Aksi tersebut salah satunya sebagai bentuk protes atas aksi penyiraman air keras yang dilakukan TNI kepada aktivis KontraS, Andrie Yunus, di Jakarta pada 12 Maret 2026 lalu.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.

“Turunkan Prabowo-Gibran,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando di depan Markas Kodim 0733 Semarang.

Kemudian, mahasiswa juga menyuarakan desakan agar Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulkan perkara Nomor 157/PUU-XXIII/2025.

Tuntutannya yakni, agar ada penarikan militer dari jabatan sipil serta ruang sipil. Lalu meminta pengusutan tuntas kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus berikut aktor di balik layar.

Tuntutan beruntun lainnya, yakni agar ada reformasi kewenangan peradilan militer, pencopotan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, penghentian represi militer terhadap sipil, serta permintaan maaf dari Presiden dan Panglima TNI.

“Kembalikan TNI ke barak,” kata massa serentak.

Soroti MBG dan Kopdes Merah Putih

Salah satu orator, dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Septia Linasari, mengatakan, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan Prabowo-Gibran yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sistemik.

Sebagai contoh, program yang dinamai Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu evaluasi menyeluruh. Oleh karena ada kesalahan pada tataran operasional dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar bila tidak segera dibenahi.

Selain itu, Septia juga menyoroti program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang tengah berjalan.

Program itu, kata dia, harus dikaji ulang dari sisi manfaat dan efisiensi. Ini juga meliha tkondisi anggaran negara yang masih terbebani subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Skala prioritas harus jelas. Jangan sampai kebijakan yang ada justru menimbulkan masalah baru yang bersifat sistemik,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan langkah awal untuk menekan pemerintah dan lembaga terkait.

Mahasiswa juga siap menempuh langkah lanjutan seperti pengajuan judicial review. Terkhusus terkait isu peradilan militer.

“Bila tidak direspons, kami akan melanjutkan dengan langkah hukum atau upaya lain,” ucapnya (*)

DA

The post Teriakan ‘Turunkan Prabowo-Gibran’ dan ‘Kembalikan TNI ke Barak’ Menggema di Depan Kodim Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Ratusan korban Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) melakukan orasi di depan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu 1 Maret 2026.

Mereka menuntut pengembalian dana dari koperasi, serta mendesak kepolisian mengusut tuntas aktor utama di balik dugaan penipuan yang merugikan mereka hingga miliaran rupiah.

Aksi tersebut diikuti korban dari berbagai daerah, baik dari Jawa Tengah maupun luar provinsi seperti Surabaya, Jember, Blitar, Tulungagung, dan Kediri. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan keadilan serta desakan agar kasus BLN segera diselesaikan secara transparan dan menyeluruh.

Dalam orasinya, para korban menyampaikan kekecewaan karena hingga kini belum ada kepastian terkait pengembalian dana. Mereka mengaku telah menunggu selama bertahun-tahun, namun hanya menerima janji tanpa realisasi dari pihak koperasi.

Salah satu korban asal Semarang, Agus Suryanto, mengatakan dirinya mengalami kerugian besar setelah bergabung dengan koperasi tersebut. Ia menilai tidak ada itikad baik dari pengelola untuk mengembalikan dana anggota.

“Sudah lebih dari satu tahun kami hanya diberi janji. Sampai sekarang tidak ada kejelasan pengembalian dana,” katanya.

Para korban juga mendesak kepolisian untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Komisi III DPR RI serta mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi otak di balik kasus tersebut. Mereka menilai penanganan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus menyasar aktor utama.

Selain itu, massa menyoroti dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan. Mereka mencurigai adanya aliran dana ke rekening di luar koperasi, seperti yayasan maupun perusahaan tertentu, yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme koperasi.

Kesaksian memilukan disampaikan Sukardi, warga Semarang, yang mengaku mengalami kerugian hingga Rp1,5 miliar setelah bergabung pada Februari 2025. Dia menyebut koperasi tersebut berhenti beroperasi hanya sebulan setelah dirinya bergabung.

“Saya masuk Februari, Maret sudah tutup (bledos). Tidak ada pengembalian sama sekali,” kata Sukardi.

Ia mengungkap, awalnya dirinya tergiur setelah didatangi seorang mentor yang meyakinkan untuk berinvestasi. Bahkan, ia disarankan mengajukan pinjaman bank dengan jaminan rumah demi mengikuti program tersebut.

