Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Wonosobo, Achmad Faqih dihadiri Bupati Afif Nurhidayat, Wakil Bupati Amir Husein, anggota dewan dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat tersebut masing-masing fraksi menyampaikan pandangan pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Bupati Wonosobo tahun 2024. Ada beberapa catatan dari setiap fraksi agar jajaran eksekutif bisa meningkatkan kinerjanya.

Wakil Ketua DPRD Wonosobo Achmad Faqih, Kamis (1/5/2025) menjelaskan, rapat pendapat akhir terhadap LKPJ Bupati Wonosobo tahun 2024 telah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Baik eksekutif maupun legislatif harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk memajukan daerah.

“Secara garis besar kami melihat proses di DPRD sudah berjalan dengan baik. Artinya penyusunan pandangan akhir ini sudah berangkat dari komisi-komisi. Sudah rapat di komisi, meminta pendapat profesional dan dari perangkat daerah,” ucapnya.

Dia menyampaikan kinerja Bupati Wonosobo di tahun 2024 sudah baik, hanya saja ada beberapa sektor yang harus ditingkatkan. Sektor pariwisata, infrastruktur dan pertanian mendapatkan perhatian untuk menjadi agenda prioritas pemerintah di masa yang akan datang.

Kemajuan Pariwisata

Salah satunya sektor pariwisata yang dinilai belum sepenuhnya optimal mengingat potensi yang dimiliki Wonosobo begitu besar namun belum sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat.

“Kita melihat potensi wisata sangat besar, tapi belum optimal. Pendapatan asli daerah pun itu belum optimal. Kami mendorong, misalnya homestay atau restoran yang belum berizin, biar berizin. Mereka harus memberikan sumbangsih terhadap daerah sesuai regulasi yang ada,” tegasnya.

Di kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Wonosobo selanjutnya, pihaknya juga menekankan perihal infrastruktur yang masih menjadi sorotan masyarakat khususnya terkait jalan rusak. Jalan yang rusak akan jadi prioritas untuk diperbaiki dan dibangun.

The post DPRD Wonosobo Dorong Optimalisasi Sektor Pariwisata dan Infrastruktur appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua DPRD, Amir Husen menyebut, jika kesepakatan itu telah ditetapkan antara pihak legislatif dan eksekutif, dalam paripurna yang digelar hari ini. Sebelumnya, keempat Raperda itu juga telah dibahas bersama eksekutif di Pansus, yang dibentuk DPRD.

”Dari seluruh fraksi di DPRD Wonosobo yang membacakan pandangan akhir terhadap empat Raperda itu, telah menyetujui.
Tadi sekaligus dilakukan penandatanganan bersama,” ungkapnya.

BACA JUGA: Ganjar Siapkan Skenario Kontingensi Bila PPKM Darurat Diperpanjang

Namun meski menyetujui empat Raperda itu, pihaknya mengaku jika catatan yang muncul dari setiap fraksi itu berbeda-beda. Hal ini semakin menunjukkan, jika keseriusan pihak DPRD dalam melakukan kajian dalam Pansus yang telah diikuti beberapa waktu lalu.

Sedangkan Ketua DPC Demokrat, Mugi Sugeng menjelaskan, jika keputusan untuk menerima empat raperda itu setelah menimbang dalam beberapa hal. Utamanya saat pihaknya mengikuti Pansus yang dilakukan dalam tiga tahap.

”Setelah mencermati substansi dari empat Raperda yang disampaikan, semua fraksi sepakat untuk mendorong adanya percepatan pembentukan Raperda itu,” terangnya, saat membacakan pandangannya dari Fraksi Demokrat-PAN.

BACA JUGA: Polres Kebumen Galang Dana untuk Bantu Warga Terdampak Covid-19

Menurutnya, dalam menyikapi empat Raperda yang telah disampaikan Bupati dalam Sidang Paripurna pada 2 Juli 2021 lalu, telah dilakukan pembahasan dalam rapat kerja Pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Wonosobo, dalam satu minggu terakhir.

Hal ini menurutnya, dianggap sebagai wujud nyata adanya sinergi antara eksekutif dengan legislatif, dalam proses pembahasan sebagai representasi kinerja dari fungsi masing-masing lembaga.

