“Penambahan lima kursi dari empat kabupaten tersebut, karena jumlah pemilihnya sebanyak 1 juta orang. Dan, berdasarkan  Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro  di sela-sela Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan (dapil) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten di wilayah eks Karesidenan Kedu di Mungkid, Sawitan, Kabupaten Magelang.

Paulus mengatakan, meskipun terjadi penambahan alokasi anggota DPRD di empat  kabupaten tersebut, tidak merubah penataan dapil untuk anggota DPRD Provinsi dan DPR RI.
Menurutnya, jika  mengubah dapil, akan ada banyak konsekuensi yang didapatkan.Seperti akan membuat pejabat DPRD yang sekarang mengalami kesulitan. Khususnya terkait hubungan dapil yang sudah dibangun.

Ia menambahkan, pihaknya melakukan sosialisasi di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah secara bertahap dan dilakukan di enam wilayah eks karesidenan.

“Untuk wilayah eks Karesidenan Kedu ini, merupakan kelima kalinya KPU Provinsi Jawa Tengah melalukan sosialisasi Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan (dapil) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten,” katanya.

Ia menambahkan, terkait dengan daftar pemilih sementara (DPS) hingga saat ini masih dalam tahap perekapan di tingkat kecamatan di masing-masing kabupaten/kota dan  belum sampai di provinsi.

Namun, berdasarkan dari hasil  pencocokan dan penelitian (coklit) beberapa waktu lalu  ada sekitar  28,5 juta lebih  daftar pemilih sementara. Jumlah  tersebut tersebar di 117.185 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di 35 kabupaten/kota se- Jawa Tengah.

Paulus menjelaskan, hingga kini belum terlalu banyak permintaan untuk menjadikan TPS lokasi khusus. Namun,  pihaknya saat ini baru memroses permintaan sekitar 180 TPS khusus.

“Ada beberapa TPS lokasi khusus yang ditawarkan seperti di pondok pesantren, asrama, perguruan tinggi, pabrik, maupun lembaga pemasyarakatan,” ujarnya,

Sementara itu,Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi Jateng Putnawati mengatakan, di Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2024 mendatang terdapau 10 dapil  DPR Pusat dengan alokasi sebanyak 77 kursi.

“ Untuk  Dapil Jateng 1 ada delapan kursi, Dapil Jateng 2 ada tujuh kursi, Dapil Jateng 3 ada sembilan kursi, dan Dapil Jateng 4 ada tujuh kursi,” katanya.

Ia menambahkan, untuk Dapil Jateng 5 dengan alokasi delapan kursi, Dapil Kateng 6 ada delapan kursi, Dapil Jateng 7 ada tujuh kursi, Dapil Jateng 8 ada delapan kursi. Sedangkan, Dapil Jateng 9 ada delapan kursi, dan Dapil Jateng 10 ada tujuh kursi.

Menurutnya,  dalam menyusun dapil tersebut , masing-masing partai politik harus mempunyai keterwakilan  kaum  perempuan sebanyak 30 persen dan sifatnya wajib.

Dia mencontohkan, Kabupaten Magelang dari 50 kursi baru terpenuhi sebanyak 14 persen,  yakni baru ada tujuh orang perempuan yang menjadi wakil rakyat. Sementara di DPRD Kota Magelang dengan jumlah total wakil rakyatnya sebanyak 25 orang, keterwakilan perempuan  baru mencapai 24 persen, yakni sebanyak enam orang.  W. Cahyono

The post Alokasi Kursi DPRD 4 Kabupaten di Jateng Bertambah Jadi 50 Kursi appeared first on SuaraBaru.id.

Ketujuh asas itu, persamaan suara, menganut sistem pemilu proporsional, asas proporsionalitas, keutuhan wilayah, kesamaan wilayah, kohesi dan kontinuitas. Selain itu, setiap daerah pemilihan dialokasikan minimal tiga kursi, dan maksimal 12 kursi.

Ketua Bawaslu Grobogan, Fitria Nita Witanti menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat imbauan kepada KPU Grobogan, dalam rangka pencegahan penyimpangan pemilu dan pemantauan tahapan penyiapan dapil, dan alokasi kursi anggota DPRD pada Pemilu 2024.

BACA JUGA: Polri Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk Masyarakat Wilayah Jakarta Selatan

”Kami telah kirimkan surat imbauan ke KPU Grobogan, sebagai wujud pencegahan dari Bawaslu. Harapan kami, KPU Kabupaten Grobogan dapat memperhatikan poin-poin yang telah kami sampaikan itu dalam penyusunan Dapil,” terangnya.

Lebih lanjut Fitria menyampaikan, Bawaslu juga membuat laporan masyarakat, pengaduan, komentar dan tanggapan masyarakat, pada tahap penyiapan Dapil ini.

Laporan, komentar atau tanggapan dapat disampaikan secara online melalui tautan https://bit.ly/LaporMaslugan Dapil atau dengan mendatangi langsung kantor Bawaslu Grobogan.

BACA JUGA: Kapolri Mutasi 473 Personel, 7 Diantaranya Kapolda

Sebagaimana diketahui, KPU Kabupaten Grobogan telah mengumumkan susunan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2024, dan telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, bahwa Kabupaten Grobogan total perolehan 50 kursi pada Pemilu 2024 dan lima dapil.

”Ayo awasi bersama Pemilu 2024. Kami mengajak warga Grobogan untuk mengawasi bersama tahapan pemilu 2024, termasuk tahapan penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihannya,” pungkasnya.

Tya Wiedya

The post Bawaslu Grobogan Ingatkan Tujuh Prinsip Persiapan Daerah Pemilihan Alokasi Kursi Anggota DPRD appeared first on SuaraBaru.id.