Kegiatan ini untuk memperkuat pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional di wilayah, sekaligus menyamakan persepsi serta meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antara BPHN dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Hadir mengikuti kegiatan Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, serta ketua tim kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan Hukum.

Kepala BPHN, Min Usihen mengapresiasi kinerja Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, atas kontribusi dan capaian dalam pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah sepanjang tahun 2025.

Min Usihen memaparkan kebijakan teknis pembinaan hukum yang akan menjadi acuan pelaksanaan program pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa Kantor Wilayah memiliki peran strategis dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di tingkat provinsi, sesuai dengan kebijakan menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Arah kebijakan pembinaan hukum nasional ke depan difokuskan pada pembangunan budaya hukum guna membentuk masyarakat sadar hukum, pembangunan hukum nasional yang berkepastian dan berkeadilan, serta penguatan tata kelola pemerintahan Kementerian Hukum yang baik, transparan, akuntabel, dan profesional,” ujarnya.

Disampaikan,  sasaran strategis BPHN adalah terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diukur melalui Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

Sasaran tersebut selaras dengan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2026, antara lain peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, peningkatan layanan bantuan hukum, pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang berkualitas, serta pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah.

Rencana aksi Kantor Wilayah meliputi penyusunan analisis dan evaluasi peraturan daerah, pemberian layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, pendampingan serta pembinaan Posbankum, serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

“Saya berharap Kantor Wilayah betul-betul memahami dan melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dibutuhkan kreativitas, inovasi, serta kolaborasi dengan instansi terkait agar pembinaan hukum di wilayah tetap berjalan optimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Rakernis dilanjutkan dengan penyampaian sembilan pedoman pelaksanaan pembinaan hukum yang dipaparkan oleh para Kepala Pusat di lingkungan BPHN sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan program Pembinaan Hukum Nasional di daerah.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Siap Dukung Target Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dipusatkan di Aula Merdeka Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Kamis (23/10/2025).

Acara ini merupakan bagian penting dari agenda koordinasi nasional Kemenko Kumham Imipas, khususnya yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, dan dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi.

Hadir dalam kegiatan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Mardi Santoso, Kepala Lapas Kelas I Semarang, Fonika Affandi dan jajaran pejabat struktural, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Kota Semarang. Sementara itu, UPT di luar Kota Semarang mengikuti kegiatan secara virtual.

Fokus utama kegiatan ini adalah melakukan pengumpulan data dan pemetaan langsung terhadap implementasi tata kelola pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sejumlah isu strategis menjadi bahasan penting dalam kegiatan tersebut, antara lain reintegrasi sosial dan penguatan sistem pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan (Bapas), penanganan overcrowding dan overstaying, efektivitas sistem pemasyarakatan berbasis keadilan restoratif, serta dukungan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

Dalam arahannya, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi, menegaskan, kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan harmonisasi kebijakan antar Kementerian atau Lembaga.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi pelaksanaan program nasional di bidang pemasyarakatan secara lintas sektor dan lintas kementerian. Hasil kunjungan ini akan kami rumuskan menjadi telaahan dan rekomendasi nasional untuk mendukung perumusan kebijakan tata kelola pemasyarakatan yang berbasis data dan kolaboratif,” kata Jumadi.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Semarang, Fonika Affandi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan strategis ini. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan tata kelola pemasyarakatan.

“Kami menyambut baik dan mendukung penuh langkah Kemenko Kumham Imipas dalam memperkuat tata kelola pemasyarakatan. Bagi kami, kegiatan ini menjadi dorongan penting untuk terus berbenah, memastikan layanan yang kami berikan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan berorientasi pada pembinaan warga binaan,” ujar Fonika.

Harapannya, kegiatan ini menjadi momentum awal dalam penyempurnaan proses pemasyarakatan yang lebih efektif, adaptif, serta berorientasi pelayanan prima kepada masyarakat.

Ning S

The post Lapas Semarang Dukung Penuh Tata Kelola Pemasyarakatan yang Optimal appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami mengapresiasi Polda Jawa Tengah yang melakukan penangkapan pada empat orang yang mengaku wartawan dan melakukan pemerasan. Kami mendukung dilakukan proses hukum hingga tuntas,’’ kata Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS didampingi Sekretaris Setiawan Hendra Kelana dalam keterangan resminya, Minggu (18/5/2025).

