Rochim menyebut, pembahasan konversi energi saat ini masih berlangsung antara pemerintah pusat dan DPR. Meski demikian, pihaknya menilai daerah perlu mulai bersiap menyongsong perubahan menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

“Antara Presiden dan DPR sedang membahas konversi energi terbarukan. Kita di daerah harus mulai berbenah dan siap-siap menyongsong era energi baru, dari BBM ke listrik,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Ia menekankan pentingnya sosialisasi sejak dini kepada masyarakat agar memahami arah kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu diberi pilihan yang jelas terkait penggunaan energi, baik yang berbasis bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik.

“Sedini mungkin kita sampaikan ke masyarakat. Nantinya ada pilihan, apakah tetap menggunakan BBM yang lebih mahal atau beralih ke listrik yang lebih murah dan berdampak lebih baik bagi lingkungan,” jelasnya.

Rochim juga menegaskan bahwa konversi energi terbarukan merupakan langkah yang tidak bisa dielakkan. Selain mendorong efisiensi, kebijakan ini juga dinilai memiliki dampak positif terhadap kelestarian lingkungan.

“Konversi energi terbarukan ini menuntut efisiensi sekaligus memberikan dampak lingkungan yang lebih sehat,” tambahnya.

Dengan adanya wacana tersebut, Rochim Sutopo berharap masyarakat dapat mulai beradaptasi dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan energi bersih dan berkelanjutan di masa depan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melontarkan rencana kebijakan konversi kompor elpiji ke kompor listrik dalam rangka mengurangi ketergantungan pada BBM. Hal ini tak lepas dari konflik global yang membuat harga minyak dunia melambung.

Ali Bustomi

The post Koversi Kompor Listrik, Anggota DPRD Kudus Ini Minta Warga Bersiap Menuju Era Energi Terbarukan appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, harus ada langkah konkret untuk melakukan upaya pencegahan agar penyakit DBD tidak merebak seiring sudah mulainya masuk musim penghujan.

Politisi Partai Nasdem tersebut mengingatkan penyakit demam berdarah cukup berbahaya dan bisa menimbulkan kematian. Sehingga perlu ada upaya serius untuk mencegah penyakit ini menyebar lebih luas.

“Sebab, setiap tahun kasus meninggal yang diakibatkan karena DBD itu cukup tinggi. Oleh karena itu harus ada langkah konkrit untuk pencegahan DBD di Kudus,” ujar Muhtamat, Jumat (27/9).

Muhtamat meminta Pemkab atau dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus melakukan langkah preventif pencegahan DBD. Muhtamat juga mendorong agar dibentuk satgas untuk penanganan dan pencegahan DBD.

“Bisa juga dengan mengintruksikan kepada puskesmas di setiap kecamatan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait bahaya DBD, serta cara pencegahanya,” tegas Muhtamat.

Memasuki musim hujan ini, Dinas Kesehatan harus sudah memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya DBD. Dengan mengedukasi pentingnya 3M yakni menguras penampungan air, menutup penampungan air, serta mengubur barang bekas.

“Dinas kesehatan harus sudah memulai memberikan peringatan kepada masyarakat tentang penyakit demam berdarah. Saat hujan tiba kebersihan lingkungan harus tetap terjaga,” ungkapnya.

Muhtamat juga mendorong agar DKK berkolaborasi dengan Pemerintah Desa untuk langkah konkrit kaitannya dengan kebersihan lingkungan serta sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga, tiap tahun kasus DBD itu tak terulang kembali.

“Saya ingin ada tingkat kesadaran dari masyarakat terkait kebersihan lingkungan untuk pencegahan DBD. Harapannya, kasus DBD di Kudus bisa turun,” harapnya.

Senada, Ketua Sementara DPRD Kudus H Masan meminta agar DKK selalu responsif dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait wabah DBD. Seperti permintaan fogging, diakui memang bukan langkah yang efektif dalam menanggulangi DBD.

“Namun psikologi masyarakat juga harus diperhatikan. Jika ada masyarakat yang meminta fogging, agar segera ditindaklanjuti karena itu bentuk kehadiran Pemerintah Daerah untuk masyarakat,”tandasnya.

Ads-Ali Bustomi

The post Waspadai Wabah DBD, DPRD Kudus Desak DKK Segera Lakukan Langkah Antisipatif appeared first on SuaraBaru.id.

