Bertema “Memperkuat Posisi Humas Polri dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah untuk Terwujudnya Kamtibmas yang Kondusif”, kegiatan dihadiri oleh perwakilan pejabat dari seluruh satker yang ada di Mapolda Jateng. Acara ini juga diikuti secara daring oleh seluruh jajaran Humas Polres di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Dalam FGD menghadirkan narasumber Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., Pengamat Politik dan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Mohammad Qodari S.Psi., M.A., serta politikus dan aktitis Syahganda Nainggolan, yang membahas perkuatan dan sinergi komunikasi publik antara Polri pemangku kepentingan dan masyarakat, serta memastikan pesan-pesan kebijakan pemerintah dan program prioritas Polri tersampaikan secara efektif, transparan, dan membangun kepercayaan publik.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyampaikan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh Satker untuk memperkuat peran fungsi kehumasan dalam mendukung setiap kebijakan dan program kerja Polri.

“Melalui kegiatan ini, seluruh Satker diharapkan mampu memahami pentingnya komunikasi publik yang efektif dan humanis. Humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap Polri melalui transparansi dan profesionalisme,” ujar Artanto.

Artanto menegaskan, Polda Jateng siap mendukung penuh kebijakan Divhumas Polri dalam membangun strategi komunikasi publik yang presisi, adaptif, serta mampu menjawab tantangan era digital.

Partisipasi aktif seluruh Satker Polda Jateng dalam FGD ini menunjukkan komitmen nyata untuk memperkuat peran Humas sebagai garda terdepan dalam membangun citra Polri yang profesional dan terpercaya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Artanto berharap fungsi Humas Polri di jajaran dapat mengedepankan komunikasi yang humanis, transparan, dan adaptif sehingga mampu membangun sinergi yang solid dan penyampaian informasi yang tepat agar masyarakat dapat lebih memahami peran Polri.

“Dengan strategi dan pola komunikasi yang baik, setiap informasi dan program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik, sehingga membangun pemahaman masyarakat serta memperkuat kondusifitas kamtibmas di seluruh wilayah Jawa Tengah,” tandasnya.

Ning S

The post Polda Jateng Ikuti FGD Pemantauan Komunikasi Publik, Perkuat Peran Humas Polri appeared first on SuaraBaru.id.

Bertempat di lantai 4 Gedung Berlian DPRD Jaten, Jumat sore 4 Juli 2025, acara diskusi ini menghadirkan narasumber Wakil ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Abdulrahman Wahid, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, Prof. FX. Sugiyanto, dan Ketua IAP Jawa Tengah, Arif Gandapurnama.

Selama dua jam lebih, para narasumber mengupas tuntas sembari mendalami seluruh isi RPJMD Jateng tahun 2025 – 2029 dengan tentunya memberikan sejumlah solusi serta saran masukan yang akan melengkapi RPJMD tersebut.

“Adanya kegiatan ini selain mendalami isi RPJMD juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Kegiatan ini juga tidak hanya menghadirkan elemen dari partai Golkar saja, tapi juga melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi,” kata Ketua Panitia FPG Corner, Dipa Yustia Pasha.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Jateng, Ferry Wawan Cahyono, mengatakan, RPJMD merupakan panduan utama atau garis besar haluan pembangunan Jawa Tengah yang diibaratkan sebagai kitab suci pembangunan untuk 5 tahun ke depan.

“Saya mengingatkan agar kegiatan DPRD harus sejalan dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Fraksi Golkar mendukung penuh RPJMD, namun demikian harus ada sisi kritis agar berjalan dengan baik. Untuk itu FPG Corner diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Jawa Tengah hingga 2029 nanti,” katanya.

Lebih jauh Fery mengungkapkan, FPG Corner akan menjadi wadah bagi berbagai sudut pandang atau tempat berbagi ide atau sudut pandang yang ada. Selain itu juga menjadi tempat untuk bertemu dengan pihak-pihak untuk mendiskusikan berbagai hal terkait RPJMD.

Hal yang sama juga diutarakan, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Mohammad Saleh, yang mengatakan kalau Partai Golkar mendukung penuh kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen selama 5 tahun ke depan.

“Kalau dalam bahasanya Pak Ferry dan Mas Dipa tadi, RPJMD ini adalah sebagai bentuk turunan dari visi-misi pak gubernur pada kampanye kemarin. Oleh karena itu, kami tidak akan hanya mendukung, namun juga akan menjadi mitra kritis dalam menyumbangkan pemikiran agar rencana pembangunan yang telah menjadi janji kampanye bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Lebih jauh Saleh mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh dengan rencana yang sudah dijadikan sebagai bahan kampanye. Selain itu, Ketua Pansus RPJMD dari fraksi Golkar ini ingin RPJMD bisa lebih kuat secara konseptual.

