Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiagaan armada sebelum terjun ke lapangan sepanjang tahun. Plt Kepala DKP Batang Agung Wisnu Barata memimpin langsung apel kendaraan operasional tersebut.

“Iya, jadi hari ini, kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Batang mengadakan apel kendaraan operasional untuk kantor,” katanya saat ditemui di halaman DKP Batang, Kabupaten Batang, Jumat (2/1/2026).

Agung Wisnu menilai, pengecekan ini krusial agar program kerja yang menyasar masyarakat pesisir tidak terhambat kendala teknis di tengah jalan. Ia mengibaratkan armada dinas seperti kondisi fisik manusia yang harus dipantau kelayakannya.

“Kita awali di tahun 2026 ini untuk persiapan untuk kegiatan berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Kalau orang itu berbicara kesehatan, kalau kendaraan apakah ini rusak atau tidak,” jelasnya.

Namun, hasil dari “diagnosa” tersebut menunjukkan potret yang cukup memprihatinkan. Dari total aset yang ada yakni lima unit mobil dan 44 unit sepeda motor hanya 40 persen saja yang benar-benar dalam kondisi prima.

Agung secara blak-blakan merinci kondisi sisanya. Sisanya 30 persen rusak ringan dan 30 persen rusak berat. Ia tidak menutup-nutupi fakta yang ada.

“Bukan tanpa alasan armada tersebut “babak belur”. Kendaraan operasional DKP, terutama milik para penyuluh, memiliki jam terbang tinggi di medan yang ekstrem. Artinya bahwa mayoritas kendaraan yang rusak berat adalah produk lama yang dipaksa bekerja keras di lapangan,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DKP Batang Hermanto menjelaskan, bahwa faktor alam menjadi musuh utama bagi ketahanan kendaraan mereka. Lokasi kegiatan yang berfokus di wilayah pesisir membuat kendaraan rentan terhadap proses pengeroposan.

“Iya, tantangannya lokasi kegiatan kita banyak di wilayah pesisir. Yaitu pasti ada rob, ada arus, ini mengakibatkan kendaraan itu cepat keropos, cepat rusak. Tak hanya air laut, medan pelosok untuk menjangkau pembudidaya ikan juga menjadi ujian berat bagi mesin dan bodi kendaraan,” ungkapnya.

Meski kondisi armada jauh dari kata ideal dan terbentur kebijakan efisiensi anggaran, pihak DKP tetap memberikan apresiasi kepada para pegawai yang masih telaten merawat kendaraan dinas mereka.

“Kami juga terima kasih ini kepada teman-teman, perawatan kendaraan termasuk bagus sih sebenarnya. Karena kita adanya efisiensi akhirnya sangat terbatas sekali,” ujar dia.

Kini, fokus utama DKP Batang adalah melakukan perbaikan secara bertahap, agar layanan kepada nelayan dan pembudidaya tetap optimal. Hermanto pun tetap optimis armada yang rusak berat tersebut bisa segera “sehat” kembali.

Nur Muktiadi

The post Awal 2026, DKP Batang Cek Kendaraan Dinas appeared first on SuaraBaru.id.

“Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengerukan sedimentasi di Demak itu tidak akan diekspor. Sedimentasi itu akan digunakan untuk memperbaiki ekosistem di wilayah setempat,” kata Fendiawan di Kantor DKP Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa 24 September 2024.

Secara teknis, pertama, pengerukan sedimentasi laut akan digunakan untuk normalisasi alur pelayaran nelayan.

“Ketika masih kondisi sedimentasi tinggi, nelayan harus bergerak lebih jauh mencari ikan. Konsekuensinya jarak tempuh 2-3 jam. Akan lebih lama dan konsumsi BBM juga lebih banyak,” kata dia.

Dengan pengerukan sedimentasi itu, diharapkan aktivitas nelayan tangkap kecil bisa berjakan lancar.

“Apalagi ikan di sana itu terkenal bagus  Aktifitas kapal-kapal dari daerah lain mungkin bisa mendaratkan hasil tangkapan ikan di Morodemak,” kata dia.

Rehabilitasi Garis Pantai dan Mangrove

Kurnia Adi, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, menambahkan, ada potensi 572 ribu meter kubik sedimentasi di wilayah itu.

Hasil pengerukan sedimentasi itu akan digunakan menambal garis pantai yang hilang, hingga merehabilitasi ekosistem Mangrove yang rusak.

“Setidaknya ada tiga desa di sekitar yang akan direhabilitasi garis pantainya dan ekosistem Mangrove. Khususnya di Desa Morodemak, dan Purworejo,” kaya dia.

Teknisnya, garis pantai yang hilang akan diletakkan beton barrier di sisi terluar. Di sisi dalam akan dimasukkan sedimentasi, teknologi pancang bambu untuk menanam Mangrove.

Dengan begitu, diharapkan garis pantai yang terkena abrasi bisa pulih. Pun dengan tambak-tambak masyarakat juga bisa dipulihkan kembali meskipun membutuhkan waktu tak sebentar.

Potensi Sedimentasi Sayung-Wedung Demak

Benovita Dwi Saraswati, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir DKP Jawa Tengah menyebutkan potensi sedimentasi di sepanjang garis pantai Demak cukup besar.

Dimulai dari sebelah Barat yakni Kecamatan Sayung, hingga Kecamatan Wedung di sebelah Timur.

