Hal tersebut disampaikan saat menjadi Pembicara Kunci pada Sesi 3 Plenary, Safe and Predicted Ocean dalam UN Ocean Decade Conference di Barcelona, Spanyol baru-baru ini.

Dikutip dari laman BMKG, Dwikorita memaparkan presentasinya di depan perwakilan negara-negara dunia berjudul Gaps and Strategies For Safe and Predicted Ocean. “Kesenjangan ini harus kita persempit. Ini pekerjaan rumah seluruh negara-negara di dunia,” ungkapnya.

Dwikorita menerangkan, kesenjangan yang dimaksud yaitu pertama dalam hal kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan, di mana banyak negara yang gagal menerapkan pertukaran data antar lembaga ataupun antar negara, serta tidak adanya kerangka hukum untuk Multi-Hazard Early Warning Systems (MHEWS).

Kesenjangan kedua, yaitu terkait prasarana pengamatan dan sistem pemantauan yang mana jaringan observasi yang dimiliki masih manual, serta terbatasnya anggaran untuk otomatisasi pemantauan dan transmisi data.

Sementara kesenjangan ketiga yaitu terkait prakiraan dan prediksi numerik yang belum dapat dilakukan karena keterbatasan kapasitas SDM dan ketersediaan sarana prasarananya.

Keempat, dalam hal peramalan berbasis dampak dimana banyak negara dalam prakiraan dan peringatan yang dikeluarkan tidak memiliki informasi mengenai potensi bahaya dan kerentanan wilayahnya.

Kemudian, kelima dalam hal pengamatan data yakni kurangnya data observasi khususnya di lautan. Dan terakhir, keenam yakni terkait layanan peringatan dan multi-hazard early warning systems dimana banyak negara yang tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memperkirakan bahaya kumulatif dan dampaknya yang berjenjang.

“Dari aspek non teknis, saya melihat perlunya untuk memastikan bahwa early warning dapat menyentuh dan dipahami hingga ke last mile,” ujarnya.

Dwikorita mengatakan, terdapat sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk mempersempit jurang kesenjangan tersebut. Di antaranya yaitu dengan membangun aliansi jaringan dengan berbagai pihak mulai dari akademisi, lembaga penelitian, antar pemerintah, maupun kemitraan pemerintah dan swasta. Strategi selanjutnya yaitu dengan memperkuat konteks lokal bagi komunitas di daerah terpencil, serta perlibatan sektor swasta untuk mempercepat tercapainya early warning system for all (EW4ALL) secara cepat, tepat, akurat, mudah dipahami dan diresponse, serta luas jangkauannya.

Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi kesenjangan dalam aspek teknis dan non teknis. Pada aspek teknis, Dwikorita menyodorkan solusi dengan target memberikan peringatan yang tepat waktu, dapat diandalkan, akurat, dapat dipahami, dan dapat ditindaklanjuti. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pengamatan yang sistematis dan berkesinambungan, memperkuat sistem berbasis komunitas lokal yang ada serta sistem terintegrasi (berbasis kolaboratif) dan pertukaran data.

“Sedangkan untuk kesenjangan non teknis, solusinya dengan target untuk memastikan response dini dapat dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan komunikasi risiko melalui pendidikan komunitas, meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat, dialog, kemitraan pemerintah-swasta, dan lainnya,” pungkas Dwikorita.

Ning S

The post Kepala BMKG Beberkan PR Dunia Wujudkan Laut yang Aman appeared first on SuaraBaru.id.

Kajian yang rampung tahun 2023 tersebut dilakukan mengingat kekerasan seksual pada jenjang lembaga pendidikan tinggi menempati posisi pertama.

Hal itu disampaikan Kepala BLAS, Moch. Muhaemin saat diseminasi kajian dan kebijakan mitigasi kekerasan seksual di PTKN, di UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamis (28/3/2024).