“Kita berharap adanya sinergitas dan kolaborasi, sebatas eksekutif dengan legislatif di Jawa Tengah saja, namun lebih dari itu juga sinergi dengan kabupaten/kota se-Jateng,” katanya.

Hery Priyono

The post FPG Corner Fraksi Golkar Jateng Ajak Kawal RPJMD 2025 – 2029 appeared first on SuaraBaru.id.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan baru telah menetapkan target-target yang ambisius, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, swasembada energi, transisi penuh ke 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade ke depan, dan pengakhiran operasional PLTU batubara pada 2040.

Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui rilisnya memuji ambisi tersebut dan mendorong reformasi substansial dalam perencanaan, konstruksi, dan pengoperasian sistem tenaga listrik.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengungkapkan, pengakhiran operasional PLTU batubara pada tahun 2040 dan mencapai 100 persen energi terbarukan merupakan hal yang menantang namun mungkin dilakukan. Ia menekankan bahwa, sebagai langkah pertama, pemerintah harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan dengan cepat dalam lima tahun ke depan hingga mencapai 60 hingga 80 GW, dengan lebih dari separuhnya berasal dari tenaga surya, sebelum menghentikan PLTU batubara sebesar 5 hingga 8 GW secara nasional pada akhir tahun 2030. PLTS mendominasi kapasitas baru untuk penyebaran energi terbarukan karena sumber dayanya yang melimpah dan biaya modal yang paling rendah. Teknologi ini dapat dikembangkan relatif lebih cepat dibandingkan dengan teknologi energi terbarukan lainnya.

Tenaga surya dan angin merupakan sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten yang sering disebut sebagai hambatan utama untuk diintegrasikan ke dalam sistem tenaga listrik. IESR berpendapat bahwa tantangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan pengelolaan beban, memperkuat dan memodernisasi jaringan listrik, membangun lebih banyak sistem penyimpanan energi, dan meningkatkan fleksibilitas jaringan listrik. Inisiatif ini akan memastikan pasokan energi ramah lingkungan yang stabil, menjaga keandalan sistem, dan meningkatkan ketahanan energi.

IESR mencontohkan bahwa banyak negara di dunia tetap menempatkan energi terbarukan sebagai energi yang andal, termasuk Inggris. Inggris bahkan menetapkan ambisi untuk mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan pada 2035, salah satunya dengan memodernisasi infrastruktur jaringan listrik untuk mengakomodasi energi dari sumber terbarukan.

Erina Mursanti, Manajer Green Energy Transition Indonesia IESR menyebut, Inggris telah berinovasi dengan menerapkan konsep layanan jaringan listrik melalui penyimpanan baterai, fleksibilitas dalam merespon permintaan listrik, dan pembangunan jaringan interkoneksi untuk mendukung penetrasi energi terbarukan secara masif.

“Pemerintah Indonesia berencana membangun jaringan listrik hijau yang akan menghubungkan sistem kelistrikan di seluruh Indonesia mulai 2029. Rencana ini juga mencakup pengembangan jaringan pintar (smart grid) dan pengoperasian pembangkit listrik yang fleksibel untuk mendukung integrasi energi terbarukan seperti angin dan surya. Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan Inggris untuk mendapatkan dukungan finansial dan peningkatan kapasitas,” ujar Erina, Kamis (12/12/2024).

Pemerintah Inggris, melalui proyek Green Energy Transition Indonesia (GETI) yang bekerja sama dengan IESR, mendorong Indonesia untuk mempercepat transisi energinya. Peningkatan penggunaan energi terbarukan dengan cepat pada tahun 2030 akan membuat listrik terbarukan menjadi lebih kompetitif, mendorong pengembangan hidrogen hijau, membuka potensi permintaan, dan memajukan dekarbonisasi industri, yang akan berkontribusi secara signifikan terhadap target net zero emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060.

Proyek GETI berfokus pada dua hasil utama. Pertama, proyek ini bertujuan untuk menerjemahkan Jalur Bersih, Inklusif, dan Sejahtera (Clean, Inclusive, and Prosperous Pathway, CIPP) Indonesia ke dalam aksi nyata dengan memobilisasi dukungan untuk mempercepat reformasi kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan. Kedua, membentuk Indonesia Green Hydrogen Accelerator, yang meletakkan dasar bagi pasar hidrogen hijau yang selaras dengan Strategi Hidrogen Nasional Indonesia 2023.