Nota kesepakatan ini ditandatangani melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri langsung Pj Bupati Kudus, M Hasan Chabibie bersama jajaran Pemkab Kudus di ruang rapat paripurna, baru-baru ini.

Penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS merupakab tahapan penting dalan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS tahun 2025 merupakan langkah penting untuk mengarahkan alokasi anggaran secara optimal.

Dalam proses perencanaan, menurut Masan, diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 untuk menjabarkan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

“RKPD ini dijabarkan dalam KUA-PPAS tahun 2025 yang menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun 2025,” jelas Masan.

Penyusunan KUA dan PPAS dilakukan untuk memberikan arahan tentang prioritas pengalokasian anggaran. Diharapkan, melalui KUA PPAS yang sudah disepakati tersebut, penyusunan rencan kegiatan dalam RAPBD 2025 bisa terarah dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

“KUA dan PPAS 2025 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara, selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025,” tambahnya.

Lebih lanjut, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah juga dirancang secara sistematis dalam KUA-PPAS 2025. Kebijakan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD yang akan diusulkan tahun depan.

Masan berharap kesepakatan ini dapat diterima semua pihak dan menjalin bekerja sama untuk memastikan alokasi anggaran supaya tepat sasaran.

Dalam rapat paripurna ini, semuanya sepakat untuk mendukung proses penyusunan anggaran supaya berjalan sesuai dengan rencana dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat Kudus.

Paripurna Istimewa

Selain berhasil menyepakati KUA PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2025, DPRD Kudus juga menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, Jumat (16/8).

Paripurna istimewa tersebut merupakan konsensus yang digelar setiap tahun dan menjadi acara yang selalu dinantikan oleh banyak masyarakat.

Dalam paripurna tersebut, hadir secara langsung Ketua DPRD Kudus H Masan bersama Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie, pejabat Forkopimda, pimpinan OPD serta seluruh anggota DPRD Kudus lainnya.

Setelah dibuka, anggota DPRD Kudus langsung menyaksikan layar besar yang menyiarkan rapat di DPR RI.Dalam siaran tersebut, beberapa mantan Presiden dan Wakil Presiden RI juga hadir.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan dilanjutkan sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Bersama Pemkab Kudus Sepakati KUA-PPAS RAPBD Tahun 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Ketua Pansus II, Kholid Mawardi, agenda rapat tersebut dilakukan untuk menyempurnakan redaksi pasal-pasal yang ada di dalam Ranperda tersebut. Dalam proses pembahasan, ada sejumlah penambahan dan pengurangan pasal dalam draf Ranperda yang saat ini dibahas.

“Sebelum diajukan untuk fasilitasi di Pemerintah Provinsi, kami sekali lagi melakukan rapat untuk membahas finalisasi Ranperda dengan mengecek secara detil redaksi dalam pasal per pasal. Ada penambahan dan pengurangan dalam Ranperda ini,” kata Kholid.

Kholid menambahkan, pada Ranperda CSR tersebut akan ditambahkan mekanisme sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi. Namun, dia menegaskan bahwa sanksi tersebut lebih berorientasi pada pembinaan daripada hukuman.

“Yang jelas, kami ingin Ranperda ini bisa dijalankan dengan baik. Maka dari itu, Ranperda ini tidak akan digunakan untuk menakut-nakuti pelaku usaha, tapi lebih berorientasi untuk melakukan pembinaan,”kata politikus asal Partai Golkar tersebut.

Dalam konteks penentuan besaran dana TJSLP, Kholid menjelaskan bahwa persentase besaran dana sudah tidak lagi dicantumkan dalam Ranperda tersebut. Besaran dana akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan.

“Besarannya nanti akan disesuaikan dengan apa yang menjadi kemampuan dari perusahaan,” tambahnya.

Pihaknya juga berencana untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengkaji kebutuhan yang tidak dapat dicover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar dapat di-cover oleh anggaran CSR dari perusahaan.

“Kita akan koordinasi dengan eksekutif sebagai pelaksana perda, untuk nantinya dilihat program yang tidak bisa menggunakan anggaran APBN dan APBD, itu nanti kita tawarkan ke perusahaan swasta,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya menargetkan bahwa Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan atau CSR ini harus selesai pada akhir bulan Maret ini.

Menurutnya, kontribusi perusahaan swasta di Kota Kretek ini sudah cukup maksimal, dan pembuatan perda ini dilakukan guna memfasilitasi perusahaan dalam mendapatkan payung hukum yang jelas.

