Hal itu seperti yang dia sampaikan, terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, yang sudah memasuki tahap penyiapan rekruitmen petugas. Rangkaian persiapan itu sudah dimulai dengan penandatanganan Pakta Integritas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1446 H/2025 M, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan itu, selain untuk bersilaturahmi, juga sembari menyempurnakan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). Kakanwil Kemenag Jawa Tengah, Musta’in Ahmad, yang juga hadir dalam acara itu, sependapat dengan apa yang disampaikan Dirjen PHU.

BACA JUGA: Membelot ke Paslon Lain, Enam Kader Nasdem Kota Tegal Dipecat

Menurut Musta’in, forum yang dihadiri Kakanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Bidang PHU se-Indonesia itu, menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi dan berkenalan dengan Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru saja dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Moch Irfan Yusuf Hasyim, dan Wakil Kepala Dahnil Anzar Simanjuntak, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faisal Ali Hasyim, serta Direktur Bina Haji Arsad Hidayat.

”Dengan adanya pakta integritas, diharapkan proses seleksi PPIH mendatang dapat semakin membaik dan adil. Intinya, petugas yang lebih kredibel, lebih memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sebagai petugas, dan bukan sekadar menjadi kebanggaan saja,” tegas Hilman.

BACA JUGA: Data BPS Panglima Pembangunan, Edy Sujatmiko : Validitas Terpercaya

Terkait kuota petugas haji, Hilman menuturkan, Arab Saudi telah menetapkan kuota sebesar satu persen atau 2.210 orang petugas, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Angka itu lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, yakni 4.200 petugas.

Disampaikan juga, mulai tahun depan, petugas haji akan dikenakan biaya saat pelaksanaan puncak haji atau Masyair. Hal itu sesuai surat yang diterima dari Kerajaan Saudi.

”Jadi saat Masyair atau puncak haji di Arafah dan Muzdalifah, petugas itu kena charge seperti jamaah, tidak gratisan lagi. Dan ini menjadi tantangan kita ke depan,” tandas Hilman.

BACA JUGA: USM Jadi Pioner Penyelenggaraan Konferensi Internasional

Sementara itu, Arsad Hidayat menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan proses rekruitmen petugas haji tahun 1446 H/2025 M. Menurutnya, proses ini penting, karena terjadi pengurangan pada kuota petugas haji tahun depan, dibanding tahun sebelumnya.

Terkait jadwal seleksi rekruitmen PPIH Tahun 1446 H/2025 M, akan diumumkan pada awal November 2024. ”Insya Allah rencananya akan kita umumkan 4 November nanti. Selanjutnya akan kita selenggarakan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, yang prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan Desember,” ungkap Arsad.

Riyan

The post Kuota Petugas Haji Berkurang, Hanya 2.210 Orang appeared first on SuaraBaru.id.

“Itulah hakikat dan makna dari merdeka belajar. Jadi kepada daerah-daerah tentu ini di bawah pimpinan Pak Walikota kepada satuan-satuan pendidikan lakukan inovasi meskipun sedikit melanggar ketentuan. Jadi sekolah ini ada izin tertentu, tapi karena ini inovasi kita tidak keberatan. Bapak/Ibu kita punya visi menyiapkan generasi emas Indonesia,” paparnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang diperjuangkan Kemendikbud tentu bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan tiga hal itu. “Yang pertama akses pendidikan yang tinggi. Kedua, mutu layanan pendidikan yang makin tinggi. Ketiga, pemerataan mutu baik dari sisi geografis maupun dari sisi sosial ekonomi,’’ papar Jumeri.

Jumeri mengatakan, Kota Tegal merupakan kota yang diberi kepercayaan menjadi pelaksana program sekolah penggerak. “Sudah dua periode ini dan alhamdulillah tidak ada kasus di sini. Nah sekolah penggerak ini kita inisiasi untuk menjadi katalisator itu menjadi motor perubahan bagi sekolah-sekolah lain yang ada di sekitarnya. Sekolah penggerak itu berasal dari sekolah yang levelnya rendah, menegah sampai baik. Kalau dulu sekolah internasioal atau RSBI dipilih sekolah yang terbaik di Kota Tegal,’’ ungkap Jumeri.

Walikota Tegal, Dedy Yon Supriono berharap dengan adanya inovasi sekolah Kardinah bisa diimplementasikan dengan baik dan maksimal, dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang terbaik.

“Kali ini inovasi yang diciptakan bukan hanya tentang pelayanan kesehatan itu sendiri. Tapi juga pelayanan kesehatan yang mengutamakan pendidikan anak-anak. Dengan adanya inovasi sekolah Kardinah, anak anak-anak diharapkan dapat belajar, menambah pengetahuan sembari menumbuhkan jiwa literasi sambil mereka menunggu orang tuanya berobat. Sehingga tidak ada lagi waktu yang berharga terbuang sia-sia. Selain ikut menunggu orang tua berobat, anak-anak tentu mendapat ilmu kesehatan yang bermanfaat bagi dunia anak-anak,” kata Walikota.

Terpisah Direktur RSUD Kardinah Agus Dwi Sulistyantono dalam laporannya menyampaikan bahwa Sekolah Kardinah menjawab berbagai permasalahan yang ada, termasuk larangan anak di bawah 12 tahun untuk masuk di layanan rumah sakit ketika mereka tidak sedang sakit.

‘’Selama ini hanya ada dua hal yang terjadi, yang pertama terjadinya pelanggaran tersebut, orang tua berobat anaknya tidak ada yang menjaga di rumah, anaknya diajak. Dan ketika anak diajak di dalam lingkungan yang tidak aman, maka anak akan menjadi terpapar oleh penyakit-penyakit yang ada di lingkungan orang tuanya tersebut. Atau yang kedua, orang tua memilih ketempat yang lain berobat yang tidak menetapkan ketentuan tersebut, padahal di tempat tersebut justru tidak melindungi anak,’’ ujar Agus.

Agus menambahkan bahwa Kota Tegal adalah kota layak anak sehingga memberikan hak yang terbaik bagia anak. Oleh karena itu kemudian kami menginisiasi kegiatan ini melalui sebuah proyek perubahan yang pada akhirnya nanti tidak hanya sebagai proyek perubahan, tapi sebuah inovasi baru yang mungkin belum ada di rumah sakit seluruh Indonesia.

Hadir pada launching tersebut Bunda Baca Roro Kusnabilla Erfa Dedy Yon.

Nino Moebi

The post Dirjen PAUD Beri Keleluasaan Daerah Berinovasi appeared first on SuaraBaru.id.