Hal itu dilakukan dengan edukasi bertema ‘Digital Financial Literacy’ kepada ratusan pelaku UMKM di Kabupaten Tegal, Kamis (7/8/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dan Direktur Operations BTN, I Nyoman Sugiri Yasa.

Direktur Operations BTN, I Nyoman Sugiri Yasa mengungkapkan, BTN memiliki visi untuk menjadi mitra keuangan yang hadir di tengah masyarakat. Seperti kegiatan saat ini, mendukung edukasi literasi keuangan di Indonesia.

“Kegiatan ini wujud dukungan Bank BTN untuk memberikan edukasi produk dan jasa keuangan yang legal. Kami hadir di tengah masyarakat Tegal,” katanya.

Nyoman mengatakan, BTN terus berupaya memberikan pelayanan keuangan yang aman, baik di tingkat cabang maupun pusat.

Dia juga mensosialisasikan BTN merupakan bank yang bergerak di sektor perumahan atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sejak awal menyalurkan KPR pada tahun 1976 hingga saat ini tercatat BTN sudah menyalurkan pembiayaan rumah sebanyak 5,7 juta unit.

“Presiden memiliki program untuk memperluas bantuan subsidi perumahan dengan target 350 ribu KPR. Mudah-mudahan BTN bisa menyerap sebanyak 220 ribu unit rumah,” jelasnya.

Menurut Nyoman, BTN juga sudah meluncurkan layanan digital mobile banking bernama Bale by BTN. Tujuannya untuk meningkatkan layanan perbankan dan meningkatkan keamanan layanan bagi masyarakat.

“Saat ini kami memiliki aplikasi Bale by BTN, sehingga masyarakat bisa menggunakan layanan keuangan secara aman,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, kegiatan edukasi literasi keuangan seperti ini sangat penting untuk masyarakat.

Ada satu studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian internasional, bahwa tingkat lieterasi keuangan ini berkaitan dengan kesejarahan masyarakat. Sehingga masyarakat terutama yang masih di pedesaan perlu memahami agar tidak terjebak dengan penipuan.

“Jadi literasi keuangan ini secara sederhana bagaimana seseorang memahami dan mampu mengguna serta mengelola produk keuangan,” ujarnya.

Sutrisno

The post Dukung Edukasi Literasi Keuangan, BTN Kenalkan Mobile Banking Bale by BTN appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan hunian dengan perlindungan hukum oleh negara. Dalam paparannya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta BTN melakukan percepatan penyelesaian sertipikat debitur dengan melakukan perbaikan sistem dan menerapkan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) untuk menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mengapresiasi BTN yang melakukan self-correction dan perbaikan sistem, apalagi BTN mau terus berkembang. Program Tiga Juta Rumah ini adalah program yang harus disukseskan dan BTN mengayomi 82% dari perumahan subsidi,” ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, belum lama ini.

Pada kesempatan ini Menteri BUMN mengapresiasi developer dan notaris yang sudah bekerja dengan baik. “Tapi minta maaf, saya minta black list developer dan notaris yang bermasalah dan saya harapkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) berbagi data untuk memastikan perlindungan rakyat bisa dimaksimalkan. Jadi, kalau perlu semua pengembang yang di-black list juga di-black list bank Himbara,” tegas Erick.

Erick mengatakan, percepatan perbaikan dari penyelesaian sertipikat merupakan salah satu pondasi penting Program Tiga Juta Rumah, sehingga program tersebut bisa berjalan lancar. Dalam prosesnya, Program Tiga Juta Rumah melibatkan banyak pihak termasuk swasta dan menggunakan sistem perbankan baik Himbara maupun bank swasta.

