Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara TA 2024 yang akurat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintah.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo mengungkapkan, selain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), data laporan keuangan dan BMN akan menjadi basis data penyusunan keuangan likuidasi.

“Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan harus kita tuntaskan dengan baik,” jelas Heni membuka kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini.

“Saya berharap rekonsiliasi dapat dilaksanakan dengan baik dan serius, sehingga menghasilkan data yang akuntabel,” sambungnya.

Pada kesempatan ini, Kakanwil juga memberikan arahan penting berkaitan dengan sampling pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah.

“Apabila nanti menjadi salah satu sampling pemeriksaan, saya harapkan agar bersikap kooperatif, informatif, responsif, serta tepat waktu dalam pemenuhan data dan dokumen yang diminta,” tutur Heni.

“Segera tindaklanjuti segala temuan secara tepat waktu, sesuai rekomendasi yang disampaikan tim pemeriksa,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto memaparkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menginventarisasi dan mencari penyelesaian atas permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2024.

“Rekonsiliasi ini juga akan memberikan pemahaman mengenai peraturan terbaru terkait dengan pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara,” kata Toni.

Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis (25/1) mendatang diikuti oleh Operator GLP dan Operator Aset dan Persediaan satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah.

Hadir pada pembukaan kegiatan yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, dan para pendamping penyusunan laporan keuangan Unit Eselon I Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ning S

The post Buka Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN, Kakanwil Kemenkum Jateng: Transparan dan Akuntabel appeared first on SuaraBaru.id.

Termasuk dalam hal ini BMN yang berwujud bangunan. Beberapa dari bangunan Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang masuk dalam cagar budaya, yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Mendasari hal tersebut Kanwil Jateng bersama Biro Pengelolaan BMN dan Pengelolaan Barang Jasa Sekretariat Jenderal meninjau Rumah Tahanan Negara Kelas I Semarang pada Jumat  (11/7/2024).

Karo BMN & PBJ, Aman Riyadi yang didampingi Kakanwil Tejo Harwanto melihat langsung bagaimana pemeliharaan aset yang masuk cagar budaya disana.

Termasuk diantaranya, di Rutan pimpinan Eddy Junaedi yang sampai saat ini masih dalam proses pembangunan, yang di dalamnya terdapat bangunan termasuk cagar budaya.

Sambil mengelilingi lingkungan Rutan, Aman menginventarisasi permasalahan-permasalahan seputar bangunan cagar budaya tersebut. Yakni bekas rumah-rumah dinas di depan Rutan dan 3 bangunan bekas di dalam Rutan yang dahulu merupakan gudang Rupbasan Semarang.

Aman juga masuk ke dalam blok Rutan untuk melihat kesiapan proses awal pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Meski belum seluruhnya bangunan utama berdiri, namun Rutan Semarang saat ini sudah mulai beroperasi secara teknis.

Hadir mendampingi pada kesempatan itu Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kasubag Program dan Pelaporan Dedi Hartono, serta pejabat administrasi dari Rutan Semarang.

slot demo
scatter hitam
barbartoto
agent togel
slot gacor
barbartoto
barbartoto
barbartoto
slot bet 200
mposlot
slot thailand
situs toto
situs toto
situs toto
scatter hitam
slot gacor
slot depo 5k

The post Kemenkumham Jateng Bersama Karo BMN & PBJ Tinjau Rutan Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2023 yang akuntabel, berkualitas, serta tepat waktu.

Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Hantor Situmorang yang diwakili Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor mengungkapkan, kegiatan ini adalah langkah awal dalam mewujudkan WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.

Terlebih dengan adanya Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih singkat dengan memotong beberapa tahapan rekonsiliasi yang dilakukan menjadi otomatis.

“Perubahan proses penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan kita juga melakukan perubahan. Dengan konsep single database mengharuskan sinergitas dan koordinasi antar operator modul-modul menjadi lebih ditingkatkan, sehingga data yang direkam khususnya oleh operator modul penganggaran betul-betul data yang valid,” ungkap Hajrianor.

Pada kesempatan itu Kadivmin memaparkan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan jajarannya di tahun 2023 ini, antara lain menindaklanjuti to do list, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data laporan keuangan; menindaklanjuti temuan atau rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ataupun Inspektorat Jenderal, dan mengimplementasikan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) bagi satker-satker yang pada tahun ini menjadi sampling penerap PIPK.

Hadir mengikuti pembukaan rekonsiliasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru F., Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, Kepala Bagian Umum Budhiarso Widhyarsono, dan Kasubag Keuangan dan Pengelolaan BMN, Maria Titik Sumiyati.

Kegiatan rekonsiliasi ini berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 3 hingga 5 Juli 2023 di Gumaya Tower Hotel ini menghadirkan narasumber dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para operator modul GLP dan modul aset dan persediaan pada UPT masing-masing.

