Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dwi Laily Sukmawati bersama Koordinator KKLP Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Shintya, belum lama ini.

Laily menyampaikan, program RBD menjadi salah satu upaya dari Balai Bahasa untuk pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan kepada generasi muda. “Revitalisasi bahasa daerah sangat penting karena berkaitan dengan bahasa ibu, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah,” ujar Laily.

Laily menjelaskan, RBD merupakan upaya pelestarian bahasa daerah mencakupi berbagai tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan-tahapan itu adalah koordinasi dan diskusi pakar, koordinasi dengan pemerintah daerah, bimbingan teknis (bimtek) pengajar utama dalam penyusunan model pembelajaran, diseminasi atau pengimbasan hasil bimtek kepada siswa SD dan SMP, pemonitoran dan evaluasi, hingga Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).

“Kami mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama terlibat, para sastrawan, pengajar, dan budayawan,” tambahnya.

Program bimtek, lanjut Laily, diikuti oleh para guru dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selama kurang lebih tiga bulan, para guru mengimbaskan pengetahuan tentang bahasa daerah kepada siswa di tingkat SD dan SMP.

“Balai Bahasa kemudian melakukan monitoring oleh tim RBD Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan efektivitas program. Melalui langkah-langkah tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah berusaha melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah melalui program-program yang melibatkan berbagai pihak,” jelasnya.

Laily menjelaskan, salah satu tujuan utama RBD adalah menghidupkan bahasa-bahasa daerah kepada penutur muda. Namun, program tersebut juga memiliki tantangan, antara lain, generasi muda enggan menggunakan bahasa daerah dan lebih bangga menggunakan bahasa lain. Tantangan tersebut dilawan tegas dengan slogan Trigatra Bangun Bahasa, yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ini diartikan bahwa tidak menutup mata untuk bahasa lain masuk, termasuk bahasa asing, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

“Kita tidak menutup pintu untuk menggunakan variasi bahasa, boleh digunakan asal mereka tahu tempat, dengan siapa, dan kapan bahasa itu digunakan,” terangnya

Sementara itu Shintya mengungkapkan, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program Revitalisasi Bahasa Daerah sejak tahun 2021. Selama empat tahun program tersebut dijalankan, hasil yang ditunjukkan sangat menggembirakan.

The post BBPJT Ajak Generasi Muda Tidak Malu Gunakan Bahasa Jawa appeared first on SuaraBaru.id.

Masyarakat diimbau untuk tidak sampai tergiur dan tertipu oleh tawaran berhaji dengan visa ummal (pekerja), ziarah (turis), atau lainnya. Bahkan ada yang menawarkan dengan sebutan visa petugas haji.

Penegasan ini disampaikan Hilman Latief melalui Laman Kemenag, menyusul banyaknya info yang menawarkan haji tanpa antre dengan berbagai jenis visa di media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga pesan berantai di berbagai grup whatsapp. Hilman sendiri saat ini sedang berada di Arab Saudi untuk memantau persiapan akhir penyiapan layanan bagi jemaah Indonesia pada operasional haji 1445 H/2024 M.

“Setelah berdialog dengan Kementerian Haji dan dan Umrah dan berbagai pihak, kami menegaskan lagi bahwa untuk keberangkatan haji harus menggunakan visa haji,” tegas Hilman di Jeddah, Minggu (21/4/2024).

“Saudi sudah menyampaikan kepada kami terkait potensi penyalahgunaan penggunaan visa non haji pada haji 2024, itu betul-betul akan dilaksanakan secara ketat dan akan ada pemeriksaan yang intensif dari otoritas Saudi,” sambungnya.

Visa haji diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Visa kuota haji Indonesia terbagi dua, yakni haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah.

Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. Dan, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada menteri agama.

Hilman mengakui bahwa antrean saat ini memang sangat panjang seiring tingginya antusiasme masyarakat Indonesia untuk beribadah haji. Namun, masyarakat juga harus lebih cermat terhadap setiap informasi yang menawarkan berangkat haji tanpa antrean. “Sudah banyak yang tertipu dengan iming-iming bisa berangkat haji tanpa antre atau haji langsung berangkat. Penawaran semacam ini makin masif diiklankan di media sosial,” ucap Hilman.

Apalagi Arab Saudi juga sudah menegaskan akan menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih komprehensif pada haji 2024, baik dari segi kesehatan, visa, dokumen, dan lainnya.

