Jembatan Kesambi 1 merupakan akses vital bagi mobilitas warga, termasuk jalur ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu, pemulihan konstruksi jembatan menjadi prioritas utama Pemkab Kudus.

Bupati Sam’ani memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai standar teknis dan mengutamakan keselamatan. Ia menegaskan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas.

“Dinas PUPR kami perintahkan untuk menuntaskan perbaikan dalam 11 hari, namun kualitas dan spesifikasi teknis tetap harus dijaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Kudus dan masyarakat setempat yang ikut mendukung proses penanganan darurat.

“Terima kasih kepada Polres Kudus dan warga yang membantu kelancaran pekerjaan ini. Kecepatan perbaikan sangat penting agar aktivitas ekonomi, sosial, hingga akses wisata kembali normal dan aman dilalui,” ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa percepatan diperkuat dengan pertimbangan cuaca. Curah hujan yang terus meningkat dikhawatirkan memicu banjir lanjutan yang berpotensi memperparah kerusakan.

“Ini demi rasa aman masyarakat, apalagi menjelang masa mudik. Jangan sampai jembatan kembali terdampak banjir dan tidak bisa dilalui,” tegasnya.

Penguatan Struktur hingga Pengecoran

Saat ini, tim Dinas PUPR tengah menyelesaikan tahap penguatan struktur jembatan. Proses yang telah dilakukan meliputi pengupasan area yang mengalami retak, Pendongkrakan untuk mengembalikan posisi jembatan agar rata, Persiapan pemasangan bantalan karet untuk meningkatkan elastisitas konstruksi

Tahapan berikutnya adalah pengecoran menggunakan siklop, kemudian diperkuat lapisan beton tambahan agar struktur lebih tahan terhadap tekanan arus sungai.

Jembatan Kesambi 1 ambles pada bagian abutmen atau penyangga ujung jembatan di sisi barat pada Kamis, 4 Desember 2025. Abutmen yang berfungsi menahan tanah timbunan dan menyambungkan akses jalan dengan struktur jembatan itu tergerus air dan tumpukan sampah saat debit sungai meningkat akibat hujan deras.

Kerusakan membuat arus lalu lintas warga terganggu dan memaksa pengguna jalan mengambil jalur memutar melalui jembatan lain di sekitar wilayah tersebut.

Ali Bustomi

The post Bupati Kudus Instruksikan Perbaikan Kilat Jembatan Kesambi 1 yang Tergerus Arus appeared first on SuaraBaru.id.

“Iya, ada juga bukti setorannya,” kata Naim saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025).

Naim mengakui, aktivitas galian yang dikelolanya memang belum sepenuhnya legal karena proses perizinan masih dalam tahap pengurusan. Ia membantah tudingan bahwa pengusaha tidak berniat mengurus izin, dan menegaskan bahwa proses tersebut telah berjalan sejak lama.

“Proses perizinan sudah kami urus sejak lama. Namun, sampai saat ini belum keluar,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini prosesnya sudah sampai pada tahap permohonan kajian teknis dan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus. Tahapan itu merupakan langkah awal sebelum dilanjutkan ke tingkat provinsi.

“Kendalanya katanya karena tenaga ahlinya yang kurang, jadi prosesnya harus bersabar,” tambahnya.

Naim berharap, dengan visi misi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris yang mendorong percepatan layanan perizinan, ke depan proses perizinan bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Ia menilai hal itu akan memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Kabupaten Kudus.

Menurutnya, saat ini seluruh aktifitas tambang Galian C yang dilakukannya sudah berhenti total seiring dengan adanya instruksi dari Bupati. Pihaknya berharap izin bisa segera terbit agar usaha galian C yang dilakukannya bisa kembali jalan.

“Ada ratusan keluarga keluarga yang bergantung hidupnya dari usaha ini. Jadi, kami berharap legalitas bisa segera keluar dan kami bisa bekerja lagi,”tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kudus, Harso Widodo, menyatakan pihaknya selalu siap memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan izin, asalkan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap.

“Kalau dokumen syaratnya sudah lengkap, tinggal ajukan, maka saya akan bantu klik,” tegas Harso.

Menanggapi soal setoran retribusi dari aktivitas Galian C Tanjungrejo, Harso membenarkan bahwa Pemkab Kudus memang memiliki dasar hukum untuk memungut pajak maupun retribusi dari aktivitas pertambangan, termasuk yang belum berizin.

“Berdasarkan PP 35 Tahun 2023 maupun Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2023, pemerintah daerah berhak memungut pajak terhadap Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 20 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski aktivitas galian tergolong ilegal karena belum memiliki izin resmi, namun pemungutan pajak atau retribusi tetap dapat dilakukan sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan daerah dan upaya penertiban tambang rakyat.