Menurut Erick, kompleksitas tersebut dapat diurai dengan pembukaan data. “Pembukaan data yang sebesar-besarnya, mana developer yang akan diberi kesempatan oleh pemerintah untuk dikembangkan apakah dari daerah menjadi nasional. Itu yang harus kita dorong, karena ini visi dari Bapak Presiden langsung. Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang sudah digelontorkan salah sasaran,” jelas Erick.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sektor perumahan Indonesia masih menghadapi masalah developer yang sertipikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT). Developer dengan sertipikat LAT merupakan developer bermasalah dalam hal administrasi penyelesaian Dokumen Pokok atau sertipikat karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Padahal, sertipikat merupakan hak masyarakat yang harus diserahkan setelah debitur melunasi KPR.

Nixon mengatakan bahwa BTN mengakui proses penyelesaian sertipikat terus diperbaiki oleh BTN. “Hari ini sejak 2019, sebanyak 80 ribu sertipikat sudah diselesaikan oleh BTN dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga proses bisa lebih cepat,” ujar Nixon.

Nixon menjelaskan, upaya perbaikan yang dilakukan BTN antara lain melakukan profiling dan membuat rating developer dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating. Untuk kategori non-rating, kata Nixon, tidak diberikan prioritas untuk KPR ataupun Kredit Yasa Griya.

“Kami melakukan perbaikan melalui pembentukan task force (Satuan Tugas/Satgas) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Upaya lainnya adalah membuka call center untuk pengaduan permasalahan sertipikat yang dialami masyarakat dengan developer,” tutur Nixon.

The post Penuhi Hak Rakyat, Menteri BUMN Minta BTN Tertibkan Developer Nakal dalam Penyelesaian Sertifikat appeared first on SuaraBaru.id.

Sayembara ini merupakan kategori baru dari BTN HousingPreneur, sebuah ajang kompetisi ide, keterampilan dan bisnis di bidang perumahan.

Dalam Sayembara Desain Rumah Nusantara kali ini, BTN menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) untuk mengusung tema “BTN Nusantara Future House Design Competition” sebagai gambaran adanya kebutuhan untuk melibatkan masyarakat umum untuk dapat melahirkan desain rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN sebagai bank yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menyediakan akses pembiayaan perumahan memandang pentingnya peran seluruh stakeholders dan masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor perumahan nasional. Untuk itu, BTN mendorong para arsitek nasional untuk menciptakan desain bangunan rumah tinggal yang estetik, aman, nyaman, berkelanjutan serta terjangkau.

“Seiring dengan upaya pemerintah untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun bagi rakyat Indonesia, BTN bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia untuk mendapatkan desain arsitektur nusantara terbaik dari arsitek dan calon arsitek Indonesia. Kami meyakini bahwa ajang ini akan menjadi momen munculnya ide-ide brilian mengenai desain rumah yang inovatif namun tetap mengedepankan unsur kearifan lokal. Melalui ajang sayembara ini, BTN berharap semakin banyak rakyat Indonesia yang bisa memiliki rumah impian layak huni dan ramah lingkungan,” ujar Nixon.

Gelaran Sayembara Desain Rumah Nusantara merupakan bagian dari ajang BTN HousingPreneur yang telah diluncurkan melalui acara Kick Off dan Roadshow di Yogyakarta, Jakarta dan Bandung pada tahun 2024. Program BTN HousingPreneur membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk mahasiswa untuk menciptakan inovasi dan teknologi baru terkait ekosistem perumahan dengan basis kewirausahaan.

Diketahui, ada empat kategori kompetisi yang dapat diikuti dalam ajang BTN HousingPreneur, yakni Best Eco House Design, Housing Related Innovation, Best Landed Residential dan Sayembara Desain Rumah Nusantara. Selain arsitek dan calon arsitek, BTN juga mengundang pengembang perumahan, pengusaha sektor pendukung perumahan, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya untuk berpartisipasi dalam keempat kompetisi tersebut.

Untuk berpartisipasi dalam tiga kategori pertama, yakni Best Eco House Design, Housing Related Innovation, dan Best Landed Residential, peserta dapat mendaftar hingga maksimal Minggu, 12 Januari 2025 melalui website BTN HousingPreneur: www.btnhousingpreneur.com.

