Kegiatan ini bertujuan, untuk memperkuat peran kepemimpinan struktural dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi di lingkungan universitas. Dalam acara ini, Rektor USM, Dr Supari ST MT, hadir sebagai pembicara utama.

Dalam paparannya, Rektor menegaskan, pejabat struktural tenaga kependidikan memiliki posisi strategis, sebagai penggerak budaya pelayanan prima dan tata kelola yang baik di setiap unit kerja.

BACA JUGA: Akademisi USM Susun Risalah Kebijakan untuk Pemkot

”Pelayanan prima harus menjadi komitmen bersama, dimulai dari pimpinan struktural. Nilai harmonis, akuntabel, transparan, dan integritas, harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap proses pelayanannya,” tegas Dr Supari.

Menurut dia, pejabat struktural tidak hanya dituntut memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga keteladanan dalam sikap, etika kerja, dan pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas, pelayanan administrasi akan berjalan lebih efektif dan profesional.

Pelatihan ini diikuti sejumlah pejabat struktural tenaga kependidikan dari berbagai fakultas dan unit kerja di USM. Materi pelatihan difokuskan pada penguatan kepemimpinan pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip good governance dalam pelayanan administrasi.

Melalui pelatihan ini, USM berharap, para pejabat struktural tenaga kependidikan mampu menjadi agen perubahan, dalam menciptakan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan sivitas akademika, serta mendukung kemajuan institusi secara berkelanjutan.

Riyan

The post Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan USM Ikuti Pelatihan Administrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang juga digelar sebagai ajang Call for Paper itu, diselenggarakan di Ruang Teleconference Lantai 8 Gedung Menara USM, Jumat (7/11/2025).

Empat narasumber utama hadir dalam forum ini, Dr Suparman Marzuki SH MH (Ketua Komisi Yudisial RI 2013-2015), Dr Hamdan Zoelva SH MH (Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2013–2015), Dr M Junaidi SH MH (Dosen Pascasarjana Magister Hukum USM), dan Dr Dian Rositawati SH MA (Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera). Acara dimoderatori Dr Dedy Suwandi SH MH (Dosen FH USM).

BACA JUGA: Tim PKM USM Beri Pelatihan Daya Dukung Tanah Menggunakan Alat DCP

Pembukaan dilakukan Dekan FH USM, Dr Amri P Sihotang SS SH MHum. Dalam keterangannya disampaikan, seminar ini menjadi forum penting guna menampung gagasan dan analisis kritis di antara pemangku kepentingan hukum.

”Seminar ini bertujuan menghimpun masukan substantif, guna memperkuat fondasi peradilan yang independen dan berkeadilan. Karena setiap keputusan hakim tidak boleh membuat luka dalam masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan Amri, sebagai ujung tombak penegakan hukum, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Hakim merupakan tulang punggung lembaga peradilan, yang berperan menjaga marwah hukum di negara ini.

BACA JUGA: Tim Abdimas FE USM Lakukan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bisnis

Disebutkan pula, fungsi hakim telah diamanahkan dalam UUD 1945, yang mengatur kekuasaan kehakiman. Seiring dengan reformasi di bidang kehakiman, jabatan hakim pun perlu direstrukturisasi, agar benar-benar menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Amri menjelaskan, saat ini hakim berstatus sebagai pejabat negara, sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Status ini penting, agar independensi hakim dari intervensi eksekutif atau legislatif terjaga, yang sebelumnya dinilai lebih rentan, saat hakim masih berstatus pegawai negeri sipil.

Dia juga menyoroti pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem rekruitmen, promosi, mutasi, hingga pengawasan terhadap hakim. Proses seleksi harus transparan dan berintegritas, agar menghasilkan hakim yang profesional dan beretika. Pengawasan internal dan eksternal wajib diperkuat, demi menjaga martabat hakim sebagai pejabat negara.

BACA JUGA: Tim PKM Fakultas Teknologi Pertanian USM Beri Pelatihan di SMKN 1 Kalibawang

Dalam paparannya, Dr Suparman Marzuki mengawali dengan menekankan besarnya kewenangan hakim, sebagaimana dijamin Pasal 24 UUD 1945. Menurut dia, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka, untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Ditekankan dia, independensi dari pengaruh eksekutif maupun legislatif, menjadi fondasi mutlak, agar putusan hakim mencerminkan keadilan substantif, bukan tekanan eksternal.

