”Modal utama untuk mencapai kata profesional adalah, LAZ wajib berizin,” ujar Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Tarmizi Tohor, dalam diskusi daring yang diikuti dari Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Tarmizi mengatakan, untuk mengurus perizinan, LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan berbadan hukum, sesuai Undang Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 18.

BACA JUGA: Usai Tanam Bunga Sebagai Kenangan, Seorang Guru Ditemukan Meninggal Dunia

LAZ yang mengajukan izin juga harus bersifat nirlaba, memiliki program pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat, bersedia diaudit syariat dan keuangannya secara berkala.

”LAZ juga harus mendapat rekomendasi dari Baznas, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan untuk menjalankan kegiatan,” ujarnya.

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 333 Tahun 2015, perizinan LAZ dibagi menjadi LAZ Skala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

BACA JUGA: Pelaksanaan Vaksinasi di Kabupaten Boyolali Tinggal 835.772 Sasaran, Desember Rampung

LAZ skala Nasional syarat utamanya, mendapatkan izin dari Menteri Agama setelah mendapat rekomendasi dari Baznas, dan mampu menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), sebesar Rp 50 miliar per tahun.

”Sedangkan LAZ Skala Provinsi mendapatkan izin dari Dirjen Bimas Islam, dan mampu menghimpun dana ZIS sebesar Rp 20 miliar per tahun,” imbuh dia.

Sedangkan untuk perizinan LAZ Skala Kabupaten/Kota mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag, dan mampu menghimpun dana ZIS Rp 3 miliar per tahun.

”Apabila permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan, Menteri, Dirjen, atau Kakanwil menerbitkan izin pembentukan LAZ dengan masa berlaku selama lima tahun,” terangnya.

Riyan

The post LAZ Kabupaten/Kota Harus Dapatkan Izin Kakanwil Kemenag appeared first on SuaraBaru.id.