Kini, masyarakat sudah bisa melakukan pengecekan apakah namanya terdaftar sebagai penerima BSU 2025 secara online melalui situs resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat Penerima BSU 2025

Mengacu pada regulasi terbaru dari Kemnaker, berikut ini adalah persyaratan untuk menjadi penerima BSU tahun 2025:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK aktif.
• Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 April 2025.
• Memiliki penghasilan maksimal Rp3.500.000 per bulan.
• Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM.
• Bukan ASN, anggota TNI, atau Polri.

Cara Cek Status Penerima BSU 2025

Untuk mengetahui apakah Anda termasuk calon penerima BSU 2025, ikuti langkah-langkah berikut:

• Kunjungi situs resmi: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Pilih menu “Cek Status Calon Penerima BSU”
• Masukkan data pribadi seperti:
• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Nama lengkap
• Tanggal lahir
• Nama ibu kandung
• Nomor HP aktif
• Alamat email

Sistem akan menampilkan status kelayakan Anda sebagai penerima BSU.

Waspadai Penipuan Mengatasnamakan BSU

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap informasi palsu atau hoaks terkait penyaluran BSU. Pastikan hanya mendapatkan informasi dari kanal resmi, seperti: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

Apabila mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi:Call Center BPJS Ketenagakerjaan: 175

Melalui BSU 2025, pemerintah berharap dapat memberikan bantalan ekonomi bagi para pekerja yang terdampak, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ali Bustomi

The post BSU 2025 Disalurkan, Ini Syarat, Cara Cek, dan Link Resmi Penerima Bantuan appeared first on SuaraBaru.id.

Purwanto, warga Desa Dersalam, Kecamatan Bae, mengaku kecewa karena sebelumnya telah menyiapkan dana untuk membeli token listrik dengan harapan bisa menikmati potongan harga.

“Kecewa banget sih, baru juga mau beli ternyata batal,” ujarnya dengan nada kesal, Selasa (3/6/2025).

Menurutnya, diskon tarif listrik sangat terasa manfaatnya. Saat program masih berjalan, token listrik Rp 50.000 bisa digunakan hingga lebih dari satu bulan. Namun tanpa diskon, jumlah itu hanya cukup untuk beberapa hari saja.

Hal serupa juga dirasakan Agung, warga Kecamatan Jati. Ia menyebut program diskon tarif listrik sangat membantu keuangan keluarga.

“Kalau sebagai warga ya saya kecewa. Harapannya bisa kayak dulu, ada diskon dari pemerintah. Itu sangat membantu,” kata Agung.

Agung menyebut, saat tidak ada diskon, ia harus merogoh kocek hingga Rp 400 ribu per bulan untuk membeli token listrik. Sedangkan saat program diskon berjalan, ia hanya mengeluarkan Rp 200 ribu untuk kebutuhan listrik selama sebulan penuh.

Ia juga menyayangkan keputusan pemerintah yang mengganti program diskon tarif listrik dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 600.000 untuk dua bulan. Menurutnya, bantuan tersebut hanya menyasar pekerja sektor formal.

“Kalau BSU kan hanya buat yang kerja formal. Kami yang kerja serabutan, buruh bangunan, atau jualan di pinggir jalan nggak bisa dapet,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah sempat mengumumkan bahwa diskon tarif listrik sebesar 50 persen akan menjadi bagian dari enam stimulus ekonomi yang diluncurkan pada 5 Juni 2025. Namun dalam pengumuman resmi, diskon tersebut tidak termasuk dalam stimulus yang jadi prioritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pembatalan program diskon ini terjadi karena proses penganggarannya lebih lambat dibanding program lain seperti BSU. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan kepada 17,3 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta.

Ali Bustomi

The post Diskon Tarif Listrik Dibatalkan, Masyarakat Kecil Terpaksa Gigit Jari appeared first on SuaraBaru.id.