”Salah satu wujud keadilan dalam ekonomi syariah tercermin pada sistim distribusi yang sehat dan transparan. Distribusi dari hulu ke hilir jangan sampai terganggu, apalagi karena aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah,” kata Iswar dalam dialog Kupasan Ramadan Penuh Makna (Kurma), di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Rabu (4/3/2026).

Dia lalu mencontohkan hasil Inspeksi Mendadak (sidak) Pemkot Semarang, yang menemukan sejumlah harga bahan pangan di pasar tradisional, lebih tinggi dibandingkan supermarket.

BACA JUGA: Eksistensi Mualaf di Pakis Aji: Lazismu Jepara dan PCM Pakis Aji Gelar Kajian KIAM  dan Salurkan Kado Ramadhan

Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi panjangnya rantai distribusi di pasar tradisional, sementara supermarket memiliki jalur distribusi yang lebih singkat dan terintegrasi.

”Dari petani langsung ke distributor, lalu disalurkan ke cabang-cabang yang ada,” jelas Iswar, pada acara yang juga dihadiri jajaran pengurus MAJT, seperti Prof Ahmad Izzuddin MAg, Dr KH Muhyiddin MAg, Drs Istajib AS, dan Ir H Suparno, serta peserta Rohis dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain harga, pihaknya juga menyoroti aspek mutu barang yang relatif lebih terjaga di supermarket. Meski demikian, Pemkot berkomitmen memperkuat daya saing pasar tradisional, melalui pengendalian harga dan stabilisasi pasokan.

BACA JUGA: BNN: 195.081 Orang di Jawa Tengah Terpapar Narkoba, Butuh Layanan Rehabilitasi

Salah satu langkah konkret yang dilakukan, memperluas program bazaar pasar murah. Jika sebelumnya digelar di tingkat kecamatan, kini kegiatan itu dilaksanakan di seluruh kelurahan secara rutin, guna membantu pengendalian harga bahan pokok.

Selama Ramadan, Pemkot juga memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, mulai dari ketersediaan stok, pengendalian inflasi, hingga stabilitas harga. Meski terjadi kenaikan inflasi sebesar empat persen secara year on year, namun angka itu masih berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jawa Tengah.

”Alhamdulillah, jika dirata-rata dengan kabupaten/kota lain di Jateng, inflasi di Kota Semarang masih di bawah rata-rata provinsi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Sumanto Dorong Jateng jadi Penghasil Pangan Terbaik

Iswar juga menegaskan, seluruh program yang dijalankannya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Diakuinya, masih terdapat hambatan dalam distribusi bahan pangan di lapangan. Untuk itu, Pemkot bersama para pemangku kepentingan lainnya, terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan distribusi berjalan lancar dan sesuai aturan.

Riyan

The post Pemkot Semarang Kembangkan Ekonomi Syariah appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang direkomendasikan Pengurus MUI Jawa Tengah, pada MUI Pusat. Rekomendasi itu dibacakan Sekretaris MUI Jateng, Dr H Agus Fathuddin Yusuf MA, dalam upacara penutupan Halaqah Ulama MUI Se-Eks Karesidenan Banyumas, di Hotel Surya Yudha, Banjarnegara, Minggu (31/8/2025).

Sekretaris Umum MUI Jateng, Drs KH Muhyiddin MAg ketika menutup halaqah menjelaskan, Kiai Ma’ruf Amin sangat layak menyandang gelar itu. Mantan Wapres RI itu, dianggap sebagai motor penggerak ekonomi syariah Indonesia.

BACA JUGA: Kiai Darodji 85 Tahun, Selalu Ingin Bermanfaat Bagi Orang Lain

”Beliau mendirikan dan mengembangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, sehingga melahirkan lebih dari 130 butir fatwa,” Kiai Muhyiddin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang itu.

Menurut dia, Kiai Ma’ruf Amin juga selaku penggerak utama lahirnya Bank Muamalah Indonesia. ”Beliau membangkitkan semangat bagi lembaga perbankan Indonesia, melahirkan divisi syariah dalam struktur kelembagaannya. Kemudian menggagas lahirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS),” lanjutnya.

Sementara itu, halaqah yang dibuka Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH Ahmad Darodji MSi, dihadiri Ketua Umum MUI Kabupaten Banyumas Drs KH Taefur Arofat MpdI, Ketua Umum MUI Kabupaten Purbalingga KH Roghib Abdurrahman, Ketua Umum MUI Kabupaten Cilacap Drs KH Nasrullah Muhson MH, dan Ketua Umum MUI Kabupaten Banjarnegara Drs KH Fahmi Hisyam SAg.