“Potensinya 1,7 miliar meter kubik,” kata dia.

Setidaknya ada empat kecamatan di pesisir Demak yang terdampak abrasi. Di antaranya, Sayung, Karangtengah, Bonang dan Wedung.

Wilayah terparah saat ini di Kecamatan Sayung, di mana desa-desa tenggelam seperti Senik, Timbulsloko, dan lainnya. Begitupun dengam tambak-tambak warga.

Meski demikian, saat ini yang masih dalam masterplan rehabilitasi garis pantai memanfaatkan sedimentasi baru di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang.

Diaz Abidin

The post Tak Diekspor, Sedimentasi Laut Demak untuk Tambal Garis Pantai yang Hilang dan Rehabilitasi Mangrove appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI, Sasongko Tedjo menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi dan konsolidasi Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI via aplikasi zoom, Senin (12/8/2024).

Rapat juga dihadiri Sekretaris DK Nurcholis MA Basyari, anggota DK Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, dan Helmi Burman, duet Ketua-Sekretaris Dewan Penasihat Ilham Bintang-Wina Armada Sukardi serta para ketua dan sekretaris DKP.

Sasongko memaparkan, PWI memiliki empat pilar peraturan dan kode etik jurnalistik sebagai konstitusi organisasi profesi tertua di Tanah Air ini. Keempat pilar acuan dan panduan berorganisasi itu ialah Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW).

Dia menjelaskan, pelaksanaan KLB itu sebagai konsekuensi dari kevakuman posisi ketua umum PWI yang telah diberhentikan keanggotaannya akibat sanksi Dewan Kehormatan PWI. Hal itu sesuai dengan ketentuan PRT Pasal 10 ayat (7) yang pada intinya menyatakan apabila ketua umum berhalangan tetap, ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) guna menyiapkan KLB untuk memilih ketua umum dan ketua DK selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan.

Per 16 Juli 2024 seiring dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DK Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024, Hendry Ch Bangun (HCB) tidak lagi berstatus sebagai anggota PWI. Menindaklanjuti SK DK tentang pemberhentian penuh HCB itu, PWI DKI Jakarta mengukukuhkannya dalam Berita Acara Nomor: 01/BA. RPH/PWI-J/VII2O24 tentang Pemberhentian Penuh dari Keanggotaan PWI. Konsekuensinya, HCB bukan lagi ketua umum PWI karena syarat pengurus PWI adalah harus sebagai anggota PWI.

DK menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh HCB sebagai anggota PWI setelah sebelumnya memberikan sanksi peringatan keras lantaran melanggar konstitusi Organisasi berkaitan dengan pengelolaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan oleh PWI. DK menjatuhkan sanksi lebih berat itu lantaran HCB tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan sanksi dan rekomendasi DK, bahkan melakukan perlawanan dan pelanggaran berat kontitusi Organisasi, yakni memanipulasi rapat pleno yang diperluas untuk merombak susunan pengurus yang mencakup juga pengurus DK.

“Dengan demikian urgensi dan posisi KLB ini sudah jelas diatur dalam PD PRT,” kata Sasongko.

The post KLB Jalan Konstitusional untuk Menyelesaikan Kemelut PWI appeared first on SuaraBaru.id.

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, hasil ekspor perikanan sempat pasang surut pada lima tahun terakhir.

Pada 2019 capaian ekspor perikanan tinggi mencapai 67.100,49 ton, namun faktanya harus menyusut pada 2020 sebanyak 57.226,40 ton, kemudian pada 2021 pada angka 52.580,80 ton.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah, Fendiawan Tiskiantoro menjelaskan, setelah 2021 grafik ekspor perikanan membaik dengan peningkatan yang konsisten.

Secara rinci, pada 2022 angka ekspor perikanan di Jawa Tengah mencapai 63.445,70 ton.  Nilainya juga semakin naik pada 2023 sebanyak 68.711,66 ton, bahkan melebihi capaian pada 2019.

“Komoditas yang masih favorit, ada cumi-cumi, daging rajungan, manyung, rajungan, surimi, tongkol, tuna, dan udang vaname,” kata dia, Kamis 19 Juli 2024.

Sebanyak delapan komoditas favorit ekspor dari Jawa Tengah tersebut menyumbang angka 26.649,36 ton dengan nilai lebih dari Rp2 triliun (Rp2.442.661.953.212).

Kepala Bidang Tangkap DKP Jawa Tengah, Kurniawan Priyo mengungkapkan, secara keseluruhan produksi perikanan di provinsi tersebut mencapai 396.084,32 ton pada 2023.

“Rinciannya hasil tangkap laut 368.057,62 ton, dan PUD (Perairan Umum Daratan) sebanyak 28.026,7 ton. Nilai rupiah dari angka itu sebesar Rp7,6 triliun (Rp7.675.442.466.338),” ujarnya merincikan.

Adapun capaian pada semester I 2024 dengan data pembaruan per 8 Juli 2024, capaian produksi mencapai 206.086,89 ton.

Nilai ekspor terbaru itu bila dirupiahkan potensinya mencapai Rp1,03 triliun (Rp1.036.362.553.706).

Diaz Aza

The post Nilai Ekspor Hasil Perikanan di Jawa Tengah Makin Positif, Capai 68 Ribu Ton pada 2023 appeared first on SuaraBaru.id.