“Setahu saya, tahun lalu BPKAD memang memungut retribusi. Tapi sepertinya sekarang sudah dihentikan,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Meski Ilegal, Galian C Tanjungrejo Sempat Setor Retribusi ke Pemkab Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Sepanjang tahun 2024 lalu, Dinas PUPR menerbitkan 117 PBG dan 16 SLF. Sementara pada tahun 2025, hingga Mei 2025, tercatat telah terbit 93 PBG dan 13 SLF. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya pengajuan masyarakat serta percepatan proses perizinan dari dinas terkait.

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Harry Wibowo, menjelaskan bahwa tren positif ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi bangunan.

Selain itu, kata dia, Pemkab Kudus juga menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang cepat dan tepat, sehingga sejalan dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kudus.

“Kami melihat antusiasme masyarakat dalam mengurus perizinan PBG dan SLF semakin membaik. Ini penting untuk menjamin bahwa bangunan tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga aman dan laik fungsi,” ungkap Harry, Rabu  (2/7/2025).

Ia juga menambahkan bahwa Dinas PUPR terus berupaya mempercepat proses pelayanan dan melakukan sosialisasi secara berkala terkait prosedur pengurusan PBG dan SLF, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku usaha.

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan penyediaan Kedai PBG dan SLF yang berada di lingkungan kantor Dinas PUPR. Melalui Kedai PBG dan SLF tersebut, selain untuk mengurus perizinan PBG dan SLF, masyarakat juga  bisa sekedar berkonsultasi maupun mencari informasi.

“Kami dorong semua pemilik bangunan, khususnya bangunan komersial dan publik, agar segera mengurus SLF sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan pengguna bangunan,” tegasnya.

Baca Juga:

Pengurusan PBG dan SLF di Kudus Mahal, Ini Jawaban Bupati

Harry mengungkapkan kehadiran kedai PBG dan SLF ini sebagai respons atas keluhan masyarakat dengan menindaklanjuti dan mencoba membantu masyarakat yang membutuhkan dengan offline.

“Selama ini, sebenarnya masyarakat bisa melakukan input sendiri selama itu sudah benar. kenyataannya banyak juga yang terinput tetapi tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Sehingga bolak balik, kesannya Dinas PUPR yang disalahkan sehingga kami menjembatani dengan hadirnya kedai PBG dan SLF ini,” ujarnya.

Secara rinci, pada tahun 2024, lonjakan penerbitan PBG terjadi mulai bulan Juni hingga November dengan puncak tertinggi di bulan November sebanyak 32 izin. Sedangkan pada tahun 2025, puncak penerbitan tercatat pada bulan Maret dan Mei, masing-masing sebanyak 41 dan 40 izin PBG.

Sementara untuk SLF, tahun 2024 mencatat jumlah terbanyak pada bulan Juli dan Oktober. Di tahun 2025, jumlah terbanyak terjadi pada bulan Maret dan April.

Dinas PUPR berharap peningkatan ini juga berdampak positif terhadap tata ruang dan keselamatan bangunan di Kudus secara keseluruhan.

Ali Bustomi

The post Penerbitan Izin Bangunan dan SLF di Kudus Meningkat, Ini Datanya! appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan dengan adanya Kedai PBG & SLF ini, masyarakat bisa langsung datang untuk melakukan pengurusan izin ataupun hanya sekedar konsultasi.

“Ini untuk menjawab keluhan masyarakat bahwa pengurusan SLF dan PBG selama ini sulit dan lama. Dengan adanya Kedai ini, masyarakat bisa datang dan akan dilayani dengan baik. Dan saya minta agar pengurusan SLF dan PBG ini bisa lebih cepat,”kata Sam’ani.

Meski demikian, Sam’ani mewanti-wanti petugas yang ada dalam Kedai PBG & SLF ini untuk tidak sekali-kali mengarahkan masyarakat untuk memilih jasa konsultan tertentu.

“Biarlah masyarakat yang memilih sendiri,”tandasnya.

Sementara, disinggung mengenai kondisi di lapangan bahwa pengurusan izin SLF dan PBG masih mahal dan membutuhkan waktu lama, Sam’ani mengatakan mungkin karena masyarakat memasrahkan seluruh proses pada jasa konsultan.

Padahal, kata Sam’ani ada beberapa proses yang semestinya bisa diurus oleh masyarakat sendiri. Selain itu, apakah dokumen persyaratan sudah lengkap atau belum juga menjadi faktor lama tidaknya proses perizinan.

“Seperti sudah ada gambarnya apa belum, atau syarat-syarat lain sudah lengkap atau tidak,”tukasnya.

Pun dengan tarif jasa konsultan, kata Sam’ani, di Kudus sudah banyak jasa konsultan yang bisa melayani masyarakat. Menurutnya, ada sekitar 100 jasa konsultan lebih yang tergabung dalam asosiasi.