Sementara batas pendaftaran untuk Sayembara Desain Rumah Nusantara paling lambat Kamis, 23 Januari 2025, melalui website BTN HousingPreneur di: www.btnhousingpreneur.com/rumahnusantara atau link formulir pendaftaran di: https://bit.ly/m/Sayembara-Rumah-Nusantara-BTN, serta Whatsapp Interaktif IAI di nomor 0815-4640-5200 atau https://wame.id/iai.

Dikatakan, BTN akan melaksanakan initial screening untuk kompetisi Best Eco House Design, Housing Related Innovation dan Best Landed Residential pada 8 Januari hingga 13 Januari 2025, dengan seleksi berkas melalui laman website BTN Housingpreneur. Sedangkan initial screening untuk Sayembara Desain Rumah Nusantara dilaksanakan pada 26-27 Januari 2025, dengan seleksi berkas dilakukan oleh IAI melalui laman bit.ly/m/Sayembara-Rumah-Nusantara-BTN.

Penjurian tahap satu untuk Best Eco House Design, Housing Related Innovation dan Best Landed Residential akan dilaksanakan pada 16-17 Januari 2025 dengan pemaparan evaluasi bisnis dan ide oleh peserta dilaksanakan secara online (daring) di hadapan Dewan Juri. Sedangkan penjurian tahap satu untuk Sayembara Desain Rumah Nusantara akan dilaksanakan pada 29 Januari 2025 dengan mengikuti ketentuan penjurian yang dilakukan IAI.

Kemudian, penjurian tahap dua untuk Best Eco House Design, Housing Related Innovation dan Best Landed Residential akan dilaksanakan pada 30-31 Januari 2025 melalui live pitching oleh peserta secara offline (luring) di tiga kota besar. Penjurian tahap dua untuk Sayembara Desain Rumah Nusantara akan dilaksanakan pada 3 Februari 2025 secara offline di Jakarta, dengan mengikuti ketentuan penjurian yang dilakukan IAI.

The post BTN Gelar Sayembara Desain Rumah, Siapkan Lebih dari Rp 1 Miliar untuk Lomba appeared first on SuaraBaru.id.

Lokasinya strategis dan sejuk. Semula, tanah-tanah di Kaki Gunung Ungaran sebelah Barat itu merupakan kebun-kebun palawija seperti Jagung, atau tanaman buah seperti Durian, Alpukat, dan jenis pohon kayu.

Wilayah itu tumbuh di perbatasan dengan Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah, serta akses menuju lokasi sejumlah wisata. Di antaranya Kawasan Pemandian Air Panas Nglimut, Gonoharjo, Kebun Teh Medini, perkemahan Gunung Ungaran, dan lainnya.

Di salah satu kompleks perumahan itu, baru tampak pemerataan lahan, pemasangan spanduk-spanduk tanda akan dibangun perumahan, dan kebun jagung yang tersisa. Lokasinya berbatasan langsung dengan perkampungan warga dengan keramahannya.

Sejumlah ibu lansia bercengkrama dari salah satu rumah di perkampungan sekitar. Beberapa orang asing tampak menghampiri dan bercengkrama sembari menunggu dimulainya kegiatan peresmian pembangunan perumahan subsidi yang diinisiasi tujuh instansi lintas sektor.

Secara rinci, warga sekitar memang tak menaruh paham pada MoU dan GroundBreaking “Perencanaan, Pembangunan, dan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kab Kendal”, Selasa 23 Juli 2024.

“Itu sebelumnya (ada) kebun jagung, warga di sini yang menggarap dengan sistem sewa tanah,” ujar seorang perempuan yang sedang gembira memangku cucu perempuan berusia dua bulan.

Peran Badan Bank Tanah 

Ya, di kawasan itu akan dibangun hunian subsidi Bumi Svarga Asri dengan konsep hijau atau green building sekaligus menjadi perumahan subsidi eksklusif pertama di Indonesia. Perumahan yang sekaligus menjadi percontohan itu, akan dibangun menggunakan teknologi sepablok.

