Pertemuan yang berlangsung santai ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi sekaligus membahas isu-isu strategis terkait perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sejumlah topik hangat mengemuka dalam diskusi, mulai dari wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD hingga tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan Pemilu nasional dan daerah.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu Kudus Wahibul Minan bersama anggota Imam Subandi, Heru Widiawan, dan Septiandra Trisnasarj. Rombongan disambut langsung Ketua PWI Kudus Saiful Anas beserta jajaran pengurus.
Diskusi ini menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus menyerap aspirasi publik terkait dinamika sistem demokrasi, khususnya menyangkut kemungkinan perubahan mekanisme Pilkada serta desain baru pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Ketua Bawaslu Kudus Wahibul Minan menegaskan bahwa Bawaslu RI telah mendorong seluruh jajaran di daerah untuk aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk insan pers, dalam rangka penguatan pendidikan politik.

“Salah satunya melalui sinergi dengan PWI Kudus yang selama ini menjadi mitra strategis Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada,” ujar Minan.

Selain dengan media, Bawaslu juga menggencarkan edukasi demokrasi ke berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik terkait kepemiluan dan memperkuat kualitas partisipasi demokrasi.

Wacana Pilkada Lewat DPRD

Dalam diskusi tersebut, wacana Pilkada melalui DPRD turut menjadi perhatian. Minan menyebut hingga saat ini belum ada arahan resmi dari Bawaslu pusat terkait perubahan Undang-Undang Pemilu. Namun, dinamika yang berkembang di tingkat nasional tetap menjadi perhatian serius.

“Belum ada instruksi khusus dari Bawaslu RI, tetapi kami tetap mencermati setiap perkembangan yang muncul di masyarakat,” jelasnya.

Wacana ini mencuat seiring tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung yang dinilai berpotensi memicu praktik korupsi oleh oknum kepala daerah. Namun, mekanisme pemilihan melalui DPRD juga dinilai tidak serta-merta menjadi solusi.

Pasalnya, potensi praktik politik uang justru dikhawatirkan semakin sulit diawasi karena terjadi dalam ruang tertutup.

Sedangkan terkait putusan MK mengenai pemisahan Pemilu nasional dan daerah juga memunculkan sejumlah tantangan baru, terutama menyangkut masa jabatan anggota DPRD. Jika terjadi perpanjangan masa jabatan, diperlukan dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan konstitusional.

Belum lagi terkait wacana mengembalikan sistem Pemilu Legislatif ke nomor urut, juga akan menjadi dinamika demokrasi Indonesia yang menarik untuk dicermati.

Minan menekankan bahwa setiap perubahan dalam sistem demokrasi harus melalui kajian mendalam dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

“Perubahan sistem harus benar-benar dirumuskan secara matang agar mampu memperbaiki kualitas demokrasi, bukan justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Diharapkan pengambil kebijakan di tingkat pusat dapat merumuskan solusi terbaik demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan berintegritas.

Ketua PWI Kudus Saiful Annas mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Bawaslu Kudus. Menurutnya, kunjungan tersebut semakin memperluas wawasan para awak media khususnya terkait isu-isu demokrasi dan kepemiluan yang ada di tanah air.

Ali Bustomi

The post Silaturahmi ke PWI Kudus, Bawaslu Bahas Isu Demokrasi: Pilkada via DPRD hingga Pemisahan Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua KPU Kudus, Ahmad Amir Faisol, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengembalikan dana sebesar Rp6,7 miliar pada 10 April 2025 lalu. Dana tersebut merupakan anggaran yang tidak terpakai selama tahapan Pilkada berlangsung.

“Ada Rp6,7 miliar yang tidak terserap dan sudah kami kembalikan ke kas daerah,” jelas Amir, Jumat (3/5/2025).

Senada, Ketua Bawaslu Kudus, Wahibul Minan, juga mengonfirmasi pengembalian dana hibah Pilkada. Total yang dikembalikan oleh Bawaslu sebesar Rp620 juta, yang disetorkan pada 8 April 2025.

“Dana yang dikembalikan termasuk alokasi untuk putaran kedua dan sejumlah pos anggaran lain yang tidak terpakai,” terangnya.

Secara total, sisa dana hibah Pilkada 2024 yang dikembalikan oleh KPU dan Bawaslu Kudus mencapai Rp7,4 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kudus, Djati Solechah, menjelaskan bahwa pengembalian tersebut sudah sesuai ketentuan. KPU menerima total anggaran Rp33,7 miliar, sementara Bawaslu mengelola Rp8,7 miliar. Dari kedua lembaga tersebut, seluruh sisa dana telah dikembalikan ke kas daerah.

