Ada dua topik menarik yang menjadi diskusi dalam kegiatan Sinau Bareng kali ini, yaitu tentang strategi corporate branding Kementerian Hukum dan HAM, serta Ketentuan Surat Jaminan sebagai pemberian program integrasi sosial bagi narapidana.

Kepala Bapas Semarang, Sarwito saat membuka kegiatan menyampaikan, kegiatan Sinau Bareng merupakan upaya Bapas Semarang dalam mewujudkan corporate university di lingkungan Bapas Semarang. Dengan Sinau Bareng diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta kompetensi petugas.

“Kegiatan ini sebagai sarana transfer knowledge pegawai yang telah mengikuti diklat, sehingga pengetahuan dan informasi yang didapat saat diklat dapat diketahui oleh seluruh petugas. Yang tak kalah penting, kegiatan sinau bareng menjadi sarana menyamakan frekuensi dan persepsi petugas Bapas Semarang,” terang Sarwito.

Sarwito menekankan kepada seluruh jajaran tentang 3 kunci sukses Pemasyarakatan + 1, yaitu back to basic sebagaimana arahan Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

“Dalam setiap melaksanakan tugas dan mengambil keputusan, jangan sampai lepas dari aturan dan SOP yang ada. Dengan melaksanakan setiap aturan, tidak hanya menyelamatkan organisasi, namun juga menyelamatkan kita sendiri,” tegasnya.

Beni Puspito, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Semarang menjadi pematik materi pertama pada kegiatan kali ini. Diketahui, Beni telah mengikuti kegiatan pelatihan kehumasan dan corporate branding yang dilaksanakan di Badiklat Hukum dan HAM Jateng selama 9 hari pada bulan Juni 2024.

Sebagai bentuk aktualisasi hasil pelatihan, Beni mengusulkan untuk lebih mengenalkan masyarakat terhadap Kementerian Hukum dan ham melalui corporate branding penggunaan warna dasar pada setiap pembuatan konten di laman maupun media sosial, dengan menggunakan warna dari logo pengayoman Kemenkumham.

Sementara itu dalam diskusi tentang surat jaminan sebagai sarat pemberian program integrasi sosial narapidana diawali dengan pemaparan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Semarang, Puguh Setyawan Jhody.

“Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian program integrasi sosial bagi narapidana adalah surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa. Hal ini diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022,” ungkap Puguh.

Para pegawai tampak antusias dalam mengikuti kegiatan sinau bareng ini. Mereka aktif memberikan pendapat dan masukan dalam kegiatan.

Agus, Kaur Kepegawaian berharap kegiatan sinau bareng ini akan terus berlanjut dengan materi-materi pembahasan yang semakin berkembang dan menarik.

Ning S

The post Gelar Sinau Bareng, Bapas Semarang Diskusikan Dua Topik Menarik appeared first on SuaraBaru.id.

Di Kanwil Kemenkumham Jateng sendiri, program tersebut telah berjalan dengan baik, namun Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin meminta penerapan Corporate University lebih dimaksimalkan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi Pembina Apel di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jaateng, Senin (7/2/2022). “Saya mau mengajak dan mengingatkan kembali tentang Corporate University,” ujar Yuspahruddin.

Dia kemudian mencontohkan beberapa perusahaan nasional dan Internasional yang telah berhasil mengembangkan Corporate University.

Yuspahruddin menilai apa yang dilakukan jajaran sudah baik, dalam hal ini dengan menyertakan para penyuluh hukum untuk menjadi Pembina Apel. Pada kesempatan itu penyuluh hukum bisa mentransfer ilmu mereka saat memberikan amanat.

“Kita sudah bagus, sudah mengatur jadwal Pembina Apel. Itu salah satu bentuk Corporate University,” pujinya.

Yuspahruddin berharap bukan hanya penyuluh hukum yang terlibat dalam melakukan Knowledge Sharing, tapi juga para Pejabat Administrasi lainnya

“Oleh karena itu dalam Corporate University, saya mengajak semuanya, baik Pejabat Administrator, Kepala Divisi, Pejabat Fungsional, untuk setiap ada aturan baru, regulasi baru agar Pejabat Administrator yang bertugas (berwenang) membuat power point. Simpulkan apa itu, kemudian nanti disampaikan, boleh jadi ketika menjadi Pembina Apel atau dalam forum tersendiri,” tuturnya.

“Nantinya hasil itu juga disampaikan berjenjang hingga sampai tingkat pelaksana,” sambungnya

Tidak hanya itu, Yuspahruddin juga meminta semua pegawai agar memahami terhadap semua perubahan regulasi, apalagi yang berkaitan dengan Kemenkumham. Ditambah tidak ada lagi pemahaman sektoral, tidak ada pengkotak-kotakan pengetahuan, semua wajib mengerti apa yang menjadi kebijakan Kemenkumham.

Pada kesempatan ini Yuspahruddin mengusulkan adanya pertemuan baik secara online maupun langsung yang memediasi transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain, di Kanwil Kemenkumham Jateng.

“Malu, kita kantornya Kementerian Hukum dan HAM tapi kita tidak tahu tentang peraturan. Pmpinan harus tahu dan menjadi mentor bagi pegawai yang lain,” ujarnya menekankan.

Yuspahruddin juga mengingatkan jajarannya untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, mengingat kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat.

Hadir dalam apel secara langsung, Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Keimigrasian Santosa, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi, Pejabat Administrasi dan Fungsional, serta para pegawai, dan PPNKM. Sedangkan untuk pegawai lainnya mengikuti apel secara virtual.

Ning

The post Kakanwil Minta Penerapan Corporate University Dimaksimalkan appeared first on SuaraBaru.id.