“Sebelumnya, program BLT dari dana desa diberikan mulai April hingga September 2020. Kemudian adanya aturan Permendesa Nomor 14/2020 tentang Perubahan Ketiga Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan bahwa pemberitaan BLT diperpanjang hingga Desember 2020,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Adi Sadhono Murwanto, Jumat (16/10).

Untuk itulah, kata dia, semua pemerintah desa diminta segera menyusun perubahan APBDes kesekian kalinya terkait pemberian BLT dana desa.

Ia mengakui perubahan APBDes di masing-masing desa berbeda-beda karena ada yang ketiga, keempat dan ada yang kelima.

Perubahan APBDes, lanjut dia, dalam kondisi darurat diperbolehkan hingga lebih dari sekali.

Dengan demikian, pemerintah desa yang terlanjur mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lain, sesuai Peraturan Kementerian Keuangan diprioritaskan untuk penanganan maupun pencegahan COVID-19.

“Kalaupun dipakai untuk kegiatan fisik, maka harus dilaksanakan dengan padat karya tunai,” ujarnya.

Hingga bulan ini, lanjut dia, penyaluran BLT dana desa sudah memasuki bulan keenam, meskipun belum semua desa menyalurkannya.

Jumlah desa yang sudah menyalurkan BLT dana desa untuk bulan keenam sebanyak 72 desa, sedangkan untuk bulan kelima sebanyak 114 desa dari 123 desa dan bulan lainnya mayoritas sudah menyalurkan.

Terkait data penerima, katanya, sebelum diserahkan dilakukan verifikasi guna memastikan data penerimanya tepat sasaran.

Adapun jumlah penerima bantuan BLT dana desa di Kudus sebanyak 23.000-an orang lebih.

Jika tahap tiga bulan pertama nilainya Rp600 ribu per penerima manfaat, maka tahap berikutnya sebesar Rp300 ribu per penerima manfaat.

Alokasi BLT dana desa di masing-masing desa disesuaikan alokasi dana desanya.

Untuk pemerintah desa yang dana desanya kurang dari Rp800 juta per tahun maksimal 25 persen dialokasikan untuk BLT. Sementara dana desa antara Rp800 juta sampai dengan Rp1,2 miliar maksimal 30 persen, sedangkan di atas Rp1,2 miliar maksimal 35 persen.

Ant-Tm

The post Desa di Kudus Diminta Sesuaikan APBDdes untuk Penyaluran BLT appeared first on SuaraBaru.id.

“Dari 123 desa di Kabupaten Kudus, tercatat yang siap mencairkan berkisar lima desa saja. Sedangkan desa lainnya masih menunggu hasil evaluasi di tingkat kecamatan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Adi Sadhono Murwanto.

Ia mengungkapkan pemerintah desa saat ini memang tengah menyusun perubahan APBDes kedua perubahan yang ketiga terkait pemberian BLT dana desa.

Untuk penyaluran BLT dana desa yang keempat, katanya, nilainya untuk masing-masing penerima manfaat hanya Rp300 ribu, sedangkan tahap pertama, kedua dan ketiga sebesar Rp600 ribu per penerima manfaat.

Bantuan BLT sebesar Rp600.000 diberikan selama tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni 2020, sedangkan tiga bulan berikutnya nilainya turun menjadi Rp300 ribu.

Pencairan dana desa pada bulan September 2020, ditargetkan bisa tersalurkan dua bulan sekaligus, yakni untuk bulan Juli dan Agustus 2020.

“Penyalurannya memang tidak diberikan sekaligus, melainkan bertahap. Untuk BLT bulan Juli 2020 bisa diberikan pertengahan bulan ini, sedangkan untuk bulan Agustus 2020 diberikan akhir bulan ini,” ujarnya.

Terkait data penerima, katanya, sudah beres semua sehingga ketika evaluasi di tingkat kecamatan selesai, bisa langsung dicairkan semuanya.

Adapun jumlah penerima bantuan BLT dana desa periode ketiga, sebanyak 23.304 orang dengan total bantuan yang dikucurkan sebesar Rp13,9 miliar.

Sementara jumlah penerima manfaat yang mengembalikan sebanyak 23 penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp13,8 juta.

Alokasi BLT dana desa di masing-masing desa disesuaikan alokasi dana desanya.

Untuk pemerintah desa yang dana desanya kurang dari Rp800 juta per tahun maksimal 25 persen dialokasikan untuk BLT. Sementara dana desa antara Rp800 juta sampai dengan Rp1,2 miliar maksimal 30 persen, sedangkan di atas Rp1,2 miliar maksimal 35 persen.

