetahuan mahasiswa, terkait gender melalui program perkuliahan informal yang melibatkan Radio USM Jaya, dengan mengundang narasumber dari berbagai sektor.

”Kami mempunyai strategi untuk korban kekerasan seksual yang tidak berani speak up, yaitu dengan melibatkan mahasiswa. Kita perkenalkan hak mereka, kita jamin kerahasiaan data mereka ketika mereka lapor ke satgas PPKS. Saat proses pemeriksaan, pihak-pihak yang tidak terkait, tidak bisa turut serta didalam mekanisme pemeriksaan,” katanya.

Helen menambahkan, USM memiliki kebijakan tegas terhadap sanksi pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus, seperti pencopotan jabatan bagi pegawai atau dosen, hingga pengurangan grade nilai bagi mahasiswa.

”Kita selama ini tidak ada pengalaman sanksi rendah atau ringan, tapi yang kita berikan adalah sanksi sedang hingga berat. Salah satunya, dengan diminta untuk melepas jabatannya. Kemudian yang pernah terjadi pada mahasiswa, kita minta diturunkan grade nilainya dua tingkat,” ungkapnya.

Riyan

The post Pertemuan Antartendik dan Mahasiswa Harus di Kampus appeared first on SuaraBaru.id.

”Kegiatan ini merupakan program kerja UPNS PPKS USM, yang dilaksanakan setiap semester selama satu tahun,” kata Ketua UPNS PPKS USM, Helen Intania S SH MH. Disampaikan juga, sasaran survei seluruh civitas akademika USM, seperti mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen.

Adapun tujuan kegiatan ini, untuk memperkenalkan UPNS PPKS, dan mencegah adanya kekerasan seksual di USM. Penanganan korban kekerasan seksual itu, juga diatur dalam Pasal 10-19 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

BACA JUGA: Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di Indonesia

”Dalam pasal itu terdiri dari pendampingan, berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial serta rohani, berdasarkan persetujuan korban,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diapresiasi Wakil Rektor III USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH. Pihaknya berharap, hasil kegiatan ini mendapat respon yang positif.

”Dengan melihat kondisi di USM, mereka dapat mencegah adanya kekerasan seksual, dan USM menjadi kampus yang bersih dari kekerasan seksual,” ungkap Junaidi.

Riyan

The post Upaya Antisipasi Kekerasan Seksual Dilakukan di USM appeared first on SuaraBaru.id.