Penunjukkan itu dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, dalam rangka penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, terkait pengadaan gelang jamaah haji oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

Doktor Zaenal Arifin yang juga mengampu mata kuliah Hukum Lelang, pada Program Studi Magister Hukum USM, dinilai memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan pandangan objektif dari perspektif akademik, terkait mekanisme, prosedur, serta aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BACA JUGA: Kegiatan Sosialisasi Bermedia Sosial secara Bijak Digelar di Kelurahan Tugurejo

Dalam proses penyidikan itu, dia diminta memberikan keterangan, guna menilai adanya dugaan unsur tindak pidana korupsi, dalam pengadaan gelang jamaah haji, yang diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran ahli dinilai penting, untuk memberikan analisis akademik dan yuridis secara komprehensif, terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sedang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Selain memiliki kepakaran di bidang hukum bisnis dan pengadaan barang/jasa, Dr Zaenal Arifin juga aktif dalam penelitian, publikasi ilmiah, serta berbagai kegiatan akademik, yang berkaitan dengan hukum pengadaan, hukum kontrak, dan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA: USM Bekali Wisudawan dengan Ketrampilan dan skill Menghadapi Dunia Kerja

Pengalaman itu menjadi salah satu pertimbangan, dalam penunjukkan dirinya sebagai ahli oleh aparat penegak hukum.

Menurut Zaenal Arifin, keterlibatan akademisi sebagai ahli dalam proses penegakan hukum, merupakan bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

”Sebagai akademisi, kami berkewajiban memberikan pandangan yang objektif, ilmiah, dan independen, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki. Sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.

BACA JUGA: USM TV dan SMK Miftahul Ulum Demak Sepakati Jalin Kerja Sama

Dia berharap, proses penegakkan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi, dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistim pengawasan dan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, agar lebih efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Penunjukkan itu, sekaligus menjadi bentuk pengakuan terhadap kompetensi dan kapasitas dosen Magister Hukum USM, dalam bidang hukum pengadaan barang dan jasa, serta tindak pidana korupsi.

Selain menjalankan tugas pendidikan dan penelitian, dosen MH USM juga terus berkontribusi secara nyata dalam mendukung praktik penegakan hukum dan penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Riyan

The post Dosen Magister Hukum USM Jadi Ahli Soal Dugaan Korupsi Dana Haji appeared first on SuaraBaru.id.

Sosialisasi ini mengundang seluruh penyedia barang dan jasa konstruksi yang selama ini bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, sosialisasi ini diberikan kepada penyedia barang dan jasa konstruksi untuk mencegah korupsi di Kabupaten Batang.

“Pemkab Batang sangat berkomitmen terus menggemakan pencegahan korupsi terjadi di Kabupaten Batang. Sosialisasi ini menghindari adanya grativikasi dan suap-menyuap yang rawan terjadi di OPD-OPD dengan penyedia barang dan jasa kontruksi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan pemerintah daerah berintegritas.

“Apalagi melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang hanya Rp300 miliar saja itu termasuk yang sedikit dengan perencanaannya Rp 1,9 triliun untuk rangkaian program masyarakat serta pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Untuk penyediaan barang dan jasa kontruksi di beberapa Kabupaten dan Kota sekarang banyak indikasi adanya monopoli komunikasi dengan vendor.

“Melihat banyak daerah, e-katalog yang dimenangkan hanya itu-itu saja vendornya. Apakah dengan seringnya vendor yang sama menang karena ada kualitasnya disitu,” ungkapnyanya.

Ia berpesan, ke depan Pemkab Batang mulai tahun 2024 harus ada kualifikasi pemenang e-katalog dengan memeriksa penyedia barang dan jasa kontruksi yakni kualitas barang, harga, dan perawatan yang bagus menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Batang.

Adanya kualifikasi ini, lanjut dia, bisa menghindari kualifikasi yang mempunyai kualitas jelek tidak bisa dimenangkan untuk mencegah monopoli tadi. Karena sistem monopoli komunikasi dengan vendor itu, siapapun yang maju dalam tender program pemerintah pasti hanya itu-itu saja yang menang.

“Pokoknya hari ini saya ingatkan jangan lagi ada sistem monopoli ini terjadi di Kabupaten Batang dan mudah-mudahan hal ini tidak ada disini,” tegasnya.

Ujang berharap, Kabupaten Batang dengan minimnya anggaran bisa memaksimalkan program untuk masyarakat serta pengadaan barang dan jasa secara optimal.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Batang Gelar Sosialisasi Anti Korupsi bagi Penyedia Barang dan Jasa Konstruksi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto dalam keterangan tertulisnya,  Senin (10/7/2023).

“Saya mendapat informasi yang menggembirakan dari Pak Menteri yang saat ini mengikuti sidang WIPO di Jenewa, Swiss, bahwa produk-produk tradisional anak bangsa Indonesia bisa menjadi merek internasional,” terang Andap.

Hal itu, kata Andap, dimungkinkan karena adanya aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa.

Nice Agreement merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang klasifikasi internasional terhadap barang dan jasa, dengan tujuan pendaftaran merek. Sementara aksesi adalah tindakan pemerintah Indonesia untuk terikat menjadi pihak dalam perjanjian internasional ini, sehingga memudahkan pendaftaran merek tradisional Indonesia di level internasional.

Andap menjelaskan langkah dan upaya yang telah dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam meloloskan upaya tersebut. Yasonna melakukan diplomasi dengan Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Daren Tang di kantor pusat WIPO, Jenewa Jumat waktu setempat (7/7/2023)

“Sewaktu di Jenewa Bapak Menteri berkesempatan mendatangi Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang di kantornya Jumat waktu setempat kemarimn. Dalam pertemuan bilateral itu, Bapak menyerahkan instrumen aksesi Nice Agreement,” ungkapnya.

“Melalui Nice Agreement maka Indonesia dapat memasukkan daftar barang dan jasa yang bersifat khas atau tradisional Indonesia, seperti jamu, gentong, dan batik maupun produk tradisional lainnya ke dalam Daftar Barang dan Jasa yang diatur dalam Nice Agreement,” lanjutnya.

Aksesi Nice Agreement ini akan mendorong promosi nama-nama khas dan tradisional Indonesia, serta memudahkan penentuan kelas barang dalam pendaftaran merek secara nasional hingga internasional melalui Madrid Protocol, yang sudah diaksesi pula oleh Indonesia.

“Dengan aksesi ini, Indonesia akan meningkatkan sistem merek nasional untuk memenuhi standar internasional dalam pendaftaran merek,” pungkasnya.

Ning S

The post Sekjen Kemenkumham: Produk Tradisional Khas Indonesia Bisa Jadi Merek Internasional appeared first on SuaraBaru.id.