Sementara itu, Dr Hamdan Zoelva mengusulkan, agar kewenangan Komisi Yudisial diperluas, untuk menangani pelanggaran etik hakim. Dia menyoroti persepsi, hakim sering berada di bawah pengaruh pemerintah, meski sudah berada di bawah satu atap dengan Mahkamah Agung.

”Satu telepon dari atasan saja, bisa melumpuhkan independensi. Integritas lahir dari komitmen pribadi,” tegasnya.

Riyan

The post Integritas Hakim Lahir dari Komitmen Pribadi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa magang dari UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, diikuti oleh para peserta dari berbagai latar belakang akademik.

Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran, fungsi, dan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di Indonesia.

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah, Muhammad Farhan dalam paparannya menegaskan pentingnya peran kolaboratif antara lembaga negara, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih.

“Komisi Yudisial tidak bisa bekerja sendirian. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa, sangat dibutuhkan untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas lembaga peradilan,” ujar Farhan, Rabu (22/10/2025).

Ia menekankan, bahwa keterlibatan generasi muda menjadi kunci dalam menanamkan nilai-nilai keadilan dan integritas sejak dini.

“Mahasiswa memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Dengan memahami nilai-nilai etika dan profesionalisme hakim, mereka bisa ikut menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” tambahnya.

Kegiatan berlangsung dengan dinamis dan interaktif, diwarnai dengan berbagai pertanyaan dan diskusi seputar isu-isu aktual di dunia peradilan. Antusiasme peserta mencerminkan tingginya minat generasi muda terhadap upaya penguatan integritas lembaga penegak hukum.

Melalui kegiatan ini, Komisi Yudisial berupaya memperkuat peran edukatifnya di lingkungan akademik, sekaligus membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya tanggung jawab moral dan etika dalam penegakan hukum.

Dengan terselenggaranya kuliah umum ini, diharapkan hubungan sinergis antara Komisi Yudisial dan perguruan tinggi terus berkembang, sebagai langkah nyata dalam membangun peradilan yang bersih, berkeadilan, dan berintegritas di Indonesia.

Ning S

The post Komisi Yudisial Ajak Mahasiswa Wujudkan Peradilan Bersih dan Berintegritas appeared first on SuaraBaru.id.

Pelaksanaan UKW yang diadakan PWI Jateng dengan menggandeng Diskominfo adalah agenda yang keenam kali sejak tahun 2019.

Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS menyampaikan, di tengah kemelut organisasi yang menerpa PWI Pusat, pihaknya tetap konsisten dan komitmen untuk meningkatkan agenda dalam upaya meningkatkan komptensi insan pers dalam memproduksi karya jurnalistik melalui UKW.

‘’PWI Jateng tetap istikamah menjadikan UKW sebagai program mahkota dalam upaya mencetak wartawan yang menguasai kecakapan teknis atau skill, dan mampu menghayati etika dalam praktik dan laku berjurnalistik,’’ kata Amir dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).

Amir mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan Kominfo Jateng yang konsisten sejak 2019 bersinergi dengan PWI mengadakan program memperkuat profesionalisme wartawan melalui UKW.

Dia menjelaskan, kegiatan UKW bersama Diskominfo Jateng punya sejarah penting. Sebab untuk kali pertama pada pelaksanaan UKW tahun 2019 lalu, ditambahkan mata uji Hukum Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

‘’PPRA mendorong insan pers menghasilkan berita yang berempati, melindungi anak, harkat dan martabatnya ketika mereka terlibat dalam persoalan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Penguasaan PPRA juga ikut menentukan apakah seorang wartawan itu kompeten atau tidak,’’ imbuhnya.

Pelaksanaan UKW diikuti 30 peserta yang dibagi menjadi kategori utama, madya, dan muda.

Berbagai Daerah

Menurut Amir, peserta UKW berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Tegal, Rembang, Blora, Kebumen, Demak, Klaten, Batang, Grobogan, Kudus, dan Kota Semarang.