Erina juga menekankan bahwa integrasi kebijakan dalam mendorong penetrasi energi terbarukan sangat penting untuk membangun ekosistem hidrogen hijau di Indonesia.

The post Kedutaan Besar Inggris di Jakarta-IESR FGD Tingkatkan Fleksibilitas Sistem Tenaga Listrik untuk Transisi Energi Cepat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ‘Edukasi Membangun Budaya Antikorupsi bagi Mahasiswa’ ini diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum yang ada di wilayah Kota Semarang sebagai peserta, dengan Narasumber Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Dr. Lukas Alexander Sinuraya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ponco Hartanto didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Dr. Lukas Alexander Sinuraya menyampaikan, pihaknya menggandeng mahasiswa sebagai garda terdepan agar jiwa antikorupsinya tumbuh sejak mereka menjadi mahasiswa.

“Kita menggandeng mahasiswa sebagai garda terdepan agar jiwa anti korupsi tumbuh sejak mereka menjadi mahasiswa,” kata Ponco.

Ponco menyebut, sesuai tema Hakorda ‘Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju’, Kejati Jawa Tengah bersama seluruh Kejari jajaran berkomitmen melakukan pengusutan-pengusutan tindak pidana korupsi yang ada di wilayah Jawa Tengah.

“Dalam arti jika ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik dari BUMN, maupun Pemerintah Daerah tolong diinformasikan kepada kami, kami akan lakukan penyelidikan,” ujar Ponco.

“Yang penting kita bersama melawan korupsi. Untuk optimalnya dalam penanganan korupsi kita bersama-sama dengan masyarakat maupun menggandeng generasi muda (mahasiswa),” terang Ponco.

Ponco mengatakan, hingga Desember 2024, Kejati Jawa Tengah menangani 7 perkara korupsi. “Untuk Kejati Jawa Tengah sendiri menangani 7 perkara, namun untuk keseluruhan di Jawa Tengah ada 73 perkara korupsi total mencapai 14 milyar,” ungkap Ponco.

Ponco menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai lembaga penegak hukum diberi tugas khusus dalam pemberantasan korupsi. “Jadi baik penindakan dan penyitaan kita lakukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejati Jawa Tengah telah melaksanakan upacara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2024 yang bertema ‘Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju’ di halaman Kejati Jawa tengah.

Melalui amanat Jaksa Agung RI, Ponco menyampaikan bahwa tema tersebut selaras dengan Asta Cita Presiden RI untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ning S

The post Kejati Jawa Tengah Ajak Mahasiswa Jadi Garda Terdepan Lawan Korupsi Melalui FGD ‘Hakordia 2024’ appeared first on SuaraBaru.id.

FGD yang bertema ‘Evaluasi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Proyeksi Tahun 2025’ ini diprakarsai oleh DR. Abdul Kholik, SH, M.Si, yang merupakan anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah.

Dalam kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah dan Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah.

Himawan Wahyu Pamungkas, Sekretaris Distabun Jawa Tengah menyampaikan bahwa konsumsi beras untuk Jawa Tengah tahun 2024 sekitar 1,1 juta ton. Perlu peningkatan produksi beras untuk menuju ketahanan pangan.

Menurutnya, penyebab kekurangan target dari surplus beras di Jawa Tengah karena adanya beberapa faktor. Pertama karena alih fungsi lahan. Tahun 2024 terjadi pengurangan lahan seluas 62,192 Ha di Jawa tengah. Dari luas baku sawah 1.049.661 Ha (data 2019) menjadi 987.648 Ha (data tahun 2024).

Kedua perubahan iklim, perubahan suhu dan pola cuaca berpengaruh kualitas air dan kuantitas nya menurun. Dan ketiga adanya gejolak harga pangan. Upaya pencegahan dan mengatasi kekurangan target surplus beras yaitu dengan intervensi pemberian bantuan pupuk organik dan peningkatan provitas, rehabilitasi lahan dan peningkatan luas baku sawah.

Himawan juga menyampaikan terkait alih fungsi lahan persawahan di wilayah Jawa Tengah yang semakin masif. Dalam lima tahun terakhir ini lahan sawah seluas 62 ribu hektare di Jawa Tengah hilang dan berubah menjadi perumahan, kawasan industri hingga objek wisata.

Diketahui, untuk stok beras di Jawa Tengah hingga akhir tahun 2024 sejumlah 267.985 ton, cukup aman hingga sebelum panen padi tahun 2025.

