Rencana tersebut adalah implementasi kerja sama FTIK USM dengan Desa Truko, Kabupaten Kendal sebagai Desa Binaan go Digital mulai tahun 2023.

Kaprogdi S1 Ilmu Komunikasi USM, Edi Nurwahyu Julianto mengatakan, dalam kegiatan tersebut, FTIK USM fokus pada pengenalan konten digital hingga membuat strategi dan pembuatan konten untuk promosi UMKM.

Dia berharap, pengelola Bumdes nantinya mendapat insight dan keterampilan terkait produksi konten digital, sehingga ke depan dapat melakukan pendampingan ke pelaku UMKM di desa mereka untuk meningkatkan skill digital marketing.

”Dalam pelatihannya kita menyesuaikan kemampuan dan fasilitas yang di miliki rata rata pelaku UMKM. Produksi Konten yang kita ajarkan menggunakan handphone, editing desain menggunakan aplikasi gratis yang bisa di akses di handphone hingga memberikan ragam contoh konten digital yang menarik konsumen,” ujar Edi Nurwahyu Julianto.

Edi menambahkan, kegiatan pendampingan Digital Marketing akan terus dilakukan di Desa Truko. Program tersebut sejalan dengan program desa yang sudah meluncurkan Program Internet Murah.

”Dengan infrastruktur jaringan internet yang terjangkau, maka untuk mewujudkan Desa Truko go Digital menjadi lebih mudah,” tandasnya.

Muhaimin

The post FTIK USM Beri Penguatan Produksi Konten Digital bagi Bumdes ‘Berkah Amanah’ appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di jajaran Unit Pelaksana Teknis eks-Karesidenan Surakarta, Rabu (16/11/2022).

Jusman menjelaskan, Permenkumham Nomor 58 Tahun 2016 menjadi dasar Kemenkumham untuk melakukan pengendalian gratifikasi.

Menurutnya, regulasi tersebut adalah bukti komitmen jajaran Kemenkumham dalam pemberantasan pungli dan gratifikasi.

“Sesuai dengan Permenkumham 58 Tahun 2016, jenis gratifikasi banyak sekali. Ini sudah menjadi komitmen kita sebagai penyelenggara negara dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber dari 2 instansi pengawas, yaitu Koordinator Pengawasan Bidang IPP 2 Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Kapsari, serta dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Mochamad Agus Ardyansyah dan Falah Hidayatullah.

Jusman merasa bersyukur karena BPKP dan Ombudsman melaksanakan tugas dengan baik untuk melakukan pengawasan di lingkungan Kemenkumham Jateng, salah satunya adalah memberikan penguatan.

“Kita bersyukur ada Ombudsman dan BPKP yang selalu mengawasi kita, saya pikir perlu dilakukan pembahasan terkait hal ini supaya kita semua paham,” kata Jusman.

Kadivmin mengajak para peserta dari UPT Karesidenan Surakarta untuk memahami Permenkumham nomor 58 Tahun 2016 sebagai modal membangun organisasi menjadi lebih baik lagi.

“Kita perlu mempelajari regulasi yang ada (Permenkumham 58, 2016) bagaimana tata cara pelaporan gratifikasi,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan Kepala Bagian Program dan Humas, Budiharso Widhyarsono dan seluruh Kepala UPT eks Karesidenan Surakarta.

Ning Suparningsih

The post Kadivmin Beri Penguatan Pentingnya Pemberantasan Pungli appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Super Maksimum Security Karanganyar ini dihadiri Kakanwil, A. Yuspahruddin, Kadiv Administrasi, Jusman, dan Kadiv Pemasyarakatan, Supriyanto.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil menyampaikan kondisi terkini di Pulau Nusakambangan yang memiliki luas sekitar 12 ribu hektare ini.

“Di Jawa Tengah ada 35 kabupaten/kota, yang terdapat 4.753 pegawai di seluruh Jateng dan 71 UPT,” kata Yuspahruddin, Jumat (10/6/2022).

“Khusus di Nusakambangan dengan luas sekitar 12 ribu hektare, terdapat 9 UPT dan 3 Lapas yang dalam proses pembangunan,” lanjutnya.

Kakanwil menambahkan, untuk jumlah petugas total ada 770 petugas di Nusakambangan.

Untuk data hunian di Nusakambangan total ada 2.391, sedangkan Napiter yang sudah kembali ke NKRI pada tahun 2022 ini ada 13 orang.

Terkait napi terorisme, Wamenkumham mengatakan bahwa tidak mudah menghadapi mereka, sangat berbeda pendekatannya dengan menghadapi narapidana kasus lainnya, karena menurutnya itu adalah soal prinsip yang dipegang oleh para terorisme.

“Mengapa demikian, karena kejahatan terorisme adalah persoalan prinsip yang ada di dalam mindset mereka, sehingga mereka tidak pernah merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga tidak mudah menghadapi napiter,” lanjut Wamen.

Terkait pidana mati, dimana jika nanti KUHP disahkan, salah satu yang patut menjadi atensi adalah narapidana yang dijatuhi pidana mati.

“Karena di RUU KUHP, pidana mati itu bukan pidana pokok melainkan pidana khusus. Maksudnya adalah dijatuhi pidana mati oleh hakim dengan percobaan 10 tahun. Setelah 10 tahun apabila berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi seumur hidup atau 20 tahun,” terangnya.

Kepada para petugas pemasyarakatan, Wamenkumham mengatakan bahwa tugas mulia yang diemban merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Karena menurutnya, membina orang yang benar saja susah apalagi membina orang yang salah.

“Apalagi untuk membina WBP yang nantinya akan kembali ke masyarakat, dan dipastikan tidak akan mengulangi pidana, diharuskan diterima dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Usai memberi arahan, Wamenkumham meninjau UPT lainnya, yaitu Lapas Kelas IIA Kembang Kuning, Lapas Kelas IIA Besi, Lapas Kelas I Batu, dan terakhir Bapas Kelas II Nusakambangan.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham Beri Penguatan untuk Seluruh UPT Nusakambangan dan Cilacap appeared first on SuaraBaru.id.