Peran Kepala Daerah

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, H Masan menyampaikan, Ranperda CSR memang dibuat sebagai payung hukum untuk mengatur penyelenggaraan CSR di Kabupaten Kudus.

Namun dalam pelaksanaannya, yang tak kalah penting adalah peran Kepala Daerah dalam hal ini Bupati untuk berkomunikasi aktif dengan pelaku usaha demi memberikan sumbangsih CSR bagi pembangunan daerah.

“Menurut saya, yang terpenting adalah peran Bupati yang harus bisa menjalin komunikasi dengan perusahaan agar dalam penyaluran CSR searah dengan program pembangunan daerah,”paparnya.

Menurut H Masan, peran serta perusahaan masih sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Kudus.  Satu contoh di antaranya, perusahaan berperan dalam menekan angka kemiskinan daerah. Sehingga kesejahteraan hingga perekonomian masyarakat Kota Kretek terpenuhi dengan baik.

Poitikus PDI Perjuangan itu menegaskan, peran perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah saja. Perusahaan juga berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga sumber daya manusia (SDM).

“Peran perusahaan juga memikirkan kaum duafa dan yatim piatu. Mereka membuat taman, membantu pendidikan dan banyak hal lainnya. Jadi tidak hanya berperan soal membantu pembangunan infrastruktur saja, melainkan banyak hal untuk kemajuan Kabupaten Kudus,” tuturnya.

Ads/Ali Bustomi

The post DPRD Kudus: Bupati Harus Pandai Berkomunikasi demi Sinergi CSR Swasta dan Pembangunan Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Laporan tersebut dilakukan oleh mantan Ketua Bappilu DPC Partai Gerindra, Muhammad Asnawi. Mereka, dilaporkan karena dianggap melanggar pasal 193 ayat (2) huruf d UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juncto pasal 134 ayat 3 huruf d tentang tata tertib DPRD Kudus.

“Atau singkatnya mereka tidak tertib dalam menjalankan amanahnya sebagai anggota dewan yang dipilih rakyat Kudus, yakni mangkir dari rapat perumusan kebijakan maupun rapat paripurna lebih dari enam kali,” katanya dalam jumpa pers, Selasa (21/6).

Asnawi menambahkan, dia pun telah mengantongi sederet bukti atas pelaporannya tersebut. Salah satunya adalah bukti absensi yang diperoleh langsung dari DPRD Kudus.

“Buktinya sudah ada, ketika nanti kami dipanggil badan kehormatan, kami akan melampirkan bukti-buktinya,” imbuhnya.

Ketika nanti dugannya terbukti, baik partai maupun DPRD Kudus harus menentukan sikapnya. Yakni dengan melakukan pergantian antarwaktu kepada nama-nama anggota DPRD yang terbukti melanggar aturan itu.

“Sebagaimana tercantum di Pasal 140 ayat 1 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 yang menyebutkan jika pergantian antarwaktu dilakukan setelah ada hasil dari verifikasi dan evaluasi dari badan kehormatan,” pungkasnya.

Siap Klarifikasi

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus, Sulistyo Utomo saat dikonfirmasi mengaku masih mempelajari laporan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, empat anggota yang dilaporkan adalah dirinya bersama Sandung Hidayat, Zainal Arifin dan Abdul Basith Sidqul Wafa.

“Informasi yang saya terima yang dilaporkan termasuk saya,”kata Sulis.

Atas laporan tersebut, Sulis mengatakan siap diklarifikasi oleh Badan Kehormatan. Sebab, Sulis merasa kalau dirinya tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan yakni mangkir rapat selama enam kali berturut-turut.

“Ya akan kami lihat dulu, laporannya itu atas dasar apa. Mangkir sidang itu seperti apa,”paparnya.

Baca juga: DPRD Kudus Kirim Surat PAW Nurhudi ke KPU, Dua Pimpinan Tolak Tandatangan

Lebih lanjut Sulis mengatakan kalau laporan tersebut dampak dari upaya PAW yang dilayangkan Partai Gerindra atas anggotanya Nurhudi.

“Mungkin ini ada imbasnya terhadap keputusan partai sebelumnya yang akan melakukan PAW terhadap Nurhudi,”tukasnya.

Ali Bustomi

The post Diduga Sering Membolos, 4 Anggota Fraksi Partai Gerindra Dilaporkan ke BK DPRD Kudus appeared first on SuaraBaru.id.