Tercatat, tingkat inflasi bulanan di Kudus mencapai 0,40 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) bertengger di angka 109,21.

Kepala BPS Kudus, Eko Suharto, pada Selasa (4/11/2025), mengungkapkan rincian komoditas yang paling mendongkrak laju inflasi. Emas perhiasan menempati posisi teratas sebagai penyumbang tertinggi dengan andil mencapai 0,153 persen.

“Kenaikan harga emas perhiasan menjadi faktor pendorong utama,” jelas Eko.

Diikuti ketat oleh komoditas pangan, kenaikan harga cabai merah menyumbang 0,070 persen, telur ayam ras sebesar 0,062 persen, dan daging ayam ras 0,037 persen. Sementara itu, sigaret kretek mesin (SKM) juga memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,016 persen.

Deflasi Bahan Pangan Menjadi Penahan Laju Inflasi

Meskipun terjadi lonjakan pada beberapa komoditas, sejumlah bahan pangan segar justru mengalami penurunan harga, atau deflasi. Komoditas seperti bawang putih, buah naga, cabai rawit, semangka, dan ikan bawal tercatat mengalami koreksi harga.

“Penurunan harga pada beberapa bahan pangan segar ini berperan penting sebagai buffer yang membantu menjaga laju inflasi agar tidak melonjak lebih tinggi,” imbuh Eko.

Secara tahunan (year on year), inflasi Kudus tercatat sebesar 2,95 persen. Peningkatan ini didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 4,87 persen dengan andil 1,32 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak 8,58 persen dengan andil 0,57 persen.

Menurut BPS Kudus, tren inflasi di Kabupaten Kudus masih tergolong terkendali dan berada di bawah batas kewaspadaan. Namun, Eko Suharto mengingatkan agar masyarakat tetap mewaspadai potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun, khususnya untuk komoditas pangan dan kebutuhan rumah tangga yang sensitif terhadap faktor cuaca dan peningkatan permintaan musiman.

Perlu dicatat, inflasi Kudus pada Oktober 2025 ini setara dengan angka inflasi di tingkat Jawa Tengah. Di wilayah yang sama, Kota Surakarta mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 0,49 persen, sedangkan Kabupaten Cilacap dan Banyumas (Purwokerto) mengalami inflasi terendah, yakni 0,33 persen.

Ali Bustomi

The post Inflasi Bulanan Kudus Capai 0,40%? Ini Alasan Inflasi Kudus Setara Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Namun, neraca perdagangan migas Jawa Tengah masih mengalami defisit sebesar US$2.919,32 juta. Tren defisit pada sektor ini semakin mengecil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, nilai total ekspor sepanjang Januari-Juli 2025 tercatat US$7.027,53 juta, lebih rendah dibandingkan total impor yang mencapai US$8.081,34 juta. Nilai ekspor Januari-Juli 2025 naik 11,02 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan, peningkatan ini terutama didorong oleh sektor industri pengolahan, yang mencatat nilai ekspor sebesar US$6.763,92 juta, atau naik 13,01 persen.

Kinerja positif sejumlah komoditas unggulan masih berlanjut sepanjang Januari-Juli 2025. Ekspor pakaian dan aksesorinya (rajutan) mencapai US$927,79 juta, naik 11,77 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor alas kaki naik 9,23 persen menjadi US$877,01 juta. Namun, tidak semua komoditas unggulan mencatat kinerja positif. Ekspor pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) mengalami penurunan sebesar 10,10 persen menjadi US$1.134,28 juta. ”Total ketiganya memberikan share sekitar 42,77% dari total ekspor nonmigas Jawa Tengah pada Januari-Juli 2025,” jelas Endang, Senin (1/9/2025).

”Tiga besar negara tujuan ekspor Jawa Tengah adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Share ketiga negara ini sekitar 59,85 persen dari total ekspor nonmigas Jawa Tengah pada Januari-Juli 2025”. Amerika Serikat tetap menjadi pasar ekspor utama komoditas nonmigas Jawa Tengah dengan nilai mencapai US$3.270,18 juta (47,59 persen), disusul Jepang sebesar US$552,23 juta (8,04 persen) dan Tiongkok sebesar US$290,06 juta (4,22 persen). Ekspor ke Amerika Serikat didominasi oleh pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan), pakaian dan aksesorinya (rajutan), serta alas kaki,” terangnya.

