Ketua Badan Kehormatan DPRD Kudus, Sayid Yunanta, membenarkan adanya agenda rapat tersebut. Ia menyebutkan, rapat akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB.

“Rencananya rapat dilaksanakan pukul 13.00 WIB,” ujar Sayid saat dikonfirmasi, Kamis (15/1/2026).

Menurut Sayid, rapat BK digelar untuk menyikapi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan berinisial S, menyusul keterlibatannya dalam kasus pidana perjudian yang kini sudah masuk tahap persidangan.

Ia menegaskan, rapat tersebut masih merupakan bagian dari proses penanganan awal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus.

“Ini masih bagian dari mekanisme dan tahapan penanganan di Badan Kehormatan,” jelasnya.

Namun demikian, Sayid belum bersedia membeberkan secara rinci pasal-pasal kode etik yang kemungkinan akan dikenakan kepada yang bersangkutan. Ia meminta semua pihak menunggu hasil rapat resmi.

“Nanti saja disampaikan saat rapat,” katanya singkat.

Sebagai informasi, S merupakan salah satu anggota DPRD Kudus yang terjerat kasus pidana perjudian. Yang bersangkutan ditangkap oleh aparat Polres Kudus saat diduga sedang berjudi bersama sejumlah warga di salah satu desa di Kecamatan Undaan.

Saat ini, perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kudus dan telah memasuki tahap penuntutan. S juga masih menjalani penahanan di Rutan Kudus hingga proses hukum dinyatakan selesai.

Ali Bustomi

The post BK DPRD Kudus Gelar Rapat Bahas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Terseret Kasus Judi appeared first on SuaraBaru.id.

Laporan tersebut disampaikan langsung saat perwakilan aliansi mendatangi Gedung DPRD Kudus pada Kamis (24/7/2025).

Kehadiran mereka diterima oleh Ketua DPRD Kudus, H Masan, didampingi anggota BK DPRD, Sandung Hidayat.

Koordinator Aliansi Masyarakat Kudus Bersih, Agus Supriyono, menyampaikan bahwa pihaknya menuntut tindakan tegas terhadap oknum anggota dewan yang juga mantan Ketua DPD Partai NasDem Kudus tersebut, usai tertangkap saat bermain judi di sebuah warung kopi di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Minggu (21/7) dini hari.

“Meski proses hukum masih berjalan, kasus ini sudah menyebar luas dan menjadi perbincangan publik hingga ke tingkat nasional. Ini jelas mencoreng citra Kudus yang dikenal sebagai Kota Santri,” ujar Agus.

Menurutnya, perilaku menyimpang tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Sebagai figur publik, anggota DPRD semestinya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

“Alih-alih menjadi panutan, yang bersangkutan justru menunjukkan contoh buruk. Ini mencederai kepercayaan publik terhadap institusi DPRD,” tegasnya.

Agus pun mendorong Badan Kehormatan DPRD Kudus untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk memberhentikan atau memecat oknum tersebut dari keanggotaan dewan.

“Kami mendesak DPRD Kudus bersih-bersih dari oknum yang mencoreng lembaga. Sesuai Pasal 134 Ayat 3 BAB XI dalam Peraturan DPRD Kudus Nomor 1 Tahun 2024, langkah pemecatan sangat memungkinkan diambil. Warga Kudus mendukung penuh langkah berani dan tegas dari BK DPRD,” tandasnya.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Kudus H Masan memastikan bahwa aduan masyarakat tersebut sudah diteruskan ke Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme.

“Kami menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Namun, aduan dari masyarakat ini tetap kami proses secara internal melalui BK,” ujar Masan.

Sebelumnya diberitakan, oknum anggota DPRD Kudus berinisial S diamankan bersama empat orang lainnya saat tertangkap basah tengah bermain judi. Dari lokasi kejadian, polisi menyita satu set kartu domino yang digunakan, tiga set kartu domino cadangan, sebuah banner sebagai alas permainan, serta uang tunai Rp1.025.000.

Kelima pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Ali Bustomi

The post Tersandung Kasus Judi, Oknum DPRD Kudus Dilaporkan ke Badan Kehormatan appeared first on SuaraBaru.id.

Hidayatullah dihadirkan untuk memberikan pendapat hukum atas dugaan pelanggaran kode etik empat anggota Fraksi Gerindra yakni Sulistyo Utomo, Sandung Hidayat, Abdul Basith Wafa dan Zainal Arifin.

Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup tersebut, Hidayatullah memberikan pendapatnya berdasarkan permintaan BK DPRD Kudus.

Selanjutnya, pendapat hukum tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi BK DPRD Kudus untuk pengambilan rekomendasi keputusan yang akan diambil.

Ketua BK DPRD Kudus, Peter M Faruq saat dihubungi wartawan menyebutkan pihaknya memang sengaja mendatangkan pakar hukum dari akademisi untuk memberikan pandangan hukum atas kasus yang sedang ditanganinya.

“Jadi selain keterangan pengadu maupun teradu, kami juga minta pendapat dari ahli hukum,”kata Peter.

Menurut Peter, pendapat hukum dari ahli tersebut nantinya akan menjadi bahan kajian BK DPRD Kudus. Kajian tersebut yang nantinya akan menjadi dasar bagi pengambilan rekomendasi keputusan.

“Nanti akan kami kaji dulu. Baik dari keterangan pengadi, teradu hingga pendapat dari pakar hukum,”paparnya.

Peter menyebutkan, BK berkomitmen akan segera menyelesaikan rekomendasi keputusan. Rekomendasi keputusan nanti akan disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD Kudus.

“Jadi, setelah ada rekomendasi keputusan nanti akan kami sampaikan ke sidang Paripurna DPRD,”paparnya.

Mengenai target waktu, Peter menyatakan akan secelarnya menyelesaikan perkara ini. “Kami akan menyelesaikan kasus ini secepatnya,”paparnya.

baca juga: Diduga Sering Membolos, 4 Anggota Fraksi Partai Gerindra Dilaporkan ke BK DPRD Kudus

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, empat anggota DPRD Kudus dari Fraksi Partai Gerindra yakni Sulistyo Utomo, Sandung Hidayat, Abdul Basith Sidqul Wafa dan Zainal Arifiiln diadukan ke Badan Kehormatan DPRD Kudus oleh seorang kader Partai Gerindra bernama Asnawi.

Keempat orang tersebut diadukan atas dugaan pelanggaran kode etik yakni mangkir dari rapat paripurna dan rapat DPRD Kudus lainnya selama enam kali berturut-turut.

Namun dalam kesempatan sebelumnya, keempat anggota tersebut beralasan bahwa mangkirnya mereka dalam beberapa rapat adalah sebagai sikap politik terkait pembahasan APBD Perubahan 2021 silam.

Yang mana pembahasan APBD Perubahan 2021 terlambat dari jadwal yang diatur perundangan, sehingga akhirnya tidak dievaluasi oleh gubernur.

Ali Bustomi

The post BK DPRD Datangkan Ahli Hukum atas Kasus Kode Etik Empat Anggota Fraksi Gerindra appeared first on SuaraBaru.id.