Pada kegiatan sosialisasi tersebut juga dipaparkan mengenai berbagai aspek pengelolaan keuangan haji.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf mengatakan, pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan pada instrumen investasi yang mengacu pada undang-undang maupun regulasi yang berlaku, sehingga memberikan nilai manfaat yang optimal bagi jamaah.

“Sekarang masih masuk instrumen investasi yang risikonya rendah. Kita ingin menjaga dana jamaah aman, sehingga saat dibutuhkan dana tersedia,” kata Amri.

Menurutnya, sosialisasi ini juga diselenggarakan sebagai persiapan sebelum dilakukan pembahasan BPIH tahun 2024.

Usulan Bipih

Amri Yusuf menyebut, pada tahun 2023, komponen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jamaah haji porsinya sebesar 55 % dari BPIH, sementara sisanya sebesar 45%, diambil dari nilai manfaat yang diperoleh BPKH.

Ke depan, pihaknya mengusulkan agar biaya perjalanan ibadah haji yang menjadi tanggungan jamaah haji porsinya menjadi 60 %, sedangkan sisa BPIH yang diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH hanya sebesar 40 %, hingga ditemukan komposisi ideal berapa beban jamaah, berapa beban BPKH.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Wastam mengatakan, pihaknya berharap BPIH bisa turun dengan lebih menghemat pos-pos pengeluaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan pada jamaah.

Ia juga berharap BPKH semakin optimal dalam pengelolaan keuangan haji, sehingga bisa memperoleh nilai manfaat yang lebih besar.

“Kita harapkan BPKH dapatkan return yang tinggi tapi aman. Selain itu Kemenag bisa lebih hemat, tapi tidak mengurangi pelayanan ke jamaah,” imbuhnya.

Ning S

The post BPKH Sosialisasikan BPIH dan Keuangan Haji di Cilacap appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekalongan, Kasiman Mahmud Desky membenarkan bahwa, DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menyepakati biaya haji 2023 naik menjadi Rp 49.812.700,26. Kendati demikian, tercatat ada 146 jemaah calon haji (calhaj) asal Kota Pekalongan yang tak perlu membayar biaya tambahan pelunasan haji tersebut.

“Pasalnya, 146 jemaah haji tersebut merupakan jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 Masehi yang diberangkatkan pada tahun 1444 H/2023 M,” ucap Kasiman saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis siang (16/2/2023).

Kasiman menjelaskan, sedangkan untuk jemaah calon haji lunas tunda tahun 2022 di Kota Pekalongan yang berangkat di tahun 2023 ini ada 22 orang. Mereka dikenakan tambahan biaya pelunasan haji sebesar Rp 9,4 juta.

“Tambahan biaya itu sudah menjadi keputusan terbaik dan paling bijaksana dari pemerintah mengingat adanya kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi,” terangnya.

Plt Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kemenag Kota Pekalongan, Masrukhin menambahkan, selain jamaah lunas tunda 2020 dan 2022 yakni jamaah tahun 2023 maka dibebankan biaya tambahan sebesar Rp 23,5 juta. Kemenag RI sebelumnya mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp 98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp 69.193.734 (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp 29.700.175 (30 persen).

“Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 33.979.784, Akomodasi Makkah Rp 18.768.000, Akomodasi Madinah Rp 5.601.840, Living Cost Rp 4.080.000; Visa Rp1.224.000; dan Paket Layanan Masyair Rp 5.540.109,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post Biaya Haji Disepakati, 146 Calhaj Kota Pekalongan Tak Kena Tambahan Biaya appeared first on SuaraBaru.id.

Berapa biaya haji tahun 2022? Dilansir dari Suara.com, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menyampaikan penetapan biaya haji setelah digelarnya Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Senayan.

Biaya haji 2022 yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah disepakati sebesar Rp 39.886.009.

Menurutnya, biaya ini meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya hidup (living cost), serta biaya visa.

Menag menjelaskan, bahwa biaya perjalanan ibadah haji merupakan salah satu komponen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Komponen lain dari BPIH diantaranya adalah biaya protokol kesehatan. Tahun ini disepakati biayanya adalah senilai Rp 808.618,80 per jemaah.

Dan komponen ketiga dari BPIH adalah biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang disepakati sebesar Rp41.053.216,24 per jemaah. Jadi, jika ditotal BPIH tahun ini disepakati sebesar Rp81.747.844,04 per jemaah.

Dikatakan, pada tahun 2020 lalu, pemerintah dan DPR menyepakati rata-rata Bipih senilai Rp 35,2 juta. Itu artinya, ada selisih dengan penetapan Bipih tahun 2022 ini. Meskipun demikian, selisih tersebut tidak dibebankan kepada jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M. Penambahan biaya akan dibebankan pada alokasi virtual account.

Menag menyampaikan, bagi calon jemaah haji tunda berangkat yang telah melunasi pada tahun 2020, maka tidak akan diminta menambah pelunasan. Karena hal ini dapat ditanggulangi dengan alokasi virtual account.

Menag juga menyampaikan, semua pembahasan BPIH yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR menggunakan asumsi kuota 50 persen. Asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M yang dijadikan dasar pembahasan BPIH yaitu sebanyak 110.500 jemaah, atau sebanyak 50% dari kuota haji tahun 2019 lalu.

Meskipun kuota yang digunakan merupakan angka asumsi, namun hal ini sekaligus menjadi target pemerintah. Pemerintah RI akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

Ning

The post Pemerintah Sudah Tetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2022 appeared first on SuaraBaru.id.