Langkah cepat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam merespons banjir Grobogan dilakukan sejak hari pertama kejadian dengan mengoordinasikan OPD lintas sektor agar penanganan darurat berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Bersama jajaran OPD terkait, Ahmad Luthfi meninjau langsung tanggul Sungai Tuntang yang jebol serta kawasan terdampak banjir di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Selasa (17/2/2026).

BACA JUGA : Jalan Putus di Grobogan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi Pastikan Penanganan Dipercepat

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Ahmad Luthfi memastikan proses penanganan tidak hanya fokus pada kondisi darurat, tetapi juga menjamin kesinambungan layanan publik bagi masyarakat yang masih terdampak genangan.

Gubernur menegaskan bahwa koordinasi lintas OPD menjadi kunci utama agar setiap kebutuhan warga dapat ditangani secara cepat tanpa tumpang tindih kewenangan.

Usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kecamatan Gubug, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah telah diturunkan ke lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Untuk penanganan bencana ini, semua OPD provinsi sudah turun,” ujar Ahmad Luthfi didampingi Bupati Grobogan Setyo Hadi.

Ia menjelaskan bahwa BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Dinas Pangan bergerak secara simultan untuk mengendalikan kondisi darurat sekaligus menjaga stabilitas layanan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok warga, mulai dari distribusi makanan siap saji, penyediaan pakaian layak pakai, hingga logistik cadangan yang terus diperbarui selama masa tanggap darurat.

“Ini ada bantuan pokok yang setiap saat habis kita isi,” ungkap Ahmad Luthfi, menegaskan suplai logistik bagi warga terdampak banjir tidak boleh terhenti.

BACA JUGA : Aksi Kemanusiaan di Tengah Banjir, Polwan Polres Grobogan Bersama Bhayangkari Bagikan 1000 Nasi Kotak

Di sektor kesehatan, pemerintah mendirikan posko layanan medis di sejumlah titik terdampak untuk memberikan pemeriksaan rutin, pengobatan, serta pencegahan penyakit yang berpotensi muncul pascabanjir.

Tenaga kesehatan disiagakan penuh guna memastikan kelompok rentan, termasuk lansia dan anak-anak, mendapatkan layanan medis secara cepat dan aman.

Bidang pendidikan juga menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dengan melakukan intervensi terhadap sekolah-sekolah yang terendam banjir.

“Dinas Pendidikan intervensi 26 sekolah yang terendam,” kata Luthfi, memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung melalui relokasi dan skema pembelajaran darurat.

Sementara itu, Dinas Sosial menjalankan pendataan korban terdampak banjir sebagai dasar pemberian bantuan lanjutan sekaligus pelaksanaan program trauma healing.

Pendampingan psikososial difokuskan kepada anak-anak dan kelompok rentan agar mereka dapat pulih secara mental dari dampak bencana yang dialami.

Pada sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendata lahan pertanian yang terdampak banjir sebagai langkah awal perlindungan ekonomi bagi petani.

BACA JUGA : Tindak Lanjut Kematian Santri, Polisi Melakukan Bongkar Kubur

“Petani yang terkena banjir dapat asuransi puso setelah kita identifikasi,” jelas Luthfi terkait upaya pemerintah membantu petani bangkit dari potensi gagal panen.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penanganan banjir Grobogan dilakukan secara gotong royong bersama seluruh OPD dan satuan tugas agar dampak bencana dapat segera diminimalkan.

Sebagai bentuk kehadiran negara, Ahmad Luthfi juga menyalurkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp186 juta dan memastikan OPD terus berada di lapangan hingga kondisi Grobogan benar-benar pulih dari banjir.

TYA WIDYA

The post Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi Gerak Cepat Tangani Banjir Grobogan, Seluruh OPD Dikerahkan appeared first on SuaraBaru.id.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan menyelenggarakan pelatihan tenaga vaksinator PMK, untuk mengatasi kekurangan tenaga vaksinator itu. Pelatihan vaksinator ini melibatkan unsur TNI dan Polri, masing-masing lima personel.

“Saat adanya penambahan jumlah vaksin dengan jumlah besar dan tenaga vaksinator dari Dinas Peternakan tidak mencukupi sehingga perlu ditambahkan tenaga dari unsur TNI dan Polri,” kata Riyanto, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Menurut Riyanto, sesuai dengan arahan Kepala Satgas Penanganan PMK Pusat, yakni Kepala BPNB RI, perlu adanya keterlibatan unsur TNI dan Polri dengan cara menggelar pelatihan terlebih dulu.

The post Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Libatkan TNI-Polri untuk Jadi Vaksinator PMK appeared first on SuaraBaru.id.