DIPONEGORO Center for Criminal Law (Decrim) Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ika FH Undip), mengusung penguatan diinternalisasinya dengan nilai-nilai keadilan restoratif dan hak asasi manusia (HAM), dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Decrim belum lama berselang (Kamis, 26 Juni 2025) mengadakan Seminar Nasional dengan tema, ‘Masa Depan Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional dalam Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional’.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar yang dilakukan secara daring, antara lain Keynote Speaker, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum.

Berbicara sekitar 25 menit, Prof Eddy Hiariej (akrab dipanggil), menjelaskan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) adalah suatu keharusan, karena KUHP Nasional yang baru akan berlaku pada 2 Januari 2026.

KUHP Nasional berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, berbeda dengan paradigma retributif sebelumnya. Maka dari itu, untuk melaksanakan KUHP Nasional, diperlukan hukum formil (KUHAP), yang disesuaikan.

Terlebih, KUHAP yang berlaku saat ini (UU No 8 Tahun 1981), sudah berusia lebih dari 47 tahun, dan dianggap belum berorientasi pada due process of law, serta perlindungan HAM yang masih minim.

* * * * *

Perubahan paradigma dalam RKUHAP bertujuan menyeimbangkan kewenangan aparat penegak hukum dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Filosofi hukum acara pidana adalah, melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara, sehingga kontrol terhadap kewenangan aparat penegak hukum menjadi wajib.

Senada disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Undip (Ika FH Undip), Asep Ridwan SH MH. Dalam sambutannya menegaskan, spirit dalam rumusan ketentuan RKUHAP harus sejalan dengan spirit dan prinsip dalam KUHP Nasional, yang dilandaskan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan terpenting adalah keseimbangan kewenangan antaraparat penegak hukum dalam bangunan sistim peradilan pidana.

Dalam rangka perlindungan terhadap HAM, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr Achmad Setyo Pudjoharsoyo SH MHum menyatakan, salah satu terobosan besar yang diperlukan dalam pembaharuan KUHAP adalah, pembentukan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), sebagai upaya preventif, untuk memperkuat perlindungan HAM melalui kontrol yudisial yang lebih awal dan efektif, terhadap tindakan upaya paksa dalam proses pidana.

Lebih lanjut, Prof Dr Pujiyono SH MHum (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro) mengemukakan, pembaharuan hukum pidana formil harus bertumpu pada ide dasar hukum pidana materiil (KUHP Nasional). Ide-ide dalam KUHP Nasional telah mengubah bangunan dan bentuk sistim peradilan pidana Indonesia.

Paradigma penuntutan ke depan harus berubah, dari mandatory prosecution ke arah volunetery prosecution, yang memungkinkan adanya elastisitas dalam menentukan menuntut atau tidak menuntut, terhadap setiap perkara pidana.

Cara menuntut dengan menempatkan tuntutan pidana sebagai upaya terakhir (the last resourt), mengedepankan pengembalian kerugian (denda damai), dan penundaan penuntutan (suspended prosecution).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji SH MH menyampaikan, pembahasan KUHAP harus mampu mengimplementasikan substansi KUHP Nasional, dan mengatasi masalah penegakan hukum pidana.

Misalnya, KUHP Nasional memperkenalkan penghentian penuntutan secara sukarela (misalnya karena pelaku sudah membayar denda), yang merupakan kemajuan signifikan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam KUHAP, mengenai hukum acara dan teknisnya.

* * * * *

Ketua Decrim IKA FH Undip yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Dr Ira Alia Maerani SH MH menjelaskan, KUHAP di masa depan perlu mengoptimalkan konsep dan proses keadilan restoratif, dan mekanisme alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan (afdoening buiten process).

Secara filosofis, hal ini dilandasi nilai keadilan, keseimbangan dan permaafan, yang pada akhirnya bertujuan menekan kelebihan beban perkara (overloaded criminal justice).

Sebagai bentuk implementasi nilai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka nilai keadilan mengadopsi dari Alquran surat An Nisa Ayat 135, nilai keseimbangan dari surat Al Mulk Ayat 3 dan Al Qasas Ayat 77. Sementara nilai permaafan berdasarkan Alquran surat Al Imron Ayat 159.

Pembicara pamungkas, Dr Ade Adhari SH MH selaku Direktur Eksekutif Decrim/Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara mengingatkan, proses pembaharuan KUHAP harus dibangun atas konsepsi intelektual, yang memenuhi standar pendekatan kebijakan hukum pidana yang berbasis nilai, rasional dan bukti.

Selain itu, asas legalitas dalam Pasal 2 RKUHAP harus diperbaharui. Tidak hanya menegaskan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum dalam peradilan pidana, melainkan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, KUHAP, undang-undang lain yang relevan, dan prinsip atau norma hukum internasional, dan perjanjian internasional yang diakui secara umum.

— Dr Hj Ira Alia Maerani SH MH; Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)/Ketua Diponegoro Center for Criminal Law (Decrim) Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ika FH Undip) —

The post Decrim Mengusung Penguatan Keadilan Restoratif dan Hak Asasi Manusia dalam RKUHAP appeared first on SuaraBaru.id.

Nasrul Saftiar Dongoran dari NET Attorney menjelaskan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan yang dilakukan para advokat. Dimana dalam kerja-kerjanya banyak terlibat dalam perjuangan demokrasi, serta penegakkan hak asasi manusia di Jawa Tengah.

”NET Attorney kebetulan menjadi salah satu fellows dari program JusticeMakers, yang diselenggarakan International Bridges Justice dan The Europian Union,” kata Nasrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/5/2025).

