Pihak BPR SMS mengaku kaget setelah adanya tuduhan telah memaksa orang mengajukan pinjaman untuk melunasi pembelian unit perumahan. Bahkan diklaim terlibat dalam rangkaian mafia tanah.

Hal itu disampaikan, Direktur Bisnis BPR SMS, Rudi Kurniawan didampingi Kuasa Hukumnya, Azis Zein kepada awak media di Semarang, Senin (13/11/2023).

Rudi mengatakan, pihaknya tidak pernah memaksa orang untuk mengajukan pinjaman. “Punya kepentingan apa kami maksa-maksa. Kami tidak pernah memaksa orang untuk mengajukan pinjaman,” ujar Rudi.

Ia menerangkan, selama ini BPR SMS memproses pinjaman debitur sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP). “Kalau ada nasabah yang mengajukan pinjaman, kami proses sesuai prosedur. Setelah dicek dan dinilai layak oleh analis kredit, baru kredit bisa dicairkan,” ungkap Rudi.

Rudi menyatakan bahwa BPR SMS tidak ada kaitannya dengan gugatan di pengadilan seperti yang diajukan Aditya Tri Hidayat melawan delapan penghuni rumah Perumahan Madinah Alam Persada.

Ia menjelaskan, bahwa dahulu pemilik sertifikat perumahan adalah Slamet Riyadi pernah mengajukan pinjaman ke BPR, namun itu sudah lunas pada 2021 dan agunan berupa sertifikat tanah sudah dikembalikan. “Sudah selesai, kami tidak ada hubungannya lagi dengan gugatan sengketa perumahan tersebut,” tuturnya.

Sementara Kuasa hukum BPR SMS, Azis Zein dengan tegas membantah jika kliennya (BPR SMS) terlibat dalam rangkaian mafia tanah. Ia merasa heran mengapa ada pihak-pihak yang mencatut nama kliennya untuk hal-hal yang tidak baik.

“Saya heran mengapa ada pihak-pihak yang mencatut nama kliennya, untuk hal-hal yang tidak baik,” tukasnya.

Azis menegaskan bahwa BPR SMS tidak ada hubungan dengan Aditya Tri Hidayat, Agung Setiyowardhani, maupun Cik Lani yang disebut memaksa orang untuk mengajukan pinjaman di BPR.

Azis menambahkan, bahwa mencatut nama itu sangat merugikan. “Kami mengimbau pihak yang mencatut nama BPR SMS supaya sadar. Karena mencatut nama sangatlah merugikan,” tandas Aziz.

Azis menyebut, pihaknya akan berdiskusi dengan manajemen BPR SMS untuk menentukan langkah selanjutnya.

Ning S

The post Namanya Dicatut dalam Sengketa Kasus Perumahan Madinah Alam Persada, BPR SMS Beri Klarifikasi appeared first on SuaraBaru.id.

Warga tersebut mengadu karena merasa bukan sebagai anggota partai politik, namun namanya tercantum di SIPOL.

Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin mengatakan, jumlah warga yang menyampaikan pengaduan ke Bawaslu di Jateng terus bertambah. Hingga Selasa (6/9/ 2022), jumlah warga yang menyampaikan pengaduan sebanyak 122 orang. Mereka tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan jumlah bervariasi.

Diketahui, partai politik yang mencantumkan nama warga tersebut bervariasi. Sementara itu profesi dan pekerjaan warga yang menyampaikan pengaduan juga bervariasi. Mereka ada yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota kepolisian dan swasta.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama 35 Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah telah membuka posko pengaduan dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Posko ini dibuka secara online. Warga bisa mengecek keanggotaan partai politik melalui website infopemilu.kpu.go.id.

“Jika nama warga tercantum di SIPOL, tapi warga tersebut merasa bukan sebagai anggota parpol, maka bisa mengadu ke Bawaslu Jawa Tengah. Pengaduan bisa melalui link https://bit.ly/poskoaduanbawaslujtg,” kata Rofiuddin, Selasa (6/9/2022).

Menurutnya, warga juga bisa menyampaikan pengaduan/laporan secara langsung di kantor Bawaslu Provinsi maupun kantor Bawaslu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Atas adanya pengaduan dari warga, Bawaslu Jawa Tengah telah menyampaikan saran perbaikan ke KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/kota. Bawaslu Jateng meminta agar KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Disampaikan, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik sejak 16 Agustus hingga 6 September 2022. Pada 7 hingga 8 September 2022, KPU kabupaten/kota akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik kepada KPU Provinsi.

“Bawaslu Jawa Tengah akan terus melakukan pengawasan dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik,” ujarnya.

Bawaslu Jateng juga berharap publik terus menerus ikut mengawasi tahapan Pemilu 2024.

Ning Suparningsih

The post Namanya Dicatut, Warga yang Mengadu ke Bawaslu Jateng Bertambah appeared first on SuaraBaru.id.

Padahal, mereka merasa bukan sebagai anggota partai politik. Mereka mengetahui telah dicatut sebagai anggota partai politik setelah mengecek dalam aplikasi milik KPU. Nama mereka masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Karena merasa tidak pernah menjadi anggota suatu partai politik, mereka kemudian mengadu ke Bawaslu Jawa Tengah.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi bersama dengan 35 Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah telah membuka posko pengaduan dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik.

Posko ini dibuka secara online melalui link https://bit.ly/poskoaduanbawaslujtg. Warga juga bisa menyampaikan pengaduan/laporan secara langsung di kantor Bawaslu Provinsi maupun kantor Bawaslu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Anggota Bawaslu Jateng, Rofiuddin mengatakan, sejak dibuka awal Agustus hingga kini sudah ada 80 warga yang mengadu. Mereka tersebar di berbagai kabupaten/kota se-Jateng.

“Selain menerima pengaduan, Bawaslu Jateng juga mengintruksikan ke seluruh jajarannya untuk mengecek keanggotaan partai politik. Dari pengecekan itu ditemukan adanya 13 staf dan pegawai Bawaslu Jateng yang nama dan NIK-nya ada di SIPOL,” ungkap Rofiuddin, Rabu (31/8/2022).

Atas persoalan ini, Bawaslu Jateng dan Bawaslu kabupaten/kota sudah melakukan proses sesuai ketentuan. Setelah memastikan kebenaran atas aduan, Bawaslu Jateng menyampaikan saran perbaikan ke KPU di kabupaten/kota.

Pihaknya berharap proses verifikasi administrasi partai politik yang saat ini masih berlangsung bisa berjalan sesuai ketentuan. “Anggota parpol yang tidak memenuhi syarat harus dicoret. Begitu juga sebaliknya, anggota parpol yang benar-benar memenuhi syarat tidak boleh dicoret,” ujarnya.

“Bagi masyarakat yang membaca berita ini juga bisa mengecek keanggotaan parpol melalui website yang dibuat KPU: infopemilu.kpu.go.id. Jika ada yang merasa bukan atau tidak pernah menjadi anggota partai politik, tapi tercantum sebagai anggota partai politik, maka bisa melapor atau mengadu ke Bawaslu Provinsi Jateng maupun Bawaslu kabupaten/kota,” terangnya.

Disampaikan bahwa Bawaslu Jateng akan terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan proses verifikasi calon peserta Pemilu, sesuai dengan aturan yang ada.

Ning Suparningsih

The post Dicatut Parpol, 80 Warga Mengadu ke Bawaslu di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.