Seperti diketahui, jajaran Ditreskrimum Polda Jateng mengungkap kasus premanisme yang berkedok sebagai wartawan. Empat orang pelaku berhasil diamankan usai memeras korban dengan mengaku sebagai jurnalis dari sejumlah media.

Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio didampingi Kabidhumas, Kombes Pol Artanto dalam konferensi pers di lobi Mako Ditreskrimum Polda Jateng pada Jumat (16/5/2025) mengungkapkan, para pelaku terdiri atas tiga laki-laki dan satu perempuan, yakni HMG – perempuan (33), AMS (26), KS (25), dan IH (30), seluruhnya berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Rombongan berjumlah tujuh orang, empat diantaranya berhasil diamankan, sedangkan tiga lainnya masih dalam pengejaran.

Dari keterangan pelaku dan bukti percakapan di handphone diketahui, ternyata para pelaku adalah kelompok dari suatu jaringan besar dengan modus serupa.

Jaringan tersebut diduga memiliki 175 anggota aktif dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa dan karyawan swasta. Wilayah operasi jaringan tersebut di seluruh Pulau Jawa mulai Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengakuan dari para pelaku, jaringan ini telah beroperasi sejak 2020 dan telah melakukan aksi pemerasan di berbagai kota besar seperti Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Malang, dan Surabaya. Modus yang digunakan adalah mengintai korban yang umumnya merupakan figur publik dan tokoh masyarakat.

Saat keluar dari hotel bersama pasangannya, para pelaku kemudian mendekati korban, mengaku sebagai wartawan, dan mengancam akan memberitakan aib pribadi atau skandal korban di media massa jika tidak menyerahkan sejumlah uang.

Salah satu korban yang melapor sempat diminta uang hingga ratusan juta rupiah. Namun setelah bernegosiasi, korban akhirnya mentransfer Rp 12 juta ke rekening pelaku. Dari laporan inilah penyelidikan berkembang dan Polda Jateng berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku di rest area Km 487 tol Boyolali.

Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat kembali mengaku sebagai wartawan dari media-media terkenal. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, mereka tidak dapat menunjukkan kartu identitas resmi dari media tersebut.

The post PWI Jateng Dukung Langkah Polda Usut Jaringan Premanisme Berkedok Wartawan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperluas konektivitas global dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Pada kesempatan tersebut dilakukan peninjauan area strategis di Bandara Ahmad Yani, meliputi loket pelayanan Imigrasi, Balai Karantina, dan Bea Cukai. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan pelayanan lintas batas yang akan mendukung operasional penerbangan internasional secara optimal.

“Momentum reaktivasi Bandara Ahmad Yani ini harus kita respons dengan serius dan penuh semangat. Semua pihak harus bersinergi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah,” kata Luthfi dalam rapat koordinasi bersama stakeholder.

Gubernur Jawa Tengah menyampaikan optimisme bahwa reaktivasi Bandara Ahmad Yani akan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. “Dengan diaktifkannya kembali Bandara Ahmad Yani menjadi bandara internasional, kita membuka lebih banyak jalur usaha, pariwisata, investasi, sekaligus memperkenalkan potensi besar Jawa Tengah kepada dunia,” tandasnya.

Dalam rapat koordinasi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan menegaskan kesiapan penuh dari jajaran Imigrasi. “Kami telah menyiapkan sistem pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi serta menyiagakan personel untuk mendukung reaktivasi Bandara Ahmad Yani sebagai bandara internasional,” ujarnya.

Sementara itu General Manager PT. Angkasa Pura Semarang, Fajar Purwawidada menginformasikan bahwa pihak Malaysia dan Singapura telah menyatakan kesiapannya untuk membuka jalur penerbangan dari dan menuju Semarang. Selain itu, pendekatan juga sedang dilakukan untuk membuka rute penerbangan internasional ke China, Hongkong, Taiwan, dan Jepang.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh seluruh stakeholder yang hadir, seperti AirNav Indonesia, Bea Cukai, Balai Karantina, Kadin, Dinas Pariwisata, hingga unsur TNI. Seluruh pihak menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam kelancaran pengoperasian kembali Bandara Ahmad Yani sebagai pintu gerbang internasional di Jawa Tengah.