“Saya sampai pinjam ke bank, jaminannya rumah. Semua difasilitasi mentor, diantar sampai pengajuan. Tapi setelah BLN tutup, mentornya hilang,” ucapnya.

Menurut Sukardi, dana yang ia setorkan ditransfer ke rekening yang disebut milik BLN dengan iming-iming keuntungan berlipat dalam dua tahun.

“Dijanjikan Rp100 juta jadi Rp200 juta dalam dua tahun. Tapi kenyataannya tidak ada sama sekali,” katanya.

Akibatnya, ia kini harus menanggung beban utang yang membengkak hingga sekitar Rp2,4 miliar. Untuk memenuhi kewajiban cicilan, ia terpaksa menjual aset yang dimiliki sedikit demi sedikit.

“Setiap bulan saya menangis, jual aset sedikit-sedikit untuk bayar bank,” katanya.

Ia juga menyoroti tidak adanya kepastian dari pihak koperasi meski telah berulang kali dijanjikan pencairan dana sejak Maret 2025.

“Kalau memang tidak ada uang, bilang tidak ada. Tapi kalau ada, kembalikan. Jangan hanya janji,” ucap dia.

Lebih jauh, Sukardi menyebut tekanan ekonomi dan psikologis yang dialami para korban cukup berat. Dia mengatakan, sedikitnya 27 anggota koperasi dilaporkan meninggal dunia.

“Sudah ada sekitar 27 anggota yang meninggal. Ini yang membuat kami semakin terpukul,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, massa meminta aparat kepolisian bertindak tegas dan mempercepat proses penyelidikan, termasuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga berkaitan dengan aliran dana para anggota.

Para korban menilai kasus ini sebagai kejahatan yang terstruktur dan melibatkan jaringan tertentu. Mereka khawatir jika tidak segera dituntaskan, praktik serupa akan kembali terjadi dan menimbulkan korban baru.

Karena itu, mereka mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar pihak di tingkat bawah, tetapi juga mengungkap aktor utama yang dianggap paling bertanggung jawab atas kerugian ribuan anggota koperasi BLN. (*)

Diaz A Abidin

The post Dugaan Penipuan Koperasi BLN, Anggota Desak Polisi Usut Tuntas Aktor Utama appeared first on SuaraBaru.id.

Sekitar 28 anggota HMI datang dengan atribut berupa bendera merah putih dan bendera HMI. Mereka menggunakan dua unit mobil angkot untuk menuju pendapa, kemudian diarahkan masuk ke ruang pringgitan.

Di ruang pringgitan, rombongan HMI disambut langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Dandim, dan Kapolres Kudus. Menariknya, audiensi digelar dengan suasana lesehan di lantai, meski kursi telah disiapkan oleh panitia.

Koordinator Lapangan, Muhammad Arya Luqmansyah, menjelaskan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan meliputi isu daerah hingga nasional.

Salah satunya, menuntut adanya reformasi di tubuh Polri. Menurutnya, Affan Kurniawan yang menjadi korban meninggal karena ditabrak rantis brimob menjadi catatan bahwa represifnya aparat harus dihentikan. Selain itu, mereka juga menilai perilaku anggota yang tidak pantas memicu amarah masyarakat hingga membuat kondisi seperti saat ini.

HMI menginginkan DPR RI diisi oleh orang yang berkompeten. Tak hanya itu, mereka juga turut menyuarakan perihal penetapan RUU Perampasan Aset yang mendesak untuk disahkan. ”Pemkab harus menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat, harus ada reformasi di Polri dan DPR RI,” terangnya.

Untuk isu lokal, massa HMI juga menyoroti kasus penyimpangan seksual di Kudus yang sempat mencuat, mengkritisi kerusakan infrastruktur daerah, seperti trotoar, jalan, dan taman yang dinilai perlu segera diperbaiki.

“Pemkab harus menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat. Reformasi di Polri dan DPR RI adalah hal mendesak,” tegas Arya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kudus bersama jajaran Forkopimda menyampaikan komitmennya untuk mendengar dan menindaklanjuti semua aspirasi mahasiswa.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada HMI. Sebagai bupati, saya berjanji akan berusaha merealisasikan tuntutan yang telah disampaikan,” ujar Sam’ani Intakoris.

Setelah berlangsung sekitar satu setengah jam, audiensi ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama antara HMI dan Forkopimda. Usai kegiatan, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Ali Bustomi

The post HMI Kudus Batalkan Aksi Demo, Pilih Audiensi Bersama Bupati dan Forkopimda appeared first on SuaraBaru.id.

