Laporan yang diajukan pada Kamis (13/3/2025) ini didampingi tim kuasa hukum dari Law Firm Dr. Hendra Wijaya, ST, SH, MH, yang berlokasi di Jalan Erlangga Raya No. 41 B-C, Kota Semarang.

Diketahui, dua terlapor yakni Aurelia Friscilla Polak dan Julia Clarissa Noya juga merupakan mahasiswi UPH Jakarta. Saat ini ketiga mahasiswi tersebut tengah menjalani program magang di sebuah sekolah di Kota Semarang.

Kuasa hukum Vena, Walden Van Houten, SH, MH, mengatakan, kliennya merasa dirugikan setelah kedua terlapor merekam video secara diam-diam saat kliennya berada di kamar kost bersama pacarnya.

Video tersebut kemudian dikirimkan ke pihak kampus tanpa sepengetahuan kliennya, yang berujung pada pencabutan beasiswa serta pengeluaran diri Vena dari UPH Jakarta.

Walden menyebut, dampak dari tersebarnya video tersebut sangat besar terhadap masa depan kliennya. Tidak hanya kehilangan beasiswa, kliennya juga diharuskan mengembalikan seluruh dana bantuan pendidikan sebesar Rp 250 juta.

“Tidak hanya pencabutan beasiswa, klien kami juga diwajibkan mengembalikan seluruh beasiswa yang telah diterima selama kuliah,” terang Walden saat ditemui di Kedai Kopi Law, Jalan Seroja III, Kota Semarang.

Walden mengatakan, pihak kampus UPH Jakarta bahkan mengambil langkah lebih jauh dengan mengeluarkan Vena dari universitas. Keputusan ini membuat Vena tidak dapat mengikuti wisuda yang dijadwalkan pada Mei 2025 mendatang.

“Masa depan klien kami benar-benar terancam. Tanpa gelar sarjana dan dengan catatan akademik yang tercoreng, tentu akan sulit baginya untuk mencari pekerjaan di masa depan,” tambahnya.

Kronologi Kejadian

Kasus ini bermula pada 18 Februari 2025, ketika Vena sedang menjalani aktivitas magang di sekolah seperti biasanya. Ia tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah dan diberitahu terkait tuduhan asusila berdasarkan video yang direkam secara diam-diam.

The post Dua Mahasiswi UPH Jakarta Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Pencemaran Nama Baik appeared first on SuaraBaru.id.

Kepada awak media di Semarang, Rabu (24/1/2024), Kuasa Hukum Ahmad Priyantoro, Denny Mulder, SH, MH mengungkapkan, berawal dari pertemuan Ahmad dengan teman kuliahnya bernama Danang. Sekitar tahun 2020, Danang mengatakan ada proyek pembibitan lobster di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan dia ingin berinvestasi dalam proyek tersebut. Danang menanyakan, apakah Ahmad mempunyai kenalan di KKP?

Ahmad lalu menghubungkan Danang dengan MAW (warga Jepara) yang dikenalnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di KKP.

Selanjutnya MAW membawa Danang ke Jakarta untuk bertemu dengan pejabat yang berwenang dengan proyek tersebut.

Sepulang dari Jakarta, MAW menghubungi Ahmad dan mengatakan jika Danang tidak cocok untuk investasi di proyek tersebut, karena tidak memiliki modal mencukupi. Dia malah mengajak dan merayu agar Ahmad sendiri yang berinvestasi, dan MAW bisa membantu, karena mempunyai jaringan di KKP.

Kemudian MAW menjabarkan perihal proyek di Kementrian Kelautan dan Perikanan itu, serta peluang meraih keuntungan bila ikut berinvestasi. “Setelah menerima penjelasan, Ahmad bersedia investor tunggal dan memenuhi semua yang diminta MAW,” jelas Denny.

Hampir Rp 6 M

Ahmad pertama kali menyetor uang pada 18 Juli 2020 sebesar Rp 17 juta. Kemudian dia kembali transfer hingga berkali-kali dengan total mencapai Rp 5.917.500.000,-

Sejak KPK menangkap Eddy Prabowo (waktu itu Menteri Kelautan dan Perikanan), jual beli bibit lobster berhenti. Sehubungan dengan terhentinya proyek jual beli bibit lobster itu, Ahmad mempertanyakan kelanjutan dana yang telah dikeluarkannya.

The post Tertipu Miliaran Rupiah, Ahmad Priyantoro Laporkan MAW ke Polres Jepara appeared first on SuaraBaru.id.