Ant-Tm

The post BLT DD Tahap Keempat di Kudus Belum Kunjung Cair appeared first on SuaraBaru.id.

Kehadiran petugas gabungan TNI Polri yang bersinergi bersama petugas dari kecamatan itu bertujuan, untuk menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif selama kegiatan penyaluran bantuan sosial ini.

Kapolsek Bogorejo AKP Markus mengungkapkan, pihaknya tidak mau menyepelekan dengan situasi yang ada. Penjagaan dan pengamanan aparat gabungan dilakukan untuk antisipasi hal- hal yang tidak diinginkan. ”Dengan pengamanan dari petugas gabungan, diharapkan kegiatan bisa berjalan lancar tanpa kendala,” ucap AKP Markus.

BACA JUGA : Avilla Jabat Kajari Baru Blora

Untuk penyaluran BLT-DD itu sendiri, telah dibagi waktunya oleh panitia. Sehingga tidak menimbulkan kerumunan orang banyak yang dikhawatirkan dapat menjadi sumber penularan covid-19.

Suparman, Kepala Desa Nglengkir mengaku lebih tenang dengan kehadiran petugas dari Polsek Bogorejo dan Posmil. Dimana jika ada suatu hal yang tidak diinginkan, aparat keamanan telah siap untuk melakukan pengamanan.

”Dengan kehadiran aparat keamanan TNI-Polri, kami jadi lebih tenang dalam menyalurkan bantuan sosial ini,” tutur Kepala Desa Nglengkir.

Wahono-Riyan

The post TNI-Polri di Kecamatan Bogorejo, Amankan Penyaluran BLT-DD appeared first on SuaraBaru.id.

Sementara, warga yang menerima bantuan ada yang mengambalikan bantuan tersebut. Jumlahnya mencapai 21 penerima. Dari total keseluruhan penerima, bantuan yang dikucurkan mencapai Rp 11,11 miliar.

”Dari 21 warga yang mengembalikan bantuan nilainya Rp 12,600 juta,” Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus Adi Sadhono melalui Kasi Keuangan dan Aset Slamet, Senin (3/8).

Menurut Slamet, sejauh ini masih ada 24 desa di Kabupaten Kudus yang belum melakukan pencairan bantuan langsung tunai dana desa (Blt Dd) bulan ketiga. Lantaran desa tersebut masih berkutat dalam pendataan penerima batuan.

Hal ini berakibat pada belum bisa digelarnya Musdes sebagai dasar pencairan BLT DD.”Ada perubahan penerima, karena ada warga yang menerima bantuan lainnya. Ada juga penerima yang sudah meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak mau mengambil,” kata dia.

Slamet menambahkan beberapa desa yang belum membagikan, diantaranya Kecamatan Kota Desa Demangan, Desa Demaan, dan Desa Singocandi. Pada Kecamatan Mejobo ada satu desa,yakni Hadiwarno. Di Kecamatan Gebog, ada Desa Klumpit dan Besito. Kecamatan Jekulo, berada di Desa Bulung Kulon, Gondoharum, Terban, Pladen, dan Hadipolo.

Berlanjut di Kecamatan Jati terdapat di Desa Jati Kulon, Loram Wetan, dan Pasuruhan Kidul. Di Kecamatan Kaliwungu, berada di Desa Sidorekso, Gamong, dan Kedungdowo. Di Kecamatan Undaan berada di Desa Kutuk dan Wonosoco.

”Untuk Kecamatan Dawe ada di Desa Kajar, Ternadi, dan Dukuhwaringin. Yang sudah tersalurkan semua di Kecamatan Dawe,” ungkapnya.

Dalam penyaluran BLT DD ini, diketahui jumlah penerimanya berbeda. Hal tersebut tergantung pada besaran dana desa yang diterima desa. Bagi desa yang menerima dana desa Rp 800 juta bantuan dialokasikan 25 persen.

Berlanjut desa yang dana desanya Rp 800 sampai Rp 1,2 miliar, Blt Dd dialokasikan 30 persen. Bagi desa yang menerima dana desa di atas Rp 1,2 miliar, besarannya dialokasikan sebesar 35 persen.

Tm-Ab

The post Rp 11 Miliar Dana BLT DD Covid-19 di Kudus Telah Tersalurkan appeared first on SuaraBaru.id.