The post Usai Demo di Jakarta, Honorer Non-Data Base Brebes Berpotensi Diangkat ASN PPPK appeared first on SuaraBaru.id.

Para sopir yang sedianya melakukan aksi di gedung DPRD Kudus, beralih ke Terminal Induk Jati Kudus untuk menghadiri audiensi yang bertajuk ‘ngopj bareng Kapolres Kudus’.

Meski bukan berlabel aksi unjuk rasa, namun para sopir tetap mrmbawa truk-truk mereka ke lokasi audiensi. Mereka bergerak dari arah Kecamatan Bae, menuju Terminal Induk yang berlokasi di Kecamatan Jati.

Baca juga: Ratusan Truk Siap Kepung DPRD Kudus, Sopir Tuntut Revisi Aturan ODOL!

Iring-iringan truk tersebut berjalan pelan di sepanjang jalan protokol Kabupaten Kudus. Meski dikawal mobil Patwal Polres Kudus, tak urung iring-iringan truk yang berjalan pelan ini membuat ruas jalan yang dilewati macet total.

Sesampainya di kawasan terminal, para sopir kemudian memarkirkan kendaraan di sepanjang jalan lingkar sekitar terminal.

Acara ngopi bareng sendiri merupakan respon Kapolres Kudus dalam rangka menanggapi rencana aksi para sopir truk ODOL yang sedianya akan dilaksanakan tiga hari berturut-turut.

Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut revisi aturan mengenai truk ODOL.

Untuk menghindari terganggunya ketertiban umum, aksi demo diganti dengan acara audiensi yang digelar di depan Terminal Induk Jati.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo hingga Bupati Kudus Sam’ani Intakoris. Hingga berita ini diturunkan, acara masih berlangsung.

Ali Bustomi

The post Batal Demo, Truk-Truk ODOL Tetap Macetkan Jalanan Kota Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Unjuk rasa dilakukan sebagai protes terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang mereka alami, termasuk kebijakan pemotongan infaq 2,5 persen dari gaji karyawan yang dinilai tidak transparan, hingga gaji dibawah UMR. Lebih dari 25 karyawan RSI terlibat dalam aksi tersebut

Koordinator aksi, Syaifullah, menyatakan, aksi ini digelar untuk memperjuangkan hak-hak karyawan yang selama ini dinilai diabaikan oleh yayasan. Dia menyebut, pemotongan infaq tersebut tidak pernah disosialisasikan secara resmi kepada karyawan dan dilakukan tanpa persetujuan.

“Pemotongan infaq itu kami tolak. Tidak ada penjelasan untuk apa dan ke mana uang itu disalurkan. Kami merasa diperlakukan tidak adil,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya membatalkan pungutan infaq 2,5 persen kepada karyawan, membayar penuh hak-hak karyawan tanpa pemotongan yang tidak jelas, merombak total kepengurusan Yayasan RSI NTB.

“Membayar hak karyawan seperti upah lembur dan insentif secara utuh, menyesuaikan gaji karyawan RSI NTB agar setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan mengusut aliran dana hasil pemotongan gaji karyawan,” kata Syaifullah.

Melalui aksi ini, para karyawan RSI NTB berharap agar Disnaker Kota Mataram ikut memediasi dan mendorong penyelesaian menyeluruh terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan Yayasan RSI NTB.

“Ini bukan sekadar soal infaq. Ini soal keadilan dan transparansi. Kami hanya ingin hak kami dipenuhi, bukan dijadikan objek pemotongan sepihak,” tandas Syaifullah.

Spanduk-spanduk bernada tajam dibentangkan, antara lain bertuliskan “Hak Pekerja adalah Kewajiban”, “Potong Infaq Karyawan Buat Bayar Hutang?”, “Bayar Penuh Hak Kami, atau Kami Tuntut Sampai Akhirat!”, “Kembalikan Yayasan RSI NTB ke Tangan yang Tepat”, dan “Usut Dana Yayasan, Sekarang!”.

Disebutkan, bahwa masalah pemotongan infaq bukan satu-satunya polemik yang menjerat Yayasan RSI NTB. Menurut Syaifullah, sebelumnya yayasan ini juga tersandung persoalan utang kepada kontraktor proyek pembangunan yang hingga kini belum diselesaikan.