Sementara itu bergabung secara virtual pendamping dari Eselon I baik dari Biro Keuangan, Biro Pengelolaan BMN, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Ning S

The post Targetkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan, Kumham Jateng Gelar Rekonsiliasi appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan luas 107,5 hektare, cukup sulit bagi Lapas Terbuka Kendal untuk melakukan pengamanan aset BMN yang menyisakan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah terdapat sebagian tanah Lapas yang ditempati oleh masyarakat setempat.

Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Hantor Situmorang mengajak Pemerintah Kabupaten Kendal bersama stakeholder dan Forkopimca untuk duduk bersama menemukan solusi atas persoalan tersebut.

Menurutnya, hal tersebut menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di tahun 2022, yang mana bila tidak dilakukan tindak lanjut akan menjadi temuan berulang di tahun-tahun berikutnya.

“Yang kita bahas adalah BMN Kemenkumham, dimana saat ini pemerintah memang sedang membenahi persoalan BMN untuk digunakan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Hantor, Jumat (16/6/2023).

“Adanya lahan yang dikelola Lapas Terbuka digunakan oleh masyarakat ini menjadi temuan oleh BPK RI,” lanjutnya.

Hantor berharap dapat ditemukan solusi terbaik bagi masing-masing pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. “Tentu harus dicarikan jalan keluar sehingga tidak merugikan masing-masing pihak,” terangnya.

Sementara Bupati Kabupaten Kendal yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Sugiono mengatakan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini guna optimalnya pemanfaatan BMN.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kendal akan berkoordinasi dengan ATR BPN sehingga ada kepastian hukum kedepannya. Kepada masyarakat yang menempati lahan Lapas Terbuka Kendal, ia mengimbau untuk memahami peraturan yang berlaku.

Sugiono juga meminta Lurah setempat mengawal kegiatan ini sampai selesai sehingga ditemukan solusi terbaiknya.

Sebelumnya Kapalas Terbuka Kendal, Rusdedy mengatakan, dari lahan seluas 107,5 hektare terbagi menjadi 2 untuk area produktif seluas 7,5 hektare dan 100 hektare untuk area perkantoran, tambak, serta lahan pertanian.

Dalam kesempatan itu dilakukan sosialisasi oleh KPKNL Pekalongan terkait pemanfaatan BMN berupa tanah kepada masyarakat yang hadir.

Ning S

The post Samakan Persepsi Pemanfaatan BMN, Kemenkumham Jateng Gelar Pertemuan dengan Masyarakat Kendal appeared first on SuaraBaru.id.

Didampingi Kepala Divisi Administrasi, Jusman, dan Kepala Lapas Slawi, Winarso, Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham, Ida Asep Somara dan Kepala Biro Keuangan Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto meninjau pembangunan Lapas Slawi yang sedang berlangsung.

Ida Asep memberikan apresiasi atas progres pembangunan Lapas yang terletak di Desa Tegalandong, Kabupaten Tegal ini.

Sementara progres pembangunan Lapas Slawi untuk saat ini telah mencapai 51, 48 persen dengan deviasi mencapai + 16,20 persen.

Diketahui, saat ini kondisi Lapas Slawi mengalami over kapasitas hampir mencapai 50 persen. Hal tersebut menjadi pertimbangan, sehingga pada tahun 2022, Lapas Slawi mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan blok hunian, yang direncanakan akan difungsikan untuk 1 kamar hunian disabilitas, 4 kamar hunian warga binaan, dan 3 sel pengasingan.

Pada kesempatan itu Ida Asep memberikan masukan guna pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung bengkel kerja, pembuatan pagar pembatas steril area, tambah daya listrik, penggantian kawat duri hingga CCTV, serta sarana air.

Selanjutnya Jusman berharap pekerjaan bisa selesai sesuai tanggal kontrak. “Kontrak pekerjaan selesai tanggal 20 November 2022, saya berharap bisa selesai sesuai tanggal kontrak, lebih cepat lebih baik,” ujarnya, Kamis (8/9/2022).

“Namun, tetap patuhi aturan dan semua dokumen pertanggungjawabannya harus lengkap dan jelas, saya lihat progresnya sudah baik,” imbuhnya.

Jusman juga mengingatkan terkait penghapusan BMN (Barang Milik Negara). “Kalau ada BMN yang sudah rusak berat dan tidak bisa digunakan segera ajukan proses penghapusan, sehingga dapat diajukan kembali kebutuhan sarpras baru,” terangnya.

Hadir dalam peninjauan tersebut Kalapas Tegal, Andi Yudho, Kalapas Brebes, Isnawan, dan Karupbasan Pekalongan, Rudi Hartono.

Ning Suparningsih

The post Progres Pembangunan Blok Hunian Lapas Slawi Capai 51,48 Persen appeared first on SuaraBaru.id.