Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui akses informasi yang cepat, akurat, dan terbuka.

Kepala Biro PID Divhumas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro menyampaikan, kegiatan ini wujud komitmen Polri terhadap amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan pelaksana dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Ia menekankan, bahwa setiap badan publik, termasuk institusi kepolisian, wajib menjalankan prinsip keterbukaan informasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta membina pelaksanaan layanan informasi di lingkungannya masing-masing.

“Monitoring ini bertujuan mendorong PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Kita ingin memastikan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pelayanan kepolisian, baik itu prosedur, kebijakan, maupun perkembangan kegiatan institusi secara luas,” jelas Tjahyono, Rabu (18/6/2025).

Dikatakan, keterbukaan informasi bukan hanya sekadar kewajiban formal, melainkan bagian penting dari transformasi Polri menuju institusi yang modern, responsif, dan dipercaya publik. Masyarakat memiliki hak untuk tahu, dan institusi Polri wajib memberikan jaminan terhadap hak tersebut melalui pelayanan informasi yang baik dan berstandar.

“Kami ingin mendorong adanya pembaruan yang adaptif, khususnya dalam digitalisasi pelayanan informasi, agar masyarakat bisa mengakses data yang valid kapan saja dan di mana saja. Ke depan, kami akan menggandeng KIP, para pakar, praktisi komunikasi, dan akademisi untuk menyusun metode evaluasi yang lebih tajam dan relevan,” imbuhnya.

Brigjen Pol Tjahyono juga memberikan apresiasi terhadap upaya Polda Jateng dalam mengelola layanan informasi publik yang terus membaik dari waktu ke waktu. Ia berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam menyampaikan informasi yang benar, terbuka, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Dengan digelarnya Monev diharapkan jajaran PPID di lingkungan Polda Jateng semakin profesional dan adaptif dalam mengelola informasi publik, sehingga tercipta pelayanan kepolisian yang humanis, akuntabel, dan transparan di era digital saat ini.

Ning S

The post Monev, Divisi Humas Polri Dorong Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Polda Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme melalui kontra radikal dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Terorisme Adalah Musuh Kita Bersama”.

Dalam kegiatan menghadirkan narasumber utama Ustad Muhammad Nasir Abbas, seorang mantan narapidana terorisme yang kini aktif menyebarkan pesan damai.

Focus Group Discussion (FGD) ini mempertemukan berbagai kalangan diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin pesantren, santri, dan mahasiswa, untuk mengatasi meningkatnya ancaman terorisme di era digital.

Pada kesempatan ini Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, yang memimpin jalannya acara menekankan pentingnya upaya kontra radikal untuk mencegah penyebaran paham radikalisme yang semakin marak.

“Kontra radikal merupakan upaya membangun personal guna mencegah paham radikalisme yang saat ini banyak dihembuskan oleh kelompok tertentu melalui berbagai aspek (Ipoleksosbud), dengan tujuan merubah paham seseorang menjadi radikal. Upaya mencegah paham radikal tersebut perlu upaya dari seluruh elemen. Selain forkopimda juga peran serta dari tokoh agama, masyarakat, adat, dan pemuda,” ungkap Trunoyudo, Rabu (24/7/2024).

Sementara itu, Ustad Muhammad Nasir Abbas dalam paparannya menegaskan, terorisme adalah ancaman nyata meskipun gerakannya tidak selalu terlihat.

The post Divisi Humas Polri Gelar FGD Kontra Radikal di Jateng, Hadirkan Narasumber Mantan Napi Terorisme appeared first on SuaraBaru.id.

”Sya sngt brhrp pk ganjar bs mmbntu sya dlm kasus perlecehan ank Dbw umur krn sy sndri udk g tau hrs mengadu kpda siapa sbb aduhan kt kepolisi daerah sm skli g ad tndak lnjutny diem seribu bahasa kt yg brtnya nmum kt yg mla dbntak sm polisiny sy g tau polisi it krjny ap,” cuit akun @aida_nabiha, Selasa (20/6/2023).

Dalam cuitannya itu, akun @aida_nabiha menceritakan soal kejadian perkosaan yang dialami anaknya yang berusia 13 tahun oleh ayah tirinya, tidak segera di ditindaklanjuti pihak yang berwenang.