Badan Bank Tanah berperan untuk menyediakan seluas 4,2 hektar di lokasi tersebut. Tanah itu segera digarap menjadi kawasan perumahan bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya tanah seluas 4,2 hektar itu akan menjadi 395 bangunan, dengan 386 rumah subsidi, dan 9 ruko. Kemudian ditambah rencananya empat tower rumah susun sederhana milik (rusunami) yang rencananya digarap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Badan Bank Tanah berkolaborasi dengan enam pihak untuk menggarapnya, tujuannya mengatasi tingginya kebutuhan rumah (backlog) sekaligus pemerataan ekonomi.

Tujuh pihak dalam ekosistem perumahan itu di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Badan Bank Tanah, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero), BP Tapera, Pemerintah Kabupaten Kendal, dan PT Asatu Realty Asri.

Ekosistem perumahan tersebut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang perencanaan, pembangunan dan pembiayaan perumahan bagi MBR, di Desa Mergosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Selasa 23 Juli 2024.

Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengatakan, hal itu wujud komitmen dalam melaksanakan amanat dalam PP 64 Tahun 2021. Salah satu isinya untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum.

“BBT (Badan Bank Tanah) menyuplai tanah yang disesuaikan dengan tata ruang untuk (perumahan) MBR. 10 tahun kemudian diharapkan jadi pemerataan ekonomi di wilayah sekitar, jadi tujuan akan pembangunan tercapai,” kata dia.

Hakiki menyampaikan, angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, masih ada kebutuhan sebanyak 12,7 juta unit rumah untuk mewujudkan Indonesia zero backlog.

“Di Kendal ini proyek kedua setelah di Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan aka nada proyek lanjut supaya bisa lebih besar dan banyak serta merata di Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa yang tingkat backlog-nya masih tinggi,” ujarnya.

Hakiki melanjutkan, tanah yang telah disediakan oleh Badan Bank Tanah di Kendal itu diberikan dengan tarif pemanfaatan yang kompetitif.

Dengan demikian, harga rumah subsidi yang bisa diakses MBR bisa lebih murah dari perumahan subsidi lain yakni pada angka Rp 165,5 juta. Artinya masih di bawah peraturan menteri.

“Yang menarik juga status kepemilikan tanah. Setelah 10 tahun, Masyarakat pemilik perumahan subsidi ini bisa menaikkan status kepemilikan sertifikatnya menjadi sertifikat hak milik (SHM),” katanya menjelaskan.

Untuk diketahui, kolaborasi Badan Bank Tanah dalam menyediakan lahan untuk perumahan subsidi bagi MBR sebelumnya digarap di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ini, pembangunan rumahnya telah dilakukan secara berkala dan dipasarkan kepada masyarakat.

Instansi yang didirikan pada 2021 itu bekerjasama dengan Kementerian Kementerian PUPR, Perumnas, PT SMF, Bank BTN dan BP Tapera.

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah hingga akhir 2023 memiliki aset persediaan tanah seluas 18.758 hektar. Dari total aset tersebut, HPL Badan Bank Tanah telah disediakan untuk Pembangunan Bandara VVIP IKN, jalan tol IKN seksi 5B, reforma agraria, hingga untuk perumahan MBR.

Kurangi Backlog di Kendal

Sekretaris Daerah Kendal, Sugiono menambahkan, pihaknya terus mengejar hingga ke pemerintah pusat akses mendapat akses kawasan perumahan subsidi percontohan tersebut.

Menurut Sugiono, Kabupaten Kendal dengan luas wilayah lebih dari 1.000 kilometer persegi, 20 kecamatan, 260 desa, dan 20 kelurahan di tiap satu kecamatan, kini punya masalah backlog.

“Jumlah penduduk kami lebih dari satu juta jiwa, 372 KK, dan kepadatan penduduk 1.050 jiwa per meter persegi. Backlog jadi salah satu permasalahan di Kendal, angkanya pada 2024 mencapai 47 ribu 210 unit,” kata dia.