Dari sisi impor, nilai total impor Jawa Tengah pada Januari-Juli 2025 mencapai US$8.081,34 juta atau turun 8,33 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penyumbang utama nilai impor ini masih berasal dari sektor nonmigas yang mencapai US$5.005,77 juta, naik 10,41 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada sektor migas, impor mengalami penurunan sebesar 28,18 persen menjadi US$3.075,57 juta. Dilihat dari sisi penggunaan, peningkatan impor terjadi pada barang modal sedangkan barang konsumsi dan bahan baku/penolong mengalami penurunan.

”Nilai impor bahan baku/penolong, sebagai andil utama penurunan impor, mencapai US$6.815,18 juta atau turun 12,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu”, rinci Endang.

Sepanjang periode Januari-Juli 2025, Tiongkok menjadi negara utama asal impor nonmigas Jawa Tengah dengan nilai US$3.027,34 juta (60,48 persen), diikuti Amerika Serikat sebesar US$296,75 juta (5,93 persen), dan Vietnam sebesar US$213,99 juta (4,27 persen). Impor dari Tiongkok didominasi oleh mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, serta plastik dan barang dari plastik.

The post BPS Jateng: Kinerja Neraca Perdagangan Jawa Tengah Menguat appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ir. Endang Tri Wahyuningsih MM, menyampaikan, pada September 2024 presentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2024, yaitu dari 10,47 menjadi 9,58 persen poin.

Bila dihitung jumlah penduduknya pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 3,4 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2024 yaitu 3,7 juta jiwa.

Endang menyampaikan, penurunan tersebut terdorong oleh kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik makanan maupun non makanan.

“Garis kemiskinan Jawa Tengah pada September 2024 sebesar Rp. 521.093, ini memberikan arti bahwa di Jawa Tengah setiap orang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya memerlukan Rp. 521.093. Jadi bila pengeluaran kurang dari nilai tersebut, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin,” ungkapnya.

Disampaikan, komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Untuk beberapa komoditas sumbangan di perkotaan lebih besar dibanding perdesaan, seperti rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, tempe, mie instan, dan roti.

Sementara komoditas yang memberikan sumbangan lebih besar di perdesaan dibanding perkotaan diantaranya beras, gula pasir, dan tahu. Selain angka persentase kemiskinan yang turun, rata-rata pengeluaran penduduk miskin juga mengalami peningkatan mendekati garis kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya indikator P1 dari 1,640 menjadi 1,601 poin.

“Ini mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat miskin semakin membaik dan program pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik. Sementara untuk P2 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) pada September 2024 mengalami penurunan 0,009 point dibandingkan Maret 2024,” terangnya.

Diketahui, P2 merupakan indikator untuk menggambarkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Ini menjadi indikasi bahwa pengeluaran antar penduduk miskin di Jawa Tengah semakin rapat.

Ning S

The post BPS Sebut Tren Kemiskinan di Jawa Tengah Menurun appeared first on SuaraBaru.id.

Di kesempatan yang lain, Presiden juga mengatakan salah satu peluang dalam memenangkan persaingan antar negara dan wilayah adalah mempunyai data yang strategis, akurat, berkualitas, bermanfaat, serta data dan informasi nyata di lapangan. Dimana sumber data sebagai rujukan pemerintah dalam pengambilan kebijakannya sebagian besar dari data statistik yang dihasilkan BPS.

Hal itu disampaikan Dadang Hardiwan, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Satu Data Statistik Pertambangan dan Energi Provisni Jawa Tengah, di Hotel Aston Inn Pandanaran Semarang, Kamis (23/11/2023).

Dikatakan, data statistik yang dihasilkan BPS diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPS sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Diharapkan indikator statistik yang dihasilkan oleh BPS mencerminkan kondisi yang terjadi. Dengan begitu pengambilan kebijakan yang mendasar pada indikator tersebut menjadi tepat.

Dalam FGD diikuti oleh sekitar 80 orang peserta yang sebagian besar dari perusahaan penggalian, listrik, gas dan air bersih di Jawa Tengah.