BACA JUGA: Dibangun, Jembatan di Karangtengah Wonogiri yang Dulu Rusak Diterjang Banjir

Dari foto laporan polisi yang diunggahnya, keluarga Aida sudah melaporkan kejadian itu pada Kamis (15/6/2023) lalu. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada perkembangan lebih lanjut.

”Sprtny prcma sj kt melapor bktiny ank saya sja dprkosa sm bpk tiriny sdh dilaporkn kekantor polisi smp skrng sm skli g ad jwban pdhal sdh jls2 ank ny dprkosa kok mla polisiny smp skrng diam sj sdngkn pelakuny bebas mla pelakuny mau kabur,” lanjutnya melalui cuitan.

Mengetahui hal itu, Ganjar langsung merespon dengan cuitan yang menandai akun twitter Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Divisi Humas Polri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BACA JUGA: Songsong HUT Bhayangkara, Polres Klaten Kirim Bansos Air Bersih Bagi Warga Kemalang

”Mohon bisa dibantu cek @DivHumas_Polri @kpp_pa @ListyoSigitP Kita beri perlindungan dan pendampingan pada korban. semoga kasus ini dapat segera dituntaskan,” cuit Ganjar.

Cuitan @aida_nabiha itu lantas ramai oleh netizen. Tanggapan beragam pun muncul.

”Seperti kasus di Pekalongan, perangkat desa mlh melindungi pelaku dan meneror keluarga korban supaya mau damai,” cuit akun @budi_jelect.

BACA JUGA: SAR Semarang Gelar Bimtek Jungle Rescue bagi Anggota FKP3

”Sampai Gresik saja ngadu ke Pak Ganjar, bukan soal apapun, tapi soal kenyamanan melaporkan sesuatu hal yg berkaitan dgn apapun, karena memang Pak Ganjar yg saya kenal itu orangnya apa adanya dan selalu menanggapi keluhan Masyarakat, bkn hanya Jateng, diluar Jateng pun siap bantu,” kata akun @trisnowidibagus.

”Pernah denger #percumalaporpolisi ga?,” kicau @Lesmono8i.

”Tolong Bpk @ListyoSigitP, anggotanya yg tidak respect kepada pengaduan masyarakat, dipecat saja. Polri kan digaji dari pajak rakyat. Kalau sudah tak berfungsi untuk melindungi, mengayomi keamanan dan keadilan rakyat, ya pecat saja. CC: @CCICPolri @DivHumas_Polri @MediaHubPolri,” cuit @AbrahamUmbas.

Riyan

The post Anaknya Diperkosa Bapak Tiri, Sang Ibu ‘Wadul’ ke Ganjar appeared first on SuaraBaru.id.

Mulai dari anggota Brimob, tim kedokteran hingga trauma healing diturunkan.

Selain itu, Polri juga mengirimkan anggota tim Divisi Humas dalam penanganan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.6 yang terjadi pada Senin (21/11/2022) siang.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo  mengatakan, pemberangkatan tim peliputan Divisi Humas Polri dilakukan pada malam hari. Sekitar 13 anggota Divisi Humas Polri yang terdiri dari tiga biro yakni Penerangan Masyarakat (Penmas), Multimedia dan PID ikut meliput kegiatan penanganan gempa.

“Ada lima wartawan media nasional juga diberangkatkan untuk meliput kegiatan penanganan pasca gempa di Cianjur,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/11/2022).

Dedi menyampaikan, selain melakukan peliputan, anggota tim Divisi Humas Polri juga diturunkan untuk membantu korban yang terdampak bencana. Ia pun meminta anggota mengedepankan sisi humanis dalam bertugas.

“Selain meliput, anggota juga diminta untuk membantu para korban. Tunjukkan Polri itu bertugas melayani, membantu dan mengayomi masyarakat,” katanya.

Selain memberangkatkan tim, rombongan juga membawa paket bantuan sosial dari Kapolri sebanyak 3.000 yang terdiri beras, minyak goreng, gula pasir, kecap, teh celup, susu kental manis, biskuit dan mie telor.