Ning S

The post Bandara Ahmad Yani Bangkit Jadi Penerbangan Internasional, Imigrasi Siap Dukung 100 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

IYT yang didirikan di Stadion Gelora Bung Karno pada 26 Mei 2012 merupakan kumpulan beberapa pengusaha angkutan barang dari berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera.

Awalnya IYT didirikan agar para pengusaha angkutan barang se Jawa dan Sumatera mempunyai wadah untuk saling berkomunikasi tentang peraturan pemerintah dan kondisi lalu lintas jalan.

Selain itu juga saling membantu bilamana ada kecelakaan atau truk mogok di jalan, berkoordinasi untuk mengantisipasi kasus pembegalan yang saat itu sedang marak, serta sebagai sarana tukar menukar muatan.

Saat itu Organda sebagai satu-satunya Asosiasi Angkutan Darat yang ada terkesan tidak merepresentasikan angkutan barang dan hanya berkonsentrasi ke angkutan orang saja.

Ketua IYT, Dedy Untoro Harli yang juga Wakil Ketua Aptrindo Jawa Tengah dan DIY menyatakan, selama ini IYT telah aktif menyumbangkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi pengurus Aptrindo di berbagai Provinsi se Jawa dan Sumatera, bahkan di DPP Aptrindo.

“IYT bakal tetap mendukung semua kegiatan Aptrindo dan akan setia menjadi donatur utama Aptrindo, walaupun tidak semua orang bisa menjadi anggota IYT, karena diperlukan persyaratan yang ketat untuk menjaga nama baik, soliditas dan bonafiditas IYT,” terang Dedy.

Dedy menegaskan, aksi Aptrindo stop operasi ini adalah sebagai bentuk memperjuangkan nasib para sopir, kernet dan kuli bongkar yang terancam tidak mendapat penghasilan cukup untuk berlebaran bersama keluarga, gara-gara terbitnya SKB pelarangan operasional truk dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 7 April 2025.

Ning S

The post Perjuangkan Nasib para Sopir, Komunitas IYT Dukung Aksi “Stop Operasi” Aptrindo  appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan sebagai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI. Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidanaperdagangan orang (TPPO).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Selasa (4/3/2025) menyebut, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan. “Setiap wilayah kerja Imigrasi memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau misalnya, 96 persen wilayah kerja didominasi laut,” ungkapnya.

“Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima,” tutur Plt Dirjen Imigrasi.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Sedikit berbeda dari kawasan Barat, tantangan pada Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dikatakan, wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidakresmi sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka.

Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

Pemberian Tunjangan

“Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban,” ujarnya.

“Kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami. Terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia,” kata Godam.

The post Komisi XIII DPR Dukung Pemberian Tunjangan Khusus bagi Petugas Imigrasi di Wilayah Terluar RI appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo mengatakan, Kanwil Kemenkum Jateng akan melaksanakan beragam seminar maupun talkshow guna mendukung suksesnya pelaksanaan pencanangan tahun desain Industri.

“Kami akan menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah guna suksesnya tahun desain Industri, seperti yang dilakukan kemarin di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, ujarnya Selasa (28/1/2025).

Diketahui, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) setiap tahunnya selalu mencanangkan satu rezim kekayaan intelektual untuk dijadikan fokus peningkatan pemahaman masyarakat. Setelah 2019, DJKI akan kembali mencanangkan 2025 sebagai Tahun Desain Industri.

Ketua Tim Kerja Monitoring Evaluasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) Dian Nugraha menjelaskan, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri akan menginisiasi sejumlah seminar, talkshow, hingga lomba terkait desain industri.

“Tujuan dari temu wicara dengan pelaku ekonomi juga akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan menyelaraskan pandangan di kalangan pemangku kepentingan mengenai isu-isu terkait sistem pelindungan desain industri di Indonesia. Akan diselenggarakan juga diskusi (sarasehan) nasional sistem pelindungan desain industri serta diskusi teknis regional di tiga wilayah,” lanjutnya.

Selain itu, DJKI juga akan melakukan inventarisasi potensi desain industri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tahun ini juga akan diselenggarakan konsultasi teknis desain industri di tujuh kota dan penguatan dan pendampingan kapasitas teknis stakeholder desain Industri di 33 provinsi.

