Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kudus yang digelar pada Senin (16/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kudus, H Masan.

Dalam pengumuman resmi, H Masan menyampaikan bahwa penunjukan Muhammad Antono, yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan, telah melalui pembahasan internal dan sesuai dengan mekanisme partai. Dengan demikian, susunan pimpinan Komisi A DPRD Kudus kini terdiri dari Ketua Muhammad Antono, Wakil Ketua: H Khoiril Badawi dan Sekretaris: H Muhtamat

Tak hanya itu, rapat paripurna juga menetapkan perubahan komposisi keanggotaan alat kelengkapan dewan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Muhammad Antono yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus, resmi mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena secara ex officio Ketua Komisi A otomatis menjadi anggota Banggar.

Sebagai pengganti, Fraksi PDI Perjuangan menunjuk H Supriyana untuk mengisi posisi Antono di Banggar. Dengan masuknya Supriyana ke dalam Banggar, ia sekaligus melepas keanggotaannya dari Badan Musyawarah (Banmus), yang kemudian diisi oleh Nurhudi.

Ketua DPRD Kudus, H Masan, menegaskan bahwa seluruh proses pergantian jabatan ini telah sesuai ketentuan dan merupakan tindak lanjut dari instruksi partai.

“Perubahan komposisi alat kelengkapan dewan ini berdasarkan keputusan partai dan telah kami tetapkan melalui rapat pimpinan serta disahkan dalam paripurna,” tegas Masan.

Ali Bustomi

The post Resmi! DPRD Kudus Tetapkan Pengganti H Peter M Faruq appeared first on SuaraBaru.id.

”Pentas seni itu bisa mengundang penonton. Setiap ada pentas seni, pasti ada pedagang keliling yang berjualan. Banyak penonton yang akan membeli jajanan, di sela-sela pentas seni. Dan ini membuat pedagang laris,” katanya.

Dia menyatakan hal itu, saat hadir dalam acara ‘Seminar Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal’, yang digelar Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi E DPRD Provinsi Jateng, di Balai Desa Bejiarum, Kertek, Wonosobo, Sabtu (19/4/2025).

BACA JUGA: Parade Kebaya Warnai Hari Kartini di Jepara, Ini Harapan Menteri PPA RI

Seminar itu menghadirkan Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti, perwakilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. serta Dinas Sosial Pemprov Jateng, sebagai pembicara.

Menurut Sumanto, jika seni budaya bergerak, maka secara tidak langsung sektor ekonomi juga bergerak. Sebab, pedagang dan pelaku UMKM bisa berjualan. Hal itu tentu secara tidak langsung akan ikut mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat.

”Barisan Hok Ya yang ada di Wonosobo ini, sangat berperan menggerakkan roda ekonomi bagi pelaku seni dan pedagang. Mereka tentu sangat merasakan denyut nadi ekonomi, karena ada pertunjukan seni sebagai media berdagang,” cetusnya.

BACA JUGA: Koperasi ‘SETARA’ Resmi Dilaunching Tawarkan Empat Produk Unggulan dalam Layanan

Dia menyebut, di Jateng angka kemiskinan masih sekitar 9,59 persen. Di Wonosobo sendiri, angka kemiskinan mencapai 15,28 persen. Disampaikan dia, setiap warga punya hak untuk hidup layak, minimal standar hidup terpenuhi. DPRD Jateng juga berupaya mengalokasikan anggaran, untuk mengatasi kemiskinan.

Messy Widiastuti menambahkan, Wonosobo masih berada di urutan ke-33 daerah termiskin se-Jateng, setelah Brebes dan Kebumen. Kondisi itu menuntut pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius, dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya.

”Kami pernah kunjungan kerja ke Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo. Masya Allah, infrastruktur jalan sulit dan rusak, fasilitas pendidikan dan kesehatan jauh. Maka wajar jika masuk kategori desa miskin. Padahal di daerah itu, punya potensi peternakan kambing dan perlu dikembangkan,” ujarnya.

BACA JUGA: Refleksi Hari Kartini : Menyalakan Kembali Gagasannya yang Semakin Redup

Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat memaparkan, di daeranya pada tahun 2015 angka kemiskinannya masih cukup tinggi, yakni sebesar 21 persen. Di tahun 2021 turun 17 persen, dan kini berada di angka 15,28 persen. Dari waktu ke waktu, angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya itu, terus mengalami penurunan.

”Kasus kemiskinan yang ada di Wonosobo, salah satunya dipengaruhi derajat pendidikan dan kesehatan yang rendah, infrastruktur jalan yang buruk, belum banyak jamban sehat dan tak sedikit ditemukan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Ada pula rumah tangga yang belum terakses jaringan listrik,” keluhnya.

Pihaknya mengaku, telah berupaya dengan kerja keras untuk memberantas kemiskinan dan kasus stunting, yang ada di daerahnya. Dalam hal penanganan kasus stunting, Pemkab Wonosobo mendapatkan apresiasi khusus dari pemerintah pusat. Namun penanganan kemiskinan masih terkendala ego sektoral, dan data yang tidak sinkron di organisasi perangkat daerah (OPD).

BACA JUGA: Surabaya Samator Kalah Mental dari LavAni di Final Four Proliga 2025

”Kami saat ini tengah fokus dan menggenjot percepatan penanganan kemiskinan, serta kasus stunting. Salah satunya, dengan cara pembangunan RTLH dan jamban sehat. Penanganan Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS). Memperbaiki infrastruktur jalan dan mendekatkan fasilitas kesehatan ke masyarakat,” gagasnya.

Di sektor pendidikan, tambah Afif, masih ada dua kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri, yakni Kejajar dan Leksono. Di Kecamatan Garung, baru saja berdiri SMA Negeri tahun lalu. Pemerintah daerah juga tengah gencar memutus budaya nikah dini, dengan kampanye ‘Jo Kawin Bocah’.

Muharno Zarka

The post Kegiatan Seni Budaya Bisa Membantu Upaya Pengentasan Kemiskinan appeared first on SuaraBaru.id.