Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus memastikan para guru honorer masih diperbolehkan mengajar hingga 31 Desember 2026, sesuai surat edaran Mendikdasmen tersebut. Namun setelah itu, hingga kini belum ada formulasi pasti dari pemerintah pusat terkait masa depan mereka.

Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, menjelaskan ada dua kategori guru honorer yang masih bisa tetap mengajar sampai akhir 2026. Yakni guru yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan guru non ASN di luar Dapodik yang masih aktif mengajar di lembaga pendidikan pemerintah.

“Guru yang sudah memiliki sertifikasi profesi tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi. Sedangkan yang belum sertifikasi, gajinya masih berasal dari sekolah masing-masing,” ujar Anggun, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, kebijakan penghapusan guru honorer sebenarnya bukan hal baru bagi Pemkab Kudus. Sebab sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah sudah mengantisipasi dengan tidak melakukan pengangkatan maupun pemberhentian guru honorer.

Kebijakan tersebut membuat tanggung jawab pengelolaan dan penggajian guru honorer selama ini diserahkan kepada masing-masing sekolah, bukan pemerintah daerah.

“Jadi ketika ada kebijakan penghapusan guru honorer mulai 2027, sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal,” katanya.

Meski demikian, ketidakjelasan skema lanjutan setelah tahun 2027 masih menjadi perhatian. Anggun mengaku hingga kini pemerintah pusat belum memberikan penjelasan rinci mengenai solusi ataupun mekanisme transisi bagi guru honorer yang nantinya terdampak kebijakan tersebut.

“Solusi ataupun masa depan guru honorer nantinya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Disdikpora Kudus juga mengaku tidak memiliki data resmi jumlah guru honorer karena pemerintah daerah tidak pernah melakukan pengangkatan tenaga honorer secara formal. Namun dari data yang dihimpun, jumlah guru honorer di Kudus diperkirakan mencapai sekitar 700 orang.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada gejolak ataupun aksi protes dari kalangan guru honorer di Kudus. Disdikpora menilai hal itu karena sejak awal sekolah dan para guru sudah diberi pemahaman terkait status mereka sebagai tenaga non ASN.

“Kami sudah memberikan pengertian sejak awal terkait status guru honorer selama ini,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Kemendikdasmen Hapus Guru Honorer Mulai 2027, Bagaimana Nasib Ratusan Guru di Kudus? appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka yang tergabung dalam laskar Forum Guru Honorer Negeri Passing Grade (FGHNPG) mendatangi BKPSDM Pemkab Tegal menyampaikan tuntutan agar Pemkab Tegal menuntaskan semua guru honorer formasi khusus di Tahun 2024.

Massa tiba di kantor BKPSDM Pemkab Tegal sekitar pukul 10.00 WIB melakukan orasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan di antaranya ‘Tuntaskan Guru Honorer Formasi Khusus’.

Ketua FGHNPG Kabupaten Tegal, Dian Anggreyni mengatakan, pihaknya menuntut Pemkab Tegal untuk menambah kuota sebanyak 940 formasi PPPK. “Yang kami minta hanya tambah formasi. Karena pada tahun 2023 cuma formasi 365. Untuk tahun 2024 ini kami sejumlah 940 formasi guru PPPK,” ujar Dian.

Pihaknya menyampaikan tuntutan disampaikan ke Pemkab Tegal, dengan pertimbangan pada 31 Januari 2024 ini merupakan hari terakhir pengajuan formasi PPPK. “Karena itu, kami minta pemangku kebijakan memberikan formasu sesuai dengan kebutuhan di lapangan,”tandasnya.

Dian menegaskan, pihaknya melalui perwakilan guru honorer telah melakukan audiensi dengan Kemendikbud yang menjelaskan kebijakan formasi PPPK kembali ke pemerintah daerah setempat. Dian berharap kepada Pj Bupati Tegal Agustyarsyah untuk memperhatikan aspirasi guru honorer ini.

Usai dialog dengan perwakilan guru honorer, Kepala BKPSDM Kabupaten Tegal, Mujahidin saat ditemui awak media menyampaikan, pihaknya telah menerima aspirasi dari para guru honorer tersebut.

“Intinya kami sudah jelaskan secara kebijakan untuk menetapkan formasi PPPK 2024 ada tiga jenis, ada guru, kesehatan dan tenaga teknis. Terkait dengan regulasi nanti seperti apa masih menunggu,” kata Mujahidin.

Terkait dengan formasi, lanjut Mujahidin, mengacu KemenPAN Nomor 11 Tahun 2024 yang mewajibkan daerah menghitung Analisi Beban Kerja (ABK) terutama untuk pejabat pelaksana untuk mengakomodir para tenaga non ASN.

“Prioritas dalam kebijakan pengadaan ASN Tahun 2024 itu adalah pelayanan dasar itu pasti, karena menyangkut guru dan tenaga kesehatan. Kemudian prioritas tenaga guru non ASN dan jabatan-jabatan terdampak transformasi digital,” jelas Mujahidin.

Menurut Mujahidin, pihaknya akan berkolaborasi dengan Bagian Organisasi yang nanti akan keluar ABK. Terkait dengan usulan formasi guru PPPK, kata Mujahidin, pasti akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Ini nanti Bappeda dan Bagian Keuangan akan menghitung kira-kira struktur APBD, nanti akan kita rapatkan lagi,” pungkasnya.

Sutrisno

The post Ratusan Guru Honorer Kabupaten Tegal Tuntut Penambahan Kuota PPPK appeared first on SuaraBaru.id.