Dengan dibangunnya kawasan perumahan subsidi kepada MBR tersebut dengan konsep hijau dan ramah lingkungan sebagai percontohan itu, akan menyasar kalangan pegawai lepas, dan swasta.

“Untuk lokasi strategis berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Banyak pekerja dari Kota Semarang lebih memilih (beli rumah) di Kendal, karena salah satu alasanya lebih murah biaya hidupnya,” kata Sugiono.

Butuh terobosan untuk membuat akses perumahan subsidi bagi MBR, melalui sinergi lintas instansi tersebut. Dari sisi perizinan, Pemerintah Kabupaten Kendal, aku Sugiono, bisa mempercepat perizinan yang bisa dipercepat hanya butuh dua pekan saja.

Salah satu kemudahan lain bagi MBR, yakni disediakan akses fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) melalui BP Tapera dan BTN.

“Melalui FLPP masyarakat dapat subsidi, untuk kredit ada subsidi bunga menjadi 5 persen, serta bantuan uang muka Rp 4 juta. Artinya all in (hanya) Rp 5 juta sudah dapat rumah, biaya notaris sudah ditanggung. Bahkan, dapur, kompor sudah disediakan, pokoknya masuk jadi siap huni,” ujar Sugiono.

Lebih rinci dalam peningkatan ekonomi, di Kendal telah disiapkan tata ruang kawasan industri seluas 5.109 hektar. Setidaknya, kata Sugiono, bisa mendatangkan investasi untuk 300 perusahaan rencananya untuk serap tenaga kerja lebih banyak.

Hal itu bakal menjadikan Kabupaten Kendal lebih punya akses ekonomi yang baik, hingga menarik developer untuk membangun perumahan dalam rangka menyuplai kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah khususnya.

Teknologi Bangunan Ramah Lingkungan

Joko Santosa, Direktur Utama Asatu Realty Property sebagai pemegang tender menguraikan, pembangunan kawasan green building perumahan subsidi itu akan didukung Semen Indonesia Group (SIG) yang menyediakan semen ramah lingkungan.

“Yakni semen khusus dengan nilai standar (untuk) perumahan hijau (ramah lingkungan). Nanti akan dibangun dua versi, jadi ada bangunan konvensional, dan satu lagi akan dibangun SIG menggunakan teknologi Precision Interlocking Brick. Contohnya di Padang dan IKN. Dengan teknologi ini bisa bangun secara cepat dalam waktu 21 hari. Bulan Januari 2024, diharapkan sudah bisa terbangun semua,” katanya.

Secara rinci, luasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) termasuk sarana prasarana di perumahan tersebut akan mencapai 60 persen. Di antaranya terdapat embung, taman, hingga rumah ibadah yakni masjid.

“Kami punya pakem membangun satu hektar lahan akan 100 unit rumah. Nah harusnya kalau 4,25 hektar ini ya minimal 420 unit, akan tetapi ini hanya 395 unit. Jadi ruang hijaunya di atas 60 persen. Kalau 1 hektar 100 unit itu berarti 60 persen banding 40 persen, kalau sekarang berarti di atas 60 persen,” kata dia.

Di dalamnya, lanjut Joko, termasuk lahan 2.000 meter persegi yang akan dibangun rusunami dari Disperakim Jawa tengah.

“Ada embungnya, lokasinya bagus. Lebih rincinya bisa dikonfirmasi ke sana gambarannya seperti apa,” ujarnya.

Joko bilang, pihaknya cukup berpengalaman membangun rumah subsidi, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Samarinda. Misalnya di Samarinda membangun 350 unit, proses bangun di Bandung Barat 500 unit, Bandung 300 unit. Khusus garapan di Desa Margosari, Kendal, dia bilang, menjadi lokasi terbaik yang pernah dikerjakannya.

Dia mengungkapkan, memang berpengalaman membangun konsep perumahan hijau non subsidi. Akan tetapi, untuk perumahan subsidi hijau baru pertama kali akan digarapnya di Desa Margosari, Kendal, dengan penyedia tanah dari Badan Bank Tanah.

