Laporan tersebut dilakukan oleh mantan Ketua Bappilu DPC Partai Gerindra, Muhammad Asnawi. Mereka, dilaporkan karena dianggap melanggar pasal 193 ayat (2) huruf d UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juncto pasal 134 ayat 3 huruf d tentang tata tertib DPRD Kudus.

“Atau singkatnya mereka tidak tertib dalam menjalankan amanahnya sebagai anggota dewan yang dipilih rakyat Kudus, yakni mangkir dari rapat perumusan kebijakan maupun rapat paripurna lebih dari enam kali,” katanya dalam jumpa pers, Selasa (21/6).

Asnawi menambahkan, dia pun telah mengantongi sederet bukti atas pelaporannya tersebut. Salah satunya adalah bukti absensi yang diperoleh langsung dari DPRD Kudus.

“Buktinya sudah ada, ketika nanti kami dipanggil badan kehormatan, kami akan melampirkan bukti-buktinya,” imbuhnya.

Ketika nanti dugannya terbukti, baik partai maupun DPRD Kudus harus menentukan sikapnya. Yakni dengan melakukan pergantian antarwaktu kepada nama-nama anggota DPRD yang terbukti melanggar aturan itu.

“Sebagaimana tercantum di Pasal 140 ayat 1 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 yang menyebutkan jika pergantian antarwaktu dilakukan setelah ada hasil dari verifikasi dan evaluasi dari badan kehormatan,” pungkasnya.

Siap Klarifikasi

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus, Sulistyo Utomo saat dikonfirmasi mengaku masih mempelajari laporan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, empat anggota yang dilaporkan adalah dirinya bersama Sandung Hidayat, Zainal Arifin dan Abdul Basith Sidqul Wafa.

“Informasi yang saya terima yang dilaporkan termasuk saya,”kata Sulis.

Atas laporan tersebut, Sulis mengatakan siap diklarifikasi oleh Badan Kehormatan. Sebab, Sulis merasa kalau dirinya tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan yakni mangkir rapat selama enam kali berturut-turut.

“Ya akan kami lihat dulu, laporannya itu atas dasar apa. Mangkir sidang itu seperti apa,”paparnya.

Baca juga: DPRD Kudus Kirim Surat PAW Nurhudi ke KPU, Dua Pimpinan Tolak Tandatangan

Lebih lanjut Sulis mengatakan kalau laporan tersebut dampak dari upaya PAW yang dilayangkan Partai Gerindra atas anggotanya Nurhudi.

“Mungkin ini ada imbasnya terhadap keputusan partai sebelumnya yang akan melakukan PAW terhadap Nurhudi,”tukasnya.

Ali Bustomi

The post Diduga Sering Membolos, 4 Anggota Fraksi Partai Gerindra Dilaporkan ke BK DPRD Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, itulah alasan mengapa pemilihan kepala daerah harus digelar pada Desember 2020.

”Banyak orang yang mempertanyakan mengapa Pilkada dipaksakan bulan Desember. Saya katakan, karena covid-19 ini multidimensi masalahnya. Pemulihan atau recovery-nya tidak cukup oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), tapi harus kepala daerah definitif,” ujar Sodik, saat diskusi daring Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Kamis (20/8/2020).

BACA JUGA : Manajemen Rumah Sakit Harus Kreatif, Kepuasan Masyarakat Meningkat

Dia menambahkan, covid-19 ini betul-betul menjadi ujian kepemimpinan setiap pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan ketika bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sodik menasihatinya, agar berhati-hati dengan covid-19.

”Saya katakan kepada Gubernur saya di Jawa Barat, hati-hati dengan covid-19 ini, laksanakanlah dengan baik, kerjakan dengan baik,” ungkap Sodik.

Dia menilai wajar. apabila pandemi yang muncul saat ini menjadi panggung bagi Pemerintah Daerah. Menurutnya, pandemi covid-19 memungkinkan Pemda berhadapan langsung dengan masalah kesehatan, dan masalah ekonomi masyarakat yang dipimpinnya.

Sebab, pemerintah pusat terbatas pergerakannya, sehingga yang berhadapan langsung dengan masalah itu adalah pemerintah daerah.

”Jadi wajar kalau ini menjadi panggung bagi pemerintah daerah, tapi bisa jadi panggung positif maupun panggung negatif. Yang baik akan dikesankan baik, dan yang buruk juga akan sebaliknya,” urai Sodik.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia, sebanyak 51 persen responden menyatakan kemampuan pemerintah pusat buruk dalam mengidentifikasi warganya yang terdampak covid-19. Bahkan, 8,2 persen responden lainnya menyatakan sangat buruk​​​​​​​.

Lebih Positif
”Kemampuan pemerintah pusat sangat buruk dalam identifikasi warga yang terdampak covid-19,” ujar Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam pemaparannya secara virtual.

Sementara itu, hanya 37,2 persen responden saja yang menilai pemerintah pusat sudah baik dalam identifikasi warga terdampak Virus Corona. Sisanya, 2,6 persen responden lain menilai sudah sangat baik identifikasi warganya, dan 1 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Demikian pula jika dikaitkan dengan komunikasi kepada warga. Pemerintah daerah dianggap lebih baik dibandingkan pusat. Penilaian yang sama juga berlaku pada aspek sense of crisis dan tanggap darurat, lebih didominasi pemerintah daerah.

”Pemerintah daerah cenderung mendapat penilaian yang lebih positif ketimbang pemerintah pusat. Mereka dipandang lebih peka terhadap kritis, tanggap darurat, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan mampu berkoordinasi dengan seluruh aparat,” papar Burhanuddin.

Survei dilakukan sejak awal Juli hingga awal Agustus 2020. Respondennya adalah 304 orang pemuka opini dari 20 kota, yang terdiri dari akademikus yang menjadi rujukan media, pengamat kesehatan, sosial, dan politik, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, tokoh organisasi keagamaan, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi profesi.

Ant-Riyan

The post Penanganan Covid-19 Jadi Panggung Kepala Daerah Tampilkan Diri appeared first on SuaraBaru.id.