Hal tersebut disampaikan kepala bidang penempatan kerja, pelatihan dan produktivitas, Indria Susanti mengatakan bahwa Dinperinaker memberikan peluang dan informasi kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Pihaknya juga memberikan fasilitasi pendampingan dan kesiapan calon PMI sebelum diberangkatkan bekerja di luar negeri, “Sebelum berangkat, tim kami akan mewawancarai motivasi para calon PMI, untuk memastikan apakah mereka betul-betul siap bekerja diluar negeri,” bebernya.

Indri menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi calon PMI, diantaranya calon PMI harus memiliki “akun siap kerja”, mengajukan pendaftaran dan verifikasi berkas, “Calon PMI harus melamar ke P3MI dan mengikuti proses wawancara. Untuk negara tujuan PMI Kota Pekalongan biasanya ke negara Hongkong, Jepang, Malaysia, Taiwan, dan negara tujuan lainnya,” imbuhnya.

Adapun berkas yang harus dibawa antara lain, pas foto berwarna, fotokopi KK, surat izin orang tua atau suami atau istri, fotokopi akta lahir, fotokopi buku nikah atau akta cerai, fotokopi ijazah terakhir, SPR atau slip asli, surat perjanjian kerja, hasil medical check up, dan sertifikasi BNSP bagi calon pmi informal.

Diketahui, pemerintah kota Pekalongan setiap tahunnya memberikan fasilitasi pelatihan kerja bagi masyarakat untuk menambah skill dan memberikan peluang usaha baru agar bisa digunakan untuk bekerja maupun membuka lapangan pekerjaan baru. Harapannya, dengan pelatihan-pelatihan yang gencar dilakukan, angka pengangguran di kota pekalongan dapat semakin berkurang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Nur Muktiadi

The post Dinperinaker Kota Pekalongan Catat 105 PMI Selama 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

“Tahun ini kita menyiapkan pelatihan di BLK bersumber dana bantuan APBN ada program pelatihan khusus disabilitas sebanyak 1 paket untuk 16 peserta sesuai dengan kuota kelas selama 33 hari,” kata Kepala Dinperinaker kota Pekalongan, Sri Budi Santoso yang akrab disapa SBS dalam kegiatan rakor pelatihan kompetensi disabilitas bersama OPD terkait diantaranya Dinas Sosial-P2KB, Bappeda, perwakilan komunitas Penyandang Disabilitas Fisik dan Tuna Netra di kantor Dinperinaker, baru-baru ini.

SBS menjelaskan ada 3 kelompok disabilitas yang perlu upaya penanganan pemberdayaan yakni penyandang disabilitas fisik, tuna netra, tuna wicara dan rungu, yang mana secara khusus masing-masing membutuhkan pelatihan yang berbeda-beda.

“Untuk pelatihan disabilitas diamanatkan pemerintah pusat bisa dikoordinasikan dengan teman-teman disabilitas tentang jenis pelatihan namun tetap ada standar kompetensinya, kemudian setelah kami berkoordinasi disepakati bahwa pelatihan ini hanya satu jenis, tahun ini direncanakan pelatihan menjahit,” tandasnya.

Terkait pelaksanaannya, SBS menuturkan pelaksanaan pelatihan akan disesuaikan dengan kesiapan peserta dan proses administrasi dibantu oleh Dinas Sosial P2KB, Bappeda dan komunitas terkait kemudian akan diusulkan kepada kementerian tenaga kerja dan ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Pekalongan, diharapkan persiapan bisa segera rampung dan pelatihan dilaksanakan di bulan Juni atau Juli mendatang.

Sementara itu, Ketua Persatuan Disabilitas Fisik kota Pekalongan, Merry Maria mengaku antusias dan mengucapkan rasa terimakasih kepada Pemerintah Kota Pekalongan pelatihan yang telah memperhatikan penyandang disabilitas dengan memberi pemberdayaan seperti ini.

“Pasca covid-19 kami belum menerima pelatihan, Alhamdulillah tahun ini sudah mulai ada, ini yang saya dan teman-teman tunggu, mudah-mudahan kami bisa lebih berdaya dan SDM disabilitas bisa meningkat lebih tinggi dan bermanfaat buat masyarakat semua,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Dinperinaker Pemkot Pekalongan Fasilitasi Pelatihan Kompetensi Penyandang Disabilitas appeared first on SuaraBaru.id.