“Perguruan tinggi menempati posisi pertama dalam hal kekerasan seksual di lembaga pendidikan menurut data Komnas Perempuan tahun 2022,” jelas Muhaemin.

Kajian dengan tema kekerasan seksual menurutnya tindak lanjut dari amanat Menteri Agama. Kementerian Agama (Kemenag) ia sebut memasukkan isu kekerasan seksual ke dalam Rencana Aksi Nasional Outlook Kemenag 2023 dan Instruksi Menteri Agama tentang Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2023

Diungkapkan, dalam upaya peningkatan pemanfaatan hasil kajian, BLAS mengagendakan sosialisasi dan diseminasi hasil kajian tentang Kekerasan Seksual di PTKN tersebut di beberapa perguruan tinggi sasaran, salah satunya adalah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof. Dr. Suyitno, M. Ag mengaku prihatin dengan frame gejala kekerasan seksual meningkat di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. “Trend yang terjadi dalam kasus ini pelakunya melibatkan dosen. Mengapa dosen ? karena ada relasi kuasa,” ujar Prof. Suyitno

“Kekerasan seksual yang terjadi menjadi PR kita bersama, kasus ini tidak hanya terjadi di kampus PTKN saja, namun sudah menyasar di pondok pesantren. Selama ini penanganannya tidak serius dan tidak ada tindak lanjut yang tegas berupa punishment. Ada kesan kongkalikong atau Kerjasama,” paparnya..

The post Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Merebak, Balitbang Agama Semarang Beberkan Kajiannya appeared first on SuaraBaru.id.

Lewat akun Facebook miliknya yakni @Prihati Utami, dirinya membeberkan cara mudah mengenali ketiga calon presiden (Capres) yang saat ini berkontestasi pada Pilpres 2024, yakni dengan melihat rekam jejak selama mereka memimpin dalam skala yang lebih kecil.

Diketahui, semua pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yakni nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD masing-masing memiliki latar belakang sebagai pejabat. Mulai dari wali kota, gubernur hingga menteri.

Prihati Utami mengatakan, saat Pilpres 2024 ini, apa yang menjadi pilihan rakyat akan menentukan ke mana arah peradaban negara. Makanya dalam pemilihan harus selektif untuk mendapatkan pemimpin berintegritas, kompeten, dan beretika.

“Salah satu yang menjadi bagian pertimbanganku dalam memilih pemimpin adalah rekam jejaknya. Sebab semua orang bisa membicarakan gagasan super hebat ataupun dengan narasi-narasi tertentu. Makanya untuk melihat visi-misinya bisa terealisasi, perlu menilai dari kinerjanya selama di pemerintahan,” katanya, Kamis (18/1/2024).

“Kebetulan semua kandidat capres pernah menduduki posisi di pemerintahan dan adanya debat capres dengan berbagai tema. Jadi memudahkan kita untuk menilai kinerja dalam pemerintahannya. Apalagi semuanya membawa visi-misi dalam jabatan tersebut,” katanya.

Selama debat capres debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (7/1/2023) malam, semua kandidat menunjukkan hasil kinerjanya, kecuali capres nomor urut 2. Pada soal debat, Prabowo terlihat jarang menunjukkan kinerjanya dalam pemerintahan, bahkan lebih sering memuji kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak hanya itu, Prabowo juga sering kali hanya mengatakan setuju dengan Ganjar soal pembangunan pertahanan ke depan.

Prabowo juga tidak pernah menyebutkan kinerja baiknya di Menteri Pertahanan dan tanggung jawabnya dalam proyek Food Estate. Jika berhasil dan patut untuk ditiru, maka seharusnya membanggakan keberhasilan tersebut, bukan ditutupi.

Sangat berbeda dengan Ganjar yang sejak awal langsung menunjukkan kinerjanya dari saat menjabat di DPR RI hingga menjabat Gubernur Jateng. Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lowongan pekerjaan, Ganjar membuat birokrasi yang mudah, murah, dan cepat serta bebas dari pungli. Sehingga arus investasi meningkat dan banyak perusahaan relokasi ke Jateng.