“Akan ada banyak pemeriksaan di berbagai tempat. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran keberangkatan haji tanpa antre yang menawarkan visa selain visa haji,” pesan Hilman.

“Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengajak Kemenag bekerja sama lebih erat, detail dan komprehensif untuk menjaga jangan sampai ada korban jemaah yang dirugikan. Sekali lagi saya mengingatkan agar tidak banyak anggota masyarakat yang tertipu atau terkena masalah,” tandasnya.

Pemvisaan Jemaah

Terpisah, Direktur Layanan Haji dalam Negeri pada Ditjen PHU Kemenag, Saiful Mujab menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia. Menurutnya, setelah proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) selesai, tahap selanjutnya adalah penyiapan dokuman dan proses pemvisaan.

“Saat ini sedang proses visa dan dokumen lainnya seperti paspor, bio visa, dan lainnya. Sampai sekarang, sudah sekitar 23.000 jemaah yang sudah terbit visanya. Ini akan terus berproses hingga semua visa jemaah haji Indonesia terbit,” ungkap Saiful Mujab

Bersamaan dengan proses pemvisaan, pihaknya juga melakukan proses pemaketan layanan jemaah dan penyusunan kelompok terbang (kloter). Untuk jadwal penerbangan jemaah haji sudah ditetapkan, baik yang akan berangkat dengan Saudia Airlines maupun Garuda Indonesia.

“Kami juga sedang melakukan penyiapan akhir asrama haji, baik sebagai embarkasi, transit, maupun embarkasi antara, untuk menerima jemaah,” sebutnya.

Kloter awal jemaah haji gelombang pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 11 Mei 2024. Mereka akan terbang sehari berikutnya, dari embarkasi menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Proses pemberangkatan jemaah gelombang pertama ke Madinah akan berlangsung dari 12 – 23 Mei 2024.

Sementara untuk jemaah haji gelombang kedua, kloter awal akan mulai masuk asrama haji pada 23 Mei 2024. Mereka akan diberangkatkan dari Embarkasi menuju King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah mulai 24 Mei sampai 10 Juni 2024.

Ning S

The post Kemenag Tegaskan, Hanya Visa Haji yang Bisa Digunakan dalam Penyelenggaraan Ibadah appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 71 tahanan Polda Jateng menggunakan hak pilihnya (mencoblos) di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disiapkan oleh KPPS wilayah Kalurahan Mugassari, yang berlangsung di aula Rutan Polda Jateng, Rabu (14/2/2024).

Hadir di lokasi pencoblosan, Dir Tahti Polda Jateng, AKBP. Benny Setyowadi, Wadir Tahti Polda Jateng, Kompol. Muh Khoirul Naim, PJU Dit Tahti beserta KPU, Bawaslu, para petugas KPPS, saksi serta Linmas dari masing-masing TPS.

“Seluruh warga negara Indonesia, termasuk tahanan yang berada di Rutan Polda Jateng diberikan hak nya untuk mencoblos (memberikan suara) pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari,” kata Benny.

Ia menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyediakan TPS di Rutan Polda Jateng. TPS tersebut melayani tahanan untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Pihak KPU dalam hal ini KPPS wilayah Kelurahan Mugassari datang sebanyak 6 TPS antara lain TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TP 19 dan TPS 20,” ungkapnya.

“Saat ini Rutan Polda Jateng jumlah tahanan yang memiliki hak pilih ada 71 orang dari total 88 orang tahanan. Dan surat suara untuk 71 tahanan ini diambilkan dari sisa surat suara ke 6 TPS tersebut,” terang Benny.

Benny menyatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi soal tata cara pencoblosan beberapa waktu lalu bersama KPU.

“Mekanisme pemungutan suara sudah disosialisasikan sebelumnya bersama KPU, PPK dan PPS. Untuk petugas pelaksana yang datang sendiri dari TPS wilayah Kelurahan Mugassari,” tambah Benny.

HST, salah seorang tahanan tindak pidana narkotika asal Wonosobo mengapresiasi Polda Jateng, karena sudah memberikan kesempatan kepada tahanan untuk menggunakan hak suara dalam Pemilu 2024.

“Saya tidak menduga dilayani dengan baik seperti ini. Terima kasih Polda Jateng, karena kami diberi kesempatan untuk ikut memberikan suara, sehingga hak saya tidak hilang,” ucapnya.

Ning S

The post 71 Tahanan Rutan Polda Jateng Gunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.