Ning S

The post DPD RI Jateng Gelar FGD ‘Evaluasi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Proyeksi Tahun 2025’ appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra pada acara Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Penilaian Akhir Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) di the Westin Jakarta.

Dhahana Putra menegaskan pentingnya penilaian ini, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Ia menyampaikan bahwa penghargaan bagi daerah yang peduli HAM bukan hanya sebuah pengakuan, namun menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan HAM.

“Penghargaan ini mencerminkan komitmen daerah dalam melaksanakan P5HAM, dan tahun ini penghargaan direncanakan akan diserahkan oleh Pemerintah,” tegas Dhahana, pada Senin (30/9/2024).

Ia menjelaskan bahwa proses penilaian tahun ini memasuki fase ketiga, yaitu fase verifikasi dan penilaian akhir. Partisipasi aktif dari 544 kabupaten/kota dari 38 provinsi menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk memperoleh penghargaan.

Dalam penilaiannya, daerah-daerah diklasifikasikan ke dalam empat kualifikasi, yaitu peduli, cukup peduli, mulai peduli, dan kurang peduli. Ditjen HAM juga menerima laporan masyarakat melalui hotline pengaduan sebagai bagian dari mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian.

Selain itu, Dhahana menyoroti Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana HAM menjadi salah satu pilar utama untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila.

“HAM tidak hanya tercantum dalam konstitusi, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembangunan negara yang adil dan merata,” tambahnya.

FGD ini melibatkan tim penilai yang terdiri dari unsur pimpinan tinggi di lingkup Kemenkumham, akademisi, serta perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tim penilai memiliki tugas menilai penambahan atau pengurangan nilai berdasarkan capaian aksi HAM dan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang belum ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota.

Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, penilaian ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang kredibel dan akuntabel, serta mendorong pemerintah daerah untuk terus memajukan hak asasi manusia di wilayah masing-masing. Hasil akhir penilaian akan diumumkan pada peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2024 mendatang.

Ning S

The post Pemerintah Bakal Serahkan Penghargaan Kabupaten-Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Hari HAM Sedunia appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua KIP, H Arya Sandhiyudha Phd menyampaikan, penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) merupakan program prioritas nasional RPJMN Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.ini dilaksanakan guna mendukung penyusunan IKIP 2024 dengan baik.

Arya menyebut bahwa di Jateng memiliki kekhasan tersendiri sebagai Provinsi yang memiliki struktur, kultur, dan person yang khas.

Arya menilai secara struktural dalam ekosistem politik, hukum, ekonomi khususnya dalam hal kebijakan regulasi, Jateng menjadi role model di Indonesia karena ekosistemnya sudah mendukung.

“Secara kultural, budaya Jawa mempengaruhi keterbukaan informasi publik jalannya birokrasi di Jateng, ini menjadi perhatian para stakeholder, jurnalis, pelaku usaha, birokrat, akademisi, dan lainnya,” terang Arya di sela-sela FGD di Hotel Louis Kienne Pandanaran Kota Semarang.

Arya juga menyebut saat ini para pemangku kebijakan masih melihat faktor-faktor kultural mana yang mendukung dan yang menjadi kendala dalam melakukan akselerasi keterbukaan informasi publik. Seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas. “Namun ini proses yang bagus karena kita jadi tahu yang menjadi tembok penghalang,” tandasnya.

Ia melihat keterbukaan informasi publik di Jateng sejauh ini memiliki kekhasan tersendiri jika dilihat dari sejarah akar budaya Jawa yang tidak terpisahkan dalam proses birokrasi dan sektor publik. “Hal ini memiliki ragam sisi yang dinamis, sejauh ini belum ada hambatan secara serius, jadi terus bergerak,” ujarnya.

The post Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha Menyebut Jateng Jadi Role Model Indeks Keterbukaan Informasi Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme melalui kontra radikal dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Terorisme Adalah Musuh Kita Bersama”.

Dalam kegiatan menghadirkan narasumber utama Ustad Muhammad Nasir Abbas, seorang mantan narapidana terorisme yang kini aktif menyebarkan pesan damai.

Focus Group Discussion (FGD) ini mempertemukan berbagai kalangan diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin pesantren, santri, dan mahasiswa, untuk mengatasi meningkatnya ancaman terorisme di era digital.

Pada kesempatan ini Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, yang memimpin jalannya acara menekankan pentingnya upaya kontra radikal untuk mencegah penyebaran paham radikalisme yang semakin marak.

