Kali ini, kegiatan dengan membagi-bagikan paket beras 5 kg dan sembako itu, dilakukan di Kantor DPW PAN Jateng, Jalan Mukharom no 7, Kedungmundu, Kota Semarang, Jumat (12/9/2025).

Ratusan driver Ojek Online (Ojol), anak-anak panti asuhan, dan warga sekitar Kantor DPW PAN Jateng, masing-masing menerima satu paket bantuan. Hadir dalam kegiatan itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Wahyudin Noor Aly, Anggota DPRD Provinsi Jateng Sofwan Sumadi, Zaky Sarudin Prihatindan, Amin Makhsun dan Perwakilan DPRD PAN Kabupaten/Kota.

BACA JUGA: Setelah Bertemu Bupati, Ojek Online Wonosobo Sampaikan 9 Pokok Pikiran ke DPRD

Menurut Sunarmin, sejumlah pengurus DPW PAN Jateng juga hadir dalam kegiatan sosial ini. Aksi yang diinisiasi DPW PAN Jateng ini, menjadi inspirasi dan spirit kepedulian keluarga besar PAN, untuk berbagi dengan masyarakat melalui kegiatan Jumat Berkah.

”Untuk kegiatan Jumat Berkah berikutnya, akan diteruskan DPRD Kabupaten/Kota se-Jateng. mereka akan terus menggalang silaturahmi dengan semua lapisan masyarakat, menjaring aspirasi, agar tidak ada jarak,” kata dia, yang ditemui sejumlah awak media usai acara.

Sementara itu, Wahyudin Noor Aly menambahkan, kegiatan Jumat Berkah itu bukan kali ini saja dilakukan DPW PAN. Disampaikan juga olehnya, aksi sosial ini sudah dilakukan lama, namun memang tanpa ekspose.

BACA JUGA: Jawa Tengah Tertinggi Penyaluran KUR, Bank Jateng Perkuat Kredit Alsintan dan Industri Padat Karya

”Kami melakukan aksi sosial ini, sebagai bentuk kepedulian pada sesama yang membutuhkan. Jadi bukan kali ini saja kami melakukan Jumat Berkah, sudah lama kami memprogramkan bantuan untuk sesama,” imbuhnya

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Media DPW PAN Jateng, Wahidin Hasan menyebutkan, kegiatan Jumat Berkah menjadi momen strategis bagi pengurus PAN, baik yang ada di DPR RI, DPRD Provinsi hingga Kabupaten.

”Hal ini penting dilakukan, untuk terus menggalang kebersamaan dengan semua lapisan masyarakat. Jumat Berkah bisa ditradisikan, di tengah krisis ekonomi dan fluktuasi harga sembako, dan sulitnya akses lapangan kerja,” tukasnya.

Riyan

The post Jumat Berkah Kantor DPW PAN Jateng Sasar Warga Sekitar dan Ojol appeared first on SuaraBaru.id.

Fokus utama reses kali ini yakni, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan kelembagaan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Dialog yang berlangsung secara terbuka dan hangat itu, menjadi ajang penyampaian berbagai harapan serta tantangan nyata yang dihadapi masyarakat desa, terutama dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, yang kini menjadi mandatori penggunaan Dana Desa.

BACA JUGA: 13 Bus Angkut Ratusan Penumpang Tertahan di Stasiun Tegal

Para kepala desa menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam mendukung infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama ketahanan pangan.

Salah satu isu krusial itu adalah, akses jalan pertanian yang memadai. Karena selama ini seringkali menjadi penghambat distribusi hasil tani, dan berdampak pada tingginya biaya produksi.

”Kami siap melaksanakan program ketahanan pangan sesuai mandat Dana Desa, tapi pemerintah harus tahu kondisi lapangan. Jalan ke sawah rusak, biaya angkut jadi mahal, dan petani yang harus menanggung,” ujar salah satu kepala desa dalam diskusi.

BACA JUGA: TPS di Desa Tahunan Resmi Ditutup, Warga Kebingungan akan Buang Sampah ke Mana

Menanggapi hal itu, Goyud dalam keterangan tertulisnya menegaskan komitmen, untuk menyampaikan langsung aspirasi itu pada pemerintah pusat. Dia menyebut, penguatan ketahanan pangan merupakan prioritas Nasional, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Goyud juga menekankan, keberhasilan program ini bergantung pada penguatan kelembagaan desa, dan keterlibatan aktif masyarakat.

”Ketahanan pangan bukan hanya soal panen. Ini soal kemandirian desa, soal bagaimana masyarakat diberdayakan sebagai pelaku utama ekonomi pangan. Itu semangat Koperasi Merah Putih, dari desa, oleh desa, untuk desa,” tegas Goyud.

BACA JUGA: Kwartir Cabang Grobogan Ajak Pembina Pramuka Bangun Karakter dan Nasionalisme Lewat Lomba

Menurutnya, koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi desa, dan motor penggerak distribusi hasil pertanian. Oleh karena itu, kelembagaan seperti koperasi harus diperkuat, bukan hanya secara administratif, tetapi juga melalui dukungan pelatihan, modal, dan infrastruktur.

Goyud menambahkan, tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan, harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak kepada desa. Dia mendorong, agar program strategis pemerintah pusat benar-benar dikawal agar tepat sasaran, dan mampu menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi dan pangan.

”Reses bukan sekadar serap aspirasi, tapi membangun koneksi dan memastikan suara rakyat sampai ke ruang pengambilan keputusan,” pungkasnya.

