Pernyatan saksi ahli dari OJK bernama Iswandi itu, muncul pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi fasilitas kredit PT Sritex, yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (6/4/2026).

Dia mengungkapkan, mekanisme pemberian kredit yang dilakukan Bank DKI, telah memenuhi prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle), sebagaimana diatur dalam praktik perbankan.

BACA JUGA: Pemerintah Dorong Perluasan Desa Siaga TB di Seluruh Indonesia

Menurutnya, proses pemberian kredit tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan berlapis. ”Bank DKI telah menjalankan prinsip kehati-hatian. Prosesnya juga telah mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku,” kata Iswandi di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan terungkap juga, Bank DKI memiliki sistim dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan kredit. Termasuk penerapan Segregation of Duty, dalam setiap tahapan perkreditan. Hal ini guna memastikan, adanya pemisahan fungsi dan kontrol internal yang ketat, guna meminimalisir potensi penyimpangan.

Selain itu, analisis kelayakan kredit juga telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), sebagai standar umum dalam industri perbankan.

BACA JUGA: Seorang Wanita Meninggal, Setelah Sebelumnya Pingsan di Bundaran

Proses pengajuan kredit disebutnya, berjalan secara berjenjang dan beralur, dimulai dari tingkat bawah hingga ke jajaran direksi. Dari pimpinan cabang (pinca), berlanjut ke unit analisis, hingga akhirnya dibahas di tingkat manajemen puncak.

Tidak hanya itu, setiap tahapan juga telah melalui proses penelaahan oleh Tim Legal dan Kepatuhan, guna memastikan seluruh aspek hukum dan regulasi telah terpenuhi sebelum keputusan diambil.

Lebih lanjut, Direksi Bank DKI dalam perkara ini disebut telah mengambil keputusan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Penetapan debitur sebagai kategori prima pun, dinilai telah sesuai dengan SOP internal, serta batas kewenangan direksi.

BACA JUGA: Dana Transfer Pusat Turun Rp1,5 Triliun, Sumanto Minta Pemprov Lebih Mandiri dan Kreatif Gali Potensi PAD

Dalam keterangannya Iswandi juga menegaskan, dalam konteks kredit bermasalah, tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan kepada pihak bank, apabila sumber permasalahan berasal dari faktor eksternal.

”Jika kredit macet bukan bersumber dari Bank DKI, melainkan akibat adanya faktor eksternal fraud, maka pihak yang bertanggungjawab adalah debitur, yang melakukan fraud,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, yang dimaksud external fraud antara lain, mencakup dugaan rekayasa laporan keuangan, penggunaan perusahaan fiktif, dokumen fiktif, hingga peran Kantor Akuntan Publik (KAP), yang tidak menjalankan prosedur secara semestinya.

BACA JUGA: DPRD Kota Minta Evaluasi LKPj Wali Kota Semarang Lebih Spesifik dan Tak Banyak Teori

Fakta-fakta itu menurutnya, menjadi variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai tanggung jawab hukum, pada perkara kredit.

Sidang ini masih akan berlanjut, dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Termasuk pendalaman terhadap peran para pihak terkait, dalam proses pemberian kredit.

Riyan

The post Saksi Ahli Sebut Bank DKI Telah Jalankan SOP appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada salah satu Bank BUMN kepada PT Citra Guna Perkasa dan PT Harsam Indo Visitama tahun 2016 hingga 2017.

Diketahui tersangka AH dan DI dalam proses tahap II dilakukan di Lapas Kelas 1 Semarang (Kedungpane) karena tengah menjalani hukuman pidana pada perkara sebelumnya. Sedangkan tersangka AS dan BS dilakukan di Kejati Jateng, yang kemudian ditahan di Rutan Kelas IIB Salatiga.

Kepala Kejati (Kajati) Jateng, Ponco Hartanto menyebut, atas perbuatannya keempat tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaiman diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI  No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1.

Ponco mengungkapkan, bahwa penyidik Kejati Jateng telah menyelesaikan penanganan perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit pada salah satu bank BUMN kepada PT Citra Guna Perkasa dan PT Harsam Indo Visitama tahun 2016 hingga 2017 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print 17/M.3/Fd.2/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 jo Print-1132/M.3/Fd.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 setelah berkas perkara dinyataka lengkap (P21) oleh Penuntut Umum pada Kejati Jawa Tengah.