Dengan demikian diharapkan, peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar mampu memanifestasikan kaidah-kaidah normatif, akomodatif terhadap aspirasi dan permasalahan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Vaksinasi Gotong Royong Diharapkan Bantu Cegah Penyebaran Covid-19

”Selain itu juga, dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, akademis dan dapat teraplikasi secara nyata untuk kepentingan masyarakat. Empat Raperda itu merupakan payung hukum Pemkab Wonosobo, untuk menjalankan kebijakannya,” imbuh dia.

Dalam pembacaan itu, pihaknya lebih banyak menyinggung berkaitan Raperda RTRW yang akan segera dibahas. Dengan menyebutkan, sedikitnya empat catatan kritis yang perlu menjadi pertimbangan.

Catatan itu berkaitan dengan masih ditemukannya kontradiksi antara tata ruang untuk infrastruktur, industri, pertambangan dan kepentingan ekonomi lainnya, dengan dampak kerusakan lingkungan dan sosial.

BACA JUGA: Ganjar Minta Semua Lini Lakukan Percepatan Vaksinasi

”Untuk itu, Raperda RTRW harus mampu menjadi penyeimbang demi keberlangsungan hajat hidup orang banyak dan generasi mendatang di Wonosobo. Raperda ini sangat terkait dengan penataan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di daerah,” tegasnya.

Kemudian persoalan berkurangnya kawasan lindung di Wonosobo, juga harus menjadi perhitungan, karena terkait dampak kemungkinan bencana. Seperti bencana kekeringan, banjir dan tanah longsor, yang sering melanda daerah Wonosobo.

”Pemanfaatan kawasan yang digunakan untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus diperketat. Jangan sampai disalahgunakan untuk sektor yang tidak begitu penting dan prioritas di daerah ini,” lanjutanya.

BACA JUGA: Danrindam IV Pimpin Penerimaan Anggota Baru dan Sertijab Dandodik Belneg

Ditambahkan dia, munculnya kawasan pertambangan dan energi yang menimbulkan pro-kontra dan berpotensi terjadi konflik, harus disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah, dengan melakukan langkah yang solutif.

”Apalagi terkait penambahan luasan pertambangan yang mencapai 20 persen, ini menjadi hal yang sangat serius. Sebab, luasan kawasan tambang di RTRW lama seluas 194 hektar, juga baru terpakai 122 hektar,” tandasnya.

Muharno Zarka-Riyan

The post Seluruh Fraksi di DPRD Wonosobo Sepakati Empat Raperda yang Diajukan Eksekutif, Apa Saja? appeared first on SuaraBaru.id.

Oknum yang mengaku wartawan itu mengabarkan pada beberapa wakil rakyat, bahwa ada teman pers yang sedang sakit getah bening, dan akan dioperasi di sebuah rumah sakit di Semarang.

Teman wartawan yang disebut dalam informasi berantai itu, disebutkan tengah membutuhkan uang, dan meminta sejumlah anggota DPRD membantu. Yang bersangkutan kemudian mengirimkan nomer rekening untuk transfer sejumlah uang seperti yang diminta.

BACA JUGA : Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Muda di Garut

Anggota DPRD Wonosobo yang sudah dihubungi yakni, Anto (Golkar), Parbi Wahyu Ardi, Wahyono (Gerindra), Agus Achmad Muhammad, Doni Hermanto (Hanura) dan Izanatul Muziah (PDI Perjuangan).

Sejumlah anggota DPRD kemudian mencoba mengklarifikasi dengan mengubungi wartawan Muharno Zarka (SUARABARU.ID) dan Agus Supriyadi (Wonosobo Ekspres), yang biasa melakukan peliputan di lingkungan Pemkab Wonosobo.

Ketika diberitahu jika itu sebuah modus penipuan yang mengatasnamakan pers, sejumlah wakil rakyat di Wonosobo itu akhirnya membatalkan untuk transfer uang.

Baca Juga : Sehari Dua Rumah Warga di Wonosobo Terbakar, Ini Penyebabnya

”Oknum yang mengaku dari sebuah perusahaan pers itu pun mengumpat, dan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas, karena permintaannya tidak ditanggapi. Mereka jelas penipu yang mengaku sebagai wartawan,” ungkap Agus yang merupakan wartawan Wonosobo Ekspres.

Dia kemudian meminta, jika ada permohonan atau penipuan serupa, diharapkan anggota DPRD di Wonosobo untuk tidak menanggapi atau mengabaikan saja.

Muharno Zarka-Riyan

The post Anggota DPRD Wonosobo Nyaris Ditipu Wartawan Gadungan appeared first on SuaraBaru.id.