Kunjungan Goyud kali ini menjadi pengingat, penguatan desa adalah fondasi bagi ketahanan Nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan desa, menjadi kunci Indonesia mampu menghadapi tantangan masa depan, dengan pijakan yang kuat dari akar rumput.

Riyan

The post Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pelaku Utama Ekonomi Pangan appeared first on SuaraBaru.id.

Dikabarkan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, mengajukan permohonan izin menggunakan Masjid Besar Malikul Falah di Kecamatan Rajapolah, sebagai lokasi pelaksanaan Shalat Id, pada Jumat (21/4/2023), dengan nomor surat 20/IV.0/E/2023.

Namun Pengurus DKM Masjid Besar Malikul Falah menjawab permohonan izin dengan nomor surat 04/DKMB-Kec/IV/2023, yang berisi tidak memberikan izin, bagi pelaksanaan Shalat Id, tanpa dijelaskan alasan penolakannya itu.

BACA JUGA: Semangat RA Kartini Guna Berdayakan Kaum Perempuan Masa Kini

Menanggapi penolakan ini, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Enjang Tedi, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, dia menyayangkan hal itu terjadi.

Enjang kemudian mengingatkan, bertambahnya daftar rangkaian kesulitan Muhammadiyah menggunakan fasilitas umum, untuk melaksanakan ibadah.

”Masjid Besar Malikul Falah merupakan masjid kecamatan, yang dipergunakan untuk aktivitas umat Muslim. Tidak ada salahnya, warga Muhammadiyah sebagai umat Muslim juga menggunakan fasilitas itu,” ujar Enjang.

BACA JUGA: Mercon Meledak Saat Dirakit, Tiga Korban Mengalami Luka Bakar di Weleri

Dia tidak yakin, akan adanya penolakan dari masyarakat luas akan pelaksanaan Shalat Id, pada Jumat (21/4/2023). ”Umat Islam kita sudah dewasa, dan terbiasa dengan perbedaan sejak lama. Ini merupakan alasan dan ketakutan yang berlebihan,” tambah anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PAN ini.

Sebaliknya, menurut Enjang, dengan diperbolehkannya Shalat Id di Masjid Besar, akan meningkatkan kerukunan intern sesama umat Islam. ”Kalau saja diizinkan, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan umat Islam. Dan itu indah banget,” pungkas Enjang.

Riyan

The post Muhammadiyah Rajapolah Tak Bisa Shalat Id di Masjid Besar Malikul Falah appeared first on SuaraBaru.id.

Enam persoalan yang disampaikan terkait adanya indikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kota Tegal yang terlibat dalam kegiatan politik praktis Fraksi PAN sangat menyayangkan, karena seyogyanya ASN harus bersikap netral dalam melayani seluruh lapisan masyarakat.

Tidak pandang bulu, tidak boleh pilah pilih dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, apa lagi membeda-bedakan pelayanan karena beda partai politik seperti yang telah terjadi di RSUD Kardinah Dinas Kesehatan (pengurusan BPJS) dan Dinas Pendidikan.

“Fraksi PAN meminta inspektorat untuk memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum ASN yang telah terlibat dalam politik Praktis, kalo diperlukan surat peringatan bagi yang membandel,” kata Ely.

Terkait alun-alun dan taman Pancasila yang sampai saat ini belum dibuka untuk umum, Fraksi PAN meminta pemerintah Kota Tegal untuk segera membuka Alun-alun dan Taman Pancasila untuk masyarakat umum mengingat anggaran yang digunakan untuk revitalisasi sangat besar dan berasal dari pajak masyarakat. maka masyarakat berhak untuk menikmati keindahan revitalisasi Alun-alun dan Taman Pancasila.

“Sekarang ini untuk Alun-alun Kota Tegal hanya dibuka pada Jumat malam dan Sabtu malam di pukul 24.00 sampai dengan 06.00 WIB, yang jadi pertanyaan apa pertimbangannya? Kok harus malam dibukanya,” kata Ely.

Untuk proyek Jalan A Yani, Fraksi PAN meminta Pemkot untuk segera mengoptimalkan Jalan A Yani sesuai dengan perencanaannya. Fraksi PAN melihat justru saat ini kondisi Jalan A Yani semakin semrawut karena masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang melawan arah, jalan semakin sempit dan parkir yang tidak tertata karena kurangnya lahan parkir sehingga mengakibatkan kondisi pasar pagi semakin sepi pengunjung.

Selanjutnya pada pengadaan fasilitas pejabat negara, Fraksi PAN meminta kepada pejabat untuk bijak dalam meminta fasilitas dari negara. “Mengingat kita baru saja melewati pandemi, alangkah bijaknya jika anggaran lebih diprioritaskan untuk percepatan pembangunan ekonomi, bukan untuk melengkapi fasilitas untuk pejabat negara,” ujarnya.

Atas kejadian yang menghebohkan di Pantai Muarareja, Fraksi PAN meminta Pemkot Tegal untuk melakukan pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta melakukan pengawasan dan penertiban tempat-tempat yang disinyalir digunakan untuk melakukan tindakan asusila di sekitar obyek wisata pantai. “Dan Fraksi PAN meminta kepada Pemkot Tegal supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang,” tutup Ely.

Sutrisno

The post Fraksi PAN DPRD Kota Tegal Kritisi Sejumlah Persoalan appeared first on SuaraBaru.id.