Kegiatan yang berlangsung di Griya Persada Hotel Bandungan, Kabupaten Semarang ini mengambil tema ‘Anak Berwarganegaraan Ganda dalam Memilih Status Kewarganegaraan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022″.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruudin diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bambang Setyabudi didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, A. Yosi Setyawan menyampaikan, untuk menjamin pemenuhan hak asasi atas status kewarganegaraan, Pemerintah RI telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

“Regulasi ini membuka kesempatan bagi anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar namun belum memilih kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden RI melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,” jelas Bambang.

Ia menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal dan dwi kewarganegaraan terbatas, sehingga seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga umur 18 tahun.

“Anak harus menentukan sendiri salah satu kewarganegaraan paling lambat usia 21 tahun,” kata Bambang.

Bambang menilai kegiatan ini sangat penting untuk menambah wawasan manfaat pelayanan administrasi hukum umum, khususnya layanan status kewarganegaraan dan pewarganegaraan melalui AHU Online.

Menurut Yosi Setyawan yang juga Ketua Panitia mengatakan, diseminasi ini diikuti oleh 100 peserta dari berbagai kalangan terkait.

Sementara dalam diseminasi ini menghadirkan 4 narasumber, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Budi Susanto, Koordinator Pewarganegaraan pada Direktorat Tata Negara Ditjen AHU, Sudaryanto Abdul Chalik, Sub Koordinator Kewarganegaraan, Riana Budi Mastuti, dan Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian, Muhammad Sungeb.

Ning Suparningsih

The post Kemenkumham Jateng Gelar Diseminasi Layanan Kewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan legalitas atau keabsahan usaha bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Papua Barat, guna mendongkrak pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022.

Sebelumnya, Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Kasubid Pelayanan AHU), Soleman Lilingan menyampaikan laporannya.

Sementara itu kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat, Taufiqurrakhman di Kanwil setempat.

Taufiqurrakhman menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah menghadirkan terobosan Perseroan Perorangan bagi pelaku UMKM, guna mendorong peningkatan ekonomi nasional ditengah carut-marutnya perekonomian dunia, akibat pandemi Covid-19.

“Ini sangat luar biasa, karena dilakukan ditengah situasi pandemi Covid-19. Terobosan yang sangat luar biasa dari Pemerintah bagi pelaku UMKM, dengan memangkas regulasi, dan memberi kemudahan. Ini sangat luar biasa. Cepat, mudah, murah, berkepastian dan bermanfaat,” ungkap Kakanwil.

Agar terwujud peningkatan ekonomi nasional, Kakanwil meminta para pihak terkait untuk menyebarkan informasi Perseroan Perorangan tersebut dengan benar kepada masyarakat, sehingga pelaku UMKM dapat teredukasi dan mendaftarkan usaha berbadan hukum.

“Tantangan yang diberikan kepada kami sangat besar yaitu mengimplementasikan secara efektif. Jangan sampai apa yang sudah diatur di dalam UU Cipta Kerja terkait Perseroan Perorangan tidak optimal dan direalisasikan,” tandasnya.

“Tolong semua yang hadir secara langsung maupun virtual betul-betul menyebarluaskan informasi diseminasi ini kepada masyarakat, sehingga perekonomian nasional melesat ditahun 2022 hingga tahun-tahun berikutnya,” tuturnya.

Dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Perseroan Perorangan kepada peserta yang hadir secara langsung maupun daring, Sub Bidang Pelayanan AHU menghadirkan 2 orang narasumber, yakni Herry Widjasena selaku Kepala Dinas PTSP Kota Sorong dengan materinya terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem OSS-RBA (Risk Based Approach).

Sedangkan narasumber kedua yang terhubung secara daring yaitu Endah W selaku Sub Koordinator Perseroan Terbuka, Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal Ditjen AHU dengan materinya terkait kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha (UMKM).

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berjalan begitu menarik, dimana ada begitu banyak pertanyaan yang dilayangan dari peserta kepada narasumber.

Berdasarkan database Ditjen AHU per tanggal 26 Mei 2022, data Perseroan Perorangan di Papua Barat berjumlah 48. Diharapkan dengan adanya diseminasi ini, jumlah UMKM di Papua Barat yang mendaftarkan usahanya yang berbadan hukum bisa meningkat.

Hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham), Jonson Siagian, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Kasubid Pelayanan KI), Ahmad Djunaidi dan perwakilan dari beberapa instansi terkait di lingkungan pemeritahan Kota Sorong, notaris serta pelaku UMKM.

Ning Suparningsih

The post Kanwil Kemenkumham Papua Barat Gelar Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan appeared first on SuaraBaru.id.