The post Ratusan Karyawan Demo Disnaker Mataram, Tuntut Hapus Potongan Infaq Yayasan RSI-Bayar Hak Pekerja appeared first on SuaraBaru.id.

Ratusan masa nelayan Kota Tegal tiba-tiba merangsek saat ada acara diskusi Focus Group Discussion (FGD) di Aula yang sedang berlangsung di PPP Jongor. Tak pelak para narasumber dan peserta diskusi tak bisa berbuat banyak saat massa merangsek masuk dengan membawa poster berbagai tulisan menolak PIT.

Perwakilan pemilik kapal nelayan Kota Tegal, Tegar Prasetyo menuntut sistem PIT dibatalkan. Alasannya PIT tidak memihak terhadap nelayan. Sebaliknya PIT menyusahkan nelayan.

“PIT bisa menjadi akan KKN sebab diadakan sistem kuota, yaitu orang yang bermodal besar terutama investor asing bisa membeli kuota atau sistem jual beli kuota secara ilegal,” ucap Tegar.

Tegar minta zonasi dibebaskan, minimal berdampingan antara 711 dan 712. Tuntutan kedua masalah BBM agar ada harga khusus untuk nelayan. Selanjutnya Tegar minta supaya sanksi denda dihapuskan. “Karena denda 1.000 persen itu sangat memberatkan, mencekik nelayan. Kami nelayan Kota Tegal dan sekitarnya menolak PIT,” pekik Tegar.

Kepala Kantor PPP Jongor Kota Tegal, Tuti Suprianti menyampaikan, sebenarnya kegiatan ini dari Biro Isda Provinsi Jawa Tengah terkait berkelanjutan dari PIT.

Hal tersebut kata Tuti memang merupakan yang riskan karena tuntutan dari nelayan belum klop dengan kebijakan dari Kementrian Kelautan. “Kami hanya kebetulan ketempatan lokasinya di PPP Jongor,” ujarnya.

Menurut Tuti aspirasi nelayan tersebut sudah lama disampaikan, tetapi dari pemerintah pusat belum ada tindak lanjut atas tuntutan mereka. “Itu mungkin pemicunya. Kami tidak menyangka ada aksi ini. Karena pembahasannya terkait PIT yang salah satu narasumber dari Staf Kementrian Kelautan. Jadi mereka spontan,” ucap Tuti.

Hal senada disampaikan dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Fendiawan Isiantoro, yang mengaku kaget kedatangan ratusan nelayan yang tiba-tiba datang saat berlangsung acara FGD.

Merespon aksi massa, menurut Fendiawan tidak apa-apa, meskipun merasa kaget. “Kita terima keluhan mereka dan mudah-mudahan cepat direspon pemerintah agar para nelayan bisa melaut,” tutup Fendiawan.

Aksi masa nelayan mereda dan membubarkan diri dengan tertib setelah ditemui oleh Kepala Kantor PPP Jongor Kota Tegal, Tuti Suprianti bersama Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Fendiawan Isiantoro. Sepanjang aksi masa nelayan mendapat pengawalan dari jajaran Polres Tegal Kota.

Sutrisno

The post Ratusan Nelayan Kota Tegal Geruduk Kantor PPP Jongor Tolak PIT appeared first on SuaraBaru.id.

Keputusan MK yang dimaksud yakni Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pencalonan kepala daerah, dan juga putusan Nomor 70 PUU-XXII/2024 tentang syarat batas usia calon kepala daerah melalui RUU Pilkada.

GMNI Jateng menginstruksikan kader dan anggota di Jawa untuk mengawal keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70 PUU-XXII/2024.

Sekretaris DPD GMNI Jateng, Yoga Bachtiar mrngatakan, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sekalipun, yakni tidak dapat mengubah keputusan MK.

Pihaknya menyatakan, tindakan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menganulir putusan MK melalui RUU Pilkada itu dinilai pembangkangan terhadap konstitusi.

“Kalau ini dilakukan, ada pembangkangan konstitusi. Ini semua sudah salah kaprah, menurut saya, tindakan DPR yang mendadak merevisi UU Pilkada adalah pembangkangan konstitusi yang luar biasa,” tegas Yoga, Kamis 22 Agustus 2024.

Atas protes itu, DPD GMNI Jateng mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70 PUU-XXII/2024.

“Selain itu, kami mendesak DPR RI untuk menjaga arwah demokrasi. Dan mendesak KPU RI untuk mengeluarkan PKPU sesuai dengan keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024,” kata dia.