BACA JUGA: KEI Bantah Adanya Kerusakan Lingkungan Akibat Eksplorasi Migas di Pulau Pagerungan Kecil

Disampaikan juga, dalam diskusi itu kemudian disepakati dibentuk Kaukus Advokat Progresif Indonesia (KAPI). KAPI ini terdiri dari advokat lintas organisasi dan memiliki kepedulian yang sama dalam perlindungan HAM.

Salah satu advokat peserta diskusi, Abdun Nafi Al Fajri menyatakan bersyukur, peserta yang hadir sepakat membentuk KAPI.

”Dibentuknya KAPI ini, untuk merespon isu-isu hukum seperti pendampingan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, perlindungan perempuan pembela HAM dan advokat. Selain itu, isu-isu masyarakat terkini yang membutuhkan sorotan,” ujar Abdun Nafi.

BACA JUGA: Bupati Wonosobo Apresiasi Program Desa Migran EMAS Binaan Kementerian P2MI RI

Hal senada disampaikan advokat yang lain, Sukarman. Dia menyatakan, saat ini banyak ditemukan kasus advokat yang menjalankan profesi, namun menghadapi ancaman kriminalisasi. Baik berupa laporan polisi, maupun pemanggilan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan di kepolisian.

”Jika ada proses pidana terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya, harus lebih dulu melalui pemeriksaan kode etik organisasi profesi advokat. Nantinya akan diputuskan, apakah tindakan itu sudah sesuai dengan undang-undang dan kode etik advokat atau belum,” ungkapnya.

Alasan lain disampaikan seorang advokat perempuan, Eti Oktaviani. Menurut dia, KAPI akan berkomitmen terlibat langsung dalam pendampingan, terhadap kasus perempuan berhadapan dengan hukum.

BACA JUGA: Atlet USM Bawa Pulang Medali Perak dan Perunggu dari Cabor Atletik Pomprov 2025

”KAPI dalam waktu dekat akan mengadakan diskusi antarlintas aparat penegak hukum dan kampus. Kami akan undang Kapolda Jateng, Kejati, Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan pihak Kampus, untuk mendapatkan pandangan terkait perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, dan perempuan pembela HAM. Sehingga nantinya akan mendapatkan gambaran yang komprehensif,” tutur Eti.

Ditambahkan Nasrul, KAPI juga sedang mempersiapkan policy brief, untuk masukan dalam RUU KUHAP, mengenai penguatan perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan pembela HAM, advokat dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

”KAPI juga memandang pentingnya pengaturan pembaharuan hukum dalam RUU KUHAP, dengan meletakkan Asas-Asas Umum Aparat Penegak Hukum Yang Baik (AUPHB), sehingga menjadi sebuah pedoman untuk aparat penegak hukum, dalam melakukan keputusan dan atau tindakan dalam sistim peradilan pidana,” tegas dia.

Riyan

The post KAPI Merespon Penguatan Perlindungan Advokat dan Siap Kawal RUU KUHAP appeared first on SuaraBaru.id.

Delegasi RSISA dipimpin langsung dr H Agus Ujianto MSI Med SpB, didampingi Konsultan Akreditasi dan Auditor Klinis dr H Galih Endradita MKM SpFM, Manager Diklat Dr Galih Pambayun Phd, DTO Predigti Subhan Ners MKes dan staf transportasi Asnawi.

Dalam pertemuan itu, dr Agus Ujianto menyampaikan gagasan dan langkah inisiasi RSISA ke depan. Pada paparannya disebutkan, RSISA merupakan rumah sakit Tipe B dengan Akreditasi Paripurna, dan Pusat Diklat bertaraf internasional sesuai SK dari Kementerian Kesehatan.

BACA JUGA: Tiga Kecamatan di Grobogan Diterjang Banjir, Ratusan Rumah dan Areal Persawahan Terendam

”Kami juga memiliki layanan unggulan, yang dipersiapkan menjadi pusat rujukan Nasional di wilayah Jawa Tengah. Termasuk pula ada pusat jantung terintegrasi, eye center, neuroscience, pusat nyeri, pusat halal stemcell, congenital center dan sebagainya,” kata dr Agus Ujianto dalam keterangan tertulisnya.

Diungkapkan juga, RSISA merupakan rumah sakit pendidikan yang bisa dijadikan workshop, research dan benchmark layanan bagi instansi kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.

Menurut dr Agus Ujianto, sejak melakukan kerja sama dengan lembaga terakreditasi sebagai pusat studi standar mutu bagi pelayanan kesehatan, RSISA membuka semua bentuk kerja samanya dengan berbagai pihak yang mengelola irisan kesehatan, termasuk kementerian di bawah Menko Kumham Imipas.

BACA JUGA: Satpol PP Kebumen Juara III Lomba Penegakan Perda se Jateng

Sejumlah gagasan dan inisiasi itu langsung diapresiasi Prof Yusril, yang kemudian menunjuk Deputi LP dan Imigrasi, I Nyoman Gedhe Surya Mataram, yang diminta untuk segera membuat tim.

Nantinya, tim itu bersama kementerian terkait bisa berkerja sama, terutama dalam hal pendidikan dan pelatihan kompetensi. Hal itu kemudian juga bisa dikolaborasikan dengan RSISA Semarang.

Seperti diketahui, dr Agus Ujianto selama ini aktif berkeliling untuk melaksanakan amanah yang diberikan Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Semarang, Prof Dr H Bambang Tribawono SH MH. Relasi yang kuat, menjadikan RSISA mampu menapaki perjuangan dengan segenap elemen masyarakat, baik swasta dan pemerintah.

Riyan

The post RSI Sultan Agung Jalin Kolaborasi dengan Menko Kumham Imipas appeared first on SuaraBaru.id.