Di samping persiapan ini, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri juga menyiapkan sejumlah regulasi untuk peningkatan sistem kekayaan intelektual Indonesia, di antaranya penyusunan Peraturan Pelaksana terkait penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Desain Industri dalam sistem elektronik; penyusunan Peraturan Pelaksana terkait tata cara permohonan pendaftaran dan pencatatan Hak Desain Industri, serta permohonan pendaftaran internasional Desain Industri melalui Sistem Hague (Hague Agreement); dan penyusunan Peraturan Pelaksana terkait tata cara penyelesaian banding pada Komisi Banding Desain Industri.

“Kami juga akan melakukan penyusunan ketentuan terkait pengelolaan royalti / remunerasi dan lisensi atas Karya Seni Rupa (Resale Right), Karya Tulis Buku (Public Lending Right), Karya yang Tidak Diketahui Penciptanya (Orphan Work),” tambah Dian.

Pihaknya juga akan menyusun Peraturan Pelaksana terkait Komisi Etik yang bertugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan artificial intelegent sebagai data digital di Indonesia.

The post Kementerian Hukum Jawa Tengah Dukung Suksesnya Tahun 2025 sebagai Desain Industri appeared first on SuaraBaru.id.

Peresmian tersebut dilaksanakan secara hybrid. Lokasi peresmian sendiri berada di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat dan diikuti serentak oleh seluruh proyek lainnya melalui saluran Zoom Meeting pada Senin (20/1/2025).

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok, Semarang Jawa Tengah menjadi salah satu pembangkit yang diresmikan dalam kegiatan ini. Dengan kapasitas sebesar 850 Megawatt (MW), PLTGU bertipe combined cycle single shaft ini menjadi pembangkit terbesar di Indonesia yang memiliki teknologi paling baru dan canggih, sehingga mampu beroperasi secara efisien namun tetap ramah terhadap lingkungan.

“Tak hanya itu, PLTGU ini memiliki kemampuan respon time yang cepat, yaitu mencapai 70 MW dalam 1 menit. “Total listrik existing saat ini di seluruh Indonesia 101 GW, yg dikelola PLN sebanyak 72-75 GW. Dari 75 GW yang dikelola PLN tersebut, ada kurang lebih sekitar 15-16% yang menggunakan Energi Baru Terbarukan. Target perencanaan di tahun 2025, (penggunaan EBT) harus sudah mencapai 23%,” ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada momen peresmian Proyek Strategis Kelistrikan.

Artinya, tambah Bahlil, kita masih defisit sekitar 8.000 MW atau 8 GW. Tetapi, dengan kondisi yang ada, insha Allah kita bisa mengejar apa yang menjadi target kita semua.

Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden RI akan swasembada energi serta transisi energi menuju energi Baru Terbarukan.

“Saya sangat bangga dapat hadir di Jatigede ini dalam rangka meresmikan suatu kelompok proyek-proyek besar di 18 Provinsi. Kalau tidak salah 26 proyek yang menghasilkan 3,2 GW energi juga dengan rangkaian 11 proyek lanjutan pembangunan gardu-gardu dan jaringan. Mungkin perlu diverifikasi ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin, 3,2 gigawatt sekaligus,” kata Prabowo saat peresmian.

Adapun pembangkit yang diresmikan Presiden Prabowo antara lain,
1. PLTA Asahan 3 #1
2. PLTA Asahan 3 #2
3. PLTP Sorik Marapi #2
4. PLTA Jatigede
5. PLTGU Jawa 1
6. PLTGU Muara Tawar Add On Blok 2,3,4
7. PLTGU Jawa Bali 1 Tambak Lorok
8. PLTS IKN 10 MW
9. PLTU Kalselteng – 2 #1
10. PLTU Kalselteng – 2 #2
11. MPP Sulselbar (BMPP Nusantara #1)
12. PLTU Palu – 3 #1
13. PLTU Palu – 3 #2
14. PLTU Sulut -1 #1
15. PLTM Minihidro Aceh Tersebar
16. PLTBm Sadai Bangka Selatan
17. PLTM Ordi Hulu
18. PLTBm Deli Serdang
19. PLTS Lisdes Pajangan
20. PLTS Lisdes Sadulang Kecil
21. PLTS Lisdes Sapapan
22. PLTS Lisdes Sapangkur Kecil
23. PLTS Lisdes Saur
24. PLTM Koro Yaentu
25. PLTM Dominanga
26. PLTS Lisdes Tanamalala

Ning S

The post Dalam Rangka Swasembada dan Pertumbuhan Ekonomi, PLN IP UBP Semarang Siap Dukung Energi Hijau appeared first on SuaraBaru.id.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), Dr. Rahman Hadi, M.Si., menyampaikan rasa bangga dan dukungannya terhadap pelaksanaan HPN 2025 yang akan diselenggarakan di Pekanbaru.

Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (Ketum PWI) Zulmansyah Sekedang bersama jajaran pengurus PWI Riau, termasuk Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dan Sekretaris PWI Riau N. Doni Dwi Putra, di kediaman Pj Gubri, Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Kamis (15/1/2025).

“Kami sangat bangga Riau menjadi tuan rumah HPN 2025. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan potensi daerah, sekaligus memperkuat peran pers dalam mendukung pembangunan. Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung penuh semua rangkaian kegiatan,” ujar Rahman Hadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dalam audiensi tersebut, Rahman Hadi menginstruksikan Kepala Diskominfotik Riau, Ikhwan Ridwan, untuk segera mempersiapkan teknis pelaksanaan HPN 2025 bersama panitia dan jajaran PWI.

“Kami ingin semua berjalan lancar dan meninggalkan kesan baik bagi seluruh peserta,” tegasnya.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, mengapresiasi dukungan dari Pj Gubri dan jajaran Pemprov Riau.

“Komitmen ini menjadi semangat bagi kami untuk menyukseskan HPN 2025. Riau sebagai tuan rumah memiliki potensi besar untuk menjadikan perayaan ini istimewa,” katanya.

Zulmansyah menjelaskan, HPN 2025 akan menghadirkan 15 agenda kegiatan, termasuk bakti sosial, konvensi media, seminar-seminar, dan acara puncak.

“Ada empat menteri yang dijadwalkan hadir, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, Menteri Kehutanan Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi, Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia,” tambahnya.

Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar mengungkapkan optimismenya terhadap kesuksesan acara ini. “Dukungan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi kekuatan besar bagi kami. HPN 2025 tidak hanya selebrasi, tetapi juga momen strategis untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Riau,” ucapnya.

The post Pj Gubri Bangga dan Dukung Penuh Perayaan HPN 2025 di Riau appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri dan Panglima TNI meninjau kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah dan Kodam IV/Diponegoro dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden R.I, Prabowo Subianto.

“Hari ini saya dan Panglima TNI mendapat kesempatan bersama melaksanakan program dari Presiden terkait upaya TNI-Polri dalam mendukung ketahanan pangan dan support system program makanan bergizi,“ kata Kapolri.

“Kita diberikan pinjaman lahan untuk dikelola, pemanfaatan lahan dan pekarangan yang dilakukan Polda Jawa Tengah bersama Kodam IV/Diponegoro nanti juga dilaksanakan oleh masyarakat dan kelompok tani yang akan mengelola lahan bersama-sama,” ujar Kapolri

Kapolri Sigit menyebut, Polri juga memiliki tugas khusus lainnya yakni mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Dirinya berharap sinergitas dan kerja sama antara TNI-Polri bisa dilaksanakan semua jajaran di seluruh wilayah.

Menurutnya, program ini bisa mendukung kebijakan ketahanan pangan dan program makan bergizi. Kapolri memastikan TNI-Polri siap mendukung program Presiden R.I Prabowo Subianto.

“Selain kami juga memiliki tugas khusus untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, kerja sama dan sinergitas ini, kita harapkan bisa dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI-Polri yang berada di seluruh wilayah, sehingga program ketahanan pangan yang menjadi kebijakan Presiden betul-betul bisa terlaksana dengan maksimal, dengan optimal yang dalam pelaksanaannya kita bekerja sama dengan masyarakat dan kelompok tani,” imbuhnya.

Kapolri berharap upaya TNI-Polri dalam mendukung ketahanan pangan ini bermanfaat bagi masyarakat dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga hasilnya bisa menimbulkan multiplayer effect bagi masyarakat sekitar, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tentunya ini bagian dari ekosistem yang dibangun dalam rangka menjadi satu kesatuan dengan apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo,” tandasnya.

Ning S

The post Kunker di Jawa Tengah, Kapolri dan Panglima TNI Dukung Program Ketahanan Pangan appeared first on SuaraBaru.id.