Hal itu seperti yang disampaikannya, di sela acara Penghargaan Jasa Konstruksi Tahun 2022, di Nusa Dua, Bali, awal pekan ini. Acara itu sendiri digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

”Semoga penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi pihak-pihak lain untuk bersama membangun dunia jasa konstruksi Indonesia yang berkualitas,” kata Dirjen Yudha.

BACA JUGA: Bencana Hujan Angin melanda Dua Kecamatan di Wonogiri

Penghargaan yang diberikan itu terdiri dari beberapa kategori. Antara lain, penghargaan Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Terbaik, Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik.

Ada juga penghargaan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terbaik Kategori Kinerja Mendukung Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, PPK Terbaik Kategori Kinerja Penerapan Teknologi Building Information Modelling (BIM).

Kemudian penghargaan untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Terbaik Kategori Kinerja Proyek dan Kinerja Manajemen Perusahaan, BUJK Terbaik Kategori Input Data ke Aplikasi Simpan, Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

BACA JUGA: Keluarga Kristiani RSUD RA Kartini Gelar Natal Bersama, Jadilah Penerang Walaupun Hanya Seperti Lilin

Penghargaan lain yang diberikan yakni, Pokja Pelaksana Paket Pekerjaan dalam rangka G20, Unit Kerja Terbaik Dalam Penerapan Manajemen Risiko, BUJK Terbaik Dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), serta Pokja Pemilihan Pelaksana Paket Pekerjaan dalam rangka Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN).

Dirjen Yudha mengingatkan, pemberian penghargaan ini bukan hanya semata-mata bersifat seremonial saja. Namun diharapkan terjadi peningkatan kesadaran budaya berkeselamatan konstruksi di antara pengguna jasa, kontraktor, dan konsultan melalui penerapan SMKK.

”Dunia jasa konstuksi agar senantiasa mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sebagai bentuk nyata keberpihakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi Nasional,” ujarnya.

BACA JUGA: Libur Nataru 2023 Jadi Momentum Pererat Silaturahmi Kebangsaan

Ditambahkan dia, ini seusai dengan amanat Presiden RI, bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menjadi prioritas. Kementerian PUPR sendiri menargetkan 80 persen TKDN, pada total belanja modal,” imbuhnya.

Selanjutnya peningkatan penggunaan teknologi informasi, seperti teknologi BIM dan aplikasi Simpan, untuk mempermudah para stakeholder dalam pelaksanaan pekerjaan, proses perizinan berusaha jasa konstruksi, serta pelaksanaan tender yang lebih efektif dan efisien.

Yudha juga menyampaikan, adanya penataan ekosistem pengadaan barang jasa yang bebas korupsi, suap, dan gratifikasi melalui pelaksanaan SMAP. Selain itu juga, penerapan manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas pokja pada unit pelaksana teknis yang melaksanakan pemilihan jasa konstruksi.

”Hal-hal itu akan dapat diwujudkan melalui kehadiran peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terus menerus,” tukasnya.

Riyan

The post Kementerian PUPR Targetkan 80% Tingkat Komponen Dalam Negeri appeared first on SuaraBaru.id.