Keduanya dilantik dan diambil sumpah oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahadian Muzhar di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali.

Selain Kakanwil dan Kadiv Yankumham, dari Jawa Tengah ada 5 orang lainnya yang juga dilantik sebagai anggota MPWN.

Dari unsur notaris, ada Dr. Widhi Handoko (notaris Kota Semarang), Dr. Junaidi (notaris Kabupaten Kendal) dan Dr. Djoko Setyo Hartono Widagdo (notaris Kabupaten Semarang). Sedangkan dari unsur akademisi, ada Dr. Ana Silviana dan Sukinta, yang kesemuanya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Kakanwil Kemenkumham Jateng menegaskan bahwa MPWN siap melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Tejo mengatakan bahwa MPWN Jawa Tengah akan segera membentuk kepengurusan.

“Setelah itu, sebagaimana amanat yang telah diberikan, kami akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Kemudian, menindaklanjuti laporan dan aduan dari masyarakat,” ungkapnya.

“Ini semua merupakan bagian dari Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum. Sekali lagi, ini juga merupakan upaya kita semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Tejo, MPWN akan melakukan kegiatan pengadministrasian yang memerlukan dan tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas serta akan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kinerja notaris.

Sebenarnya, ada 2 orang lagi yang seharusnya dilantik sebagai anggota MPWN Jawa Tengah. Mereka adalah Iwanuddin Iskandar, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dr. Siti Malikhatun Badriyah, akademisi dari Universitas Diponegoro. Namun keduanya berhalangan hadir pada kesempatan itu.

Sesuai regulasi, MPWN beranggotakan 9 orang, dengan komposisi 3 orang perwakilan dari masing-masing unsur, yakni pemerintah, notaris dan akademisi. Nantinya organisasi Majelis Pengawas akan berisikan 1 orang ketua merangkap anggota, 2 orang wakil ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota.

Secara prosedural, Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.

Sebelumnya, Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dari semua unsur MPWN. Ia berharap semua anggota MPWN mampu memberikan contoh dan menetapkan standar yang sama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Ketika MPWN sudah menerapkan standar yang sama, kata Dirjen AHU, maka pembinaan dan pengawasan notaris jauh lebih baik. “Kita bisa menerapkan standar dengan sebaik-baiknya tanpa membeda-bedakan dan kita bisa menerapkan standar tersebut dengan tegas,” kata Cahyo.

Terhadap polemik di tubuh kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Cahyo menuntut agar anggota MPWN dapat bersikap netral dan mengedepankan integritas.

“Kami meminta kepada anggota Majelis Kehormatan atau Pengawas untuk bersikap netral, untuk bersikap profesional. Jadi tolong kekompakan (anggota MPWN) ini dijaga. Kita sama-sama punya tanggung jawab yang besar,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen AHU juga melantik anggota MPWN dari 33 wilayah lainnya serta memimpin Pelantikan dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022 – 2025.

Ning S

The post Dilantik Dirjen AHU, MPWN Jawa Tengah Siap Awasi dan Membina Kinerja Notaris appeared first on SuaraBaru.id.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo Rahadian Muzhar menyebut, kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi notaris di Jawa Tengah. Karena profesi notaris memegang peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pembinaan penting dilakukan untuk mengenalkan tugas dan fungsi notaris serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perundang-undangan yang harus diketahui notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris,” ungkap Cahyo.

Menurutnya, pembinaan ini juga untuk memastikan perlindungan kepada notaris dari tindak pidana. Karena masih adanya Notaris yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya.

Cahyo berharap semua notaris bisa memahami pekerjaan mereka secara menyeluruh dan tidak terlibat pelanggaran. Cahyo mengingatkan pada notaris untuk selalu profesional, netral, dan tidak berpihak selama menjalankan pekerjaan mereka.

Pada kesempatan ini Cahyo juga mengingatkan pentingnya mewujudkan kemudahan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia, salah satunya melalui keanggotaan Indonesia Financial Action Task Force, di (notaris berperan dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme).

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto mengungkapkan, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah merupakan perwakilan kementerian yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jumlah terbanyak, serta dengan tipologi dan klasifikasi yang terlengkap.

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018, Kanwil Kemenkumham adalah penyelenggara pelayanan publik bidang administrasi hukum di Provinsi.

Pelayanan administrasi hukum yang diselenggarakan oleh Kanwil meliputi permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan pengoordinasian mengenai partai politik.

The post Kanwil Kumham Jateng Gelar Seminar Pembinaan Kompetensi Notaris dalam Memberikan Pelayanan Publik Berkualitas appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka penyebaran informasi pendaftaran perseroan perorangan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Semarang,

Cahyo yang didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Dr. A. Yuspahruddin menyampaikan, pendaftaran perseroan perorangan di Kota Semarang belum terlalu berjalan. “Kita harus cepat karena UMK sendiri merupakan penopang perkonomian,” kata Cahyo.

Untuk mengatasi hal tersebut, Cahyo mengajak Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dalam hal fasilitasi tempat untuk melaksanakan sosialisasi pendafataran perseroan perorangan kepada para pelaku UMK Kota Semarang.

Sementara itu Plt. Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyatakan mendukung penuh kegiatan tersebut. “Bisa melakukan sosialisasi di pasar rakyat yang ada di Kota Semarang,” ujarnya.

Ia menyebut akan bergerak cepat dengan mengirimkan surat kepada pengampu wilayah, untuk mendukung kegiatan sosialisasi pendaftaran perseroan perorangan.

Diketahui, informasi perseroan perorangan adalah suatu badan hukum perorangan yang didirikan oleh 1 orang perseorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pendaftaran perseroan perorangan sendiri dilayani oleh Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada portal AHU Online, dengan mengakses ahu.go.id.

Pada kesempatan itu mereka juga membahas kerja sama pengelolaan gedung Weeskamer terkait kelistrikan, pengelolaan lingkungan sekitar gedung, serta penyelenggaraan kegiatan di gedung tersebut.

Ning Suparningsih

The post Temui Plt. Walikota Semarang, Dirjen AHU Bahas Pendaftaran Perseroan Perorangan appeared first on SuaraBaru.id.