Sekretaris Jenderal DPN APTRI, M. Nur Khabsyin, menyebutkan tiga poin hasil RDPU, di antaranya Komisi VI mendesak pemerintah melalui Danantara membeli gula petani sebanyak 100 ribu ton guna menyerap stok yang menumpuk di gudang.

Pemerintah juga didesak untuk merevisi Permendag Nomor 16 Tahun 2025 khususnya pasal 93 yang menyebabkan harga tetes turun drastis.  Impor etanol diperketat sesuai kuota dan kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, Pemerintah harus tegas atas kebocoran gula rafinasi di pasar, dengan mendesak Satgas Pangan turun tangan langsung.

Menurut Khabsyin, kesepakatan ini lahir dari kondisi darurat yang tengah dihadapi petani tebu rakyat.

“Komisi VI DPR RI telah menyepakati untuk mendesak pemerintah agar segera membeli gula petani sebesar 100 ribu ton.  ujarnya.

Respon Keluhan Petani Tebu

RDPU ini digelar sebagai respons atas keluhan petani tebu di berbagai daerah. Saat ini, tercatat 100 ribu ton gula petani menumpuk di gudang karena harga jual berada di bawah Harga Patokan Petani (HPP).

Harga gula tani saat inj jauh di bawah HPP yang ditetapkan sebesar Rp14.500 per kilogram. Kondisi tersebut membuat biaya produksi petani tidak tertutup.

Selain itu, harga tetes tebu yang merupakan pendapatan petani di samping gula juga anjlok menjadi Rp1.000–Rp1.400 per kilogram, padahal tahun 2024 bisa mencapai Rp2.500–Rp3.000 per kilogram. Penurunan harga tetes dipicu masuknya etanol impor secara bebas.

“Komisi VI mendesak Menteri perdagangan merevisi Permendag no 16 tahun 2025 yang menyebabkan anjloknya harga tetes,” tegas Khabsyin.

Langkah Nyata Pemerintah

DPN APTRI menegaskan bahwa hasil RDPU ini harus ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah, bukan hanya sebatas kesepakatan di meja rapat.

“Petani tebu adalah ujung tombak swasembada pangan, khususnya gula nasional. Jika kondisi ini dibiarkan swasembada tidak akan terwujud, pabrik gula berhenti giling, terjadi PHK masal, roda ekonomi industri gula mandeg. Kami berharap hasil RDPU ini segera diwujudkan dalam kebijakan konkret. Komisi VI berjanji mengundang Menteri Perdagangan dan BUMN terkait” pungkas Khabsyin.

Ali Bustomi

The post Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok di Bawah HPP, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan catatan APTRI, saat ini marak peredaran gula rafinasi yang dikemas 1 kilogram (kg). Padahal gula rafinasi harusnya hanya untuk kebutuhan industri, tidak dijual bebas di pasar.

“Satu kilo dengan kantong plastik putih di Jatim, Jateng, DIY dan Jabar. Bahkan sekarang memakai modus mengganti karung gula rafinasi dengan karung gula konsumsi untuk menyamarkan penyimpangan,” kata Ketua Umum Soemitro Samadikoen melalui keterangan tertulisnya, Minggu (20/12).

Soemitro mengungkapkan kebocoran gula impor ini tengah berkembang ke beberapa kabupaten di Jawa Timur. Ia menduga ada salah satu koperasi di Jawa Tengah yang merembeskan gula impor ke pasaran.

“Adanya peredaran gula rafinasi di pasar konsumsi menyebabkan harga gula lokal semakin turun dan bahkan tidak laku. Sehingga petani sangat dirugikan,” sambungnya.

Ia menyarankan supaya Agus merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2019, yakni menghapus pasal 5 ayat 2 dan pasal 6. Poin dalam regulasi tersebut yaitu keberadaan koperasi sebagai distributor.

“Dan pasti menambah kebocoran. Kami minta penjualan gula rafinasi dikembalikan seperti semua, yakni dari produsen rafinasi langsung kepada industri pengguna (mamin),” ungkapnya.

APTRI pun mengaku heran dengan klaim pengusaha makanan dan minuman yang menyebut stok gula rafinasi tipis. Sebab, menurut APTRI, yang terjadi justru gula rafinasi impor berlebih hingga bocor ke pasaran.

“Selama ini gula rafinasi selalu berlebih bukti ada kebocoran. Saya justru heran kok stok tipis gimana?” kata Sekretaris Jenderal APTRI M Nur Khabsin.

Tm-Ab

The post Petani Tebu Menjerit, Gula Rafinasi Kemasan 1 Kg Banjiri Pasaran appeared first on SuaraBaru.id.