“Dana yang dikembalikan akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2024, dan akan dimanfaatkan kembali dalam APBD Perubahan 2025 untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kudus,” jelas Djati.

Tak hanya Penyelenggara, dana hibah untuk pengamanan Pilkada yang disalurkan kepada TNI dan Polri juga telah dievaluasi. Polres Kudus yang menerima Rp3 miliar mengembalikan sisa dana sebesar Rp125 juta. Sedangkan Kodim 0722/Kudus yang mendapat alokasi Rp1,15 miliar melaporkan seluruh anggaran telah terserap tanpa sisa.

Pemerintah Kabupaten Kudus menegaskan bahwa proses pengelolaan anggaran Pilkada 2024 dilakukan secara akuntabel dan transparan. Pengembalian dana tersebut tidak hanya mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memberikan ruang fiskal tambahan bagi pembangunan daerah di tahun mendatang.

Ali Bustomi

The post Dana Pilkada Kudus Rp7,4 Miliar Dikembalikan ke Kas Daerah, Ini Alasannya! appeared first on SuaraBaru.id.

Putusan tersebut diambil setelah Bawaslu Kudus melakukan serangkaian proses penanganan atas laporan dengan nomor registrasi 02/Reg/LP/PB/Kab/14.21/X/2024.

“Sesuai hasil penanganan kami, laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor registrasi 02/Reg/LP/PB/Kab/14.21/X/2024 yang diajukan kubu paslon 02 dengan terlapor Cabup nomor 01 Sam’ani Intakoris tidak memenuhi unsur pelanggaran,”kata Ketua Bawaslu Kudus, Wahibul Minan, Kamis (17/10).

Sebagaimana diketahui, dalam laporan yang diajukan ke Bawaslu pada 9 Oktober 2024, pelapor mengadukan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Nomor urut 1 di Kawasan alun-alun simpang tujuh merupakan kegiatan kampanye ditempat yang dilarang berdasarkan surat keputusan KPU Kudus nomor 779.

Selain itu, itu pelapor juga menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan Paslon 1 Sam’ani-Bellinda merupakan kegiatan kampanye menggunakan anggaran APBD karena pada saat yang bersangkutan di Kawasan alun-alun sedang ada kegiatan MURIA SUMMER  FESTIVAL UMKM & expo.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, terlapor, pihak-pihak terkait dan melalui kajian hasil klarifikasi serta pembahasan kedua pada sentra Gakkumdu pada tanggal 16 Oktober 2024, laporan tersebut tidak memenuhi unsur kampanye,”tandasnya.

Baca Juga:

Diperiksa Bawaslu, Cabup Kudus Sam’ani Justru Berterima Kasih Dilaporkan oleh Kubu 02

Dalam pertimbanganya, Bawaslu menyebut kegiatan yang dilakukan paslon nomor 1 hanya makan minum di angkringan di sekitar kawasan alun-alun Simpang Tujuh. Dan saat hujan calon bupati nomor urut 1 hanya melakukan doa untuk memohon kepada Tuhan.

“Aktivitas tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan karena tidak ada unsur ajakan, visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati nomor urut 1,”tandasnya.

Sementara, Dugaan pelanggaran terkait penggunaan fasilitas dan Anggaran Pemerintah Daerah juga tidak terbukti adanya pelanggaran pidana pemilihan, karena aktivitas terlapor dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024 sementara kegiatan yang dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran yaitu MURIA SUMMER  FESTIVAL UMKM & expo yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 September 2024.

“Sehingga dari dugaan pelanggaran Pasal 187 ayat 3 Jo Pasal 69 huruf h Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tidak terbukti dan Penanganan terhadap Dugaan Pelanggaran tersebut dihentikan,”tukasnya.

Sebagaimana diketahui tim hukum paslon 02 Hartopo-Wahib melaporkan Cabup nomor urut 01 Sam’ani Intakoris ke Bawaslu Kudus atas dugaan pelanggaran pemilihan. Dalam laporan tersebut, Sam’ani dianggap melakukan pelanggaran saat melakukan makan di angkringan sekitar Alun-alun Simpang Tujuh saat gelaran Muria Summer Festival akhir bulan lalu.

Pelapor menyampaikan bukti berupa vlog dari Sam’ani yang diunggah dalam media sosial Instagram dan tiktok.

Dalam kajian awalnya, Bawaslu Kudus menyatakan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Namun, dalam proses penangannya, laporan tersebut tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

Ali Bustomi

The post Bawaslu Kudus Putuskan Laporan Pelanggaran Kampanye Cabup Sam’ani Tak Penuhi Unsur appeared first on SuaraBaru.id.