Boedyo Dharmawan, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang hadir pada kesempatan ini menyampaikan terkait urgensi data dalam pembangunan sektor ESDM. “Pengelolaan data yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat,”  katanya.

Sementara itu dua narasumber yang dihadirkan adalah Dody Herlando, Direktur Statistik Industri BPS-RI yang mengangkat isu bagaimana mewujudkan satu data Indonesia di sektor pertambangan dan energi. Mulai dari manfaat, peran, tantangan dan kondisi sektor pertambangan dan energi di Jawa Tengah dipaparkan. “Penguatan sistem statistik nasional hanya dapat dilakukan dengan kolaborasi dalam membangunnya,” terangnya.

Sedangkan sebagai pembicara kedua, Agus Sugiyarto, Kepala Bidang Minerba, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengangkat tema bagaimana pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan ini Agus mengupas terkait masing-masing sektor kelistrikan, mineral, biogas hingga geologi dan air tanah, mulai potensi, target, realisasi hingga realisasi pajak yang diterima.

“Kami imbau seluruh stakeholder untuk menyampaikan data yang vaktual ke BPS. Tak usah takut dengan kekhawatiran bocornya informasi yang diberikan,” tuturnya.

Ning S

The post FGD BPS Jateng, Kolaborasi dan Komitmen Bersama Kunci Wujudkan Data Pertambangan-Energi Berkualitas appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, hal itu bisa membentuk satu sistem data kependudukan di Provinsi Jateng yang kredibel dan valid.

“Saya senang pendataan ini tidak hanya didata dengan mencatat saja, tetapi juga rumahnya harus difoto sebagai bukti warga yang bersangkutan benar-benar miskin atau tidak. Sehingga orang yang ternyata mampu tapi dapat bantuan akan kelihatan,” kata Taj Yasin saat audiensi dengan BPS Jateng di ruang kerjanya, Jumat (9/9/2022).

Wagub meminta pendataan BPS ini bisa sinkron dengan pendataan keluarga yang akan dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada September 2022.

Disebutkan, pendataan yang dilakukan BKKBN digunakan sebagai data khusus Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Sedangkan survei dan pendataan BPS, lanjut dia, menyasar semua penduduk, termasuk gubernur dan masyarakat umum.

Selain itu, ada beberapa poin yang harus diisi yang melibatkan beberapa instansi terkait lain seperti Dinas Sosial, BKKBN, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Tengah.

Sehingga, perlu sinkronisasi data semua instansi terkait demi menghasilkan satu data yang bisa digunakan untuk percepatan penanganan kemiskinan, pembagian bantuan, dan sebagainya.

“Tadi kita koordinasi, karena BPS ada instruksi dari Presiden RI untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat. Apakah masyarakat tergolong miskin, kaya, dan sebagainya. Di sisi lain untuk penanganan kemiskinan ekstrem, BKKBN juga akan melakukan pendataan,” ujar Taj Yasin.

Kepala BPS Jateng, Adhi Wiriana menjelaskan, BPS Jateng akan melakukan survei dan pendataan terhadap penduduk yang meliputi berbagai hal.

Tujuan pendataan yang berlangsung selama satu bulan itu, salah satunya adalah sebagai sistem satu data untuk perbaikan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan ini antara lain terkait dengan pelayanan pembuatan e-KTP, pelaporan data, juga akan mendata rumah tangga yang memiliki usaha mikro. Selain itu, tidak hanya yang akan menerima bantuan yang akan kami data, tapi yang tidak mendapatkan bantuan, termasuk orang kaya yang seharusnya tidak mendapat bantuan tapi ternyata dia mendapat bantuan juga akan kami survei,” terangnya.

Ia menyebutkan, kegiatan survei BPS butuh sinergi dari berbagai dinas atau instansi di Jawa Tengah. Terutama dukungan pemerintah provinsi dan bupati/wali kota untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Terlebih pada waktu yang bersamaan pada September-Oktober 2022, juga ada pendataan keluarga dari BKKBN dan studi kasus kemiskinan ekstrim dari Dinas Sosial.

Hery Priyono/mh

The post Taj Yasin Harap Pendataan BPS Jateng Sinkron dengan Instansi Lain demi Sistem Data Kredibel dan Valid appeared first on SuaraBaru.id.