BACA JUGA: Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua DK Terpilih Menghadap Menkomdigi, Ini Pesan Meutya Hafid

Dalam halaqah menghadirkan empat narasumber, yaitu Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg, Sekretaris MUI Dr KH Agus Fathuddin Yusuf MA, Sekretaris MUI Provinsi Jateng Dr KH Muhammad Saifuddin Lc MA, dan Ketua Umum Ganas Annar MUI Provinsi Jateng Dr KH Multazam Ahmad MA.

Kiai Ahmad Darodji ketika membuka halaqah menyapaikan, MUI harus hadir di tengah masyarakat. ”Jangan sampai generasi muda kesulitan bertanya kepada para ulama, tentang hukum Islam. Anak-anak muda saat ini banyak yang berselancar mencari sendiri fatwa dan hukum, melalui media sosial” tandasnya.

Riyan

The post KH Ma’ruf Amin Diusulkan Sebagai ‘Bapak Ekonomi Syariah Indonesia’ appeared first on SuaraBaru.id.

Salah satu upaya yang dilakukan, dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

“Perekonomian dan keuangan syariah, terus kami tumbuhkan. Saat ini Alhamdulillah pertumbuhan ekonominya sangat baik, hampir semuanya (kabupaten/ kota) menerapkan perekonomian keuangan syariah,” tutur Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Nana Sudjana berbicara soal ekonomi syariah saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu 11 September 2024,

Dia bilang, sejumlah upaya yang ditempuh untuk mengembangkan perekonomian syariah antara lain, penguatan rantai pasok halal dengan memfasilitasi sertifikasi produk halal.

Selain itu, mendirikan zona kuliner halal aman dan sehat (KHAS) yang saat ini berdiri di Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Tegal.

Adapula pengembangan potensi pariwisata ramah muslim, dan menguatkan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang difasilitasi melalui kegiatan Jateng Halal Vaganza.

“Beberapa yang sudah diterapkan adalah peningkatan UMKM, kemudian produk-produk halal, aman dan sehat,” kata Nana Sudjana.

Dia menambahkan, Baznas Jateng juga punya peran besar dalam mengembangkan ekonomi syariah lewat pemanfaatan dana wakaf dan infaq untuk pengembangan UMKM halal.

Pihaknya berharap, pengembangan ekonomi syariah ini bisa untuk pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan inflasi.

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengemukakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi dan keuangan syariah nasional terbukti mampu tetap tumbuh dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun.

Pada 2023, Indonesia berada di peringkat ke-3 besar dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi. Posisi tersebut naik satu peringkat dari posisi tahun sebelumnya.

Capaian itu menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, berkontribusi pada perekonomian nasional, berpotensi besar di pasar global, serta mampu menjadi arus baru dalam perekonomian Indonesia.

“Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah harus mampu bertransformasi lebih baik, agar mampu mengakselerasi kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan,” tuturnya.

Diaz Abidin

The post Pj Gubernur Ungkap Strategi Jawa Tengah Kembangkan Ekonomi Syariah appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk Jakarta pada Senin 20 Mei 2024.

Empat penghargaan yang diperoleh Pemprov Jateng di antaranta, juara 2 kategori Keuangan Mikro Syariah, juara 3 kategori Keuangan Sosial Syariah, juara 3 kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, dan juara 5 kategori industri halal.

Sumarno mengatakan, potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah sangat besar. Sebab, penduduk di wilayahnya mayoritas muslim.

Dia mencontohkan, untuk pengelolaan zakat nilainya sangat besar.

“Potensi zakat ini luar biasa. Cuma yang masuk ke Baznas baru sebagian kecil. Bahkan banyak yang langsung dikelola masjid, juga bagian dari ekonomi syariah,” tuturnya.

Besarnya potensi itu, menurut dia, harus digarap dengan baik. Terlebih, banyak negara di dunia yang sudah mengembangkan ekonomi syariah.

Sumarno mengatakan, banyak sektor ekonomi syariah yang dikembangkan. Mulai dari perbankan, kuliner, hingga pariwisata.

“Kita dengan teman-teman Bank Indonesia juga melakukan pengembangan ekonomi syariah, termasuk membantu teman-teman UMKM untuk mendapat sertifikasi halal,” katanya.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin yang hadir langsung dalam acara tersebut memberikan arahan strategis terkait pengembangan potensi ekonomi syariah kepada kepala daerah.

Wapres meminta agar otonomi daerah dioptimalkan sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kondisi daerah.

Ia juga meminta segenap pemimpin daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa, memperkuat dukungannya terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Menurut dia, regulasi dan kelembagaan yang diciptakan harus kondusif.

“Dorong pengembangan industri halal, tarik investasi dengan promosikan potensi wilayah, serta pastikan infrastruktur logistik dan distribusi memadai,” tandasnya.

Arahan terakhir, pemerintah daerah wajib mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah.

“Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah,” pungkasnya.

Diaz Aza

The post Di Jakarta, Pemprov Jateng Raih 4 Kategori Anugerah Adinata Syariah 2024 dari KNEKS appeared first on SuaraBaru.id.