“Ganjar juga mewujudkan gagasan 1 keluarga miskin 1 sarjana dan 1 desa 1, sebab waktu menjabat Gubernur dengan anggaran sedikit dan memiliki wilayah luas, Ganjar mampu membangun 71 puskesmas dan membangun SMK Jateng gratis khusus keluarga miskin,” katanya.

Dirinya juga membahas mengenai visi-misi yang dibedah terus-menerus dan mencari rekam jejaknya dalam pemerintahannya. Selama ini, Ganjar memang memiliki tim ahli untuk melakukan riset, mampu membuat kerja sama dengan berbagai pihak, mempertimbangkan wong cilik, perempuan, dan disabilitas, hingga ikut turun langsung ke lapangan.

“Tidak perlu saya sebutkan siapa capres yang saya pilih. Kalau membaca secara komprehensif pasti tahu. Yah semua masyarakat dapat menilai capres kebanggaan masing-masing,“ katanya.

“Sebab ketiganya memiliki rekam jejak dalam pemerintahan. Dan perlu diingat untuk memilih berdasarkan keputusan rasional, bukan emosional,” tegasnya.

Ning S

The post Prihati Utami Tunjukkan Cara Pilih Pemimpin Hebat, Pertimbangkan Rekam Jejak Selama Ini appeared first on SuaraBaru.id.

Upaya tersebut merupakan tindak lanjut adanya informasi berdasarkan aduan masyarakat pada 12 April 2023.

Menurut Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio, atas laporan pengaduan itu, pihaknya melakukan penyelidikan terhadap dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi di beberapa desa dan pemotongan dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng yang diterima oleh desa selama tahun anggaran 2020 dan 2021.

“Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa kepala desa oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pihak ketiga yang terlibat dalam program Bankeu Provinsi Jateng,” ungkap Dwi di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (24/11/2023).

Dugaan korupsi yang dilakukan, lanjut Dwi, juga mencakup modus operandi yang dilakukan oleh penyedia jasa ketiga, serta dugaan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 13 orang, termasuk pihak swasta dan instansi pemerintah, serta mengumpulkan dokumen terkait sebagai alat bukti.

“Pihak-pihak yang sudah diambil keterangan sebanyak 13 orang. Dokumen yang diperoleh sementara ini, yaitu fotocopy laporan pertanggungjawaban (LPJ), daftar penerima bantuan keuangan (Bankeu) Gubernur Jateng,” katanya.

Meskipun 13 orang yang diambil keterangannya termasuk pihak swasta dan instansi pemerintah, belum ada kepala desa yang diperiksa.

Dwi menegaskan, penanganan kasus ini sudah berjalan sejak bulan April 2023 dan tidak ada unsur politik dalam penanganan kasus tersebut. “Dari 13 orang itu, pihak terkait ada pihak swasta dan instansi, untuk kades belum. Kami tegaskan, kegiatan kami dimulai sejak April 2023 dan tidak ada kaitannya dengan masalah Pemilu,” ujarnya.

Diungkapkan bahwa penyelidikan ini masih dalam tahap awal, namun Polda Jawa Tengah memastikan bahwa mereka akan terus mengusut tuntas kasus ini untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

“Kami berupaya membantu dan mendukung program yang dikeluarkan Provinsi dan kabupaten, bahkan kepala desa. Kami berupaya pembangunan ini bisa berjalan sesuai spesifikasi,” imbuh Dwi.

Dirinya juga menegaskan komitmen Polda Jawa Tengah untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini, demi menjaga integritas pemerintahan daerah, terutama dalam pengelolaan dana desa guna mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Ning S

The post Polda Jateng Beberkan Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Desa di 3 Kabupaten appeared first on SuaraBaru.id.