“Kontra radikal merupakan upaya membangun personal guna mencegah paham radikalisme yang saat ini banyak dihembuskan oleh kelompok tertentu melalui berbagai aspek (Ipoleksosbud), dengan tujuan merubah paham seseorang menjadi radikal. Upaya mencegah paham radikal tersebut perlu upaya dari seluruh elemen. Selain forkopimda juga peran serta dari tokoh agama, masyarakat, adat, dan pemuda,” ungkap Trunoyudo, Rabu (24/7/2024).

Sementara itu, Ustad Muhammad Nasir Abbas dalam paparannya menegaskan, terorisme adalah ancaman nyata meskipun gerakannya tidak selalu terlihat.

The post Divisi Humas Polri Gelar FGD Kontra Radikal di Jateng, Hadirkan Narasumber Mantan Napi Terorisme appeared first on SuaraBaru.id.

FGD ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha di Kota Magelang.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Deni Kristiawan mengungkapkan, tujuan diadakannya FGD ini sebagai sarana mengakomodir masukan, mendiskuskan dan mencari pemecahan masalah terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Sektor Perekonomian dan Perizinan serta memberikan kesamaan pemahaman pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah.

Kegiatan sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan.

Anggiat mengapresiasi terselenggaranya FGD ini dan berharap dapat menghasilkan masukan yang bermanfaat bagi penyempurnaan Perda Sektor Perekonomian dan Perizinan di Kota Magelang.

“Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah telah membentuk Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah tahun anggaran 2024. Dengan keanggotaan terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta Pejabat Fungsional Analis Hukum dari Biro Hukum Sekretariat Dearah Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat Fungsional Analis Hukum dari Bagian Hukum Sekretarian Derah Kota Magelang,” jelas Anggiat di Aula Adipura Kencana, Komplek Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kota Magelang.

“Diharapkan kelompok kerja ini memperoleh banyak masukan dan pengayaan mengenai realita dan tantangan di sektor Perekonomian dan Perizinan, khususnya realita tantangan serta problematika dalam perspektif perangkat daerah terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang sektor Perekonomian dan Perizinan,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Magelang Hamzah Kholifi menyampaikan harapannya, agar mampu memberikan gambaran dan informasi secara menyeluruh berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan perekonomian dan perizinan baik di kota Magelang secara khusus maupun Provinsi Jawa Tengah secara umum.

Sementara itu narasumber dari DPMPTSP Kota Magelang, Vivi Eri Setyowati memaparkan terkait implementasi dari Perda Kota Magelang yang menjadi objek analisis dan evaluasi.

Selain itu juga dilakukan pemaparan oleh Koordinator Pokja Perekonomian, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Reza Fikri Febriansyah.

Dikatakan, terbitnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) turut memberikan konsekuensi terhadap pola pemerintahan di daerah.d

Dalam kegiatan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, serta akademisi.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar FGD Analisis dan Evaluasi Perda Kota Magelang appeared first on SuaraBaru.id.

“Study tour juga harus didukung dengan sarana transportasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu drivernya harus benar-benar pengemudi yang profesional. Lokasinya tidak rentan dengan musibah atau bencana,” kata Yudi dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Pro Kontra Study Tour bersama anggota DPRD Jateng di Hotel Horison, Semarang, Jumat (31/5/2024).

Kegiatan tersebut dilaksanakan karena masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Yudi sendiri setuju jika study tour tetap diadakan untuk menunjang kualitas pendidikan anak didik, dengan catatan mekanismenya harus dibenahi dan dilaksanakan dengan seprofesional mungkin.

Akademisi dari Unnes, Yuli Utanto yang juga menjadi pembicara menyampaikan perlunya kerja sama dengan pihak ketiga termasuk steakholder. “Perlu kerja sama dengan stakeholder agar biaya study tour siswa bisa ditekan. Apalagi jika ada tempat wisata yang bernuansa edukasi, dan bisa menggratiskan siswa hadir di lokasi tersebut,” katanya.

Sementara itu Perwakilan dari Dinas Pariwisata, Endro menambahkan, bahwa potensi kehadiran siswa di tempat-tempat wisata melalui study tour sangatlah besar. Menurut catatan di tahun 2023 menyebutkan kontribusi kunjungan siswa di destinasi wisata di Jawa Tengah mencapai hingga 10 juta lebih pengunjung.

“Jadi sangat disayangkan jika study tour ditiadakan. Fokus perhatiannya harus lebih tertuju pada profesionalitas penyerta kegiatan study tour. Study tour juga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Ning S

The post Anggota DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto Tegaskan, Tujuan Study Tour Harus Terukur appeared first on SuaraBaru.id.