Buku pertama berjudul “Studi Perbandingan Penerapan Sanksi Pelaku Zina Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia” ditulis oleh Rizky Amelia Fathia SH MH, Dr Dian Septiandani SH MH dan Mukharom SHI MH.

Buku kedua berjudul “Kebijakan Pengadaan Tanah dan Kompensasinya Guna Proyek Nasional” ditulis oleh Dr Supriyadi SH MKn.

Kegiatan itu dihadiri di antaranya, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip (YAU) Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM, Bendahara YAU sekaligus dosen FH USM Dewi Tuti Muryati SH MH, Ketua Advokat Indonesia-Jawa Tengah Dr Aan Tawli SH MH, Ketua Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Edi Sumarsono A. Ptnh, sejumlah Dekan USM serta pejabat struktural FH USM.

Turut hadir sejumlah kolega dari beberapa universitas yang ada di Kota Semarang antara lain, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sultan Agung, Universitas Stikubank, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Universitas PGRI Semarang dan Universitas Diponegoro.

Dalam kesempatannya, Dosen FH USM sekaligus salah satu penulis buku “Studi Perbandingan Penerapan Sanksi Pelaku Zina Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia” Dr Dian Septiandani SH MH mengatakan, dalam buku tersebut pihaknya mencoba membandingkan hukum Islam dengan hukum pidana yang ada di Indonesia terhadap perbuatan zina.

“Di UU KUHP terbaru ada perluasan makna zina yang dimana seseorang melakukan persetubuhan baik itu terikat perkawinan atau tidak, itu termasuk perzinahan. Bisa dilihat jelas perbedaan makna zina yang ada dalam hukum islam, hukum pidana sebelumnya dan hukum pidana terbaru saat ini. Hal itu yang kami bahas dalam buku tersebut,” katanya.

“Buku ini terdiri atas empat bab yang berjumlah 36 halaman. Dengan perbandingan sistem hukum yang ada di Indonesia menjadikan buku ini sangat menarik untuk dikaji. Saya berharap, para pembaca dapat memahami apa itu zina beserta sanksinya,” tandasnya.

Sementara itu, Dosen FH USM sekaligus penulis buku “Kebijakan Pengadaan Tanah dan Kompensasinya Guna Proyek Nasional” Dr Supriyadi SH MKn mengatakan, di dalam buku ini mengupas tentang hak atas tanah, pengadaan untuk kepentingan umum hingga kelemahan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan nasional untuk kepentingan umum.

“Di dalam pembebasan lahan masih banyak yang belum mencerminkan keadilan yang semestinya. Kompensasi terhadap pelepasan hak atas tanah sering menjadi masalah karena di dalam prosesnya berbenturan segala kepentingan. Dari hal itu, didalam buku ini saya tidak menyebut ganti rugi, melainkan kompensasi, sehingga diharapkan dapat meminamilisasi adanya pandangan negatif,” jelasnya.

“Buku ini terdiri atas 175 halaman, terbagi menjadi delapan bab, sudah ber-ISBN dari perpustakaan nasional dan saya menyelesaikannya dalam jangka waktu tiga bulan,” pungkasnya.

Muhaimin

The post Dies Natalis Ke-36, Dosen FH USM Rilis Dua Buku Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan didanai Universitas Semarang.

Tim Pkm USM terdiri atas Ketua Dedy Suwandi, S.H., M.H, anggota Efi Yulistyowati, S.H., M.Hum, dan Stefani Dewi Rosaria, S.S., M.Hum.

Ketua PkM USM, Dedi Suwandi mengatakan, sosialisasi tersebut diharapkan meningkatkan rasa bela negara dan cinta terhadap Tanah Air. Selain itu juga sebagai upaya preventif terhadap kampanye hitam, dan bahkan sampai dengan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

”Sebentar lagi akan ada Pemilu pada 2024, maka penting mrnyosialisasikan Pancasila sebagai landasan para siswa MA NU Demak dalam memilih pemimpin yang kelak memajukan bangsa dan negara,” katanya.

Kepala Sekolah MA NU Demak, Abdul Halim mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat positif.

”Kami berharap, bukan berhenti di kegiatan PKM saja, tetapi nantinya dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Muhaimin

The post Tim PkM Dosen FH USM Sosialisasi Pancasila di MA NU Demak appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, usaha tani dan nelayan merupakan dua usaha yang berbeda. Usaha tani dilakukan oleh petani.

Petani itu sendiri adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh nelayan adalah menangkap ikan.

Permasalahan yang muncul dalam usaha tani yang dilakukan oleh petani akan berbeda dengan permasalahan nelayan ketika menangkap ikan.

Antara petani dan nelayan mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk mengatasi permasalahan mereka masing-masing.

”Filosfi itulah yang mendorong untuk merekomendasikan pemisahan Perda,” kata dosen FH USM.

Dia juga merekomendasikan adanya perlindungan terhadap petani dan nelayan dalam bentuk bantuan hukum. Hal ini menjadi penting mengingat siapa saja dapat berhadapan dengan permasalahan hukum tak terkecuali petani dan nelayan. Hal ini merupakan suatu akses keadilan yang merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

”Ada satu hal lagi yang tak kalah penting yakni di dalam Perda Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, dalam ketentuan penutup dilengkapi dengan ketentuan sanksi. Sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan dalam Perda, sehingga menjadikan efek jera bagi pelaku dan karenanya Perda ini mempunya daya ikat yang memaksa,” ungkapnya.

Muhaimin

The post Dosen FH USM Bedah Perda Pemkab Jepara appeared first on SuaraBaru.id.