Desakan ini agar DPR RI tidak melakukan pengesahan RUU Pilkada. Jika RUU disahkan, pihaknya menggaungkan boikot Pilkada serentak 2024.

“Tak hanya boikot Pilkada serentak, namun kami juga akan melakukan demo besar-besaran,” kata dia.

Diaz Abidin

The post Ancaman GMNI Jateng Boikot Pilkada bila DPR RI Membangkang Keputusan MK appeared first on SuaraBaru.id.

Arif Samsudin, kuasa hukum aksi demonstrasi di Semarang membenarkan adanya mahasiswa yang terluka saat aksi demo menolak dinasti politik Jokowi itu. Arif tak secara rinci, menyebut jumlah mahasiswa yang terluka.

“Mereka dievakuasi ke RS PKU Roemani Semarang. Sebagian dibawa ke UKS SMKN 4,” kata dia kepada awak media.

Pantauan di lapangan sebelumnya, tampak seorang mahasiswa pingsan usai berlarian menghindari gas air mata. Dia ditolong oleh rekan-rekannya yang lain.

Arif melanjutkan, kericuhan pada aksi demonstrasi itu bermula saat gabungan mahasiswa pelahan ingin masuk ke dalam kompleks gedung DPRD.

Mereka diadang oleh polisi yang berjaga di pintu gerbang sisi Barat itu.

“Sampai akhirnya bisa masuk. Sebelum itu ada satu orang mahasiswa yang diciduk sama polisi. Kita sekarang masih coba tracking bagaimana kondisinya,” kata Arif.

Mulanya, kata dia, aksi demontrasi berjalan tertib. Alasan mahasiswa ingin masuk hanya berniat simbolis menyegel gerbang DPRD.

Hal itu, lanjutnya, sebagai bentuk protes atas sikap DPR RI yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Rencana dari masa aksi adalah kita ingin masuk ke halaman gedung DPRD Jateng. Lalu buat aksi simbolik untuk menyegel DPRD. Aksi ini sebagai bentuk bahwa hati nurani DPR telah mati kemudian tidak ada keberpihakan kepada rakyat. Setelah itu kita ada rencana untuk bikin sidang rakyat di situ,” ucap Arif.

Sebelumnya, aksi massa dipukul mundur kepolisian dengan tembakan beberapa kali gas air mata sekira pukul 13.30 WIB.

Polisi dengan motor trail, juga mengejar mahasiswa hingga sampai Jalan Imam Bardjo, depan Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Pleburan.

Hingga sore, jelang pukul 16.45 WIB, belum tampak lagi aksi massa yang berkumpul di sekitar Gedung DPRD Jateng.

Diaz Abidin

The post Demo di DPRD Jateng Semarang Ricuh, Sejumlah Mahasiswa Dilarikan ke Rumah Sakit, Satu Ditangkap appeared first on SuaraBaru.id.

Konsentrasi gabungan mahasiswa yang berorasi di sisi pintu sebelah Barat Gedung DPRD Jawa Tengah, terpecah oleh tembakan gas air mata.

Tembakan gas air mata yang dilepaskan polisi terdengar beberapa kali itu, sekira pukul 13.30 WIB.

Massa yang awalnya menduduki area dekat denga Taman Indonesia Kaya itu bubar.

Konsentrasi mahasiswa belum tampak kembali di posisi semula mereka hingga pukul 14.00 WIB.

Untuk diketahui ribuan mahasiswa melakukan di depan Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan DPRD setempat, Jalan Pahlawan, sejak tengah hari.

Mereka kemudian bergerak ke arah Barat, di area sekitar Taman Indonesia Kaya.

Mahasiswa menuju di gerbang sisi Barat DPRD Kota Semarang, untuk melanjutkan orasi mereka.

Salah seorang orator dari mahasiswa, mengatakan, aksi mereka untuk menjemput kemenangan-kemenangan kecil.

Mereka berorasi ingin melawan politik dinasti yang dituduhkan ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Hancurkan Raja Jawa,” kata salah seorang orator.

Dalam orasinya, mahasiswa meminta rekan-rekannya agar tidak terprovokasi.

“Hati-hati provokasi. Tuhan menghadiahkan mendung siang ini, untuk aksi hari ini,” kata orator.

Sementara itu, petugas kepolisian tampak berjaga dari dalam gedung DPRD Jawa Tengah.

Diaz Abidin

The post Dor, Demo Mahasiswa di Semarang Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata appeared first on SuaraBaru.id.