Target Penjualan

Joko melanjutkan, Asatu punya target akan membangun dan menjual 150 unit rumah hingga Desember 2023. Hal itu, kata dia, berkenaan dengan kuota yang diberikan dari SMF dan BP Tapera yang disalurkan melalui semua Bank.

“Itu sudah dicadangkan sebanyak 150 unit. Nah sisanya diharapkan bisa diselesaikan pada tahun 2025,” ujar dia.

Untuk lebih menarik minat calon pembeli, kata Joko, di samping konsep bangunan hijau, kemudian siap masak dengan penyedian kompor, dan siap huni, juga ada promosi Rp 5 juta sudah bisa menempati rumah tersebut.

“Tentu kalau persyaratan berlaku. Artinya bagi yang berhak untuk rumah subsidi itu sesuai dengan aturan pemerintah. Tim marketing kita baru bisa membuka programnya,” katanya.

Lokasi yang strategis juga diprediksinya bakal meningkatkan ketertarikan calon pembeli. Karena, kaa dia, biasanya rumah subsidi lokasinya cukup jauh dari sarana-prasarana perkotaan.

Di lokasi di Desa Margosari, Kendal itu, dia menganggap sudah seperti perkotaan dengan sarana-prasarana memadai.

“Kami tidak ragu kalau ini akan cepat habis. Target awal kami dari kuota awal 150 unit, pada bulan Agustus sebanyak 20 unit laku, September 25 unit, November 40 unit, dan sisanya di Bulan Desember,” katanya.

SHM setelah 10 Tahun

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo berharap, developer dan Badan Bank tanah bisa memberikan kepastian sertifikat hak milik (SHM) kepada pembeli rumah subsidi setelah 10 tahun.

Rincian gambarannya, tanah dibeli developer dari Badan Bank Tanah berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Asatu sebagai pengembang. Kemudian pembeli perumahan dapat bentuk pecah-pecah HGB.

Pengembang punya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), untuk diberikan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada pembeli perumahan setelah 10 tahun dimiliki. Pemkab Kendal juga menggratiskan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) atas pemindahan status dari SHGB jadi SHM.

Untuk pembiayaan, dia ingin agar BP Tapera memberikan kuota 380 unit flpp, bisa disalurkan melalui BTN. Untuk, SMF merupakan sumber pembiayaan jangka panjang.

“Sehingga harga rumah bisa di bawah Kepmen yang ada. Ini sinergi 7 pihak, jadi harus terlaksana baik. Harapan kepada pengembang agar bangun rumah yang kualitas, standar bangunan gedung hijau, serta terjangkau. Tim dari kami dan Pemkab Kendal bisa mendampingi,” kata dia.

Generasi Milenial dan Gen Z

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar menambahkan sejauh ini, mayoritas pengakses kredit pemilikan rumah (KPR) dari kalangan generasi (gen) milenial dan gen Z, baik subsidi dan non subsidi.

“Mayoritas realitanya 80 persen milenial dan Gen Z, dengan FLPP mencapai 60 persen. Kebanyakan pekerja swasta yang kita kasih mendominasi yang kita realisasikan,” kata dia.

Tahun ini, BTN diberi target FLPP 120 ribuan unit, dengan realisasi sudah mencapai 100 ribu unit pada semester I 2024.

“Kita dikasih (target) 122-123 ribu unit. Jadi kalau 110 ribu unit, bulan depan selesai semua,” katanya.

Dalam pembiayaan FLPP, kata Gafar, tantangannya lebih kepada kemampuan anggaran yang diberikan pemerintah pusat.

“Tahun ini hanya 166 ribu yang diberikan. Tapi kami berharap pemerintah akan menambah kalau melihat animo dari masyarakat ya. BTN saja sudah lebih 110 ribu unit terealisasi, belum bank yang lain sementara anggarannya 166 ribu. Tahun lalu anggarannya 220 ribu, bisa terealisasi lebih dari 229 ribu. Tentu kita berharap para pengembang menyuarakan yang sama. Tahun ini minimal sama atau lebih dari tahun lalu,” ujarnya.