Adapun paket non sembako yang dikirim yakni selimut sebanyak 1.000 pcs, kasur lipat 300 pcs dan tenda pleton 4 pcs. “Mudah-mudahan bantuan ini dapat bermanfaat bagi korban dan berharap semuanya kembali pulih,” ujarnya.

Ning Suparningsih

The post Divisi Humas Polri Bantu Penanganan Gempa Cianjur, Bawa Bantuan Kapolri appeared first on SuaraBaru.id.

Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam fit and proper test mengutarakan rencananya akan mengaktifkan Pam Swakarsa, yang diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.

“Jelas semua ini merupakan bentuk Pam Swakarsa yang sangat berbeda dengan Pam Swakarsa pada tahun 1998,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Rusdi menjelaskan, wacana Pam Swakarsa sendiri sebetulnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Polri dan dituangkan dalam peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020.

“Dalam UU kepolisian, Pasal 3 ayat (1) huruf c dikatakan, bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, kedua oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, ketiga dibantu bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,” ujar Rusdi.

Adapun yang dimaksud Pam Swakarsa yakni, bentuk pengamanan yang dilakukan pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk atas dasar kemauan kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri dan tentunya semua mendapat pengukuhan dari Polri.

Dengan begitu, Rusdi menekankan, segala bentuk aktivitas maupun operasional Pam Swakarsa keseluruhannya, dikoordinasikan dan diawasi oleh aparat kepolisian. Sehingga, Pam Swakarsa tidak bisa sewenang-wenang atau berjalan sendiri tanpa pengawasan aparat penegak hukum dalam hal ini Polri.

“Artinya, dalam segala aktivitas, operasional Pam Swakarsa senantiasa dikoordinasikan dan diawasi oleh kepolisian, jadi operasionalnya tidak berjalan sendiri, senantiasa berdampingan dengan kegiatan-kegiatan polisi di lapangan,” ucap Rusdi.

Rusdi memaparkan, bentuk dari Pam Swakarsa tersebut, pertama adalah satuan pengamanan dengan diisi oleh orang-orang yang dididik dan dilatih oleh Polri untuk melakukan pengamanan pada lingkungan tertentu. Misalnya, pengamanan di perusahaan, kawasan tertentu dan bisa di pemukiman masyarakat.

“Tentunya kegiatan-kegiatan satpam ini senantiasa dalam koordinasi dan pengawasan polisi,” tutur Rusdi.

Bentuk kedua, adalah satuan keamanan lingkungan yang merupakan kemauan, kesadaran dan kepentingan dari elemen masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dilingkungannya sendiri.

“Diketuai kepala-kepala rukun setempat bisa ketua RT maupun Ketua RW. Dan sekali lagi operasional satuan keamanan lingkungan ini senantiasa dalam kordinasi dan pengawasan aparat kepolisian,” papar Rusdi.

Kemudian, bentuk lainnya adalah Polri mengakomodir kearifan lokal bentuknya antara lain contohnya Pecalang di Bali, maupun kelompok-kelompok yang sadar kamtibmas di lingkungan masyarakat.

“Bentuk lain bisa, yaitu siswa maupun mahasiswa Bhayangkara ini didekatkan dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan, jadi bentuk Pam Swakarsa inilah yang akan disentuh dan dimantapkan kembali oleh Komjen Listyo Sigit Prabowo,” ujar Rusdi.

Absa-wied

The post Pam Swakarsa Komjen Sigit Beda dengan Era 1998 appeared first on SuaraBaru.id.

Kapolri Jenderal Idham Azis menyambut baik renovasi gedung baru Divisi Humas. Menurutnya hal ini merupakan langkah yang perlu didukung demi menunjang pelaksanaan tugas anggota dan kemajuan pembangunan serta masa depan bangsa.

“Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang turut membantu pembangunan. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi coretan tinta dalam sejarah,” kata Idham dalam sambutanya.

Selain gedung baru Divisi Humas, Kapolri sekaligus meresmikan pagar Mabes Polri, Revitalisasi Lapangan Bhayangkara, Gedung Mako Polda Sulawesi Tengah, dan Bangunan Poskotis Madago Raya Tokorondo Poso serta Pencanangan Pembangunan SMA Taruna Bhayangkara.