Sementara untuk Asesor atau penguji UKW terdiri atas Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS, Sihono dari PWI DIY, Ketua Badan Khusus UKW PWI Jateng R Widiyartono, Wakil Ketua PWI Jateng Isdiyanto, dan Sekretaris PWI Jateng, Setiawan Hendra Kelana.K

Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum mengatakan, pihaknya mendukung upaya PWI Jateng untuk menggelar UKW sebagai ikhtiar meningkatkan knowledge dan integritas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

”UKW menurut saya sangat penting, karena menambah knowledge, wawasan, dan menjadikan wartawan memiliki nilai plus. Misalnya, jangan sampai wartawan itu tak mengetahui substansi materi yang ditanyakan. Karena salah substansi, jawabannya juga berbeda,” kata Riena.

Menurutnya, tantangan terbesar wartawan saat ini adalah bagaimana yang bersangkutan memiliki kemampuan multitasking di tengah era digital.

Selain itu, wartawan juga dituntut bisa bersaing dengan netizen (warganet) yang bisa menjadi pewarta di media sosial namun belum diatur dalam kode etik profesi.

Dalam konteks kekinian, dia berharap, keahlian wartawan tak kalah dengan warganet dalam menyajikan informasi secara cepat. Riena juga ingin wartawan tetap menunjukkan kapasitas dan kualitasnya sehingga berita yang diproduksi akurat dan sesuai kaidah jurnalistik.

Seperti dalam konteks pemberitaan Pilkada 2024, kata dia, wartawan harus menguasai tahapan-tahapan, meliterasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih, dan menjaga independensi.

‘’Transformasi digital memungkinkan terjadinya tsunami informasi. Dan di sinilah, harapan saya, wartawan mampu menyajikan pemberitaan yang komplet, berimbang, verifikatif dengan mengedepankan kode etik, turut menangkal hoaks, dan mampu mengedukasi, meliterasi masyarakat. Maka UKW bagi wartawan itu sangat diperlukan,’’ tandas Riena.

Ning S

The post Gelar UKW, PWI-Diskominfo Jateng Dukung Wartawan Kompeten dan Berintegritas appeared first on SuaraBaru.id.

Dikatakan, terkait profesionalitas, ada 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Yang pertama adanya knowledge atau ilmu pengetahuan, kemudian skill atau keterampilan dan yang ketiga adalah attitude. Kompetensi lainnya yang tidak kalah penting adalah kompetensi manajerial, kompetensi bidang dan kompetensi sosial kultural,” ungkapnya.

Terkait kompetensi tersebut, Tejo menilai Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Kemenkumham Jateng sudah tergolong cakap. Ada beberapa indikator yang mendasari justifikasi itu.

Menurut Tejo, ASN Kemenkumham Jateng telah berhasil menjawab tantangan kinerja yang semakin dinamis. Kemudian, minimnya pengaduan atas kinerja ASN Kemenkumham Jateng dan telah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Menurutnya, kompetensi di bidang ilmu pengetahuan atau knowledge perlu diupgrade melalui pendidikan formal. Kakanwil mendorong jajarannya untuk bisa memanfaatkan program beasiswa yang diberikan oleh Kemenkumham. “Saya berharap ada rekan-rekan yang berminat untuk meneruskan pendidikan ke luar negari, karena ini beasiswa gratis dari Kementerian Hukum dan HAM. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Jadi manfaatkan sebaik mungkin,” jelasnya.

“Kompetensi ini ternyata dibutuhkan organisasi. Semakin meningkatkan kompetensi, semakin kuat organisasi kita. Semakin kita kuat dalam meningkatkan nilai pengetahuan dan keterampilan, maka semakin kuat pelaksanaan tugas dan fungsi,” imbuh Tejo.

Tejo mengingatkan mengenai integritas. Bahwa apa yang telah negara berikan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang optimal. “Kita semua menyadari, apa yang kita terima melalui sistem penggajian, tunjangan kinerja harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang profesional dan berintegritas,” tuturnya.

Hadir dalam apel Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, Pejabat Administrasi, Fungsional, Pelaksana serta PPNPN Kanwil.

Ning S

The post Kakanwil Kemenkumham Jateng Tegaskan, Bekerja Harus Profesional dan Berintegritas appeared first on SuaraBaru.id.