Diaz Azminatul Abidin

The post Kolaborasi Badan Bank Tanah dkk, Memulai Perumahan Subsidi Berkonsep Hijau Pertama dari Desa Margosari di Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

HENDRIK (44) serius memandangi laptop di atas meja kerja dengan dikelilingi pelat logam di sudut-sudut kios. Jangan bayangkan kerapian meja kerja kantoran dengan berkas-berkas yang tersusun rapi.

Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang dirintis Hendrik bergerak pada jasa pembuatan pelat nomor kendaraan dan stempel dengan brand angka ‘46’. Tentu banyak alat perkakas dan pelat logam bertebaran.

Di atas meja kerja dalam kios itu, Hendrik sekaligus menjadi tempat Hendrik menaruh alat hingga benda produksi. Ada pelat nomor kendaraan bermotor, nomor rumah, stempel, printer, kertas desain, kertas bahan stempel, alat perkakas, dan lain-lain.

Dia fokus mengutak-atik desain stempel menggunakan aplikasi CorelDRAW di laptop yang cukup berdebu laiknya di sebuah bengkel. Revisi kecil desain untuk membuat stempel sedang diupayakan untuk menyelesaikan pesanan seorang pelanggan yang menyambangi bengkel, di Jalan Kedungmundu Raya No 123, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang Jumat 16 Februari 2024 siang.

Sosok berambut cepak ini cukup mahir membuat desain stempel menggunakan CorelDRAW. Ogah bertele-tele, Hendrik cepat saja menyelesaikan revisi pesanan pelanggannya itu. Tak lebih dari 10 menit, seorang perempuan muda pemesan stempel nama perusahaan itu tak harus berlama-lama menunggu proses pembuatan stempel jadi.

“Karena kebiasaan Mas, lama-lama ya bisa (tangkas menggunakan CorelDRAW). Bisa cepat karena sudah terbiasa juga,” katanya.

Awal Merintis Usaha

Hendrik bercerita kurang lebih sudah 15 tahun dia memulai usaha kecil pengrajin pelat dan stempel yang dinamai Pelat dan Stempel 46. Hal itu bermula saat dia berhenti kerja di sebuah gudang di Kota Semarang sekitar tahun 2009-an.

Dia lantas ikut sang adik untuk bekerja menjadi pengrajin pelat nomor kendaraan dan stempel. Saat itu masih di kawasan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

“Dulu kerja di gudang perusahaan di Semarang tapi bangkrut. Saya nganggur, adik saya sudah kerja jadi perajin pelat nomor kendaraan dan stempel. Saya diajak, terus ikut 3-4 hari kerja saya dilihatnya sudah cepat bisa kerja. Terus ditawari untuk buat dan jaga usaha sendiri,” katanya.

Bukan perkara mudah memulai usaha, apalagi perihal cara berkomunikasi dengan pelanggan. Maklum, pada pekerjaan sebelumnya, Hendrik tak banyak berkomunikasi dengan orang. Berbeda dengan saat merintis usaha yang harus berkomunikasi tatap muka langsung dengan konsumen.

“Satu bulan itu mulai buat sendiri tanpa didampingi adik. Awalnya ngewel (deg-degan/canggung), komunikasi belum pengalaman, kerja ditunggui konsumen langsung juga ngewel,” selorohnya kepada Suarabaru.id.

Bagi Hendrik, ada komitmen yang harus dipegang sebagai seorang yang sedang merintis usaha sendiri. Dia menikmati betul ritme kerja yang dilakoninya. Apalagi harus babat alas atau mencari pelanggan pada awal-awal usaha.

“Awal-awal dinikmati yang penting totalitas kerja.  Nanti konsumen tahu sendiri, yang penting janji ditepati. Misalnya pesanan dijanjikan sore jadi, ya harus jadi,” kata dia.

The post Pelat dan Stempel 46, dari UMKM Rintisan Jadi Nomor Rumah Harapan appeared first on SuaraBaru.id.