Tahapan selanjutnya, penyidik menyerahkan 3 tersangka dalam penyidikan  perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit pada salah satu bank BUMN kepada PT Citra Guna Perkasa dan PT Harsam Indo Visitama tahun 2016 hingga 2017 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Ponco menjelaskan, tersangka AH selaku Dirut PT Guna Perkasa (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mengajukan surat permohonan kredit kepada salah satu bank BUMN yang pada pokoknya mengajukan fasilitas kredit total Rp 75 miliar. Setelah melalui proses analisa dan on the spot oleh Commercial Banking Manager dan Relationship Manager, permohonan kredit dituangkan dalam Nota Analisa Kredit (NAK) yang kemudian diajukan ke komite kredit dan disetujui dengan plafond kredit total limit seluruhnya 75 miliar.

“Pada daftar piutang dalam PT Citra Guna Perkasa yang dijadikan sebagai agunan pokok tidak memiliki piutang sebesar yang tercantum dalam daftar piutang tersebut, dan seluruh agunan tambahan berupa fixed asset baik yang berlokasi di Salatiga, Sleman dan Kudus, proses jual beli dengan pemilik lama belum selesai pelunasannya,” jelas Ponco.

Dikatakan, usai pengajuan kredit melalui PT Citra Guna Perkasa, tersangka AH menyampaikan kepada tersangka AS selaku Direktur PT Harsam Indo Visitama akan mengajukan kredit modal kerja (KMK) kepada salah satu Bank BUMN melalui PT Harsam Indo Visitama. “Tersangka AH meminta tersangka AS untuk mempersiapkan pengajuan permohonan kredit dan juga menyampaikan jika tersangka AH sudah bertemu dengan tersangka BS yang menyarankan agar merubah susunan pengurus PT Harsam Indo Visitama, dengan tujuan agar pemutusan kredit bisa dilakukan di level tersangka BS,” terangnya.

“Tersangka AS mengajukan permohonan kredit yang disetujui Komisaris PT Harsam Indo Visitama (almarhum) kepada salah satu bank BUMN sebesar Rp 25 miliar. Bahwa dari plafond kredit yang diajukan PT Harsam hanya disetujui Rp 21.400.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp 19.871.475.000,” lanjutnya.

“Tersangka AS telah mengajukan permohonan pencairan kredit sebanyak 3 kali, dimana untuk melakukan pencairan tersebut salah satu syaratnya adalah melampirkan copy dokumen pengikatan jual beli dan tanda jadi pembangunan ruko Ketanggungan Kabupaten Brebes. Namun pada kenyatannya dokumen-dokumen yang dilampirkan tersebut adalah dokumen yang tidak benar dan pencairan kredit telah digunakan tidak sesuai peruntukannya,” sebut Ponco.

Akibat pemberian kredit modal kerja dari salah satu bank BUMN kepada PT Citra Guna Perkasa dan PT Harsam Indo Visitama yang tak sesuai dengan ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 103.876.061.971.

Ning S

The post Kejati Jateng Lakukan Tahap 2 Penyerahan Tersangka Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Salah Satu Bank BUMN appeared first on SuaraBaru.id.

Kerjasama ini merupakan wujud sinergi yang terus berkembang antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kemudahan bagi para ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Kabupaten Magelang dalam memanfaatkan produk-produk perbankan unggulan Bank Jateng.

H Muhammad Miftah, S Ag , MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat timbal balik (simbiosis mutualisme) bagi Bank Jateng dan Kemenag Kabupaten Magelang.

“Semoga dengan adanya kerjasama ini, Bank Jateng dapat lebih mudah menjangkau para ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Kabupaten Magelang, dan di sisi lain, para ASN dan PPPK juga dapat memperoleh kemudahan akses terhadap produk-produk perbankan Bank Jateng,” ujar H Muhammad Miftah.

Sementara itu, Windarti Puspito Ningrum, Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Magelang, menegaskan komitmen Bank Jateng untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para ASN dan PPPK.

“Bank Jateng siap melayani dengan sepenuh hati para ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Kabupaten Magelang. Fasilitas kredit ini dapat diakses melalui seluruh jaringan kantor Bank Jateng yang tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Magelang,” tutur Windarti.

Penandatanganan kerjasama ini membuka akses bagi para ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Kabupaten Magelang untuk menikmati beberapa fasilitas kredit Bank Jateng, seperti Kredit Personal Loan (PLO), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan para ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Kabupaten Magelang, dan sekaligus mendorong kemajuan perekonomian di wilayah Magelang.

Claudia

The post Bank Jateng dan Kemenag Kabupaten Magelang Berkolaborasi Fasilitasi Kredit untuk ASN dan PPPK appeared first on SuaraBaru.id.