Kepala DLHK Jateng, Widi Hartanto, mengatakan, pencemaran air selain bersumber dari aktivitas industri besar, juga dari kegiatan rumah tangga, hotel, hingga rumah sakit.

“Banyak disebabkan oleh aktivitas industri, rumah tangga, hotel, dan rumah sakit. Kalau limbah cairnya tidak diolah sesuai baku mutu, pasti mencemari lingkungan,” katanya di Kota Semarang, belum lama ini.

Widi menekankan, setiap pelaku usaha punya ewajiban mengelola air limbah melalui persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah. Kewajiban tersebut mencakup pembangunan dan pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak industri yang tidak taat. Sepanjang tahun 2025, DLHK Jawa Tengah telah menjatuhkan sekitar 50 sanksi administratif kepada pelaku usaha, sebagian besar berasal dari sektor industri.

“Sanksinya berupa perintah paksa pemerintah. Mereka wajib membangun atau memperbaiki IPAL sesuai ketentuan dalam jangka waktu tertentu,” kata dia.

Dikatakan Widi, pencabutan izin usaha menjadi langkah terakhir apabila pelanggaran tergolong berat dan menimbulkan kerusakan lingkungan serius. Akan tetapi, kewenangan pencabutan izin berada pada instansi perizinan terkait, bukan DLHK.

“Kami lebih mengedepankan sanksi administratif untuk memaksa perbaikan. Kalau sampai pencabutan izin, itu ranah dinas perizinan dan biasanya dilakukan jika pelanggaran berulang dan sangat parah,” katanya.

Lebih lanjut, untuk industri kecil yang belum mampu membangun IPAL mandiri, DLHK Jateng mengaku melakukan pendampingan dan fasilitasi. Salah satunya melalui pembangunan IPAL komunal serta sistem pengelolaan limbah keliling atau simbaling.

“Contohnya di Pekalongan, industri batik sudah didukung IPAL komunal. Ada juga simbaling, limbah disedot lalu dibawa ke IPAL untuk diolah bersama. Ini solusi efektif untuk industri kecil,” katanya.

DLHK Jateng juga menegaskan perannya lebih difokuskan pada pencegahan pencemaran, termasuk melalui sosialisasi ketaatan lingkungan kepada pelaku usaha.

Menanggapi kasus pencemaran PT RUM di Sukoharjo, Widi menegaskan bahwa penanganan berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kalau penegakan hukum, itu kewenangan kementerian. Kami di daerah lebih ke pencegahan agar kejadian pencemaran tidak terus berulang,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Pencemaran Air di Jawa Tengah Didominasi Industri appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini dikatakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, usai melakukan identifikasi awal terhadap material kayu yang ikut terbawa arus banjir bandang pada 23-24 Januari 2026.

Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa timnya bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih melakukan verifikasi mendalam.

Dari pengamatan sementara, dikatakannya, jenis kayu yang banyak yakni sengon. Tanaman ini umumnya merupakan tanaman produksi masyarakat.

”Dari identifikasi sementara, ada kayu jenis sengon yang biasa ditanam di hutan rakyat sebagai tanaman produksi. Kayu yang sampai di pantai Tegal kebanyakan bukan gelondongan besar, melainkan ranting atau kayu kecil. Kami belum bisa memastikan seluruh sumbernya. Sampai saat ini juga belum ditemukan indikasi kayu pinus dari hutan lindung,” kata Widi usai menghadiri diskusi pertobatan ekologis di Rumah Uskup Pandanaran, Kota Semarang, Rabu, 28 Januari 2026.

Dia bilang, dari identifikasi yang dilakukan saat ini belum ada indikasi kayu-kayu tersebut berasal dari kegiatan pembalakan liar di hutan lindung.

Baca juga Hujan Ekstrem Kok Disalahkan? Begini Penjelasan Pakar dari SCU soal Banjir di Jawa Tengah

Dia mengatakan, material kayu yang sampai di pesisir, seperti di Kabupaten Tegal, didominasi oleh kayu berukuran kecil dan ranting, bukan gelondongan besar.

“Tidak semuanya dari hutan lindung. Kami masih cek. Identifikasi sementara kemarin belum ditemukan kayu pinus yang khas dari hutan lindung. Yang ke pantai di Tegal juga lebih banyak kayu ranting,” katanya.

Lebih lanjut, Widi menyoroti penyebab utama bencana yang melanda Pemalang, Tegal, Banyumas, dan Purbalingga.

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, DLHK Jateng telah mengusulkan agar kawasan Gunung Slamet ditetapkan sebagai Taman Nasional.

Usulan yang telah disampaikan ke KLHK sejak 2025 ini diharapkan dapat mempercepat rehabilitasi dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kawasan strategis tersebut.

“Kami mendorong agar Gunung Slamet jadi Taman Nasional. Tahun ini akan ada tim terpadu turun untuk kajian dan pemetaan. Harapannya, status ini bisa mengoptimalkan upaya perbaikan hutan,” katanya.

Diaz A Abidin

The post Gelondongan Kayu Usai Banjir di Kaki Gunung Slamet Diklaim dari Hutan Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, pemutusan kontrak kerja melalui media sosial WhatsApp (WA) baru kali ini terjadi, sehingga mengejutkan banyak pihak.

Srikandi Partai Golkar itu mengatakan kalaupun pihak DLHK Kota Pekanbaru ingin memberhentikan pekerja, mestinya dengan cara yang tepat dan manusiawi.

“Kita hidup di negara hukum, ada aturan main yang harus dijalankan, dan tidak boleh semau hati sendiri. Dalam tata kelola pemerintahan, tidak boleh hal seperti ini dan ada prosedur yang harus dijalankan,” tegasnya.

Dia mempertanyakan kinerja Bagian Umum DLHK Kota Pekanbaru selaku OPD (organisasi perangkat daerah) yang membidangi seluruh ASN (aparatur sipil negara) dan non ASN.

“Daerah kita adalah daerah melayu yang mengedepankan etika dan sopan santun, mengumumkan pemberhentian kontrak kerja melalui medsos WhatsApp menandakan tidak ada etika dan sopan santun,” tegasnya.

Padahal sebelumnya, lanjut Ida, seluruh THL diumumkan untuk membuat surat lamaran kerja kembali guna perpanjangan kontrak.

Namun ketika memasuki hari Kamis, 31 Desember 2020, Kepala DLHK Kota Pekanbaru Agus Pramono mengumumkan bahwa kontrak THL tidak lagi diperpanjang.

“Untuk menindaklanjuti pengaduan ratusan THL ini, kami Komisi I akan rapat internal terlebih dahulu, dan akan mengundang DLHK dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Pekanbaru,’’ kata Ida, seperti dilansir suarabaru.id grup Siberindo.co.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Pekanbaru memanggil puluhan perwakilan dari 318 orang THL yang kontraknya tidak diperpanjang oleh DLHK Pekanbaru, Senin (11/1/2021).

Tuntutan THL antara lain segera mengevaluasi atau membebastugaskan Kepala DLHK Kota Pekanbaru Agus Pramono, dan mempekerjakan kembali THL yang sudah diberhentikan.

Claudia SB

The post DPRD Pekanbaru Tindak Lanjuti DLKH Berhentikan 318 THL Via WA appeared first on SuaraBaru.id.