BPSDM Hukum dan HAM dalam kegiatan ini juga menggandeng Tim dari Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Sekjen, serta unsur eksternal dari Kemenpan RB, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, guna melakukan pendalaman terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kepala Kanwil, Tejo Harwanto diwakili Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana hadir dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Jusman ini, Kamis (5/9/2024).

Jusman mengingatkan fokus 4 program Menkumham untuk tahun 2025. “Ada 4 fokus program Menkumham untuk 2025, diantaranya penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen, melalui program prioritas itu nantinya rencana strategis 2025-2029 akan dibentuk,” terangnya.

“Supervisi ini dilaksanakan disamping mengevaluasi kinerja, juga memastikan agar kedepan program dan pengelolaan anggaran mendukung pelaksanaan Renstra tersebut,” lanjut Jusman.

Sebelumnya, Kabadiklat Jateng Rinto Gunawan Sitorus menyampaikan beberapa capaian dan rencana kedepan terkait program dan pengalokasian anggaran Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sementara itu Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana berharap kegiatan ini mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja organisasi.

“Kegiatan ini yang pertama dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM dan mengambil lokus di Badiklat Jateng. Semoga melalui kegiatan ini dapat diperoleh poin-poin yang bisa dijadikan bahan evaluasi, guna menentukan kebijakan mendatang,” terangnya.

Ning S

The post Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM Ingatkan Fokus 4 Program Menkumham Tahun 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di aula Kresna Basudewa Kanwil Jateng ini bertujuan untuk menilai para Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang akan naik jenjang ke tingkat berikutnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono mengatakan, peran PK dan APK sangat penting di dalam Sistem Pemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Ia memandang penilaian kompetensi ini sangat penting diikuti oleh seluruh PK dan APK. “PK dan APK merupakan JFT pertama yang dimiliki oleh Ditjenpas, kami telah mengikuti perkembangannya dari awal terbentuk,” ungkapnya.

“Uji kompetensi ini merupakan keharusan untuk meningkatkan kompetensi, juga menjadi syarat bagi JFT yang akan naik jenjang berikutnya. Kami berpesan kepada peserta agar betul-betul mempersiapkan sebelum pelaksanaan uji kompetensi,” ujar Heni.

Sementara itu Kepala Pusat Penilaian Kompetensi (Penkom) BPSDM Kumham, Jusman menjelaskan, setidaknya di tahun 2023 ini terdapat 650 peserta yang mengikuti penilaian kompetensi, karena itu penyelenggaraan kegiatan ini menjadi penting bagi para JFT.

Mantan Kadiv Administrasi Jateng itu mengimbau peserta untuk jujur dalam mengerjakan soal, sehingga dapat melihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki.

“Penkom ini penting dalam meningkatkan kualitas tugas fungsi teman-teman PK dan APK. Ikuti kegiatan ini dengan jujur dan laksanakan sebaik-baiknya, karena saingan anda banyak,” kata Jusman.

Kadiv Administrasi, Hajrianor berharap ke 25 peserta dari Jawa Tengah dapat menyelesaikan ujian dengan baik dan lulus. Ia memberi semangat dan wejangan agar saat mengerjakan soal tidak buru-buru dan memahami narasi soal dengan baik. “Kami berharap peserta di Jawa Tengah ini berhasil,” harapnya.

Diketahui, kegiatan ini merupakan penilaian kompetensi gelombang 2 yang diselenggarakan dari target 3 gelombang. Sebanyak 220 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti ujian ini dari tanggal 11 hingga 13 September nanti.

Hadir mendampingi Kadiv Administrasi, yaitu Kepala Bagian Umum Budhiarso Widhyarsono dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga Meivita Dewi Widyastuti.

Ning S

The post 25 Jabatan Fungsional PK dan APK Jawa Tengah Ikuti Penilaian Kompetensi appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan ini Badiklat Hukum dan HAM Jateng bekerja sama dan berkolaborasi dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal dan BPSDM Hukum dan HAM.

Melalui sambutannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan kompetensi pegawai, dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi.

Menurutnya, penyelenggaraan pelatihan secara klasikal yang jumlah pesertanya terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN Kemenkumham, menjadi pendorong BPSDM Hukum dan HAM mengembangkan pelatihan yang diikuti oleh lebih banyak orang dengan mengembangkan Aplikasi MOOC Kemenkumham.

Bahkan sudah beberapa pelatihan yang diselenggarakan dengan metode MOOC ini, dan kali ini Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menghadirkan pembelajaran MOOC untuk pelatihan protokoler.

Ia menyebut keprotokolan ini penting untuk diketahui secara luas, karena keprotokolan memastikan keberhasilan dan kelancaran jalannya suatu kegiatan. ASN Kemenkumham sudah seharusnya memiliki dasar-dasar mengenai aturan keprotokolan baik secara umum maupun yang berlaku di lingkungan Kemenkumham sendiri.

Kedepan akan terus dikembangkan jenis-jenis pelatihan lain di dalam Aplikasi MOOC Kemenkumham, sehingga dapat dimanfaatkan secara luas sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi target pengembangan kompetensi 20 JP per tahun per Individu.

“Kita nantikan produk-produk MOOC pelatihan lainnya dari Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, semoga dapat menjadi pendorong bagi BPSDM Hukum dan HAM untuk terus memajukan SDM Kemenkumham,” tuturnya.

The post Badiklat Hukum dan HAM Jateng Launcing Aplikasi MOOC, Kakanwil: Ini Luar Biasa appeared first on SuaraBaru.id.