Untuk itu, menjelang masa purna tugasnya memimpin korps bhayangkara, ia menitipkan pesan kepada seluruh anggota Polri dan masyarakat pengguna fasilitas, agar turut berkontribusi memelihara dan menjaga sarana- prasarana yang telah dibangun ini dengan baik.

“Tidak ada keberhasilan tanpa dimulai dari kebersamaan dan kekompakan,” pungkas Idham Azis.

Absa-wied

The post Divisi Humas Polri Tempati Gedung Baru appeared first on SuaraBaru.id.

“Polri sangat memahami dan menghormati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Polri juga menghargai dan menghormati bahwa kebebasan pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,” kata Irjen Pol Argo Yuwono..

Atas dasar ini maka Polri meyakinkan bahwa Maklumat Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 bukan dan tidak akan menjadi ancaman bagi insan pers maupun media. Kadiv Humas Polri juga menambahkan, bahwa kebebasan pers telah dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

“Dalam Maklumat Kapolri tersebut di poin 2d tidak menyinggung media. Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tidak perlu risau karena dilindungi UU Pers. Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional,” ujar Argo Yuwono.

Terkait kebebasan pers, Polri bahkan telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU) dengan Dewan Pers. “Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MoU dengan Dewan Pers, menjadi komitmen Polri untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai dengan undang-undang,” tambah Kadiv Humas Polri.

Kadiv Humas Porli menjelaskan, bahwa Pasal 2d Maklumat Kapolri yang dipersoalkan adalah jika konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila, seperti yang mengandung unsur berita bohong atau hoaks, SARA, mengadu domba, bernada perpecahan, provokatif, hingga mengakibatkan gangguan kamtibmas.

“Namun jika mengandung hal tersebut, tentunya tidak diperbolehkan. Maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan. Mengakses, mengunggah, menyebar kembali yang dilarang atau pun yang ada tindak pidananya, dapat dikenakan UU ITE,” ucap Kadiv Humas Polri.

Absa-trs

The post Kadiv Humas: Maklumat Kapolri Tidak Ditujukan untuk Pers appeared first on SuaraBaru.id.

Di Kabupaten Grobogan, buku tersebut dibagikan kepada para pelajar di empat SD negeri, antara lain SDN 4 Purwodadi, SDN 4 Ngraji, SDN 4 Depok dan SDN 2 Genuksuran. Pembagian buku ini dilakukan secara simbolis dengan protokol kesehatan, Rabu (17/11/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Kasubbag Humas Polres Grobogan AKP Sunaryo turun langsung ke lapangan membagikan buku tersebut.

Bersama dengan jajaran personelnya, AKP Sunaryo menjelaskan detail kepada para pelajar tentang tugas pokok profesi Polri, seperti yang tercantum dalam buku tersebut.

“Hari ini kita melakukan pembagian buku program dari Divisi Humas Polri yang berjudul “Mengenal Polisi Sebagai Sahabat dan Pelindung Kita” kepada para pelajar di empat SD negeri di Kabupaten Grobogan,” kata AKP Sunaryo.

Selain itu, katanya, pihaknya juga melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terkait 3M guna memutus rantai penyebaran Covid-19, mengajari mereka mencuci tangan yang dianjurkan tenaga kesehatan, membagikan stiker imbauan penggunaan masker.

“Dan yang terpenting adalah melaksakan Polisi Sahabat Anak (PSA), dimana program ini merupakan pendekatan polisi terhadap anak-anak dengan cara berinteraksi, bernyanyi, dan menjelaskan tupoksi kepolisian sebagai pelindung dan sahabat bagi anak,” jelas AKP Sunaryo.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Gubug ini menjelaskan, sosialisasi polisi sahabat anak ini bertujuan agar masyarakat, khususnya anak anak tidak takut kepada anggota Polri, menciptakan rasa aman dan nyaman serta  memupuk rasa percaya kepada anggota Polri.

Hana Eswe-trs

The post Pelajar SD di Grobogan Terima Buku Polisi Sahabat dan Pelindung appeared first on SuaraBaru.id.