“Kalau jasa konsultan, ada banyak sekali. 100 lebih yang tergabung dalam asosiasi,”tandasnya.

Dengan banyaknya jasa konsultan yang ada, semestinya tarif bisa ditekan lebih murah. Namun, kadangkala masyarakat masih lebih memilih ‘pasrah bongkokan’ yang berakibat tarif jasa konsultan tersebut menjadi mahal.

Selain itu, kata Sam’ani, Pemkab Kudus juga terus mengupayakan kemudahan dalam perizinan PBG dan SLF, terutama menyangkut dengan ketentuan Sipadan Jalan. Pemkab Kudus tengah mengupayakan perubahan Perda terkait ketentuan Sipadan Jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Sementara, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus Harry Wibowo mengatakan Kedai PBG & SLF ini akan semakin mempermudah masyarakat.

Menurutnya, sesuai arahan Bupati, proses pengurusan SLF dan PBG akan dipercepat. Bahkan, kata Hary, jika seluruh dokumen persyaratan sudah lengkap, izin SLF bisa terbit maksimal dalam kurun waktu tiga hari.

“Kalau semua dokumen persyaratan sudah lengkap, izin bisa keluar antara dua hari atau maksimal tiga hari,”tandasnya.

Ali Bustomi

The post Pengurusan PBG dan SLF di Kudus Mahal, Ini Jawaban Bupati appeared first on SuaraBaru.id.

Almarhum menghembuskan napas terakhir, Jumat (18/4) dini hari akibat serangan jantung. Rencananya, jenazah akan dimakamkan pada Jumat (18/4/2025) pukul 09.30 WIB di Tempat Pemakaman Jolondoro, Dukuh Tersono, di kediamannya di Desa Garung Lor RT 11 RW 02.

Kepergian Arief Budi Siswanto tentu cukup mengagetkan. Pasalnya, sebelumnya almarhum masih menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ASN tanpa ada tanda-tanda sakit.

Kepergian almarhum ini tentu cukup mengagetkan banyak pihak terutama bagi keluarga, kerabat, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus. Semasa hidup, almarhum dikenal sebagai sosok pekerja keras, berdedikasi tinggi, dan memiliki komitmen kuat dalam membangun infrastruktur dan tata ruang di Kabupaten Kudus.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar salah satu pejabat Pemkab Kudus.

Ucapan belasungkawa dan doa pun mengalir dari berbagai pihak yang merasa kehilangan atas kepergian sosok pemimpin yang bersahaja ini.

Kepergian almarhum meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak.

Arief Budi Siswanto menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus sejak 26 April 2021. Yang bersangkutan dilantik oleh Bupati Kudus saat itu HM Hartopo setelah berhasil terpilih dalam Seleksi Terbuka JPT.

Ali Bustomi

The post Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus Arief Budi Siswanto Meninggal Dunia appeared first on SuaraBaru.id.

“Total proyek kegiatan fisik di bagian Bina Marga Kabupaten Kudus yang sempat tertunda akibat refocusing mencapai 30-an kegiatan, dua di antaranya merupakan proyek bantuan Gubernur Jateng,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kudus Arif Budi Siswanto, Senin (30/11).

Ia menjelaskan anggaran dari puluhan proyek kegiatan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan melalui lelang tersebut berasal dari  APBD murni maupun perubahan 2020.

Khusus untuk APBD Perubahan 2020, kata dia, terdapat 18 proyek kegiatan, selebihnya dianggarkan lewat APBD murni.

Dari 28 proyek kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Kudus tersebut, sudah ada tujuh kegiatan yang selesai dikerjakan. Sedangkan kegiatan yang didanai Bantuan Gubernur Jateng ditargetkan selesai 10 Desember 2020.

“Kami tetap optimistis, semua kegiatan proyek pembangunan maupun perbaikan jalan bisa selesai maksimal pertengahan Desember 2020 sebelum tutup tahun anggaran,” ujarnya.

Sementara itu, proyek yang pengerjaannya melalui penunjukkan langsung, totalnya mencapai 95 kegiatan yang juga hampir semuanya selesai dikerjakan.

Saat ini, total anggaran untuk perbaikan maupun pembangunan jalan di Kabupaten Kudus mencapai Rp80 miliar. Namun, anggaran Dinas PUPR Kudus pada 2020 terkena rasionalisasi untuk penanganan Covid-19.

Sebelumnya, pagu awal Kabupaten Kudus ditetapkan Rp132,52 miliar, kemudian mengalami pengurangan karena ada rasionalisasi dan penambahan 18 paket kegiatan lewat APBD Perubahan.

Tm-Ab

The post Dinas PUPR Pastikan Semua Proyek Fisik Kelar Desember appeared first on SuaraBaru.id.